Kemenpora Tolak Pengembalian Uang Rp 2 M dari Pemuda Muhammadiyah

JawaPos.com – Pengembalian dana kegiatan kemah dan pemuda Islam 2017 oleh PP Pemuda Muhammadiyah ditolak Kemenpora. Anggaran sebesar Rp 2 Miliar dalam bentuk cek itu dikembalikan lagi dari Kementerian Pemuda Olahraga (Kemenpora) kepada Pemuda Muhammadiyah, dengan alasan tidak ada dasar untuk menerima pengembalian anggaran tersebut.

Sekretaris Menpora, Gatot S. Dewa Broto membenarkan, panitia kegiatan kemah dan apel pemuda Islam mengembalikan anggaran operasional dalam bentuk cek ditujukan kepada Menpora Imam Nahrawi pada Senin (19/11) lalu.

“Sudah dikembalikan cek. tetapi, baru diketahui beberapa hari setelahnya. Kemudian, karena kegiatan itu bukan fiktif. Itu hak dari panitia. Kami sudah kembalikan lagi kepada panitia Jumat (30/11) lalu,” ujarnya saat dihubungi, Senin (3/12).

Gatot menegaskan, pengembalian anggaran itu dikembalikan ke perwakilan pengurus Pemuda Muhammadiyah dalam bentuk cek seperti semula. Dia tidak menyebutkan siapa penerima yang dikembalikan Kemenpora daftar poker.

“Yang penting ada perwakilan dari pengurus yang menerima di Kemenpora (waktu itu). (Uang dikembalikan lagi) masih dalam bentuk cek seperti semula,” terang Gatot.

Terkait adanya temuan penyalahgunaan uang negara dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh Pemuda Muhammadiyah selaku panitia kegiatan, kata Gatot, itu menjadi ranah dari kewenangan kepolisian.

“Itu urusan penegak hukum,” ujar Gatot.

Sementara sebelumnya, kepolisian Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus  dugaan penyalahgunaan dana kemah dan Apel Pemuda Islam 2017 yang diinisiasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan menegaskan, terkait adanya dugaan itu, pihak penyidik akan melakukan gelar perkara dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saya akan gelar perkara dulu dengan BPK Minggu depan, expose hasil pelaksanaan penyidikan yang sudah kita lakukan,” kata  dikonfirmasi, Kamis (29/11) lalu.

(wiw/JPC)

KPK Ajukan Banding atas Vonis Kotjo

JawaPos.com – Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis Johannes B Kotjo dengan hukuman kurungan penjara 2 tahun 8 bulan. Menanggapi akan adanya putusan tersebut, gerakan masyarakat sipil bereaksi keras.

Mereka menilai putusan tersebut tidak adil dan aneh. Mereka pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengajukan banding.

“Kami mendesak KPK untuk ajukan banding dan tetapkan tersangka korporasi dalam kasus suap PLTU Riau 1,” ujar anggotanya Hendrik Siregar, di gedung merah putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (18/12).

“Gerakan juga mendorong KPK untuk segera tetapkan Direktur Utama PLN Sofyan Basir dan Setyo Novanto sebagai tersangka dan mendesak KPK untuk usut aktor korporasi terutama Blackgold Natural Resources dan China Huadian,” tambahnya.

Desakan ini menurut Hendrik bukan tanpa alasan. Sebab, vonis hakim pengadilan malah memerintahkan KPK untuk membuka blokir rekening PT Samantaka. Padahal, dalam pertimbangan, Kotjo terbukti menyuap dalam kapasitas sebagai pemegang saham PT Samantaka.

“Vonis ini bertentangan dengan pertimbangan majelis hakim yang justru menyebut suap Johannes B. Kotjo dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham BNR (induk perusahaan PT Samantaka) dan juga agen dari China Huadian,” jelasnya.

Menurutnya, jika lembaga yang digawangi Agus Rahardjo cs ini tak segera melakukan langkah banding, maka sulit menarik pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam rangkaian korupsi PLTU Riau-1.

“Selama proses pembuktian di persidangan, Penuntut Umum KPK sepertinya abai untuk membuktikan keterkaitan antara suap Johannes B Kotjo kepada Eni Saragih dengan kepentingan konsorsium Blackgold (BNR, PT Samantaka, dan China Huadian),” sebutnya.

Di tempat yang sama, KPK menegaskan bahwa pihaknya sudah mengajukan banding atas vonis pengusaha Johanes B Kotjo dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Alasannya, vonis hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa.

“Secara resmi KPK sudah mengajukan banding untuk putusan tingkat pertama dengan terdakwa Johanes Kotjo tersebut,” beber juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (18/12).

(ipp/JPC)

Alasan KPK Ajukan Banding, Vonisnya Lebih Rendah dari Tuntutan

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap pengusaha Johannes B Kotjo di kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah mengajukan banding dengan alasan vonis yang diberikan Majelis Hakim dinilai terlalu rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK.

“Secara resmi KPK sudah mengajukan banding untuk putusan tingkat pertama dengan terdakwa Johannes Kotjo tersebut,” katanya di Gedung KPK Merah Putih, Selasa (18/12).

Dia menegaskan lembaga antikorupsi tersebut telah mengecek ke Jaksa Penuntut Umum KPK terkait pengajuan banding dan rencana tersebut telah disampaikan kepada pengadilan.

“Jadi, kalau untuk banding, tadi saya cek ke JPU pengajuan banding sudah disampaikan ke pengadilan. Jadi, secara resmi KPK sudah mengajukan banding untuk putusan tingkat pertama dengan terdakwa Johannes Kotjo,” tegasnya lagi.

Nantinya, KPK akan mencermati pertimbangan hakim dalam proses banding tersebut. Sebab, vonis yang diberikan lebih rendah.

“Nanti proses lebih lanjut tentu akan dicermati bagaimana pertimbangan hakim dalam proses banding tersebut, karena putusannya masih lebih rendah dari pada tuntutan,” tutup Febri.

Sekadar informasi, Kotjo divonis hukum 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Kotjo terbukti bersalah menyuap anggota DPR Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham Rp 4,7 miliar terkait proyek PLTU Riau-1.

Duit suap tersebut dimaksudkan agar perusahaan Kotjo, Blackgold Natural Resources Limited, ikut ambil bagian menggarap proyek tersebut. Kemudian Kotjo mencari investor yang bersedia menggarap proyek itu.

Vonis itu memang lebih rendah dibanding tuntutan jaksa. Kotjo dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

(ipp/JPC)

Berkas Dilimpahkan, 8 DPRD Sumut Ini Segera Hadapi Sidang

JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah merampungkan berkas perkara penyidikan terhadap 8 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut)  yang menjadi tersangka kasus dugaan suap. Dengan dilimpahkannya tersangka berkas perkara beserta tersangka ke pihak penuntut umum (tahap dua), maka para tersangka tersebut segera menjalani sidang kasus yang melilitnya.

“Hari ini dilakukan pelimpahan berkas barang bukti dan tersangka tindak pidana korupsi dugaan suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 ke penuntutan,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Selasa (18/12).

Mantan aktivis ICW ini menuturkan, kedelapan tersangka tersebut yakni DTM Abu Hasan Maturidi (DHM), Syafrida Fitri (SFE), Biller Pasaribu (BPU), Richard Lingga (REM), dan Rahmiana Delima Pulungan (RDP).

Kemudian, ada pula Restu Kurniawan Sarumaha (RKS), Washington Pane (WP) dan John Hugo Silalahi (JHS). Persidangan sendiri rencana bakal digelar di PN Tipikor Jakarta Pusat.

Meski sudah melimpahkan berkas perkara sejumlah tersangka, namun menurut Febri, saat ini masih ada 1 orang tersangka yang buron, yaitu Ferry Suando Tanuray Kaban. Untuk menangkapnya, KPK telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

“Terhadap 1 orang DPO atas nama Ferry Suando Tanuray Kaban yang seharusnya dapat dilimpahkan hari ini namun tidak dapat dilakukan karena masih DPO, KPK masih terus melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan Polri untuk lakukan penangkapan jika menemukan DPO tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam kasus ini, KPK menetapkan 38 tersangka. Ke-38 orang itu diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho senilai Rp 300- Rp 350 juta per orang.

Ke-38 orang itu diduga menerima suap dari Gatot terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

Sebelum 8 orang ini, sudah ada 19 tersangka yang sudah selesai proses penyidikannya. Mereka ialah, Rijal Sirait; Fadly Nurzal; Rooslynda Marpaung; Rinawati Sianturi; Tiaisah Ritonga; Muslim Simbolon; Sonny Firdaus; Helmiati; Mustofawiyah; Arifin Nainggolan; Sopar Siburian; Analisman Zalukhu; Fahru Rozi; Taufan Agung Ginting; Tunggul Siagian; Pasiruddin Daulay; Elezaro Duha; Musdalifah; Tahan Manahan Panggabean.

(ipp/JPC)

Ketua KPK Pastikan Tangkap Pejabat Kemenpora dan KONI

JawaPos.com- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan pihaknya terhadap pejabat Kemenpora dan sejumlah pihaknya lainnya. Adapun pihak yang diciduk antara lain terdiri dari unsur Kemenpora dan KONI, baik Pejabat setingkat Deputi di Kemenpora, PPK, ataupun pengurus KONI.

“Benar, malam ini ada tim dari penindakan KPK yang ditugaskan di Jakarta. Setelah kami mendapat informasi akan terjadi transaksi penerimaan uang oleh penyelenggara negara di Kemenpora,” terang Agus kepada wartawan, Selasa (18/12) malam.

Dari operasi kedap tersebut, pihaknya menemukan barang bukti uang suap senilai Rp 300 juta dan sebuah ATM yang juga berisi uang seratusan juta rupiah. “Diduga terjadi transaksi (kickback) terkait dengan pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI,” jelasnya. 

Gedung KPKGedung KPK Merah Putih (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Saat ini, sejumlah sembilan orang yang diamankan telah dibawa ke markas lembaga antirasuah guna menjalani pemeriksaan intensif, sebelum ditentukan status hukumnya.

Terpisah, terkait adanya OTT yang dilakukan KPK, Sesmenpora Gatot Dewa Broto memastikan jika Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana ikut diboyong KPK bersama empat pihak lainnya. Kepastikan diutarakan usai dirinya mendapat laporan dari koleganya di Kemenpora.

“Menurut laporan dari rekan di sini, ada Deputi IV, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), bendahara, dan dua orang lain,” kata Gatot di kantor Kemenpora.

Kendati demikian, dia belum mengetahui kasus apa yang menjadikan sejumlah petinggi kemenpora itu amankan tim lembaga antirasuah.

“Ditanya apa kasusnya kami belum mengetahui dengan jelas, itu ranah KPK untuk jelaskan, kami hormati proses hukum yang ada,” pungkasnya.

(ipp/mat/JPC)

Tangkap Pejabat Kemenpora, Segini Barbuk yang Didapat KPK

JawaPos.com – Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) Selasa (19/12) malam. Dalam operasi tersebut, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana dan delapan pihak lain turun diamankan karena kedapatan melakukan transaksi suap menyuap.

Terkait adanya hal ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo telah membenarkannya. Hal ini karena menurut Agus, pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti duit dugaan suap yang dilakukan pejabat Kemenpora tersebut bersama pihak lain.

“KPK melakukan croscheck dan menemukan bukti-bukti awal berupa uang sekitar 300 juta dan sebuah ATM yang juga berisi uang seratusan juta rupiah,” papar Agus. 

uang tersebut kata Agus, diduga merupakan transaksi (kickback) terkait dengan pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI. 

Saat ini, sejumlah sembilan 9 orang diamankan telah dibawa ke markas lembaga antirasuah guna menjalani pemeriksaan intensif, sebelum ditentukan status hukumnya.

Penyidik KPKIlustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan (Ridwan/JawaPos.com)

“Untuk sementara baru hal ini yang bisa kami sampaikan, besok hasil OTT ini akan diinformasikan lebih lengkap pada konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK. Sesuai KUHAP, KPK diberikan waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang diamankan,” pungkas Agus.

(ipp/JPC)

Selain Terima Suap dan Gratifikasi, Adik Zulhas Cuci Uang Rp 54 Miliar

JawaPos.com – Selain didakwa pasal suap, gratifikasi dan melakukan pemborongan, jaksa penuntut umum KPK juga mendakwa Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan melakukan tindak pidana pencucian uang. Uang yang diterima Zainudin itu diduga disembunyikan ke rekening orang lain hingga dibelikan berbagai macam aset.

“Perbuatan itu dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya,” kata JPU KPK dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di Pengadilan Tipikor Lampung, Senin (17/12).

Dalam surat dakwaan, disebutkan Zainudin didakwa menerima suap dari rekanan proyek sebesar Rp 72.742.792.145 miliar. Kemudian penerimaan berupa keuntungan dari perusahaan yang dikelolanya menggunakan tangan orang lain sebesar Rp 27 miliar, dan gratifikasi sebesar Rp 7.162.500.000 miliar. Total uang panas itu kurang lebih mencapai Rp 106 miliar.

Dari total jumlah itu, jaksa KPK menduga Rp 54.492.887.000 disembunyikan Zainudin dengan berbagai cara, seperti berikut ini:

1. Ditempatkan di rekening atas nama Gatoet Soeseno dan Sudarman

Zainudin menyimpan uang ke rekening Gatoet senilai Rp 3.162.500.000 dari PT Baramega Citra Mulia Persada dan PT Johnlin. Selain itu, dia juga menerima uang di rekening atas nama Sudarman dari PT Estari Cipta Persada sebesar Rp 4 miliar.

2. Dibelanjakan 7 unit mobil

Uang di rekening Sudarman itu kemudian dibelikan 6 unit kendaraan bermotor, yaitu:
1. New Xpander 1.5L (4×2) Ultimate AT warna putih B-2789-SZQ senilai Rp 248.350.000;
2. New Xpander 1.5L (4×2) Ultimate AT warna putih B-2905-SZT senilai Rp 243.850.000;
3. Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4×4 A/T (2.4L 8A/T) warna hitam mika B-1644-SJQ dengan harga OTR Rp 623.000.000;
4. Mercedes Benz CLA 200 AMG B-786-JSC seharga Rp 776 juta;
5. Harley Davidson Motor Merk Harley Davidson B-6116-SS Total Rp 570 juta;
6. Pembayaran uang muka leasing Toyota Vellfire 2G 2,5 AT, sebesar 30 persen dari harga Rp 1,4 miliar sebesar Rp 420 juta.

Selain itu, Zainudin juga membeli mobil Mercedes Benz S400 L AT B-2143-SBV seharga Rp 1,750 miliar. Namun Zainudin mengatasnamakan mobil itu sebagai milik Sudarman.

3. Digunakan untuk membeli saham di RS AIRAN

Zainudin menyetor Rp 1 miliar untuk investasi di rumah sakit tersebut. Dia kemudian menggunakan nama anaknya, Rendy Zenata, sebagai pemegang 20 lembar saham di PT Airan Raya Medika.

Dia kembali menyetor Rp 2,789 miliar untuk mendapatkan secara keseluruhan 77 lembar saham di PT Airan Raya Medika. Perusahaan itu merupakan korporasi rumah sakit tersebut.

4. Digunakan untuk perawatan kapal pesiar

Zainudin awalnya mengajak Plt Kadis Perhubungan Lampung Selatan Henry Dunan melihat kapal Johnlin 38 yang diubah namanya menjadi kapal Krakatau miliknya. Zainudin mengaku kapalnya itu tidak dalam kondisi bagus dan meminta Henry memperbaikinya.

Henry meminta bantuan Bobby Halim selaku pemilik Marathon Pasific Marine. Singkat cerita kapal itu dibawa ke galangan Marathon Pasific Marine di Teluk Naga Tangerang untuk dilakukan perbaikan. Biaya perbaikannya sebesar Rp 550 juta.

5. Digunakan untuk pembelian unit Aspalt Mixing Plant (AMP) baru

Zainudin selaku pemegang manfaat (beneficiary owner) dari PT Krakatau Karya Indonesia (PT KKI) menggunakan uang hasil keuntungan perusahaan itu untuk membeli AMP seharga Rp 6,5 miliar dan untuk penyiapan lahan dan instalasi sebesar Rp 1 miliar.

6. Digunakan untuk renovasi rumah

Zainudin melakukan renovasi rumah pribadi dengan menggunakan uang yang diperoleh dari fee proyek. Uang yang digunakan sebesar Rp 6.972.867.000 digunakan bertahap untuk merenovasi rumah di Jalan Masjid Jami Bani Hasan Nomor 1 Kedaton Lampung Selatan yang terdiri atas rumah dan masjid yang
merupakan milik pribadi Zainudin.

7. Digunakan untuk membeli vila

Zainudin ingin membeli vila di Tegal Mas. Akhirnya Zainudin membayar Rp 1,450 miliar yang berasal dari fee proyek.

Saat itu, dia sebenarnya ingin membeli vila lainnya dengan menawarkan mobil Lexus miliknya ditambah dengan fee proyek, tetapi pemilik vila menolaknya.

Selain itu, jaksa juga membeberkan pembelian sejumlah tanah dan pabrik yang dilakukan Zainudin. Total uang yang digunakan Zainudin itu disebut jaksa sebesar Rp 54.492.887.000.

Atas perbuatan itu, Zainudin didakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

(ipp/JPC)

Jerat Dua Pejabat Waskita Karya, KPK: Dugaan Kerugian Capai Rp 186 M

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya temuan proyek infrastruktur fiktif pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Waskita Karya. Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut, perkiraan dugaan kerugian keuangan negara dari kasus korupsi proyek infrastruktur mencapai Rp 186 miliar. Jumlah ini sebut Agus sudah dilakukan perhitungan sementara bersama dengan pihak BPK-RI.

“Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 186 miliar dari sejumlah pengeluaran atau pembayaran PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan sub kontraktor yang melakukan pekerjaan fiktif,” ungkap Agus di gedung KPK, Senin (17/12).

Adapun dua tersangka yang dijerat adalah Fathor Rachman selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011-2013 dan Yuly Ariandi Siregar selaku Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014.

Lebih lanjut, dia menegaskan, keduanya diduga menunjuk sejumlah perusahaan sub kontraktor untuk menggarap pekerjaan fiktif yang tersebar dari Sumatera Utara hingga Papua.

“Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, tapi tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan sub kontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini,” jelasnya.

Atas perbuatannya, keduanya pun disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

(ipp/JPC)

Begini Modus Operandi Dua Pejabat Waskita Karya dalam Mainkan Proyek

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan dua orang tersangka yakni Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rahman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT. Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar dalam kasus dugaan suap pembangunan infrastruktur fiktif. Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, kedua tersangka menunjuk beberapa sub kontraktor untuk mengerjakan sejumlah proyek fiktif dimana dana proyek dipakai untuk menguntungkan diri sendiri.

“Diduga empat perusahaan tersebut (yang ditunjuk para tersangka) tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak,” katanya di gedung KPK, Senin (17/12).

Modus operandinya kata Agus, yakni tersangka menunjuk sub kontraktor untuk beberapa proyek yang sebetulnya sudah dilaksanakan pekerjaannya oleh perusahaan lain.

“Namun, tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh 4 perusahaan sub-kontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini,” sambungnya.

Lebih lanjut, Agus menuturkan empat perusahaan itu kemudian tetap mendapatkan pembayaran dari PT Waskita Karya. Uang yang diterima, kemudian dikembalikan empat perusahaan sub kontraktor itu kepada dua tersangka tersebut.

“Kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi FR (Fathor Rachman) dan YAS (Yuly Ariandi Siregar),” jelas dia.

Dalam hal ini, KPK menduga empat perusahaan subkontraktor menggarap pekerjaan fiktif itu dari sebagian proyek tol, jembatan, bandara, hingga bendungan. KPK setidaknya mengidentifikasi 14 proyek yang menjadi tempat permainan itu terjadi.

Adapun beberap[ daftar proyek tersebut antara lain, proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat; Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta; Proyek Bandara Udara Kuala Namu, Sumatera Utara; Proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat dan Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta.

Berikutnya Proyek PLTA Genyem, Papua; Proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cljago) Seksi 1, Jawa Barat; Proyek Fly Over Tubagus Angke, Jakarta; Proyek Fly Over Merak- Balaraja, Banten; Proyek Jalan Layang Non Tol Antasari Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta; Proyek Jakarta Outer Ring Road (ORR) seksi W 1, Jakarta.

Selanjutnya, Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali; Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali dan Proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

(ipp/JPC)

Geledah 8 Lokasi, KPK Sita Dokumen Penting Ini

JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah delapan lokasi berbeda terkait kasus dugaan pemerasan anggaran pendidikan yang dilakukan Bupati Cianjur Irvan Rivanto Muchtar. Dari delapan lokasi itu, tim lapangan menyita sejumlah dokumen penting.

“Penyidik menggeledah sejumlah lokasi sejak Sabtu hingga Senin, 15-17 Desember 2018, yaitu tujuh lokasi di Cianjur dan satu lokasi Bandung,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Senin (17/12).

Mantan aktivis ICW ini menuturkan, delapan lokasi yang digeledah tersebut yaitu, kantor bupati, kantor dinas pendidikan, rumah bupati di Campaka, rumah Kadis Pendidikan Cecep, Rumah Kabid SMP Rosidin, Rumah Bendahara MKKS Taufik setiawan, Rumah mantan tersangka Bupati Cecep dan Rumah tersangka Cepy di Bandung.

“Dari lokasi, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait DAK fisik SMP APBD TA 2018 dan sebuah kendaraan diduga hasil tindak pidana milik tersangka Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur,” ungkap Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan total 4 orang tersangka. Mereka ialah Irvan selaku Bupati Cianjur, Cecep Sobandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin selaku Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dan Tubagus Cepy Sethiady selaku kakak ipar Irvan.

KPK menduga Irvan memeras kepala sekolah terkait dana alokasi khusus (DAK) Rp 46,8 miliar dan meminta bagian 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar dari DAK tersebut.

IPP

(ipp/JPC)

Geledah di Jakarta Hingga Surabaya, KPK Sita Dokumen Kontrak Fiktif

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi pekerjaan fiktif yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, demi kepentingan penanganan perkara yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 186 miliar itu, sebelum pengumuman penetapan tersangka ke publik, penyidik KPK telah mengeledah beberapa lokasi sejak 6 Desember – 12 Desember 2018.

“Penggeledahan dilakukan di sejumlah tempat di Jakarta, Bekasi, Depok, dan Surabaya,” ungkap Agus di kantornya, di Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (17/12).

Adapun sejumlah lokasi yang digeledah yakni Kantor Pusat PT Waskita Karya Jalan MT Haryono Kav 10, Cawang, Jakarta Timur; Kantor Divisi III PT Waskita Karya di Surabaya, Jawa Timur; beberapa kantor perusahaan sub kontraktor di Jakarta, Surabaya, dan Bekasi, rumah para tersangka dan sekitar 10 rumah serta apartemen milik pihak terkait yang berada di Jakarta, Bekasi, Depok, dan Surabaya.

“Hasil penggeledahan penyidik menyita dokumen sub kontrak yang diduga fiktif, kontrak proyek konstruksi, Barang Bukti Elektronik (BBE) dan dokumen lain yang relevan,” imbuhnya.

Agus mengingatkan kembali kepada seluruh BUMN dan pelaku usaha lainnya agar menerapkan secara ketat prinsip-prinsip good corporate governance untuk menghindari terjadinya modus korupsi anggaran proyek konstruksi seperti yang kerap diungkap.

“Ketegasan dan pengawasan yang lebih kuat wajib dilakukan terhadap proyek-proyek yang terkait dengan kepentingan publik, apalagi proyek besar yang dikerjakan oleh BUMN yang seharusnya lebih memiliki perspektif pelayanan ke masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Periode 2011-2013 Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar sebagai tersangka korupsi proyek fiktif.

Kedua tersangka diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan yang menyebabkan kerugian keuangan negara terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Adapun, kerugian negara mencapai Rp 186 miliar dari sejumlah pengeluaran atau pembayaran PT Waskita Karya kepada perusahaan subkontraktor yang melakukan kegiatan fiktif.

Atas perbuatannya, keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentan pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1, juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(ipp/JPC)

Pembantaian Pekerja Di Yigi Papua Gara-gara Uang?

JawaPos.com – Pembunuhan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata Separatis (KKSB) terhadap pekerja PT. Istaka Karya diduga karena uang. Hal itu seakan diamini Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi.

Kata dia, memang kerap kali KKB ‘memalak’ perusahaan guna kelancaran konstruksi yang tengah dikerjakan. “Bisa saja itu terjadi karena memang itu yang sering dilakukan selama ini,” ujarnya saat dihubungi JasaPos.com, Minggu (16/12).

Mereka sering menghentikan pekerjaan hingga jumlah uang yang diminta diberikan para kontraktor itu. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, bukan jutaan melainkan bilangan miliar.

Tak jarang, tokoh adat menjadi mediator untuk melakukan negosiasi ‘pemalakan’ ini. “Memalang pembangunan jalan, minta sekian miliar kita harus negosiasi,” ungkapnya.

Aidi bahkan mengatakan, sebelum terjadi pembantaian terhadap pekerja Istaka Karya, KKB juga meminta sejumlah uang dan hasil bumi, termasuk kepada masyarakat sekitar. Uang dan hasil bumi tersebut dipakai untuk merayakan peringatan hari jadi OPM pada 1 Desember kemarin.

“Kemarin para pekerja dipalakkin dulu dalam rangka upacara ulang tahun KKSB. Setelah dimintai uang dibantai juga,” kesal Aidi.

Adanya kabar pemalakan itu diketahui dari pengakuan korban yang selamat dari perisitiwa memilukan pada awal Desember lalu. ‘Mereka dimintai uang bahkan warga disuruh nyumbang babi, nyumbang ubi. Kan tidak mungkin mereka punya dan tidak mungkin mereka beli,” bebernya.

Ya, KKSB kata Aidi adalah pengangguran. Mereka hidup dari hasil memeras, merampok, dan mengambil hasil pertanian warga. Para perusahaan atau kontraktor menjadi ladang penghasilan mereka.

Namun dugaan-dugaan itu memang harus dibuktikan. Kepolisian kata Aidi, tengah melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan para saksi mata yang masih hidup.

“Ada motif itu tapi pihak kepolisian yanv lakukan penyelidikan lebih lanjut, penyelidikan polisi. “Tapi itu bisa terjadi. Contohnya dulu PT Modern dibantai karena minta uang dibantai,” pungkas Aidi. 

(dna/JPC)

2 Minggu Pasca Pembantaian, Warga Yigi Papua Masih Ngungsi

JawaPos.com – Sepi masih menyelimuti Distrik Yigi pasca penyerangan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dua pekan lalu. Hanya ada beberapa masyarakat yang masih bertahan di kampung itu.

“Kehidupannya masih belum normal, masih sepi, tidak seperti di Mbua, Mbua sudah seperti biasa, aktivitas sudah seperti biasa,” ujar Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (16/12).

Kata dia, sejak satu hari sebelum pembantaian pekerja di Bukit Puncak Kabo, sebagian besar masyarakat Distrik Yigi mengungsi ke distrik lain yang dianggap lebih aman. Sebagian lainnya lari ke hutan.

Saat melarikan diri, mereka turut menyelamatkan pekerja yang luput dari penyisiran KKSB. Sebab, kekuatan mereka tak cukup untuk melawan KKSB.

“Mereka (pekerja) diselamatkan warga Yigi, mereka di suruh lari ke hutan, ada yang disembunyikan di dalam rumah, ada juga yang lari sama-sama ke dalam hutan. Warga Yigi sebagai petunjuk jalannya,” ungkap Aidi.

Untuk itu, tak menutup kemungkinan masih banyak pekerja yang selamat. Adapun saat itu, ada juga pekerja bangunan selain dari PT. Istaka Karya.

Namun sayangnya, tidak diketahui jumlah pasti para pekerja itu. “Kami belum ada klarifikasi, koordinasi apakah pekerja bangunan itu di bawah koordinator satu kontraktor atau masing-masing,” tutur Aidi.

Begitu pula dengan jumlah warga Yigi. “Karena daerah ini tertutup informasi, itu tidak ada data, administrasi kampung tidak berjalan,” sebutnya.

Sementara itu Aidi menjelaskan, dari keterangan beberapa warga Yigi yang mengungsi ke Mbua, kelompok kriminal yang melakukan pembantaian bukan lah warga mereka.

“Mereka menyampaikan pelaku pembantaian waktu lalu itu bukan orang Yigi tapi orang dari luar Distrik Yigi, kemungkinan dari Mapenduma,” pungkasnya. 

(dna/JPC)

KPK Sukses Bekuk 29 Kepala Daerah, Rekornya ada di Jatim

JawaPos.com – Indonesia Corupption Watch (ICW) mencatat Komisi Pemberantasan Korupsi telah meringkus 29 kepala daerah terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Menurut ICW tangkapan itu terbilang masif.

“Jumlah paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan 29 kasus (kepala daerah),” kata peneliti ICW Egi Primayoga di kantornya, Jalan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/12).

Egi menjelaskan, KPK sepanjang 2004 hingga 2018 telah meringkus 104 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Bahkan 2018 ini tergolong tinggi kepala daerah yang diringkus KPK.

“Di susul tahun 2014 dengan 14 kasus kepala daerah yang ditangani KPK,” ucapnya.

Selain itu, lembaga yang fokus pada isu pemberantasan korupsi ini mencatat sepanjang 2004 hingga 2018. Wilayah yang paling banyak kepala daerahnya yang terjerat kasus korupsi itu adalah Jawa Timur.

“Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi paling banyak terjadi di Jawa Timur yakni ada 14 kasus,” ujarnya.

Kemudian, wilayah untuk berada diurutan kedua yakni disusul dari wilayah Sumatera Utara dengan 12 kasus yang ditangani oleh KPK dan Jawa Barat sebanyak 11 kasus. “Untuk Jawa Tengah ada sebanyak 8 kasus, Sulawesi Tenggar 6 kasus Papua dan Riau ada 5 kasus,” tukasnya.

Berikut hasil pemantauan ICW sejak 2004 hingga 2018 terkait jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. 2004 sebanyak 1 kasus, 2005 sebanyak 1 kasus, 2006 sebanyak 4 kasus, 2007 sebanyak 7 kasus, 2008 sebanyak 6 kasus, 2009 sebanyak 6 kasus, 2010 sebanyak 4 kasus, 2011 sebanyak 3 kasus, 2012 sebanyak 4 kasus, 2013 sebanyak 4 kasus, 2014 sebanyak 14 kasus, 2015 sebanyak 4 kasus, 2016 sebanyak 9 kasus, 2017 sebanyak 8 kasus dan 2018 sebanyak 29.

Untuk skup wilayah, berikut data sejak 2004 hingga 2018 terkait wilayah yang terkena kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Jawa Timur 14 kasus, Sumatera Utara 12 kasus, Jawa Barat 11 kasus, Jawa Tengah 8 kasus, Sulawesi Tenggara 6 kasus, Papua 5 kasus, Riau 5 kasus, Aceh 4 kasus, Banten 4 kasus, Kalimantan Timur 4 kasus, Sumatera Selatan 4 kasus, Bengkulu 3 kasus, Lampung 3 kasus, Maluku Utara 3 kasus, NTB 3 kasus.

Sulawesi Selatan 3 kasus, Sulawesi Utara 3 kasus, Kalimantan Selatan 2 kasus, Kepulauan Riau 2 kasus, NTT 2 kasus, Jambi 1 kasus, Kalimantan Tengah 1 kasus dan Sulawesi Tengah 1 kasus.

(rdw/JPC)

Blak-blakan, Gubernur Jenderal NRFPB Bicara Separatis di Papua

JawaPos.com – Masih teringat jelas di benak Markus Yenu mengenai alasan dia memilih bergabung dalam gerakan Operasi Papua Merdeka (OPM). Jiwanya terpanggil melihat perlakuan pemerintah di bawah kekuasaan Presiden Soeharto kala itu terhadap rakyat Papua.

“Namanya Soeharto itu, jangankan lawan, tidur mimpi saja, bangun kita ditangkap. Apa yang dilakukan Thomas Wanggai aspirasi murni rakyat Papua,” kata Markus saat ditemui JawaPos.com beberapa waktu lalu di Manokwari, Papua Barat, Minggu (16/12).

Dia terkenang, waktu itu, masyarakat Papua tidak bisa apa-apa. Para aktivis OPM ditangkap dan bahkan ada yang ditembak mati. Barulah setelah Reformasi, para tokoh Papua yang sempat dipenjara akhirnya dibebaskan.

“Kita dapat kesempatan juga lewat Pak Gus Dur, Papua bisa sampaikan informasi. Kita tetap hargai bangsa ini, negara ini,” imbuhnya.

Sayangnya, seiring waktu berjalan dan beberapa kali ganti pemimpin di negeri ini, masyarakat Papua katanya tak juga merasakan kesejahteraan dan tertinggal. Terlebih, kekayaan alam mereka dikelola asing dengan hadirnya Freeport milik perusahaan asal Amerika Serikat.

Kalaupun ada kewenangan yang besar diberikan kepada Papua pasca kemunculan UU Otonomi Khusus (Otsus), hanya segelintir yang menikmati. Bukan masyarakat Papua itu sendiri, terutama tokoh pergerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Mereka yang duduk manis di balik meja pemerintah daerahlah yang menikmati dana miliaran hingga triliun dari pemerintah pusat itu. “Kalau hari ini yang lakukan perlawanan itu KKB, dibilang separatis. Yang separatis itu orang yang kerja untuk negara. Bupati, gubernur, mereka separatis, teroris,” tegas Markus.

Gubernur Jenderal Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) itu mengatakan, birokrasi di Papua pun terbilang nepotisme. Sebab mereka yang duduk di pemerintahan sebagian besar trah dari pemimpin itu sendiri.

“Bupati punya anak, sekda, kabag punya anak. Kita-kita (tokoh pergerakan) tidak ada. Dana Otsus itu akibat apa yang kita kerja. Sementara kita tidak rasakan Otsus. Habisnya di atas,” kesal Markus.

Memang, permasalahan di Papua bukan muncul baru beberapa hari atau bulan. Permasalahan ini cukup mengakar hingga keinginan untuk merdeka selalu muncul.

Namun hingga kini, tidak ada satu pun solusi yang ditawarkan. Adanya pembangunan infrastruktur, menurut Markus, bukan solusi untuk mereka.

“Jembatan layang dibangun. Nggak ada jembatan, itu di Jayapura yang dibangun, bukan rumah tingkat, jalan segala macam, yang dibangun manusianya,” ungkap Markus.

Hingga kini pun, komunikasi tidak berjalan dua arah. Padahal diskusi antara tokoh-tokoh di Papua dengan pemerintah pusat diperlukan untuk mencari solusi atas permalasahan yang sudah mengakar ini.

“Simpel saja. Jakarta datang, duduk bersama, selesai,” tutur Markus.

Sayangnya, kalau pun saat ini Presiden Joko Widodo datang ke Papua, dia bukan berkomunikasi dengan tokoh-tokoh pergerakan melainkan para kepala daerah yang juga tak memperhatikan rakyatnya.

“Jokowi bagi kami kucing bencana. Datang, pulang terjadi konflik. Kalau mau datang, ketemu langsung tokoh-tokoh yang dianggap siapa seperatis, pemberontak. Bukan datang ketemu gubernur, omong kosong saja,” pungkas Markus.

(dna/ce1/JPC)

KPAI Senang KPK Tangkap Bupati Cianjur, Efek Korupsinya Gak Main-main

JawaPos.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni terkait OTT terhadap  Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengungkapkan korupsi pendidikan adalah kejahatan luar biasa. Pasalnya akan berdampak signifikan terhadap keselamatan peserta didik, kualitas pendidikan dan masa depan bangsa.

“KPAI mengapresiasi keberhasilan KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cianjur. Bagaimana mau mendidik anak berkarakter jujur, sementara kepala sekolah, kepala dinas dan kepala daerahnya mencontohkan korupsi,” sebutnya pada rilis yang diterima, Senin (17/12).

Menurutnya, korupsi yang dilakukan Irvan Rivano Muchtar itu juga melahirkan dampak panjang. Salah satunya akan berdampak buruk terhadap pelayanan pendidikan dan pencapaian kualitas pendidikan di Kabupaten Cianjur.

“Pertama, kontraktor akan menurunkan kualitas bangunan dari yang seharusnya karena anggarannya juga di potong. Bahkan, bisa membahayakan keselamatan warga sekolah,” tegasnya.

Selain itu, jika uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ruang kelas dan labotarium dipotong, maka akan mempengaruhi kekuatan dan umur bangunan.

“Dampak buruknya, pendidik dan peserta didik bisa menjadi korban ketika bangunan sekolah runtuh saat mereka sedang belajar. Maka kontraktor akan membangun gedung yang tidak berumur lama,” paparnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tegasnya, anak-anak wajib mendapatkan perlindungan selama berada di sekolah.

“Termasuk perlindungan dari ancaman celaka akibat kualitas bangunan yang rendah sebab sarana dan prasarana tersebut diperlukan dalam proses pembelajaran yang berkualitas,” tutup Retno.

Sebelumnya, Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar digelandang KPK dalam kasus koupsi DAK Pendidikan Cianjur Tahun 2018.

Selain Irvan, KPK juga sudah menetapkan status tersangka kepada Kadisdik Cecep Sobandi, Kabid SMP Disdik Cianjur Rosidin dan kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady.

KPK menduga Irvan meminta atau memotong 14,5 persen dari Rp 46,8 miliar DAK tersebut. Sementara itu, bagian khusus untuk Irvan adalah 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar.

(ipp/JPC)

Rakyat Berpesta Saat Bupati Cianjur Di-OTT, KPK Malah Minta Maaf

JawaPos.com – Sejumlah warga Kabupaten Cianjur berpesta merayakan ditangkapnya Sang Bupati bernama Irvan Rivano Muchtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menanggapi akan adanya hal tersebut, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meminta maaf pihaknya belum bisa membuat warga di daerah lain membuat perayaan seperti yang dilakukan warga Cianjur.

“KPK mohon maaf kalau ‘pesta’ (penindakan) seperti ini belum dilakukan di banyak tempat,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (15/12).

Lebih lanjut, dia menegaskan sebenarnya banyak masyarakat Indonesia yang daerahnya ingin disambangi KPK dan menindak pemerintah daerah yang korup. Namun, pihaknya memiliki keterbatasan petugas dalam melakukan penindakan.

“Karena sebenarnya, kondisi di mana rakyat-rakyatnya ingin gelar ‘pesta’ itu ada di beberapa tempat atau daerah,” lanjutnya.

“Namun, KPK belum bisa memenuhi keinginan masyarakat lebih banyak lagi untuk ‘berpesta’ karena keterbatasan petugas ‘pasang tendanya’ (operasi tangkap tangan) KPK,” sebut dia.

Oleh sebab itu, dirinya berharap penambahan jumlah personel. Sehingga memungkinkan pihaknya menjerat kepala daerah lain yang terbukti melakukan korupsi.

Sekadar informasi, ribuan warga Kabupaten Cianjur tumpah ruah memenuhi alun-alun dan halaman Pendopo Bupati Cianjur, Jawa Barat. Warga menggelar syukuran dan makan bersama untuk merayakan penangkapan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar oleh KPK.

Irvan sendiri ditangkap melalui OTT atas dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018. Kader Partai Nasdem ini diduga memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sebesar 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar.

(ipp/JPC)

Fenomena Anggaran Pendidikan Disunat, ILR: Hanya KPK yang Bisa Tangani

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini berkaitan dengan pemerasan terhadap 140 kepala SMP terkait anggaran pendidikan di Cianjur.

Dugaan KPK, Irvan memeras kepala sekolah terkait dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp 46,8 miliar. Dia diduga meminta bagian 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar dari DAK tersebut.

Menanggapi akan adanya fenomena ini, peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar meyakini modus korupsi yang digunakan Bupati atau Wali Kota memang sering berupa pemerasan terhadap kepala dinasnya.

“Ini modus korupsi yang jamak dilakukan oleh Bupati/Wali Kota terhadap sejumlah kepala dinasnya,” tegas Erwin saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (15/12).

Lebih lanjut, Erwin menilai dengan adanya fenomena ini, semestinya lembaga antikorupsi ini bisa mengirimkan rekomendasi terkait pemberian anggaran pendidikan. Jika tidak ingin kejadian ini terulang kembali.

“Harusnya KPK beri saran yang sangat spesifik terhadap pola pemberian anggaran pendidikan dan jaminan posisi birokrasi. Kalau tidak, pola pemerasan semacam ini juga akan tetap terjadi di daerah lain,” imbuhnya.

Di lain sisi, dia mengapresiasi penindakan yang dilakukan oleh lembaga yang digawangi Agus Rahardjo ini. Sebab, bisa mengendus praktik ini.

“Ya memang hanya KPK yang bisa melakukan penegakan hukum terhadap kasus semacam ini. Meski demikian, saya harap KPK tidak hanya berhenti di sini,” pungkasnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Irvan sebagai tersangka dugaan pemerasan kepada 140 kepala SMP di Cianjur. Pemerasan itu diduga dilakukan terkait penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur pada 2018.

KPK menduga Irvan meminta atau memotong 14,5 persen dari Rp 46,8 miliar DAK tersebut. Sementara itu, bagian khusus untuk Irvan adalah 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar.

Saat menuju rumah tahanan, Irvan membantah dirinya memberi perintah memotong anggaran untuk pendidikan di Cianjur. Dia mengatakan itu inisiatif dari bawahannya.

Selain Irvan, KPK menetapkan Cepy Cecep Sobandi (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur) dan Rosidin (Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur) sebagai tersangka.

(ipp/JPC)

Terima Salinan Putusan, Baiq Nuril Akan Berjuang Melalui Upaya PK

JawaPos.com – Baiq Nuril, mantan pegawai honorer bagian tata usaha SMA 7 Mataram divonis 6 bulan penjara dan denda senilai Rp 500 juta oleh hakim Mahkamah Agung. Dalam putusan kasasi tersebut, Hakim MA menyatakan Baiq Nuril terbukti bersalah melanggar UU ITE, karena merekam dan menyebarkan curhatan atasannya yang mengandung asusila. 

Menanggapi kasus yang melilit kliennya, kuasa hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi mengatakan, pihaknya sedang bersiap mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut.

“Kami sedang mempersiapkan berkas memori PK,” ucapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (15/12).

Persiapan ini memang tengah disiapkan pihaknya, sebab dia mengaku sudah menerima salinan putusan MA. “Sudah kami terima sekitar minggu lalu ya, sudah dibaca. Ini kami sedang menyiapkan memori PK-nya,” jelasnya.

Dengan disusunnya berkas PK tersebut, dia berharap bisa diajukan dalam waktu dekat. “Mudah-mudahan sebelum tahun baru sudah bisa kami ajukan,” tukasnya.

Sebelumnya, Baiq Nuril terjerat kasus pelanggaran UU ITE akibat dinilai menyebarkan rekaman pembicaraannya dengan mantan Kepala SMAN 7 Mataram, Muslim, yang diduga mengandung unsur asusila. 

Nuril dinyatakan bebas dari tuduhan oleh hakim di Pengadilan Negeri Mataram. Namun, dalam perjalanannya kejaksaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Atas PK yang diajukan, pada September 2018, Majelis Hakim MA pun mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa pada Kejaksaan Negeri Mataram. Hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram yang membebaskan Baiq Nuril dari tuduhan. Baiq Nuril pun malah dinilai bersalah divonis 6 bulan penjara serta denda RP 500 juta. 

(ipp/JPC)

KPK Eksekusi Zumi Zola ke LP Sukamiskin, Bandung

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola Ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung pada Jumat (14/12). Zumi ialah terpidana kasus gratifikasi dan suap terkait R-APBD Jambi 2018.

“Pada hari Jumat sore, 14 Desember 2018 dilakukan eksekusi terhadap Zumi,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Sabtu (15/12).

Febri menyebut eksekusi ini berdasarkan putusan majelis hakim pengadilan, yang memvonis Zumi, yakni dihukum  6 (enam) tahun penjara dan pidana denda Rp500 juta.

“Eksekusi ini, berdasarkan Putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada PN Jakarta Pusat Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst Tanggal 06 Desember 2018,” jelasnya.

Sekadar informasi, Zumi yang merupakan mantan artis sinetron ini memang divonis bersalah oleh hakim pengadilan karena menerima gratifikasi senilai Rp 37,4 miliar, USD 173 ribu dan SGD 100 ribu sejak Februari 2016 hingga November 2017. Selain itu, dia juga dinilai terbukti menerima 1 unit mobil Toyota Alphard.

Tak hanya itu, mantan kekasih artis Ayu Dewi ini juga terbukti menyuap anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dengan total Rp 16,34 miliar.

Suap tersebut diberikan, agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi 2017 dan persetujuan APBD 2018.

Hukuman yang diterima Zumi ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yakni 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

(ipp/JPC)

Mendagri Tunggu Salinan Putusan Perkara untuk Berhentikan Zumi Zola

JawaPos.com – Vonis terhadap Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Terbukti dengan tidak dilakukannya banding oleh kedua belah pihak, baik KPK maupun pihak Zumi Zola atas putusan majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Bahkan, pada Jumat kemarin (14/12) Zumi juga telah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung. Menanggapi kasus hukum Zumi Zola, Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin menuturkan Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinzi Jambi perihal status Zumi.

Koordinasi yang dimaksud agar bisa segera mendapatkan salinan atau petikan putusan pengadilan yang sudah inkrah dan disertai dengan surat keterangan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum lanjutan.

“Selanjutnya Pemprov Jambi dan/atau MDN menyampaikan dokumen usulan pemberhentian ZZ kepada Presiden dengan melampirkan salinan/petikan putusan pengadilan yang sudah inkrah tersebut sebagai dasar permohonan diterbitkannya Keppres tentang pemberhentian ZZ,” ucapnya pada rilis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (15/12).

Kemudian, tambahnya, setelah Keppres pemberhentian diterbitkan dan diterima Pemprov dan DPRD Jambi, maka selanjutnya DPRD Jambi melakukan rapat paripurna. Tujuannya, untuk mengumumkan pemberhentian Zumi Zola sebagai gubernur sesuai Keppres.

“Dan sekaligus mengusulkan pengangkatan Wagub Jambi menjadi Gubernur Jambi dan mengusulkan pemberhentian Wagub,” ujar Bahtiar.

Nantinya sambung Bahtiar, berita acara dan risalah rapat paripurna DPRD menjadi lampiran surat DPRD Jambi kepada Presiden melalui Mendagri.

“Mendagri meneruskan usulan DPRD Jambi tersebut kepada Presiden untuk diterbitkan Keppres pengangkatan Wagub menjadi Gubernur definitif. Setelah itu Setneg/Setkab/Setpres mengagendakan jadwal pelantikan Wagub yang saat ini Plt, menjadi Gubernur Jambi sampai berakhirnya sisa masa jabatannya,” jelas Bahtiar.

“Dasar hukumnya Pasal 78 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan Pasal 173 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Zumi yang merupakan mantan artis sinetron ini divonis bersalah oleh hakim pengadilan karena menerima gratifikasi senilai Rp 37,4 miliar, USD 173 ribu dan SGD 100 ribu sejak Februari 2016 hingga November 2017 dan menerima 1 unit mobil Toyota Alphard.

Tak hanya itu, mantan kekasih artis Ayu Dewi ini juga terbukti menyuap anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dengan total Rp 16,34 miliar.

Suap tersebut diberikan, agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi 2017 dan persetujuan APBD 2018.

Hukuman yang diterima Zumi ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yakni 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

(ipp/JPC)

TPNPB-OPM Terus Buat Propaganda, Polri: Kita Tangkap

JawaPos.com – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) membantah bahwa atasan PU adalah Egianus Kogoya. Namun, menurut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mereka lagi-lagi berdalih.

“Kami yakin, kami ada datanya, fix kami yakin. Bahwa itu atasannya, terkonek jaringan kepada Kogoya,” tegas Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal di kantornya, Jakarta, Jumat (14/12).

Ini bukan pertama kali TPNPB-OPM berdalih. Sebelumnya, mereka mengklaim melakukan pembantaian di Distrik Yigi, Nduga, Papua karena yang mereka bunuh adalah anggota TNI.

Namun pada kenyataannya jelas, mereka adalah pekerja dari PT Istaka Karya. Hal itu berdasarkan identifikasi dengan dikuatkan datangnya keluarga yang menjemput. Adapun satu anggota TNI yang menjadi korban karena menolong para pekerja yang dikejar-kejar kelompok kriminal itu.

“Kita jangan terjebak dengan propaganda, dengan agenda setting. Yang penting TNI-POLRI bekerja sesuai fakta,” ujar Iqbal.

Pihaknya akan terus mengejar kelompok kriminal itu. Termasuk PU yang dianggap sebagai atasan dari Egianus.

Semua akan ditangkap dan diadili sesuai proses hukum. “Kita nggak usah terlalu banyak menghiraukan itu semua, kita kejar, kita tangkap agar mereka mempertanggungjawabkan kebiadabannya,” sebut mantan Wakapolda Jawa Timur itu.

Namun apbila mereka menggunakan kekerasan, mengancam nyawa petugas atau nyawa masyarakat lain, tim gabungan TNI-Polri tifak segan-segan melakukan tindakan represif.

“Kalau tidak dilakukan upaya kepolisian, upaya TNI, petugas kami dapat kehilangan nyawa, kami lakukan tembakan, walaupun akibatnya mematikan, itu adalah aturan yang ada,” pungkas Iqbal.

Sebelumnya, juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambo mengaku tidak mengenal PU. Sebby mengatakan tidak ada nama PU dalam struktur TPNPB-OPM.

Dia juga menegaskan, Egianus Kogoya adalah Panglima KODAP III Ndugama, Papua. Sementara panglima tinggi mereka adalah Gen Goliath Tabuni. 

(dna/JPC)

Pasca Serangan KKSB Papua, Kondisi Mbua Berangsur Pulih

JawaPos.com – Kehidupan masyarakat di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, berangsur membaik. Masyarakatnya yang sempat lari ke hutan mencari perlindungan dan menyelamatkan diri dari Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKB), kini mulai kembali.

Ya, hampir dua pekan sudah insiden pembantaian para pekerja yang dilakukan KKB di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Hingga merembet pada aksi penyerangan pos TNI Distrik Mbua.

“Saat ini situasi di Distrik Mbua sudah mulai normal, kegiatan sosial dan roda perekonomian sudah berjalan dengan baik,” ujar Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi melalui pesan singkat, Jumat (14/12).

Namun sayangnya, hal serupa tidak terjadi di Distrik Yigi. Di sana katanya masih terlihat sepi, hanya beberpa warga yang bertahan di kampung.

Dari laporan yang diterima sebagian warga Yigi mengungsi ke Mbua, karena di Mbua diamankan oleh TNI. Sedangkan di Yigi, setiap saat terutama bila malam hari masih sering terdengar suara tembakan dari arah hutan ke kampung. “Mungkin juga sebagian warga ada yang berlindung ke hutan,” kata Aidi.

Dari penuturan warga Yigi yang mengunsi ke Mbua mengisahkan bahwa, pelaku pembantaian di Puncak Kabo di Yigi bukanlah warga Yigi. Kemungkinan mereka dari Mapenduma atau daerah lain.

Waktu kejadian warga berusaha menghalangi KKSB agar tidak membunuh orang yang tidak berdosa, tapi rakyat tidak punya kekuatan apa-apa. Bahkan saat KKSB melaksanakan penyisiran ke rumah-rumah warga guna mencari para pekerja bangunan, warga asli Yigi melindungi mereka.

“Mereka minta para pekerja agar lari menyelamatkan diri ke hutan karena KKSB akan menangkap dan membunuh mereka,” beber Aidi.

Bahkan sebagian warga asli Yigi membawa lari dan mengantar warga pendatang masuk hutan menuju Mbua, karena mereka yang tahu jalan. Hingga saat dilaporkan bahwa dua orang jenazah karyawan PT. Istaka Karya korban pembantaian KKSB di puncak Kabo Yigi belum ditemukan.

“Dua orang yang diperkirakan masih selamat juga belum diketahui nasibnya,” pungkas Aidi. 

(dna/JPC)

Hasto: Presiden Jokowi Kalau Tidak Blusukan Bisa Masuk Angin

JawaPos.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto buka-bukaan mengenai totalitas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Hasto, untuk mewujudkan Indonesia menjadi lebih maju Presiden Jokowi selalu bekerja keras. Bahkan bisa dibilang waktu istirahatnya sangatlah sedikit.

“Sehingga beliau membangun Indonesia dengan baik, beliau enggak pernah istirahat,” ujar Hasto di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (15/12).

Hasto menambahkan, ada keunikan dari Presiden Jokowi karena yang tidak bisa diam melakukan blusukan dan menyapa masyarakat. Bahkan Hasto mengatakan apabila tidak blusukan Presiden Jokowi bisa sakit.

“Pak Jokowi itu kalau enggak blusukan masuk angin. Betul itu,” katanya.

Obat saat Jokowi merasal letih dan juga masuk angin hanyalah minyak oles. Tidak memikirkan kondisi badannya yang terpenting menyapa masyarakat dan terus berbuat baik untuk Indonesia.

“Kalau dia jalan-jalan senjatannya cukup minyak kayu putih. Kalau pusing-pusing diolesin minyak kayu putih, dan salaman sama rakyat sembuh,” ungkapnya.

Oleh sebab itu pria kelahiran Yogyakarta ini mengaku kader PDIP perlu mencontoh semangat dari Presiden Jokowi tersebut. Kader PDIP dan juga relawan perlu membantu memenangkan Jokowi menjadi kepala negara di 2019. Caranya dengan menyapa masyarakat untuk memberi tahu capaian kerja Presiden Jokowi.

“Pak Jokowi datang ke rakyat untuk melihat langsung, maka tim kampanye, relawan partai politik mari ikuti Pak Jokowi,” pungkasnya.

(gwn/JPC)

Anak Buah Megawati Ini Minta Kader PDIP Komitmen Antikorupsi

JawaPos.com – Sumatera Utara dahulu dua gubernurnya terjerat kasus korupsi oleh KPK. Keduanya yakni, Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho yang pernah menjadi pasien lembaga antirasuah.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengajak para kader partai di Kota Medan, Sumatera Utara untuk komitmen terhadap antikorupsi.

“Mari buat komitmen. Bu Mega berpesan jangan salah gunakan kekuasaan itu untuk korupsi,” ujar Hasto, di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (15/12).

Hasto bahkan memutarkan sebuah video dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengingatkan supaya kadernya menjauhi praktik korupsi. Sekali korupsi maka akan membuat malu nama keluarga.

“Betapa malunya kalian itu, seumur hidup mukanya tercoreng (kasus korupsi). Apa tak sayang kalian sama anak istri kalian,” kata Megawati dalam video tersebut.

Dalam video tersebut Megawati juga berbuat tegas apabila ada kader yang melakukan korupsi. Maka langsung dipecat tanpa berpikir panjang. Karena PDIP mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Lebih lanjut Hasto menekankan, pernyataan Megawati itu adalah perintah yang harus diwujudkan. Maka kader jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan.

“Mari kita bangun PDIP sebagai partai kerakyatan demi rakyat dengan semangat antikorupsi,” tegas Hasto.

Untuk diketahui, Provinsi Sumut memang menyumbang berbagai skandal korupsi yang dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tercatat dari kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oleh mantan/anggota DPRD Sumut pada 2015. Belum lagi tercatat sembilan kepala daerah dari Sumut yang diproses KPK karena kasus korupsi.‎ Dua diantanya adalah mantan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho.

(gwn/JPC)

Hakim MA Nilai Baiq Nuril Rusak Karir dan Langgar Kehormatan Atasannya

JawaPos.com – Perjuangan Baiq Nuril dalam mencari keadilan harus kandas di tengah jalan. Musabnya, Hakim MA menganulir putusan PN Mataram dan mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum. 

“Menyatakan terdakwa Baiq Nuril Maknun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,” begitu bunyi Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 yang diunggah di website resmi MA.

Atas perbuatannya, Baiq Nuril dihukum 6 bulan pidana penjara dan denda sejumlah Rp 500 juta, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Baiq NurilBaiq Nuril bersama saat bercengkerama dengan anaknya (Ivan/Lombok Post/ JawaPos Group)

Tak hanya itu, dalam amar putusannya, Baiq tetap harus ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam sidang yang diketuai oleh Hakim Agung Sri Murwahyuni, Baiq Nuril dinilai telah merusak karir H. Muslim selaku atasannya kala itu.

“Akibat perbuatan terdakwa tersebut karir saksi Haji Muslim sebagai Kepala Sekolah terhenti, keluarga besar malu dan kehormatannya dilanggar,” papar majelis hakim dalam pertimbangan yang memberatkan Baiq Nuril.

Kendati demikian, majelis hakim memberikan pertimbangkan yang meringankan bagi Baiq Nuril. “Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa,” tukas majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya.

Sekadar informasi, Baiq Nuril terjerat kasus pelanggaran UU ITE akibat diduga menyebarkan rekaman pembicaraanya dengan mantan atasannya, Kepala SMAN 7 Mataram, Muslim, yang diduga mengandung unsur asusila.

Mantan pegawai honorer bagian tata usaha SMAN 7 Mataram ini sempat divonis bebas. Namun atas vonis tersebut, jaksa mengajukan upaya hukum kasasi. Kini, upaya perjuangannya untuk meraih keadilan justru kembali kandas usai Hakim Agung MA secara bulat mengandaskan putusan PN Mataram yang telah membebaskan Baiq Nuril. 

(ipp/JPC)

Usai Menyerahkan Diri, KPK Tahan Kakak Ipar Bupati Cianjur

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Kakak Ipar Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Tubagus Cepy Sethiady selama 20 hari ke depan. Tubagus merupakan tersangka yang diduga sebagai perantara dalam kasus dugaan pemerasan terhadap 140 kepala SMP di Cianjur.

“TCS Ditahan 20 hari pertama di Polres Jaktim sejak 13 Des 2018,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Jumat (14/12).

Terpisah, pada Kamis malam (13/12) ketika hendak meninggalkan gedung KPK dan menuju mobil tahanan lembaga ini, dengan mengenakan rompi oranye, Tubagus hanya diam seribu bahasa. Ketika, awak media mencecar dengan berbagai pertanyaan.

Sekadar informasi, Tubagus menyerahkan diri ke KPK pada Kamis (13/12) siang sekitar pukul 14.00 WIB. Pria yang juga merupakan orang kepercayaan Irvan, diduga berperan sebagai perantara dalam transaksi pemerasan oleh Irvan.

Sebelum Tubagus, KPK telah menahan 3 tersangka lainnya lebih dulu. Ketiga tersangka yakni, Bupati Cianjur Irvan Rivano, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi dan Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin.

Irvan diduga memeras kepala sekolah terkait dana alokasi khusus (DAK) Rp 46,8 miliar. Dia diduga meminta bagian 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar dari DAK tersebut.

(ipp/JPC)

KPK: Uang Hasil Korupsi yang Mengendap di Swiss Mudah Diselamatkan

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons baik akan adanya rencana penandatanganan Mutual Legal Assitance (MLA) antara Pemerintah Indonesia dan Swiss seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menuturkan, penandatangan ini memang harus segera dilakukan, sebab rencana ini bukan tanpa alasan kuat.

“Itu sangat ‘urgent’ sebenarnya dan sebenarnya itu juga bukan ‘ujug-ujug’. Sekarang kan ada kebebasan informasi perbankan dan perpajakan yang secara internasional diatur,” ucapnya pada awak media, Jumat (14/12).

Lebih lanjut, Syarief menyebut, dengan adanya MLA itu, maka bisa mempermudah dan menyelamatkan uang hasil tindak kejahatan dari Indonesia yang disimpan di negara Swiss.

“Kalau seandainya uang yang dari Indonesia disimpan di Swiss dan itu kita bisa buktikan hasil kejahatan, itu akan lebih gampang untuk kita ‘recover’, ” tegasnya.

Syarief pun menyatakan rencana penandatanganan MLA tersebut merupakan sesuatu yang harus diapresiasi. Diharapkan, penandatangan MLA ini juga bisa merembet ke negara lain.

“Dulu itu banyak yang disimpan di sana atau ‘tax haven’ tetapi Swiss bukan salah satu tempat pelarian uang hasil kejahatan. Bahkan di tempat lain Virgin Island masih banyak lagi. Bahkan sampai sekarang kita masih belum punya perjanjian ekstradisi dengan Singapura, itu juga perlu kita push ke depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, salam cuitannya pada akun @jokowi pada Selasa (11/12), Presiden menulis soal MLA antara Pemerintah Indonesia dan Swiss menemukan titik terang.  Berikut cuitan Presiden Jokowi.

“Melalui pembicaraan panjang, kita telah memperoleh titik terang, dan sekarang di tahap akhir penandatanganan Mutual Legal Assistance antara Pemerintah Indonesia dan Swiss. MLA ini legal platform untuk mengejar hasil korupsi dan money laundring yang disembunyikan di luar negeri”.

(ipp/JPC)

Kejari Jaksel Buka Loket Tilang dari Pagi Hingga Tengah Malam

JawaPos.com- Menumpuknya berkas tilang yang diterima pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dari Polda, Polres dan Dishub sekitar 10 ribu berkas, membuat pihak korps adyaksa harus ekstra bekerja keras menanganinya. Namun, demi memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, pihak Kejari akan membuka loket tilang pada Jumat (14/12) ini mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Supardi mengatakan, langkah ini ditempuh karena pihaknya ingin membuktikan kepada masyarakat jika lembaganya bisa memberikan pelayanan prima dan profesional.

“Langkah ini ditempuh karena data pelanggar tilang hari Jumat ini mencapai 10 ribu pelanggar. Ini bentuk pelayanan prima dari Kejari jaksel,” kata Supardi kepada JawaPos.com, di Jakarta, Jumat (14/12).

Supardi memastikan, gebrakan yang dilakukan pihaknya bukan bentuk pencitraan. Dia pun menegaskan jika langkah yang dilakukan pihaknya baru dilakukan di lembaga yang dipimpinnya.” Kita upayakan tiap Jumat. Se-Indonesia baru kali ini dilakukan (kejaksaan negeri),” tegasnya.

Mantan Direktur Penuntutan KPK ini menegaskan, meski banyak berkas yang harus diselesaikan, pihaknya memastikan tidak ada anak buahnya yang akan main mata terhadap para pelanggara tilang.

“Tempatku tidak ada kongkalikong. Tentara, polisi tetap antri,” tegasnya.

Lebih lanjut, selain membuka loket tilang di kantornya hingga tengah malam, pihaknya juga sudah membuka kamar tilang lain di mall yang dibuka tiap akhir pekan. Kamar tilang yang sudah dibuka selama tiga pekan ini bisa dijumpai masyarakat di Mall Gandaria City Jakarta Selatan.

Tak hanya itu, rencananya, demi memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat, pihaknya juga akan membuat program layanan tilang keliling dengan bus.”baru kubuat di karoseri,” pungkasnya.

(wnd/JPC)

Pimpinan KPK: Ini yang Membuat Kami Selalu Bekerja Keras Buru Koruptor

JawaPos.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief mengunggah sebuah foto yang menampilkan respons warga Cianjur usai penetapan tersangka Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Dalam akun twitternya, terlihat pintu angkot ditempel tulisan “Naik Angkot Gratis Hari Ini #Bonus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK”.

Terkait hal itu, Syarief mengungkapkan, hal tersebut sebagai apresiasi seorang warga Cianjur, yang berprofesi sebagai sopir angkutan kota atas tertangkapnya kepala daerahnya oleh KPK. Karena rasa syukurnya itu, maka sopir itu menggratiskan tarif untuk penumpang. Inilah yang membuat Syarief memiliki alasan kuat bersama lembaga antirasuah ini untuk bekerja keras memberantas para koruptor.

“APRESIASI SUPIR KENDARAAN UMUM CIANJUR seperti ini yang MEMBUAT @KPK_RI selalu bekerja keras memburu koruptor karena RAKYAT SUDAH SANGAT TERTINDAS OLEH PERILAKU POLITISI/PEJABAT KORUP,” tulis Laode dalam akun twitter @LaodeMSyarif.

Lebih lanjut, pimpinan KPK itu juga meminta dukungan kepada Wakil Rakyat dan Presiden Joko Widodo serta Jusuf Kalla dalam memberantas korupsi.

“MOHON DUKUNGAN Wakil Rakyat @DPR_RI Presiden @jokowi dan WAPRES @wapres_ri bapak @Pak_JK,” lanjutnya.

Saat dikonfirmasi secara terpisah, Syarief mengaku bahwa dia menganggap respons seorang sopir angkot itu sebagai bentuk apresiasi warga Cianjur kepada KPK.

“KPK menghargai keikhlasan dan support mereka kepada KPK. Bupati Cianjur sudah beberapa kali melakukan korupsi dan menurut laporan tiap tahun memotong dana pendidikan,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Jumat (14/12)

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Irvan sebagai tersangka dugaan pemerasan kepada 140 kepala SMP di Cianjur. Pemerasan itu diduga dilakukan terkait penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur pada 2018.

KPK menduga Irvan meminta atau memotong 14,5 persen dari Rp 46,8 miliar DAK tersebut. Sementara itu, bagian khusus untuk Irvan adalah 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar.

(ipp/JPC)

Pengamat: JC Bukan Diskon Hukuman, Tapi untuk Menarik Ikan Besar

JawaPos.com – Keluarga Mantan Deputi Bank Indonesia (BI) Budi Mulya, terpidana kasus suap Bank Century, mengaku mengajukan justice collaboration (JC). Pengajuan tersebut dilakukan langsung oleh sang anak, Nadia Mulya pada Rabu, (5/12) ke Kantor KPK.

Menanggapi akan adanya hal tersebut, Pakar Hukum Pidana Abdul Fikchar Hadjar menilai pengajuan JC Budi Mulya adalah hal yang wajar dilakukan.

“Sebenarnya tidak apa-apa karena Budi Mulya sendiri merupakan bagian dari pelaku dalam kasus Century juga,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Jumat (14/12).

Meskipun status hukumnya sudah inkracht, menurut Fikchar, pengajuan JC Budi Mulya sebagai tujuan untuk menarik pelaku lain dalam kasus Bank Century.

“JC bukan semata mata diskon hukuman, tetapi untuk menarik pelaku lain karena Century itu baru Budi Mulya yang dihukum. Sementara yang lainnya belum terjamah,” sambungnya.

Kendati demikian, dia menyebut keputusan diterima atau tidaknya sepenuhnya berada pada lembaga antikorupsi tersebut. Pasalnya, jika Budi Mulya adalah pelaku utama tentu saja permohonan JC nya akan ditolak.

“Tapi tergantung pada KPK apakah BM dikualifikasi sebagai the big fish (ikan besar) atau bukan. Jika BM termasuk big fish mungkin permohonannya ditolak karena JC itu maksudnya untuk mencari ikan besar, pelaku yang lebih besar,” tutup dia.

Diketahui, Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dihukum 10 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian FPJP dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Majelis hakim menilai perbuatan Budi Mulya dan sejumlah orang lainnya telah merugikan keuangan negara total Rp 8,012 triliun. Namun, Budi Mulya diperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA).

(ipp/JPC)

Buronan Korupsi SDLB Berhasil Dibekuk di Kampung Wisata Saung Kembang

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Kejaksaan menangkap buronan kasus korupsi pengadaan buku SD-SD Luar Biasa (SDLB) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut buron yang ditangkap itu berhasil diringkus di Kampung Wisata Saung Kembang, Kota Bandung, Jawa Barat.

Febri menuturkan, bantuan yang diberikan lembaga antikorupsi kepada pihak Kejaksaan telah berlangsung sejak 22 Maret 2017. Ini merupakan salah satu bentuk kerja sama antar-penegak hukum yaitu sebagai bagian dari fungsi trigger-mechanism oleh KPK.

“Kemarin, Rabu (12/12), sekitar pukul 18.30 WIB, tim Koordinasi Supervisi Penindakan KPK bekerja sama dengan JPU Kejaksaan Negeri Tabalong, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan Kejaksaan Agung berhasil melakukan pencarian dan penangkapan DPO atas nama terpidana Neny Kurnaeni,” ucapnya pada awak media, Kamis (13/12).

DPO bernama Neny itu sudah divonis bersalah di tingkat pengadilan negeri pada 2012. Kemudian dikuatkan di tingkat pengadilan banding dan telah inkrah oleh putusan kasasi Mahkamah Agung pada 2013.

Hingga pada akhirnya, sebut Febri bahwa Neny dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Mantan aktivis ICW ini menambahkan, berdasarkan putusan pengadilan, Neny terbukti melakukan korupsi pengadaan barang dan modal berupa buku perpustakaan SDLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.

Perbuatan Neny tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 9,6 miliar. Setelah vonis dijatuhkan, Febri menyebut, Neny kerap berpindah-pindah lokasi. Hal itulah yang menyebabkan Neny sulit diburu.

“Selama pencarian, DPO selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya. Pada saat tim lapangan KPK mendapatkan informasi mengenai keberadaan DPO, KPK bersama Kejaksaan Negeri Cimahi langsung menangkap dan mengamankan terpidana di wilayah hukum Cimahi,” jelasnya.

Kendati demikian, karena fungsi trigger-mechanism antara penegak hukum berjalan baik, maka KPK dan Kejaksaan berhasil menemukan DPO korupsi ini. “Penangkapan DPO ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara KPK dan Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. KPK mengapresiasi kerja sama yang berjalan semakin baik khususnya di antara penegak hukum kejaksaan dan kepolisian,” pungkasnya.

Terakhir, terpidana dibawa ke Kejaksaan Negeri Cimahi dan akan dilakukan eksekusi. “Rencananya hari ini (13/12) sekitar pukul 16.10 akan dibawa dan diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk dilakukan eksekusi,” pungkasnya.

(ipp/JPC)

Antisipasi Maraknya TPPU, PPATK Ubah Aturan Permintaan Informasi

JawaPos.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan perubahan terkait aturan tentang tata cara permintaan informasi ke PPATK. Perubahan aturan itu dilakukan karena banyaknya permintaan informasi terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Dengan semakin meningkatnya jumlah permintaan, pemberian dan penerimaan informasi, serta dalam meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan oleh PPATK, maka pada tahun 2018 PPATK kembali melakukan perubahan terhadap peraturan PPATK,” kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, di kantornya, Jalan IR. H. Juanda, Jakarta Pusat, Rabu (13/12).

Kiagus menjelaskan, perubahan aturan itu semata dilakukan untuk menguatkan posisi PPATK sebagai lembaga pencegahan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang TPPU. Menurutnya, penelusuran harta kekayaan yang dilakukan PPATK selama ini terbukti membantu membongkar praktik TPPU.

“Pendekatan ini dapat mengungkap pihak-pihak mana saja yang memperoleh manfaat dari harta kekayaan hasil tindak pidana. Serta dapat merampas harta kekayaan yang dimanfaatkan tersebut untuk diserahkan kembali kepada pemiliknya yang sah dan pemulihan keuangan negara,” ucapnya.

Dalam pengubahan aturan ini, Kiagus mengaku pihaknya telah menyusun ulang definisi informasi yang terdapat dalam ketentuan umum Perka Nomor 8 Tahun 2013. Sehingga penafsirannya tidak terbatas pada data atau keterangan semata.

Kiagus menyebut, aturan baru ini hadir untuk mengatur tata cara permintaan informasi oleh lembaga penegak hukum.

“Untuk permintaan informasi yang berasal dari Kejati dan Polda, ditandatangani oleh Kajati, Kapolda, atau pejabat setingkat asisten atau direktur di tingkat polda dan kejati apabila kajati atau kapolda berhalangan,” ujarnya.

Selain itu PPATK juga akan membagi prioritas pemberian informasi. Prioritas utama yakni informasi yang berkaitan dengan tindak pidana berisiko tinggi.

Prioritas selanjutnya yakni kasus yang menjadi perhatian masyarakat, membahayakan negara dan mengakibatkan kerugian besar. Selain itu PPATK dalam aturan baru ini juga menekankan adanya umpan balik dari pihak penerima informasi.

“Permintaan umpan balik atas pemanfaatan infomasi dilakukan bertujuan untuk penanganan tindak pidana pencucian uang yang efektif, penyusunan riset, tipologi, serta analisis strategis mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal,” pungkasnya.

(rdw/JPC)

Penyuap Eni Saragih, Johannes Kotjo Divonis 2 Tahun 8 Bulan Penjara

JawaPos.com – Pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo divonis 2 tahun 8 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta. Majelis hakim menilai, Kotjo terbukti melakukan suap untuk mendapatkan proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi,” kata ketua majelis hakim Lucas Prakoso saat membacakan amar putusan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (13/12).

Selain itu, Kotjo diwajibkan membayar denda senilai Rp 150 juta atau jika tidak dipenuhi digantikan dengan hukuman tiga bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, hal yang memberatkan Kotjo, yakni yang bersangkutan tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi.

“Untuk hal yang meringankan, terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berlaku sopan selama menjalani persidangan,” ucapnya.

Sebagai informasi, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya, menuntut Kotjo dengan hukuman pidana selama 4 tahun penjara. Selain itu, jaksa menuntut terdakwa untuk membayar denda senilai Rp 250 juta subsidair enam bulan kurungan.

Majelis hakim menilai, Kotjo terbukti memberikan uang senilai Rp 4,7 miliar kepada Eni Saragih dan Idrus Marham agar meloloskan proyek PLTU Riau-1 dengan nilai proyek USD 900 juta. Kotjo terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

(rdw/JPC)

Aktivis Antikorupsi Pertanyakan Pengurangan Hukuman Eks Bos Century

JawaPos.com – Bebasnya mantan pemilik saham mayoritas Bank Century Robert Tantular dipertanyakan kalangan aktivis antikorupsi. Sebab, Robert hanya menjalani 10 tahun dari total 21 tahun hukuman yang diterimanya.

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menjelaskan, terpidana seperti Robert seharusnya tidak bisa memperoleh pengurangan masa hukuman. Baik berupa remisi maupun pembebasan bersyarat.

Sebab, yang bersangkutan tidak hanya menjalani hukuman atas satu tindak pidana. ”Ada kasus kedua, ketiga, dan keempat,” katanya ketika diwawancara Jawa Pos kemarin (12/12).

Robert memang tidak dihukum atas satu perkara. Ada empat perkara yang membuatnya mendekam di balik jeruji besi. Yakni, kasus penggelapan dana nasabah Century, kasus kejahatan perbankan, tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta penipuan yang juga dibarengi TPPU. Semua putusan atas kasus tersebut membuat Robert divonis total 21 tahun penjara dengan denda Rp 112,5 miliar subsider 17 bulan kurungan.

Dengan hukuman atas empat kasus itu, kata Boyamin, Robert seharusnya tidak mendapat pengurangan masa hukuman. Apalagi, kasusnya berkaitan dengan kasus Century. ”Dia bobol bank,” ujarnya.

Karena itu, Boyamin memprotes kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Dia menegaskan, instansi itu harus segera membeberkan pengurangan masa hukuman Robert. Sebab, pertanyaan asal pengurangan masa hukuman hanya bisa dijawab Ditjenpas Kemenkum HAM. ”Mereka harus membuka apa saja (pengurangan masa hukuman Robert, Red),” tegasnya. ”Itu aneh sekali,” tambahnya.

Berkaitan dengan penyelidikan kasus Century yang masih berjalan di KPK, Boyamin menye­butkan bahwa besok (14/12) dirinya kembali datang ke KPK. “Menyerahkan materi pengajuan JC (justice collaborator) Budi Mulya,” imbuhnya.

Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mempersilakan apabila Boyamin hendak datang lagi ke kantor KPK. Namun, sampai saat ini pengajuan JC dari Budi Mulya masih dipelajari KPK. “Kami masih melihat dulu seberapa jauh KPK bisa mengabulkan permohonan itu,” ucapnya. Sebab, JC biasa diajukan saat proses sidang berjalan. Sedangkan perkara Budi Mulya sudah inkracht.

Febri menjelaskan, dalam surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) ada ketentuan sederhana terkait pengajuan JC, yakni diajukan sebelum penuntutan. Namun, ada pula aturan dalam PP Nomor 99 yang menyatakan bahwa narapidana kasus korupsi, narkotika, dan lainnya bisa mendapat pemotongan masa tahanan apabila mampu berkontribusi sebagai JC. “Aturan hukum itu tentu perlu dipelajari lebih lanjut,” imbuhnya.

Tujuannya tidak lain adalah KPK tidak keliru mengambil langkah. 

(syn/c5/c9/oni)

WNA Tiongkok Peringkat Pertama Terbanyak Dideportasi Sepanjang 2018

JawaPos.com – Sepanjang 2018, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) telah mendeportasi sebanyak 4.267 warga negara asing (WNA) ilegal. Dari data Kemenkum HAM, WNA yang paling banyak dideportasi merupakan warga negara Tiongkok dan Afghanistan.

“Sepanjang Tahun 2018 Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh UPT Imigrasi telah menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi, penangkalan, pengenaan biaya beban dan pembatalan izin tinggal sebanyak 4.627 orang asing sebagai bentuk penegakan hukum keimigrasian,” kata Dirjen Imigrasi Ronny F Somphie dalam keterangannya, Kamis (13/12).

Ronny menjelaskan, warga negara Tiongkok paling banyak dikenakan tindakan administratif keimigrasian, yakni sebanyak 299 orang. Menyusul berikutnya yakni warga negara asal Afganistan sebanyak 270 orang, Vietnam sebanyak 261 orang, dan Nigeria sebanyak 253 orang.

“Warga negara Malaysia menempati urutan kelima negara dengan jumlah 147 orang,” ucapnya.

Dalam rangka pengawasan orang asing, lanjut Ronny, saat ini pihaknya telah membentuk 2.690 Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di seluruh Indonesia. Tim melakukan sebanyak 786 kali kegiatan pengawasan orang asing.

Selain itu, Ditjen Imigrasi telah membentuk Timpora di 2.185 kecamatan. Terdapat 137 Sekretariat Timpora di seluruh Indonesia.

“Pengawasan dan penegakan hukum juga dilakukan terhadap WNI. Terdapat 5.785 orang pemohon Paspor yang ditunda penerbitannya karena diduga akan menjadi CTKI nonprosedural,” imbuhnya.

(rdw/JPC)

Menkum HAM Yasonna : Jika Ahok Dapat Remisi Natal Bebas

JawaPos.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal bebas dari tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Ahok diperkirkan akan bebas pada 24 Januari 2019 mendatang.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, Ahok akan bebas kalau sudah mendapat remisi Hari Natal 2018. Jatah remisi Natal untuk Ahok diperkirakan hingga satu bulan.

“Kalau dia dapat remisi Natal dia bebas,” kata Yasonna saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (12/12).

Yasonna menuturkan, saat ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tengah mengurus remisi Natal untuk mantan Bupati Belitung Timur tersebut. “Saat ini belum Natal, kan nanti diajukan,” ucapnya.

Yasonna menambahkan, selama menjalani masa tahanan Ahok terbilang mengikuti aturan. Sehingga dia memastikan Ahok akan mendapat remisi tersebut.

“Dia tidak ada register F kan, ya nanti tunggu,” jelasnya.

Sebelumnya, Dirjen Pemasyarakatan menyebut Ahok diperkirakan akan bebas pada 24 Januari 2109. Hal ini karena Ahok mendapat total remisi tiga bulan 15 hari jika diperhitungkan dari masa penahannya pada 9 Mei 2017 lalu.

“Total remisi yang didapat tiga bulan 15 hari, maka diperkirakan akan bebas pada Januari 2019,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jendera Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Ade Kusmanto kepada JawaPos.com, Senin (10/12).

Ade menyebut, pertimbangan remisi diberikan karena Ahok berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan. Selain itu mantan suami Veronica Tan itu tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

“Pengurangan masa pidana yang akan diusulkan kepada Ahok bisa diberikan jika sampai waktu yang telah ditetapkan konsisten dan mentaati segala peraturan selama masa pidananya,” tukas Ade.

(rdw/JPC)

Bupati Cianjur Kena OTT KPK, Mendagri Tjahjo: Saya Merasa Sedih

JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan keprihatinannya dengan terus terjadinya kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Sebab sepanjang 2018, sudah 22 kepala daerah yang terjaring OTT KPK.

“Tentu saya prihatin OTT kepala daerah terus terjadi. Beberapa jam yang lalu tersiar kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan di Cianjur, Jawa Barat, Salah satu yang ditangkap adalah kepala daerah yang dalam hal ini bupatinya” kata Tjahjo dalam keterangannya, Rabu (12/12).

Terkait OTT ini, Tjahjo menuturkan, dirinya tidak pernah lupa untuk mengingatkan pada setiap forum apapun agar tidak ada lagi kepala daerah dan internal di Kemendagri tersangkut perkara korupsi.

“Sebagai Mendagri dan pribadi jujur sangat sedih masih terjadi OTT. Mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden Ketua KPK serta saya sendiri selalu ingatkan area rawan korupsi,” ucapnya.

Tjahjo menambahkan, dirinya mendukung penuh segala bentuk dan upaya pencegahan serta penindakan dari KPK dalam rangka pemberantasan korupsi sebagai ancaman keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara negara.

“Mari kita hindari dan ikut mekanisme sesuai dengan aturan dan etika yang ada. Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semangat progresif revolusioner dari semua pihak”, tegasnya.

Lebih jauh, Tjahjo menuturkan agar setiap kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi agar kooperatif dengan KPK.

“Yang sudah ditetapkan tersangka kooperatif dan tetap berpegang asas praduga tidak bersalahsampai berkekuatan hukum tetap,” pungkasnya.

(rdw/JPC)

KPK: Duit Pemotongan Anggaran Bisa untuk Perbaiki Ratusan Sekolah

JawaPos.com – Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi senyap ini, tim mengamankan Bupati Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Tak hanya kepala daerah, ada lima pihak lain yang turut diamankan dan saat ini tengah menjalani proses pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap enam pihak ini karena adanya dugaan pemberian suap untuk sang bupati untuk memuluskan anggaran pendidikan di Cianjur.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, dari hasil gelar perkara hampir 24 jam, sudah ditemukan siapa saja pihak yang bertanggungjawab dalam kasus ini.

“Malam ini KPK akan mengumumkan hasil dari kegiatan OTT yang di lakukan pagi ini di Cianjur. Dari hasil gelar perkara sudah ditemukan siapa saja pihak yang bertanggungjawab dalam kasus ini,” jelasnya pada awak media, Rabu (12/12).

Lebih lanjut, mantan aktivis ICW menyebut peristiwa ini begitu menyedihkan. hal ini karena adanya dugaan pemotongan dana pembangunan fasilitas sekolah di Cianjur.

“Korupsi yang terjadi ini sangat menyedihkan bagi kita semua karena yang diduga dipotong adalah dana yang seharusnya dapat digunakan membangun fasilitas seratusan sekolah-sekolah di Cianjur,” jelasnya.

(ipp/JPC)

KPK Tetapkan Bupati Cianjur Tersangka

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap Irvan berkaitan dengan penyelewengan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018 dalam membangun fasilitas sekolah di Cianjur.

“KPK Menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi meminta, menerima atau memotong pembayaran atau memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018,” ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaidtan dalam konferensi pers, di kantornya, Rabu (12/12).

Basaria menambahkan, selain Irvan, ada tiga pihak yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ialah Cecep Sobandi (CS) sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin (Ros), Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan Tubagus Cepy Sethiady (TCS) kaka ipar Irvan.

Gedung KPKGedung KPK Merah Putih (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Dalam kasus ini, KPK menduga setidaknya ada 14,5 persen anggaran DAK diselewengkan. Padahal dana tersebut semestinya digunakan oleh sekitar 140 SMP di Cianjur untuk membangun fasilitas sekolah. Adapun, alokasi fee yang khusus diterima Irvan ialah 7 persen dari alokasi DAK tersebut.

“Diduga Bupati Cianjur bersama sejumlah pihak telah meminta, menerima atau memotong pembayaran terkait dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 sebesar sekitar 14,5 persen dari total 46,8 miliar,” jelasnya.

Oleh karena itu, lRM, CS, ROS dan TCS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(ipp/JPC)

Polri Kejar Bukti Kasus Gunawan Jusuf Ke Luar Negeri

JawaPos.com – Bareskrim Polri menyatakan kasus dugaan penggelapan dan TPPU yang dilaporkan pengusaha asal Singapura Toh Keng Siong terhadap pengusaha, Gunawan Jusuf masih berjalan. Penyidikan kasus ini dipastikan tak terhenti karena Polisi masih mengumpulkan bukti-bukti tambahan melibatkan pihak lain, termasuk otoritas pemerintah negara lain.

Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti dengan melibatkan pihak lain.

“Melalui Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Dirjen AHU Kemenkumhan, dan jalur Egmont Group,” ujar Dedi, Rabu (12/12).

Ia mengatakan, berbagai data ini harus diminta dulu sebagai bukti untuk konstruksi hukum tentang perbuatan tindakan penggelapan. “Penyidik masih terus mengejar itu dalam rangka untuk mempercepat proses pembuktiannya,” tuturnya.

Dedi mengatakan, dalam kasus ini penyidik sudah memeriksa delapan orang saksi. Namun ia menegaskan, hal yang terpenting adalah koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM khususnya permintaan data ke Singapura dan Hongkong.

“Penyidikan sudah berjalan, bahkan dari Juni 2018, namun ada beberapa alat bukti yang perlu diminta dari Singapura dan Hongkong, karena langkah penyidik harus betul-betul penguatan alat bukti,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Daniel Silitonga mengatakan pihaknya sudah mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus ini ke Kejaksaan Agung. Namun demikian, SPDP yang dilayangkan Bareskrim ditolak oleh Kejaksaan Agung tanpa dijelaskan alasannya.

Untuk diketahui, dugaan penggelapan dan TPPU ini bermula ketika Toh Keng Siong menginvenstasikan dananya ke PT Makindo dengan direktur utama yakni Gunawan Jusuf. Sejak 1999 hingga 2002, total dana yang diinvestasikan dalam bentuk Time Deposit mencapai ratusan juta dolar AS dalam bentuk Time Deposit.

Namun dana itu diduga digunakan untuk membeli pabrik gula melalui lelang BPPN dan tidak juga dikembalikan hingga kini

(jpg/bin/JPC)

Sofyan Basir: Demi Allah Saya Tidak Terima Fee Proyek PLTU Riau-1

JawaPos.com – Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir bersikeras tidak menerima aliran dana proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1. Namun, Sofyan mengakui melakukan beberapa kali pertemuan dengan Eni Saragih dan bos PT Blackgold Natural Resources, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Sofyan menyebut, dia bertemu dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu sebanyak sembilan kali. Namun dalam berbagai pertemuan itu, Sofyan mengaku tak ada pembahasan terkait fee proyek PLTU Riau-1.

“Tidak ada pembicaraan fee dalam pertemuan-pertemuan, karena saya tekankan kepada Bu Eni soal itu,” kata Sofyan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

Pernyataan itu disampaikan Sofyan saat dikonfirmasi penasihat hukum Eni Saragih. Hakim juga menanyakan terkait fee ini kepada Sofyan. Namun Sofyan bersumpah tidak pernah menerima fee dari proyek PLTU Riau-1.

“Demi Allah tidak terima (uang),” tegasnya.

Sebagai informasi, Eni Maulani Saragih didakwa menerima Rp 4,750 miliar dari Johannes Kotjo. Uang tersebut diberikan secara bertahap selama empat kali baik secara tunai maupun melalui cek.

Dalam kasus ini, Eni disebut berperan memfasilitasi pertemuan Johannes Kotjo dengan Dirut PLN. Johannes menyuap Eni agar proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau-1 jatuh ke perusahannya.

Dalam perkara ini, Eni didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

(rdw/JPC)

Soal Papua, JK Sebut Pemerintah yang jadi Korban Pelanggaran HAM

JawaPos.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggelar acara peringatan Hari HAM Internasional. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun hadir, mewakili Presiden yang berhalangan.

Dalam sambutannya, JK mengatakan, soal pelanggaran HAM, beberapa waktu terakhir pemerintah juga menjadi korban. Salah satunya pekerja PT Istaka Karya di Papua yang ditembaki secara sadis oleh kelompok pemberontak.

“Pemerintah juga dilanggar hak-haknya. Apa yang terjadi di Papua tentu kita menyadari siapa yang menjadi pelanggar HAM,” ujar JK di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12).

Dengan contoh tersebut, JK meminta maka pemerintah jangan lagi dituduh melakukan pelanggaran HAM. Karena toh nyatanya pemerintah juga menjadi korban HAM.

“Jadi pemerintah bukan hanya dalam posisi selalu tertuduh, tapi pemerintah menjadi korban HAM tersebut,” katanya.

Lebih lanjut JK mengatakan, pemerintah berkomitmen terhadap penuntasan kasus HAM. Bahkan dia berkomitmen agar kasus pelanggaran HAM di Indonesia tak lagi terulang.

“Karena itulah pemerintah membentuk Komnas HAM. Ini dalam rangka semua kita menghargai hak-hak dasar manusia,” pungkasnya.

(gwn/JPC)

WP KPK Luncurkan Jam Hitung Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

JawaPos.com – Wadah Pegawai (WP) KPK terus mendesak agar pengungkapan pelaku teror penyerangan air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan bisa menemui titik terang. Sebagai simbol pengingat, WP KPK meluncurkan jam hitung kasus penyiraman air keras terhadap Novel. Jam tersebut terdiri dari sebuah layar monitor. Layar tersebut kemudian menampilkan foto Novel disertai jumlah hari, jam, menit dan detik yang sudah berlalu sejak teror air keras yang dialaminya.

“Jadi hari ini adalah hari di mana kami membuat seremoni pengingat bahwa kami pegawai KPK konsisten memberantas korupsi dan pengingat bahwa kasus teror terhadap penyidik KPK itu tidak dilupakan,” tegas Ketua WP KPK, Yudi Purnomo pada awak media, di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (11/12).

Yudi menambahkan, peluncuran jam hitung kasus Novel ini dilakukan sebagai sebuah upaya WP KPK agar pihak terkait serius untuk mengungkap kasus keji yang dialami koleganya.   

“Ini adalah kegiatan yang kedua dari kami untuk mendorong agar dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), setelah sebelumnya kami menyediakan 2 buah sepeda yang sampai saat ini sepedanya belum ada yang mengambil, karena sampai saat ini kasusnya belum terungkap,” ungkap Yudi.

Menanggapi adanya peluncuran jam pengingat kasusnya, Novel Baswedan masih berharap agar kasus yang menimpanya segera diungkap dengan terang. Dia juga ingin layar waktu yang dipasang tak terlalu lama berada di depan lobi gedung KPK, yang menandakan bahwa pengungkapan pelaku penyiraman sudah berhasil.

“Saya bersama dengan kawan-kawan di KPK, kami mengingat dan selalu akan mengingatkan untuk setiap teror yang ada di KPK untuk semuanya diungkap. Terkait pemasangan waktu, tentunya kami berharap waktu itu tidak terlalu lama berada di depan KPK,” jelasnya.

Di lain sisi, Novel juga mengaitkan peristiwa yang menimpanya dengan momen hari antikorupsi internasional. Dia meminta momentum ini bisa dimanfaatkan presiden RI untuk melindungi pegawai-pegawai KPK.

“Tentunya momentum sekarang momentum hari antikorupsi sedunia dan waktu ke depan yaitu ulang tahun KPK, tentu momentum yang mestinya bisa membangkitkan semangat pemberantasan korupsi. Dalam hal ini saya berharap semoga bapak presiden semakin kuat untuk mau mendukung pemberantas korupsi dengan cara melindungi setiap pegawai KPK,” pungkasnya.

(ipp/JPC)

Gali Rekomendasi Perizinan Meikarta, KPK Panggil Eks Wagub Dedy Mizwar

JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018, Deddy Mizwar (Demiz), terkait kasus dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta. Demiz akan dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi.

“Besok ada sejumlah saksi yang diperiksa termasuk unsur pimpinan di Provinsi Jawa Barat yang pada saat itu memimpin yaitu mantan wakil gubernur Jawa barat, akan diperiksa untuk kasus ini besok,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Selasa malam (11/12).

Kendati demikian, mantan aktivis ICW ini masih enggan membeberkan informasi apa yang akan digali oleh penyidik. Bahkan, bila dibutuhkan keterangan atau kebutuhan penyidikan akan memanggil mantan gubernur Jabar.

“Untuk jadwal besok itu mantan wakil gubernur, jadi baik mantan gubernur berikutnya tentu saja sesuai kebutuhan penyidikan tidak menutup kemungkinan kepala daerah juga akan dipanggil. Kami perlu mendalami bagaimana proses saat itu terkait rekomendasi perizinan Meikarta,” pungkasnya.

 Untuk diketahui, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 9 tersangka, yakni Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Billy Sindoro. Kemudian, konsultan Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

 Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Neneng Hasanah beserta anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.

(ipp/JPC)

Periksa Hakim dan Panitera PN Jaksel, Ini yang Digali Penyidik KPK

JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini sudah memeriksa empat saksi terkait kasus yang membelit Hakim PN Jaksel, Iswahyudi Widodo. Mereka yang diperiksa, yaitu Hakim Achmad Guntur dan panitera pengganti PN Jakarta Selatan (PN Jaksel) Matius Buntu Situru. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut ada beberapa hal yang digali terhadap dua saksi tersebut.

“Dari para saksi itu, penyidik mendalami pengetahuan mereka bagaimana proses sidang perkara perdata pada saat itu, karena satu saksi yang diperiksa adalah anggota majelis hakim yang juga menyidangkan perkara perdata tersebut,” ungkapnya pada awak media, Selasa malam (11/12).

Selain mereka berdua, mantan aktivis ICW ini menuturkan pihaknya juga sudah memeriksa dua pihak lain yakni Staf Keuangan PN‎ Jaksel, Yulhendra dan satu pihak swasta, Thomas Azali. Hal yang didalami terkait proses penerimaan uang suap terhadap hakim yang terkena OTT.

“Juga sejauh mana pengetahuan mereka tentang proses penerimaan dana melalui sejumlah pihak kepada hakim untuk mempengaruhi perkara perdata itu,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua hakim PN Jaksel, Iswahyu Widodo dan Irwan sebagai tersangka dugaan suap terkait perkara perdata yakni akuisisi PT Citra Lampia Mandiri oleh PT Asia Pacific Mining Resources yang digelar di PN Jaksel. 

Keduanya diduga telah menerima suap sebesar Rp 150 juta dan dijanjikan Rp 500 juta dari pihak penggugat, Arif Fitrawan. Uang sebesar Rp 150 juta itu diterima Widodo dan Irwan dari Arif melalui perantara, Muhammad Ramadhan, yang merupakan panitera di PN Jaktim. 

Tujuan pemberian uang senilai Rp 150 juta itu untuk mempengaruhi putusan sela agar tidak putus N.O yang sudah diketok pada Agustus 2018 lalu.

Kemudian, Widodo dan Irwan juga dijanjikan uang sebesar Rp 500 juta atau setara SGD 47 ribu untuk mempengaruhi putusan yang dijadwalkan diketuk pada Kamis (29/11).

(ipp/JPC)

KPK Akui Perkembangan Kasus Novel Mandek

JawaPos.com – Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut jika tidak ada kemajuan berarti dalam penyelidikan kasus penyerangan terhadap anak buahnya, Novel Baswedan. Sekalipun memang KPK sudah menempatkan beberapa orang dalam tim penyelidikan yang dipimpin Polri.

“Kasus Novel memang belum selesai dan kami bersama tim dari Polri masih terus bekerja hingga saat ini,” ucapnya dalam diskusi Survei LSI di Hotek Akmani, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Saut mengakui jika mandeknya kasus Novel
menimbulkan persepsi liar di masyarakat. Namun, pihaknya belum mau menanggapi persepsi-persepsi itu.

“Memang framing-framing di luar itu belum diklarifikasi,  seperti apakah yang dipanggil sebagai saksi tidak bersedia dimintai keterangan,” jelas dia. 

Di sisi lain, Saut menegaskan saat ini KPK memilih memang bekerja senyap. 

“Kita bekerja senyap dulu saja supaya tidak banyak ‘noise’, sehingga hasilnya signifikan,” pungkasnya.

Diketahui, kasus penyerangan kepada Novel Baswedan menyentuh angka 600 hari pada 2 Desember 2018 lalu. Namun, hingga 600 hari tersebut pihak kepolisian belum sama sekali menetapkan tersangka.

(ipp/JPC)

Begini Cara Yuanita Mengelabuhi Petugas Sipir Hingga Bawa Kabur Napi

JawaPos.com – Proses kaburnya narapidana yang dibantu petugas Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Cipinang terungkap. Narapidana bernama Muhammad Said itu dibantu oleh seorang perempuan petugas Tata Usaha (TU) Rutan bernama Yuanita.

Yuanita berhasil membantu kabur Said diantar dengan mobil Grand Livina miliknya pada Jumat (7/12) malam. Alasannya meloloskan Said dari bilik jeruji besi itu didasari karena cinta.

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Oga G. Darmawan mengatakan, dari keterangan mantan pegawainya itu, Said dibantu dikeluarkan dari kamar tahanan dengan sebuah mobil miliknya.

Untuk mengelabuhi petugas sipir lainnya, Yuanita berpura-pura hendak menuju ke dapur untuk memindahkan dispenser. Karena mengenali Yuanita sebagai rekan kerja, para petugas lain tidak menaruh curiga kepadanya.

Kemudian, Yuanita langsung menuju arah dapur dengan mobil yang dikendarai. Perempuan itu pun langsung menentukan tempat kendaraan yang jauh dari pantauan untuk menjemput Said.

“Kepada petugas pintu utama, namanya P2U, dia beralasan mau membawa dispenser. Memaang ada dispensernya di rekaman CCTV. Dispensernya diturunin di dapur, dia naikan orang,” jelas Oga saat dikonfirmasi, Senin (10/12).

Saat diinterogasi olehnya, Yuanita tidak mau mengaku narapidana kabur tersebut diturunkan di mana. Akan tetapi, tindak pidana yang dilakukan Yuanita itu dilimpahkan oleh Unit 1 Ditkrimum Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan mendalam.

“Kepada saya dia tidak mau menyebutkan di mana. Tapi, kasus ini sudah ditangani oleh Polda Metro,” kata dia.

Diketahui, Yuanita menyimpan rasa kepada seorang tahanan bernama Muhammad Said. Sebelum menjadi pegawai Tata Usaha Rutan, dia sempat bertugas di dapur.

Di sana, Yuanita dan Said bertemu hingga menjalin asmara selama setahun lebih. Motif asmara itu lah yang membuatnya rela membantu Said kabur dari bilik jeruji besi.

(wiw/JPC)

Komnas HAM Desak Presiden Jokowi Tuntaskan 10 Kasus HAM Berat

JawaPos.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan sejumlah rekomendasi untuk penyelesaian pelanggaran kasus HAM berat masa lalu. Terkait hal tersebut, Komnas HAM berharap rekomendasi yang dilayangkan bisa segera direspons oleh Presiden Joko Widodo melalui sebuah terobosan kebijakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

“Rekomendasi yang pertama adalah soal penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Komnas HAM meminta kepada Bapak Presiden untuk memerintahkan Jaksa Agung menyidik 10 berkas dari Komnas HAM yang hingga kini belum dilanjutkan,” ungkap Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dalam acara peringatan Hari HAM Internasional, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (10/12).

Terkait rekomendasi Komnas HAM tersebut, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Agus Widjojo pesimistis bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu akan bisa tuntas diselesaikan secara rekonsiliasi untuk saat ini. Musababnya, terdapat faktor-faktor yang tidak kondusif guna melaksanakan rekonsiliasi tersebut.

“Persayaratan rekonsiliasi itu sangat berat. Intinya, masyarakat Indonesia belum siap menghadapi rekonsiliasi,” tuturnya.

Agus menjelaskan, faktor-faktor yang menghambat mewujudkan rekonsiliasi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, di antaranya adalah kemauan secara politik dari pemerintah, adanya kemauan kedua belah pihak antara korban dan pelaku untuk bertemu, dan kesiapan masyarakat.

“Kedua belah pihak antara korban dan pelaku harus mau bertemu. Kalau enggak, jangan mimpi ada rekonsiliasi. Kemudian, peradaban masyarakat kita belum terlalu tinggi, kita masih di tingkat peradaban balas dendam,” jelasnya.

Dia pun menambahkan, hambatan lainnya adalah pola pikir masyarakat yang belum menilai bahwa rekonsiliasi harus berdasarkan kepentingan nasional.

Sekadar informasi,  berdasarkan data Komnas HAM, saat ini terdapat 10 kasus HAM berat masa lalu yang belum selesai, yaitu Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II; Penghilangan Paksa Aktivis 1997/1998; Kasus Wasior dan Wamena; Kasus Talangsari Lampung; Kasus Penembakan Misterius (Petrus); dan Peristiwa Pembantaian Massal 1965; Peristiwa Jambu Keupok Aceh; dan Peristiwa Simpang KKA Aceh.

(ipp/JPC)

Kata JK, Korupsi di Daerah Makin ‘Menggila’ Semenjak Era Reformasi

JawaPos.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai korupsi di daerah lebih marak sejak era reformasi. Penyebabnya mulai tumbuhnya kebijakan desentralisasi dan perimbangan peran lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Menurutnya, praktek itu tentu berbeda di masa Orde Baru (Orba) yang segala kebijakannya diputuskan oleh pemerintah pusat.

“Jadi saat itu korupsinya banyak di pusat. Tapi sekarang yang memutuskan proyek kan di daerah, korupsi akhirnya menjalar juga di daerah,” ujar JK di Hotel Sultan, Senin (10/12).

Kendati demikian, JK menegaskan bahwa desentralisasi bertujuan memajukan daerah agar tak terpusat di Ibukota saja. Oleh karena itu, tiap pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

“Keputusan diberikan oleh kepala daerah, tapi risikonya adalah siapa yang ambil keputusan, siapa yang bisa ambil manfaaat,” ucapnya.

“Dulu izin tambang semuanya di pusat, kemudian bupati, tapi sekarang ada di gubernur. Makanya banyak bupati yang kena (kasus korupsi) kan?” tambahnya.

Dilain sisi, JK tak menampik maraknya praktik korupsi lantaran minimnya pendapatan yang diperoleh. Namun, kata dia, hal itu juga dipengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang stagnan.

“Coba kalau ekonomi kita tumbuh seperti Singapura atau Malaysia pasti gaji juga tinggi. Tapi ada juga yang bilang, karena tidak tinggi harus dapat pendapatan lain. Itulah semuanya menjadi dilema yang kita hadapi,” tuturnya.

Pada faktanya, bagi JK selain di daerah, belakangan korupsi juga banyak menjerat anggota DPR. Dia menuturkan hal itu terjadi lantaran ada perbedaan pendapat dengan pihak pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan.

“Sementara, kebijakan itu harus disepakati kedua belah pihak seperti yang disyaratkan perundangan,” tukasnya.

Untuk itu, JK menambahkan, terkait akan adanya hal itu maka perlu diberi penilaian bagi wilayah atau instansi berintegritas. Hal itu diyakininya akan memicu pemerintah daerah menciptakan wilayah yang bersih dan bebas korupsi.

“Tentu bukan hanya birokrasi yang bersih melayani, tapi juga yang bersih dan cepat melayani. Karena umumnya orang korup itu karena ingin cepat,” pungkasnya.

Sekadar informasi, hingga saat ini sudah 105 kepala daerah yang terjerat kasus di KPK. Terakhir, Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi dan Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Remigo Yolando Berutu.

(ipp/JPC)

Ikut Sebarkan Hoax, Polda Papua Bakal Panggil Legislator IG

JawaPos.com – Informasi hoax yang beredar terkait peristiwa pembunuhan pekerja oleh KKB di Papua membuat Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal geram. Sebab, itu dianggap meresahkan.

Adapun kabar hoax yang beredar diantaranya aparat gabungan TNI-Polri melakukan serangan udara atau pengeboman dalam proses evakuasi korban pembunuhan di Kabupaten Nduga. Lalu, beredarnya berita 6 warga turut menjadi korban.

“Jika ada orang yang menyampaikan seperti itu patut diduga mereka bagian dari Kelompok Kriminal Bersenjata,” tegas Kamal dalam keterangannya, Senin (10/12)

Dia menuturkan, aparat gabungan sudah sangat profesional dalam menangani persoalan ini. Tim gabungan yang melakukan evakuasi sempat terhambat dikarenakan kondisi alam, bukit-bukit yang sangat terjal. “Sampai saat ini tidak ada laporan dari masyarakat ditemukannya korban selain dari karyawan PT. Istaka Karya,” jelasnya.

Lebih lanjut Kamal mengatakan akan segera memanggil legislator berinisial IG yang turut menyampaikan informasi yang belum dapat diketahui kebenarannya. “IG akan segera dipanggil untuk mengkonfirmasi tentang informasi yang dia berikan ke media, karena hal itu berdampak kepada publik,” tutur dia.

Kamal pun mengimbau kepada legislator dan seluruh elemen masyarakat untuk tidak berbicara sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya sehinggamenimbulkan keresahan di masyarakat. “Hal ini dapat dikenakan Undang-Undang ITE,” tegasnya.

Sementara itu dia menjelaskan, tindakan yang dilakukan oleh KKB di Nduga adalah tindakan kejahatan murni yang menghilangkan nyawa orang lain, sehingga harus diselesaikan melalui jalur penegakan hukum, bukan operasi militer.

Sampai saat ini, tim gabungan Polri dan TNI masih terus melakukan pengejaran terhadap KKB, dan hal tersebut mendapat dukungan dari masyarakat setempat. “Tidak ada penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Nduga, bahkan mereka membantu aparat TNI dan Polri di sana,” pungkas Kamal. (DNA)

(dna/JPC)

Korupsi Pembangunan Gedung IPDN, KPK Kembali Tetapkan Tersangka

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Dudy Jocom sebagai tersangka dalam proyek pembangunan gedung IPDN dengan dua daerah yang berbeda. Dudy merupakan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan PN Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tahun 2011.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut penetapan tersangka ini adalah perkembangan perkara kasus pembangunan proyek di Kabupaten Agam,  Sumatera Barat dan Rokan Hilir, Provinsi Riau. 

“KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang,” ucap Alex di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/12).

“Terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan 2 Gedung Kampus IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Provinsi Sulawesi Selatan (di Kabupaten Gowa) dan Sulawesi Utara pada Kemendagri TA 2011,” tambahnya.

Lebih lanjut, Alex menjabarkan karena dugaan tersebut maka pihaknya meningkatkan ke tingkat penyidikan terhadap Dudy Jacom (DJ) dan dua tersangka lainnya.

“Pembangunan IPDN Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa TA 2011 selain Dudy ada juga Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk Ady Wibowo (AW) dan Pembangunan IPDN Sulawesi Utara TA 2011 yakni selain Dudy ada pula Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk Dono Purwoko (DP),” jelasnya.

Oleh karena itu, atas perbuatannya, DJ, AW dan DP disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(rdw/JPC)

Dapat Tiga Kali Remisi, Ahok Bakal Bebas 24 Januari 2019

JawaPos.com – Ada kabar bagi penggembar Basuki Tjahaja Purnama. Mantan gubernur DKI Jakarta itu bakal bebas dari penjara pada 24 Januari 2019. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kemenkumham menyatakan pria yang biasa disapa Ahok itu sudah menyelesaikan masa hukumannya.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Ade Kusmanto menyebut, selama menjalani masa hukuman di Mako Brimob Mabes Polri, Ahok mendapat beberapa kali remisi.

“Total remisi yang didapat tiga bulan 15 hari, maka diperkirakan akan bebas pada Januari 2019,” kata Ade Kusmanto kepada JawaPos.com, Senin (10/12).

Dapat Tiga Kali Remisi, Ahok Bakal Bebas 24 Januari 2019Ilustrasi: Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal bebas pada 24 Januari 2019. (Pixabay)

Remisi yang didapatkan Ahok itu, kata Ade, yakni 15 hari pada perayaan Natal 2017. Kemudian, remisi umum pada pada 17 Agustus 2018 selama dua bulan. Pada Natal 2018 mantan suami Veronica Tan itu mendapat remisi selama satu bulan.

Lebih jauh Ade menyebut, pertimbangan pemberian remisi kepada Ahok karena dia berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di penjara. Bahkan mantan bupati Belitung Timur tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

“Pengurangan masa pidana yang akan diusulkan kepada Ahok bisa diberikan jika sampai waktu yang telah ditetapkan konsisten dan mentaati segala peraturan selama masa pidananya,” tukasnya.

Diketahui, mantan anggota Komisi II DPR itu menjalani hukuman sejak 9 Mei 2017. Dia dinyatakan bersalah oleh majelis hakim karena terbukti melakukan penodaan agama. Kasus penodaan agama itu terkait dengan pidatonya saat menjalani tugas sebagai gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu pada 2016.

Setelah menjalani serangkaian persidangan yang mendapat pengawalan ketat, akhirnya majelis hakim memvonis Ahok dengan hukuman kurangan dua tahun penjara.

(rdw/JPC)

Berkas Kasus Eks Petinggi Lippo Dilimpahkan, KPK Periksa 38 Saksi

JawaPos.com –  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas penyidikan dan barang bukti terhadap tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro (ESI). Pelimpahan berkaitan dengan kasus pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada PN Jakarta Pusat.

“Penyidikan ESI telah selesai. Hari ini (10/12) dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka ESI atau tahap dua,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Senin (10/12).

Lebih lanjut, mantan aktivis ICW ini menuturkan sidang Eddy rencananya akan digelar di PN Tipikor Jakarta. Namun, dia belum merinci kapan waktu sidang akan berlangsung.

“Jaksa Penuntut Umum perlu menyusun dakwaan terlebih dahulu untuk diserahkan ke pengadilan,” jelas Febri.

Adapun hingga berkas ini dilimpahkan atau masuk tahap dua, lanjut Febri, KPK sudah memeriksa 38 saksi.

“Mereka berasal dari berbagai macam unsur saksi,” tambahnya.

“Saksi berasal dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, PNS Mahkamah Agung Republik Indonesia, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktur PT. Metropolitan Tirta Perdana (PT. MTP), Sekretaris Paramount Land, Advokat Cakra & Co Acvocate & Legal Consultant, dan Swasta lainnya,” jelasnya.

Sekadar informasi, Eddy Sindoro ditetapkan sebagai tersangka pada 21 November 2016. ESI diduga telah memberi hadiah atau janji kepada pegawal negeri atau penyelenggara negara, terkait dengan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(ipp/JPC)

Jawab Sandi Soal Bahar, Polri: Semua Sama di Mata Hukum

JawaPos.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa semua warga sama di mata hukum. Termasuk Habib Bahar bin Smith yang saat ini tersangkut kasus dugaan tindak pidana kejahatan terhadap penguasa dan ujaran kebencian. Dia menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut banci.

“Dalam penegakkan hukum, Polri selalu mengedapankan asas equality before the law,” Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Senin (10/12).

Untuk itu, ia menilai bahwa pernyataan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno terkait Bahar hanya pendapat pribadi. Adapun Sandi sebelumnya mengatakan hukum harus adil, tidak tajam ke oposisi, tapi tumpul ke penguasa.

Dedi mengatakan, setiap orang yang melakukan tindak pidana, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Dia harus bertanggung jawab dengan perbuatannya, dan nggak bisa digeneralisir itu. Kepolisian kerja secara profesional. Itu saja. Kita istilahnya tidak sembarangan,” sebut dia.

Sementara itu Dedi mengatakan bahwa proses hukum Bahar dalam tahap penyelesaian pemberkasan. Jika pemberkasan rampung akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sekadar informasi, Bareskrim Polri telah menetapkan Bahar sebagai tersangka terkait kasus dugaan diskriminasi ras dan etnis. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa Bahar pada Kamis (6/12).

Bahar dijerat dengan sangkaan berlapis, yaitu Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

(dna/JPC)

10 Mantan Anggota DPRD Malang Segera Diadili

JawaPos.com – Mantan anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur terus menjalani proses hukum terkait dugaan kasus korupsi yang menjerat mereka. 10 dari 22 wakil rakyat Kota Malang itu bakal menjalani persidangan.

“Penyidikan untuk 10 tersangka anggota DPRD Malang telah selesai,” ucap Febri pada awak media, Senin (10/12).

Dengan telah selesainya proses penyidikan 10 mantan anggota dewan itu, mereka bakal menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Kendati sudah dapat dipastikan lokasi sidang, namun Febri belum bisa memastikan kapan sidang akan digelar. Alasannya, Jaksa Penuntut Umum perlu menyusun dakwaan terlebih dahulu.

10 Mantan Anggota DPRD Malang Segera DiadiliAnggota DPRD Kota Malang saat akan berangkatkan ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif. Mereka dikawal aparat kepolisian. (Akhmad Rizal/Jawa Pos)

Adapun 10 tersangka itu yakni Choirul Amri, Sony Yudiarto, Teguh Puji Wahyono, Erni Farid, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Choeroel Anwar, Suparno Hadiwibowo, Mulyanto dan Harun Prasojo. “Para tersangka sekurang-kurangnya telah dua kali diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka,” imbuhnya.

Dalam kasus dugaan korupsi di DPRD Kota Malang itu, KPK menetapkan 22 orang tersangka dari anggota dewan. Mereka diduga menerima fee dengan kisaran Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari mantan Wali Kota Malang Moch Anton. Tujuan dari Anton memberikan uang itu untuk memuluskan pengesahan APBD-P Kota Malang 2015.

Atas perbuatannya tersebut, 22 Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 itu disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan pasal 12 huruf B UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(ipp/JPC)

KKB Pemberontak, Komando Pengejaran Tetap di Polri

JawaPos.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) tak perlu menjadi leading sektor dalam menangani kelompok bersenjata di Bapupaten Nduga, Papua. Pemimpin operasi ini tetap diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sementara tentara hanya bantuan kendali operasi (BKO).

Pandangan itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Mayjen TNI ( Purn) Supiadin Aries Saputra. Dia menuturkan, jikalau TNI menjadi leading sektor maka payung hukumnya harus jelas.

Yaitu, harus atas perintah presiden dan persetujuan DPR RI sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 UU TNI Tahun 2004. “Leading sektor tetap oleh Polri (Polda) tapi melibatkan TNI secara khusus untuk operasi pengejaran pemberontak bersenjata,” ujarnya kepada JawaPos.com, Minggu (9/12).

Karenanya, tidak perlu operasi militer. Cukup operasi penegakan hukum walaupun TNI yang melaksanakan karena penanggungjawab operasi adalah Polri. “Hal ini pernah terjadi di Poso pada saat penangkapan Santoso,” jelas dia.

Lebih lanjut dia merangkan, pembunuhan di Nduga adalah kelompok bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kelompok bersenjata tersebut merupakan bagian dari unsur gerakan separatis atau pemberontak.

Secara universal, kelompok separatis selalu terdiri dari tiga unsur. Yakni kelompok bersenjata, kelompok politik dan kelompok Klandestein.

Purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal itu merinci, kelompok bersenjata merupakan kelompok inti sebagai wujud eksistensi separatis. Sementara kelompok politik adalah kelompok yang berjuang di forum internasional untuk mencari dukungan politik dari negara-negara dunia.

Sedangkan kelompok klandestein adalah kelompok gerakan bawah tanah yang tugasnya mempengaruhi rakyat, mencari logistik dan mencari senjata serta amunisi.

Nah, alasan mengapa kelompok di Papua disebut KKB, kata dia, supaya Polri punya payung hukum untuk melakukan penindakan.

“Kalau disebut KSB (Kelompok Sparatis Bersenjata) maka menjadi domain TNI,” tegas dia.

Namun terlepas dari itu, pemerintah meburutnya harus melakukan langkah-langkah yang bersifat integral dan komprehensif. Selain memberantas aksi pemberontakan bersenjata OPM secara tegas, terarah dan terukur, pemerintah juga harus memberantas ideologi separatis secara terus menerus.

Pemerintah juga harus menghentikan kampanye politik OPM di luar negeri. Serta, melanjutkan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua melalui pembangunan yang berkelanjutan.

“Substansinya adalah bagaimana Gerakan OPM ini bisa segera diselesaiakan. Soal bagaimana Metoda dalam menyelesaikannya, tergantung pilihan pemerintah untuk mentukan metoda yang tepat,” pungkas mantan Panglima Kodam Iskandar Muda itu. 

(dna/JPC)

KPK: Kalau Syahadat Ada Uangnya Bisa Dikorupsi Juga

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut perilaku koruptif banyak terjadi pada pemabahasan anggaran proyek pengadaan barang dan jasa. Bahkan pengadaan alat agama seperti Al-quran dan anggaran dana haji ikut ludes digarong pejabat negara.

Wakil Ketua KPK Laode Syarief mengatakan, pihaknya sudah bekerjasama kepada para pemuka agama untuk mencegah perilaku koruptif, namun belum ditanggapi. Dia menilai, urusan agama pun bisa menjadi dasar untuk melakukan korupsi seperti penganggaran Al-quran dan dana haji.

“Haji di korupsi, Al-quran di korupsi. Jangan-jangan syahadat juga kalau ada uangnya mungkin di korupsi. Bahkan 1 Juz dua Juz jadi kode korupsi,” kata Laode di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/12).

Karean itu, Laode menuturkan, koordinasi, supervisi dan pencegahan telah dilakukan untuk mencegah prilaku koruptif. Kerjasama dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan dengan gereja sudah terealisasi namun hal itu tetap tak ditanggapi oleh para pemuka kepentingan.

“Jadi semua OTT itu bukan perbuatan pertama, itu karean pelaku sudah kelewatan,” pungkasnya.

(rdw/JPC)

Pembunuhan Berencana dan Langgar HAM, KKB Harus Diberantas

JawaPos.com – Sejumlah pihak sepakat bahwa pembunuhan terhadap puluhan pekerja proyek jembatan di Distrik Yigi, Nduga, Papua, sepekan lalu adalah peristiwa keji. Bahkan, ini dinilai sudah direncanakan.

“Jadi, pembunuhan yabg dilakukan oleh Kelompok Bersenjata OPM adalah pembunuhan berencana,” tegas Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra kepada JawaPos.com, Minggu (9/12).

Lebih lanjut dia mengatakan, peristiwa pembunuhan PT. Istaka Karya di Nduga itu jelas melanggar HAM. “Mengapa melanggar HAM?
Karena pembunuhan tersebut dilakukan oleh Pemberontak Bersenjata OPM sebagai organisasi combatan yang terorganisir,” ujarnya.

Oleh karenanya, Supiadin menuturkan, pemberantasan aksi pemberontakan bersenjata OPM ini harus secara tegas, terarah dan terukur untuk menghindari pelanggaran HAM lebih lanjut.

“Pelanggaran HAM bisa dicegah dengan melakukan operasi yang tegas, terarah dan terukur,” sebut mantan Panglima Kodam Iskandar Muda itu.

Soal usulan agar para pembunuh yang makukan serangan di Distrik tidak dihukum mati, Supiadin menilai itu menjadi kew.enangan hakim. “Persoalan dihukum mati atau tidak, itu menjadi hak! kewenangan hakim pengadilan dalam proses pengadilan,” pungkasnya. 

(dna/JPC)

1 Jenazah Korban KKB Kembali Ditemukan, Diduga Karyawan

JawaPos.com – Prajurit TNI kembali menemukan satu jenazah korban kekejaman kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Distrik Yigi, Nduga Papua. Penemuan tersebut tak jauh dari lokasi pembantaian di Bukit Puncak Kabo.

“Tadi kurang lebih pukul 13.00 WIT kita kembali menemukan satu jenazah di sekitar TKP pembantaian kemarin. Jaraknya antara 500 sampai 1 kilo dari poros jalan di dalam hutan,” ujar Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (9/12).

Dia menuturkan, ciri-ciri umum jenazah yakni berjenis kelamin laki-laki, berambut panjang, dan mengenakan celana panjang putih. Untuk identitas pastinya, belum bisa diketahui.

1 Jenazah Korban KKB Kembali Ditemukan, Diduga KaryawanEvakuasi jenazah kekejaman KKB di Papua (Cendrawasih Post/ JawaPos.com)

Sebab, kondisi jenazah memburuk dan tim tidak punya waktu untuk melakukan identifikasi di lokasi mengingat KKB masih memantau lokasi itu.

“Kami belum bisa identifikasi karena kondisi jenazah sudah mulai membusuk, sudah mulai rusak dan tim yang menemukan itu cepat-cepat masukkan ke dalam kantung jenazah untuk diangkut ke poros jalan,” tutur Aidi.

Namun diduga, jenazah tersebut merupakan karyawan PT Istaka Karya yang sempat pura-pura mati saat KKB lakukan pembantaian. Sayangnya, dia tertangkap dan akhirnya dibunuh juga.

“Kalau sesuai informasi saksi, itu bagian dari karyawan. Karena letak yang ditemukan sesuai yang ditunjukkan walaupun hanya diberikan gambaran medan,” jelas dia.

Saat ini jenazah tersebut dalam proses evakuasi dari Distrik Yigi menuju Distrik Mbua melalui jalur darat. Setibanya di Mbua, jenazah akan diangkut menggunakan helikopter ke Wamena

“Kalau hari ini cuaca sudah tidak memungkinkan, mungkin nunggu besok,” kata Aidi.

Dengan ditemukan satu jenazah tersebut, diprediksi ada dua jenazah lagi yang belum ditemukan. “Berarti kurang dua orang lagi. Yang diduga masih hidup juga sampai sekarang belum diketahui nasibnya, mudahan panjang umur,” tukas Aidi. 

(dna/JPC)

Kapendam Cendrawasih Bantah Lancarkan Serangan Bom ke KKB Papua

JawaPos.com – Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi membantah pihaknya melancarkan serangan bom saat mengevakuasi korban serangan KKSB di Bukit Kabo, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Tak ada senjata berkaliber besar dalam aksi pembalasan saat tim gabungan diserang. 

“TNI sama sekali tidak menggunakan sarana persenjataan bom atau berkaliber besar,” ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (9/12). 

Senjata yang digunakan sampai saat ini kata dia senjata Infanteri, bukan roket ataupun altileri. Sebab, jika menggunakan senjata jenis tersebut, membutuhkan waktu pergeseran.

Kata dia, masyarakat juga bisa melihat bahwa alutsista yang mereka gunakan hanya heli angkut L dan LNG. “Di Papua bisa dicek tidak ada satupun heli untuk menyerang, yang beroperasi di Papua heli pesawat angkut, tidak ada untuk perang,” tegas Aidi.

Di sisi lain dia mengakui tim gabungan sempat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) saat melakukan evakuasi di Bukit Kabo. Akan tetapi, diyakini tidak ada warga sipil yang menjadi korban.

Kalaupun ada yang mengatakan ada warga sipil atau pejabat kampung yang tewas saat TNI melakukan evakuasi, dia malah balik bertanya. Bahkan Aidi curiga bahwa mereka warga sipil. 

Sebab logikanya, antara lokasi kontak senjata dan pemukiman warga cukup jauh. Setidaknya 4-5 kilometer dengan jarak tempuh dua jam perjalanan kali yang medannya cukup terjal.

“Kenapa ada warga sipil di daerah tempur, jauh dari kampung? Kalau ada warga sipil di daerah tersebut tidak bisa lagi dikatakan warga sipil. Karena kontak tembak bukan di kampung tapi di hutan,” bebernya.

Lagi pula, pihaknya tidak diberi kesempatan untuk melakukan identifikasi jikalau memang yang tewas adalah warga sipil. Sebab dari pengakuan Kepala Distrik Nirkuri, Yosekat K. Kamarigi, pejabat desa yang tewas tersebut pun sudah dimakamkan.

Kebiasaan orang Papua terutama di pedalaman, kata Aidi, biasanya bukan dimakamkan langsung dibakar sesuai adat. “Mau diinvestegasi, apanya diidentifikasi? Kalau murni sipil harus ada data dan fakta. Kita tidak bisa mengatakan katanya, diduga,” tuturnya. 

Aidi malah curiga, kepala distrik yang melaporkan adanya pejabat desa yang tewas juga bagian dari KKSB. “Pelapor yang mengatakan dirinya kepala kampung di sana kan laporan sepihak saja, apakah itu bagian dari pelaku? Saya tidak mau menuding,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Kepala Distrik Nirkuri, Yosekat K. Kamarigi mengatakan, dalam evakuasi tim gabungan TNI-Polri dari arah selatan Nduga dan dari arah timur yang masuk wilayah Kabupaten Wamena, dikabarkan  aparat melakukan serangan bom sebanyak 12 kali. Di Distrik Mbua ledakan terdengar lima kali dan Distrik Yigi tujuh kali. 

Yosekat menggambarkan tembakan peluru dihamburkan seperti hujan yang tidak dapat dihitung. Dua aparat desa meninggal pada 5 Desember lalu. 

(dna/JPC)

Dirjen PAS Terima Tas Merk Louis Vuitton, KPK: Sudah Dikembalikan

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Sri Puguh Budi Utami diduga menerima sebuah tas dari mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Wahid Husen.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, tas yang diterima Sri Puguh sudah dikembalikan ke KPK selama proses penanganan perkara.

“Kami dapatkan info awal pemberian sebuah tas yang ditujukan pada Dirjen, pada saat itu. Itu dugaan yang kami dapat saat proses penyidikan,” ucapnya pada awak media, Sabtu (8/12).

Lebih lanjut, dia menegaskan berdasarkan informasi dari jaksa penuntut umum KPK, tas tersebut kini telah disita dan menjadi barang bukti untuk perkara yang menjerat Wahid Husen itu.

“Tentu saja kami belum mengatakan terbukti atau tidak karena persidangan masih jalan. Nanti kita lihat di fakta persidangan,” jelas dia.

Sebelumnya, dalam dakwaan Wahid, tas dengan merek Louis Vuitton itu diberikan oleh Fahmi Darmawansyah pada Juli 2018. Wahid yang menerima tas tersebut kemudian menyerahkannya kepada Sri Puguh sebagai kado ulang tahun.

Wahid sendiri didakwa menerima sejumlah uang dari Fahmi Darmawansyah, Wawan, serta Fuad Amin.

Atas perbuatannya, Wahid Husein didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 12 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.

(ipp/JPC)

Kasus Ini yang Membuat Dirut Jasa Tirta II Jadi Tersangka di KPK

JawaPos.com – Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut menetapkan dewan direksi perusahaan BUMN itu sebagai tersangka kemarin (7/12). Djoko disangka merugikan keuangan negara Rp 3,6 miliar terkait relokasi anggaran di Perum Jasa Tirta pada 2017.

Selain Djoko, KPK menetapkan Andririni Yaktiningsasi sebagai tersangka kasus yang sama. Andririni merupakan pelaksana kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan strategi korporat di Perum Jasa Tirta II. “KPK menemukan dua alat bukti yang cukup (menunjukkan) adanya dugaan tipikor dalam kegiatan itu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Febri mengungkapkan, kasus tersebut bermula ketika Djoko diangkat sebagai direktur utama pada 2016. Tak lama setelah pengangkatan itu, Djoko diduga memerintah bawahannya melakukan relokasi anggaran untuk kegiatan tersebut. Dari awalnya hanya Rp 2,8 miliar menjadi Rp 9,5 miliar. “Perubahan itu diduga dilakukan tanpa adanya usulan dari unit lain dan tidak sesuai aturan,” jelasnya.

Kasus Ini yang Membuat Dirut Jasa Tirta II Jadi Tersangka di KPKDirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

Nah, dalam pelaksanaannya, Andririni diduga menggunakan bendera PT Bandung Management Economic Centre dan PT 2001 Pangripta. Diduga, nama-nama ahli yang tercantum dalam kontrak kerja dari dua perusahaan tersebut hanya formalitas untuk memenuhi persyaratan lelang.

“Diduga, pelaksanaan lelang dilakukan menggunakan rekayasa dan formalitas dengan membuat penanggalan dokumen administrasi lelang secara backdated,” papar Febri.

Sejauh ini Perum Jasa Tirta II telah membayar 66 persen kepada Andririni untuk dua pengadaan tersebut. Keuntungan dari pembayaran itulah yang dianggap sebagai kerugian negara. 

(tyo/c9/agm)

Guru Besar Hukum Ini Minta KPK Utamakan Aspek Pencegahan Korupsi

JawaPos.com – Guru Besar Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Profesor Suteki menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mengedepankan upaya pencegahan dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia. Hal tersebut  menyusul terjadinya kasus suap pengaturan kuota gula impor dari Perum Bulog untuk disalurkan ke Sumatera Barat, yang menjerat mantan Ketua DPD Irman Gusman.

Suteki menuturkan, suap dan gratifikasi memiliki perbedaan walaupun sangat tipis. Dia pun menjelaskan gratifikasi bisa terjadi dan masih dapat dilaporkan dalam waktu 30 hari sejak seorang pejabat mendapatkan pemberian.

Sedangkan gratifikasi akan menjadi suap, jika seorang pejabat tidak melaporkan pemberian seseorang karena menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan tersebut.

“Yang dipersoalkan ketika gratifikasi Itu sudah terindikasi dengan suap dan ini yang dilarang secara hukum formal tetapi kalau saya melihat inti persoalan gratifikasi itu masih ada jeda waktu kira-kira 30 hari,” ucap Suteki dalam diskusi publik bertajuk ‘Hukum dan Penegakan Keadilan’ di Jakarta Pusat, Sabtu (8/12).

Lebih lanjut, Dia juga menjelaskan lembaga antirasuah itu harus lebih mengedepankan tindakan pencegahan ketimbang penindakan. Sebab itu, menjadi sebuah langkah yang didahulukan sebelum praktik pelanggaran hukum terjadi.

“Mestinya KPK tidak mengutamakan masalah penindakan, tetapi aspek pencegahan. Dan aspek pencegahan ini yang saya tidak mencium. Kalau saya berfikir dalam sisi law and society. Jadi kalau ada orang terindikasi, lebih baik kita ingatkan supaya sadar ketika masih terus itu baru jadi sasaran tembak,” jelasnya.

Di lain sisi, Suteki menginginkan jika lembaga yang digawangi Agus Rahardjo cs ini bisa lebih mengambil suatu tindakan yang bijak. Salah satunya, seperti mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek sosiologi dan budaya.

“Saya melihat ini harus kita lihat lebih Arif lagi, tidak hanya menyuarakan peraturan tetapi kita gali dari aspek sosiologisnya dari moral, etik, religion. Maksud saya ini tidak pas kalau digabung dengan undang-undang korupsi,” ujarnya.

Sekadar informasi, dalam kasus ini, Irman diketahui sedang menjalani masa hukuman berupa vonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dia dinyatakan menerima suap Rp100 juta dari Xaveriandi Sutanto dan Memi sebagai pemilik CV Semesta Berjaya. Keduanya memberi suap Irman agar mengarahkan CV yang bergerak di bisnis sembako itu mendapat alokasi 1.000 ton gula impor dari Perum Bulog.

(ipp/JPC)

ICW: KPK Jangan Hanya Fokus OTT, Tapi Tuntaskan Kasus Besar

JawaPos.com – Hari Antikorupsi Sedunia akan diperingati semua masyarakat pada 9 Desember 2018, esok. Akan adanya peringatan tahunan tersebut, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama S Langkun, memberikan kritik keras pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Tama, lembaga yang digawangi Agus Rahardjo cs ini masih mempunyai banyak persoalan atau pekerjaan Rumah (PR) yang perlu diselesaikan.

“Kita puji kerja keras KPK dalam beberapa tahun terakhir ini. Hanya saja, apa yang dikerjakan bukan tanpa kritik,” ucapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (8/12).

Persoalan yang perlu dituntaskan oleh lembaga ini, sebut Tama, seperti rotasi pegawai internal KPK yang melibatkan pimpinan KPK hingga kasus besar yang masih mangkrak dalam hal penindakan salah satunya kasus Century.

“Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan KPK dari mulai masalah internal seperti rotasi pegawai, sampai masalah penindakan seperti kasus-kasus yang macet seolah-olah jalan di tempat. Apa saja? Sebut aja century, pelindo,” jelasnya.

Dengan adanya kasus besar yang masih mangkrak, maka hal ini menjadi persoalan yang harus segera dibenahi lembaga antirasuah.

“Tidak sehat jika sampai penetapan tersangka memakan waktu bertahun-tahun,” imbuhnya.

Oleh karena itu, aktivis ICW ini berharap orientasi lembaga ini bukan hanya persoalan tangkap tangan namun kasus besar yang merugikan keuangan negara.

“Kita juga berharap orientasi KPK di tahun ini yang fokus sama tangkap tangan, tidak kemudian meninggalkan atau melupakan kasus-kasus yang harus mereka selesaikan,” tutupnya.

IPP

(ipp/JPC)

ILR Sebut di Era Jokowi Pemberantasan Korupsi Melambat

JawaPos.com – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) jatuh pada Minggu (9/12). Belakangan ini upaya pemberantasan korupsi terlihat sangat masif.

Hal itu tampak dari banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, menurut peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar, pemberantasan korupsi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami perlambatan.

“Zaman Jokowi terjadi perlambatan pemberantasan korupsi. Hal itu terlihat dari banyaknya kriminalisasi dan terjadinya serangan fisik terhadap para pegiat antikorupsi di zaman ini,” ucapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (8/12).

Perlambatan ini, menurut Erwin berimbas pada indeks persepsi korupsi (IPK) yang hanya naik 3 poin. Indeks persepsi korupsi Indonesia bahkan lebih rendah dari negara baru seperti Timor Leste.

“Secara kuantitatif, itu terkonfirmasi dari nilai IPK yang hanya naik 3 poin dengan nilai 37. Nilai yang lebih rendah dari negara baru seperti Timor Leste,” imbuhnya.

Oleh karena itu, dia berharap Presiden Jokowi meningkatkan perhatian terhadap aparat penegak hukum di bawah kewenangannya. “Banyak kasus korupsi yang ditangani oleh KPK mengalami hambatan karena ketidakmampuan Jokowi mengendalikan apgakum (aparat penegak hukum) yang ada di bawahnya,” ucapnya.

Di sisi lain, Erwin berharap KPK tidak hanya fokus terhadap fungsi penindakan. KPK diminta lebih aktif merekomendasikan kebijakan untuk perbaikan sistem.

(ipp/JPC)

Jelang Pilpres 2019, Polri: Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi

JawaPos.com – Memasuki tahun politik yang kian memanas. Oleh sebab itu, Mabes Polri mengajak semua masyarakat untuk tidak terhasut provokasi. Karena bisa berujung pada perpecahan bangsa.

Hal itu disampaikan Direktur Kemanan Negara Baintelkam Polri Brigjen Pol. Djoko Mulyono. Dia mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap bersatu dan tidak mudah terhasut provokasi atau bisikan setan yang berujung perpecahan dan gerakan intoleransi.

“Jangan mudah percaya dengan bisikan setan. Semua elemen masyarakat harus tetap bersatu jangan tercerai berai. Membangun Kebersamaan Antara Polri dan Segenap Elemen Masyarakat dalam Membendung Intoleransi,” kata Djoko Mulyono saat diskusi publik di Jakarta, Jumat (7/12).

Lebih lanjut, Jenderal bintang satu ini berpesan agar tetap menanamkan kembali Pancasila untuk tetap saling toleransi, menghargai dan menghormati.

“Jangan sebaliknya suka mengkafirkan orang. Kita harus kembali memikirkan bangsa kedepan, jangan sampai anak cucu kita nanti menjadi korban,” kata dia lagi.

Sementara itu, Cendikiawan Muda NU Nur Ahmad Satria mengingatkan agar para Capres yang bertarung di Pilpres 2019 untuk tidak memakai isu agama. Kata dia, justru jika memakai isu agama maka kekalahan ada didepan mata.

“Elite politik pertimbangkan kepentingan bangsa lebih besar dari kepentingan pribadi. Jangan pakai isu-isu agama. Jangan jadikan agama buat main-main. Kalau yang pakai isu agama insya Allah gak pernah menang dalam konteks sebenarnya,” terang Ahmad Satria.

Humas Kominfo Ferdinandus Setu mengajak masyarakat untuk tidak menanggapi politik secara berlebihan jelang Pilpres 2019 ini.

“Perbedaan itu wajar so what gitu, anak kembar saja DNA nya pasti berbeda. Perbedaan adalah sesuatu yang ada. Jangan menyikapi perbedaan di medsos terlalu lebay. Kita memandang Indonesia dengan toleransi maka akan indah sekali,” pungkasnya.

(jpg/bin/JPC)

Ini Akhir Cerita Skandal Asmara Barisan Hakim PN Bali

JawaPos.com – Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi terhadap DA, salah satu hakim di Pengadilan Negeri Bali yang terlibat kasus skandal asmara. Dari hasil pemeriksaan ‘wakil tuhan’ itu terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, MA sepakat bulat menjatuhkan sanksi terhadap DA dengan hakim nonpalu selama dua tahun di Pengadilan Tinggi Banda Aceh,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (7/12).

Abdullah menjelaskan, DA dijatuhkan hukuman nonpalu selama dua tahun. Putusan itu merupakan kesepakatan hasil rapat pimpinan MA pada Kamis (6/12) kemarin. 

Hakim DA hanya akan menerima gaji pokok tanpa adanya tunjangan, sekaligus dilarang untuk menangani perkara dan akan menerima pembinaan mental serta spiritual.

Istri DA yang juga berprofesi sebagai hakim turut dipindahkan dari PN Bali ke PN Jantho yang masuk di wilayah Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh. 

“Keduanya dipindahkan ke wilayah PT Banda Aceh agar keduanya membina kembali keharmonisan rumah tangga ” ucapnya. 

Sementara itu, pegawai PN Bali yang berselingkuh dengan hakim DA, yakni BC, akan dipindahkan ke wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya karena sedang sakit. Sedangkan suaminya, hakim PW turut dipindahkan dari Pengadilan Tinggi Waingapu ke PN Bangkalan, Madura. 

Hakim PW merupakan pihak yang melapor ke MA dan Komisi Yudisial (KY) terkait dugaan perselingkuhan istrinya. 

“Jadi karena kepangkatannya (hakim PW) belum memungkinkan, ia dipindahkan ke PN Bangkalan. Demikian juga agar suami istri ini dapat membina kembali keutuhan rumah tangga,” jelas Abdullah.

Sebelumnya, informasi mengenai perselingkuhan antara DA dan BC sebelumnya menyeruak setelah percakapan keduanya lewat aplikasi tukar pesan Whatsapp beredar sejak akhir pekan lalu. Percakapan di antara keduanya pun bernuansa mesum karena membicarakan seputar hubungan pasangan suami istri.

Diketahui, cerita bermula ketika PW yang juga berprofesi hakim menikah dengan BC yang merupakan seorang panitera pengganti pada 2011 silam.

Memasuki akhir 2017, rumah tangga PW dan BC mulai terusik dengan kehadiran DA. DA dan BC mulai saling bertukar pesan mesra sejak awal 2018 dan saling memanggil papa dan mama sebagai panggilan sayang.

(rdw/JPC)

Utak-atik Anggaran Program, Dirut Perum Jasa Tirta II Jadi Tersangka

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Djoko Saputra sebagai tersangka. Selain Djoko, KPK juga menetapkan tersangka terhadap pihak swasta bernama Andririni Yaktiningsasi.

Juru bicara KPK Febri Diasnyah mengatakan, penetapan tersangka ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam penggadaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017. KPK, kata Febri, menduga jika Djoko menyalahgunakan jabatannya menggelembungkan anggaran.

“DS diduga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017,” ungkapnya dalam konfrensi pers di kantornya, Jumat (12/12).

Febri menambahkan, Djoko diduga merelokasi tambahan anggaran pengadaan pada dua kegiatan. Awalnya anggaran dana hanya Rp 2,8 miliar, diubah menjadi Rp 9,55 miliar.

“Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan Pengembangan SDM dan Strategi Korporat,” jelasnya.

Sementara untuk peranan Andririni, lanjut Febri, bertugas mengawal jalannya dua kegiatan tersebut.

“Setelah dilakukan revisi anggaran, DS kemudian diduga memerintahkan pelaksanaan pengadaan kedua kegiatan tersebut dengan menunjuk AY sebagai pelaksana,” ujarnya.

Namun, sebut Febri hingga pada 31 Desember 2017 untuk kedua pekerjaan tersebut yang terrealisasi sekitar Rp 5,56 miliar. Adapun, AY diduga menggunakan bendera perusahaan PT. PT BMEC (PT. Bandung Management Economic Center) dan PT. 2001 Pangripta.

“Diduga kerugian keuangan negara setidak-tidaknya adalah Rp 3,6 Milyar. Ini merupakan dugaan keuntungan yang diterima AY dari kedua pekerjaan tersebut,” pungkasnya.

(ipp/JPC)

Habib Bahar Tersangka, TKN: Bukan Kriminalisasi Ulama, Salah ya Salah

JawaPos.com – Habib Bahar bin Ali bin Smith ditetapkan ‎sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana kejahatan terhadap penguasa dan ujaran kebencian. Ia menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut banci.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, dengan dijadikannya tersangka Habib Bahar maka ia menduga akan dibangun opini kriminaliasi terhadap ulama. Padahal menurut Karding, polisi menetapkan Karding sebagai tersangka atas dua alat bukti sah.

‎”Udahlah nggak usah framing-framing (ada kriminalisasi ke ulama ). Salah ya salah saja,” ujar Karding di Jakarta, Jumat (7/12).

Bahkan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, pemerintah maupun aparat kepolisian tak pernah melakukan kriminaliasi terhadap ulama. Sehingga dia mempertanyakan kalau muncul persepsi atau isu kriminalisasi terhadap Habib Bahar.

‎”Mana ada ulama yang dikriminaliasi? Kasih satu contohnya. Kasih contohnya ke saya. Jadi, jangan semua orang-orang yang bersalah ditangkap oleh polisi, lalu (yang) disalahkan Pak Jokowi. Nggak bisa dong. Aneh,” tegasnya.

Menurut Karding, orang awam saja juga bisa mengetahui bahwa perkataan Habib Bahar adalah salah. Walaupun Indonesia menganut demokrasi, namun semua ada batasannya. Tidak boleh juga seorang kepala negara dihina.

‎”Jadi jangan mentang-mentang tokoh agama lalu boleh berbuat seenaknya. Ya nggak boleh. Itulah tujuan hukum, mengatur di masyarakat supaya ada tertib. Tertib nilai. Jadi, sekali lagi sangat keliru kalau itu apa-apa diarahkan ke framing (kriminaliasasi ulama),” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Pol, Syahar Diantono mengatakan, pihaknya telah menetapkan penceramah Bahar bin Ali bin Smith sebagai tersangka.

Syahar menuturkan, penetapan tersangka itu setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan dan penandatangan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Bahar dan kuasa hukumnya, Azis Yanuar. Bahar dijerat dengan Pasal 16 juncto Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 45 juncto 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Pasal 207 KUHP.

‎Dalam video yang beredar di YouTube, Habib Bahar bin Ali bin Smith‎ menyebut Jokowi sebagai pengkhianat negara dan rakyat. Ia juga menyebut Jokowi sebagai seorang banci dan menyerukan untuk membuka celananya.

Adapun video itu, belakangan diketahui saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 17 November 2018 lalu di daerah Batu Ceper, Tangerang, Banten.

“Kamu kalau ketemu Jokowi, kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu,” ucap Habib Smith dalam video.

(gwn/JPC)

Ombudsman Temukan Maladministrasi Kasus Novel, Begini Jawaban Polisi

JawaPos.com – Polda Metro Jaya mengaku telah merespon temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait adanya dugaan maladministrasi, atas proses penyidikan kasus penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan. Polisi berjanji akan mempelajari kasus maladministrasi itu selama 30 hari ke depan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Argo Yuwono mengatakan, pihaknya siap mempelajari dugaan maladministrasi penyidikan itu. Proses perbaikan maladministrasi itu akan dijawab sesuai Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) selama 30 hari dari waktu temuan itu.

“Kemarin Ombudsman sudah menyerahkan ke Polda Metro. Kemudian diterima Irwasda (Inspektur Pengawas Daerah). Temuan itu nanti akan dipelajari. Temuannya apa saja, nanti akan dijawab dalam waktu 30 hari,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Jumat (7/12).

Sebelumnya, Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala menyebut maladministrasi itu terkait penanganan perkara yang ditangani penyidik Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, dan Polsek Kelapa Gading. Meliala juga meminta Kepolisian RI serius menangani kasus yang menimpa Novel.

“Temuan maladministrasi proses penyidikan Laporan Polisi Nomor. LP/55/K/lV/2017/PMJ/Res JU/S GD tanggal 11 April 2017 merupakan investigasi atas prakarsa sendiri yang dilakukan oleh Ombudsman,” ungkapnya pada awak media, dikantornya, Kamis (6/12).

Lebih lanjut, dia menuturkan ada empat poin temuan maladministrasi yang didapati Ombudsman. Peristiwa teror air keras yang menimpa Novel Baswedan hingga kini belum terungkap pelakunya. Novel diserang oleh dua orang pengendara motor pada 11 April 2017 usai salat Subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pelaku menyiramkan air keras mengarah ke bagian wajah. Akibatnya, mata kiri Novel tidak dapat melihat karena mengalami kerusakan.

Sebelumnya, pada awal 2018, Polda Metro Jaya sudah mengumumkan dua sketsa wajah yang diduga kuat sebagai pelaku. Akan tetapi belum ada hasil dari penyebaran sketsa wajah tersebut.

(wiw/JPC)

Petinggi PAN Minta Zumi Zola Sabar dan Ikhlas Jalani Hukuman

JawaPos.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 6 tahun kepada Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli. Mantan pesinetron itu terbukti menerima gratifikasi dan menyuap 53 anggota DPRD Provinsi Jambi.

Menanggapi vonis Zumi Zola tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh kader partai berlogo matahari putih dengan latar biru itu.

“Tentu kami prihatin dan berharap bahwa kajadian ini dijadikan pembelajaran bagi kader PAN lainnya,” ujar Eddy saat dihubungi, Kamis (6/12).

Tak lupa, Eddy Soeparno meminta Zumi Zola untuk tabah menjalani vonis hakim Pengadilan Tipikor. “Saya juga berharap bahwa saudara saya Zumi Zola menjalani putusan ini dengan sabar dan ikhlas,” katanya.

Sebagai informasi, dalam pertimbangan majelis hakim, Zumi terbukti menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga disebutkan menerima USD 177.000 dan SGD 100.000. Selain itu, Zumi menerima 1 unit Toyota Alphard dari kontraktor.

Kemudian, melalui Asrul Pandapotan Sihotang yang merupakan orang kepercayaan Zumi menerima sebesar Rp 2,7 miliar, uang USD 147.300 dan 1 unit Toyota Alphard.

Zumi pun menerima uang dari Arfan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemprov Jambi sebesar Rp 3 miliar dan USD 30.000 serta SGD 100.000.

Zumi juga disebutkan menggunakan hasil gratifikasi itu untuk membiayai keperluan pribadi dan keluarganya.

Tak hanya itu, majelis hakim pun menilai Zumi terbukti melakukan suap kepada 53 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, serta menyuap para anggota Dewan senilai total Rp 16,34 miliar.

Atas perbuatannya, Zumi terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Zumi juga dinilai melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

(gwn/JPC)

Ombudsman Temukan Maladministrasi di Penyidikan Kasus Novel Baswedan

JawaPos.com – Ombudsman Republik Indonesia menemukan maladministrasi dalam proses penyidikan perkara tindak penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan. Hal inilah yang ditengarai menjadi hambatan pihak kepolisian RI dalam menuntaskan kasus penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala menyebut maladministrasi itu terkait penanganan perkara yang ditangani penyidik Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, dan Polsek Kelapa. Meliala juga meminta Kepolisian RI serius menangani kasus yang menimpa Novel.

“Temuan maladministrasi proses penyidikan Laporan Polisi Nomor. LP/55/K/lV/2017/PMJ/Res JU/S GD tanggal 11 April 2017 merupakan investigasi atas prakarsa sendiri yang dilakukan oleh Ombudsman,” ungkapnya pada awak media, dikantornya, Kamis (6/12).

Lebih lanjut, dia menuturkan ada empat poin temuan maladministrasi yang didapati Ombudsman. Pertama yaitu tidak adanya jangka waktu penugasan dan tidak ada batasan jangka waktu tersebut, yang semestinya sesuai surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Polsek Kelapa Gading, Polres Metro Jakarta Utara, maupun surat perintah yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

“Aspek Penundaan Berlarut Penanganan Perkara (proporsionalitas penanganan perkara),” imbuhnya.

Kedua, sebutnya, dalam penanganan perkara ini terlalu banyaknya jumlah penyidik Polres Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya. Sehingga, membuat tidak efektifnya, efisiennya dalam proses penyidikan.

“Aspek efektivitas penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM),” tukasnya.

Ketiga, menurut Meliala adanya pengabaian petunjuk yang bersumber dari kejadian yang dialami Korban (Novel) seperti pada awal Ramadhan 2016 adanya percobaan penabrakan yang dialami Novel ketika menuju kantor KPK RI.

“Pada tahun 2016 juga, Novel Baswedan ditabrak oleh sebuah mobil dengan jenis mobil Avanza/Xenla sebanyak 2 (dua) kali hingga Novel Baswedan terjatuh dari sepeda motor,” tuturnya.

“Informasi dari Komjen Pol Drs. M. Iriawan ketika menjabata sebagai Kapolda Metro Jaya terkait dugaan ada indikasi upaya percobaan penyerangan terhadap Novel Baswedan,” tambahnya.

Kemudian, poin keempat yakni ditemui ketidakcermatan dalam dasar penugasan, atau adanya aspek administrasi penyidikan, seperti yang dicantumkan pada Pasal 6 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yang menyatakan bahwa Surat Perintah Tugas sekurang-kurangnya memuat ‘dasar penugasan’.

“Selain itu, terdapat Surat Panggilan yang dikeluarkan oleh Penyidik, tidak disertai dengan tanda tangan penerima, maka tidaksesuai Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,” pungkasnya.

Di tempat yang sama menanggapi hal tersebut Inspektur Pengawas Daerah Metro Jaya Kombes Pol Komarul Z menuturkan menerima saran dari Ombudsman. “Kami terima dan kami bahas temuan Ombudsman,” pungkasnya.

(ipp/JPC)

Penemuan Mayat di Selat Malaka, Polisi Buru Tekong Berinisial A

JawaPos.com – Perekrut tenaga kerja alias tekong berinisial A tengah diburu aparat Kepolisian. Hal itu dilakukan dalam rangka penyidikan penemuan mayat di Selat Malaka, Bengkalis beberapa waktu lalu. 

“Dari hasil pemeriksaan muncul info ada salah satu seseorang inisial A, ini yang diduga tekong, penyidik melalui LO (liaison officer) mencari tahu alamat A ini,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Syahar Diantono, di kantornya, Kamis (6/12).

Dalam pencarian tekong ini, Polri katanya sudah bekerja sama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Sejauh ini, total sudah 11 mayat yang ditemukan. Sebanyak 10 jenazah di antaranya dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Riau. Sedangkan satu jenazah sudah dimakamkan di Kota Dumai.

Namun hingga kini, belum diketahui apakah mereka merupakan tenaga kerja ilegal atau terafiliasi dengan petrkrutan tenaga kerja ilegal.
“Kalau hasil pemeriksaaan keluarga kita belum bisa pastikan TKI ilegal atau tidak, kepastian kalau kita sudah bisa memeriksa mister A apa terkait TKI ilegal atau tidak,” jelas Syahar.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis Kedokteran Kepolisian RS Bhayangkara Polda Riau Kompol Supriyanto menuturkan, total sudah 10 jasad yang diotopsi tim DVI RS Bhayangkara Polda Riau. Rinciannya, 4 jenazah perempuan dewasa dan 6 jenazah laki-laki dewasa. Dari jumlah tersebut, 3 jenazah berhasil diidentifikasi.

Adalah Ujang Chaniago, 48, yang dibawa ke Padang dan Mimi Dewi, 32, dibawa ke Painan. Satu jenazah lagi yaitu Marian Suhadi, 24, dibawa ke Langkat, Sumatera Utara. “Semua jenazah ini teridentifikasi melalui data medis dan data propertis mereka,” ungkapnya.

(dna/JPC)

KPK Tetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi sebagai Tersangka

JawaPos.com – Kepala daerah kembali terjerat rasuah. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi sebagai tersangka.

Penetapan status tersebut berkaitan dengan dugaan kasus suap terhadap hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada putusan praperadilan kasus dugaan korupsi.

“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada hakim tunggal praperadilan di PN Semarang terkait putusan atas praperadilan kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik dengan tersangka Bupati Jepara,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Kamis (6/12).

Lebih lanjut Basaria menyatakan, hakim tersebut diduga menerima suap dari Ahmad Marzuqi sebesar Rp 700 juta. Suap itu terkait dengan perkara permohonan praperadilan di PN Semarang yang ditangani Lasito.

“Diduga uang diserahkan ke rumah LAS di Solo dalam bungkusan tas plastik bandeng presto dan uang ditutup dengan kotak bandeng presto agar tidak terlihat,” imbuhnya.

Oleh karena itu, KPK menyangkakan LAS sebagai penerima suap dan melanggar pasal 12 huruf c atau pasal 11 undang-undang nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Ahmad Marzuqi sebagai pihak yang diduga pemberi. Bupati Jepara periode 2017-2022 disangkakan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

(ipp/JPC)

Begini Konstruksi Perkara yang Menjerat Bupati Jepara Jadi Tersangka

JawaPos.com – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi baru saja ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan status itu ada dugaan suap yang dilakukannya terhadap oknum hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang Lasito.

Ketika itu Lasito menjadi hakim tunggal di PN Semarang yang menangani perkara praperadilan yang diajukan Ahmad Marzuqi. Agar perkara yang diajukan berjalan mulus, bupati Jepara periode 2017-2022 itu memberikan uang kepada Lasito secara sembunyi-sembunyi.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membeberkan konstruksi perkara yang membelit Ahmad Marzuqi. Awalnya Ahmad dijerat sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah pada pertengahan 2017.

Begini Konstruksi Perkara yang Menjerat Bupati Jepara Jadi TersangkaWakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

“Pada pertengahan tahun 2017, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan Penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014 dengan tersangka AM,” ungkapnya saat konferensi pers, di gedung merah putih KPK, Kamis (6/12).

Lebih lanjut purnawirawan polwan itu mengatakan, Ahmad Marzuqi tidak terima dengan penetapan status tersangka tersebut. Lantas dia mengajukan gugatan praperadilan ke PN Semarang yang kemudian diregister dalam perkara Nomor: 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg. “AM mencoba mendekati hakim tunggal LAS melalui panitera muda di PN Semarang,” tambahnya.

Kemudian Hakim tunggal (Lasito) memutuskan praperadilan yang diajukan AM. Dalam putusannya gugatan Ahmad Marzuqi dan menyatakan penetapan tersangka AM tidak sah dan batal demi hukum.

Diduga di balik pembatalan hukum itu ada suap yang diterima hakim. Nilainya mencapai Rp 700 juta. Suap itu diberikan secara bertahap. Tahap pertama dalam rupiah sebesar Rp 500 juta dan tahap kedua, Rp 200 juta dalam bentuk dolar Amerika Serikat (USD).

“Diduga uang diserahkan ke rumah LAS (Lasito) di Solo dalam bungkus tas plastik bandeng presto dan uang ditutup dengan kotak bandeng presto agar tidak terlihat,” jelasnya.

Atas kasus ini KPK menetapkan dua orang tersangka. Yakni, Bupati Jepara Ahmad Marzuki sebagai pemberi suap dan Hakim PN Semarang Lasito, sebagai penerima suap. Mereka ditetapkan tersangka terkait dugaan kasus suap kasus suap terhadap hakim tunggal PN Semarang untuk putusan praperadilan kasus dugaan korupsi.

Oleh karena itu, Lasito disangkakan melanggar pasal 12 huruf c atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20/2001.

Sedangkan Ahmad disangkakan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20/2001.

(ipp/JPC)

Sadis, 31 Orang Pekerja Trans-Papua Diborgol, Ditembaki, dan Digorok

JawaPos.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, tewasnya 31 orang pekerja jalur trans-Papua di Distrik Yigi, Nduga, Papua, tergolong sangat sadis. Pasalnya, tangan para pekerja diborgol saat diberondong timah panas oleh para kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Korban yang sedang bekerja, digiring dengan tangan terborgol, ditembaki. Ada yang lari, digorok. Sebagian besar peristiwanya seperti itu,” kata Moeldoko di kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/12).

Mantan Panglima TNI itu juga meminta isu tersebut tidak semakin melebar. Apalagi beredar kabar, pembantaian itu disebabkan ada pekerja yang mengabadikan perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Sadis, 31 Orang Pekerja Trans-Papua Diborgol, Ditembaki, dan Digorokinfografis pembunuhan di papua (kokoh praba / jawapos.com)

“Ada yang berpersepsi seperti itu. Tapi saya juga berharap tidak mengait-kaitkan memfoto, jangan dibelokkan. Karena yang terpenting adalah 31 nyawa sipil melayang. Jangan dibelok-belokkan. Jangan dikaitkan ke peristiwa 1 Desember,” tegasnya.

Oleh karenanya, Moeldoko berharap penumpasan aksi kelompok bersenjata dapat segera diselesaikan oleh TNI. Pasalnya, aksi itu sudah secara nyata mengganggu keutuhan NKRI.

“Gerakan bersenjata ini mesti TNI yang tangani. Mestinya dengan peristiwa besar ini, harus dikonstruksi lagi istilah itu. Harus jujur dengan batas kemampuan-kemampuannya masing-masing,” pungkasnya.

Sebelumnya, sebanyak 31 pekerja proyek jalan trans-Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, diduga dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pembunuhan tersebut terjadi Minggu (2/12) malam.

(ce1/rdw/JPC)

Rawan Disalahgunakan, KPK Minta Agen SPAK Ikut Awasi Dana Desa

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat saat ini ada sekitar 75 ribu desa di Indonesia yang mendapat dana desa dari Pemerintah pusat. Untuk mengawal dana desa tersebut, maka pihaknya akan melakukan pengawasan yang ketat, agar dana desa tersebut bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam acara diskusi Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang digelar KPK di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/1).

Basaria mengatakan, untuk meminimalisir adanya penyimpangan, dia meminta agen SPAK yang tersebar diseluruh Indonesia untuk ikut mengawasi dana desa tersebut.

“Kita punya desa 74.997 jadi hampir 75 ribu yang ada desa di Indonesia ini diberikan uang. Sejumlah uang cukup besar hampir Rp 1 miliar, 1 desa,” ungkap Basaria.

Dalam upaya ikut melakukan pengawasan tersebut, para agen SPAK juga diajak memahami ruang korupsi dalam dana desa dengan cara yang menyenangkan melalui permainan.

“Ada dalam bentuk permainan arisan, ini dilakukan secara umum terkait perilaku koruptif. Ada juga permainan 9 nilai. Nilai antikorupsi mulai dari kejujuran, disiplin, tanggung jawab, keadilan sampai dengan kesederhanaan dan sabar. Ada 10 nilai antikorupsi di situ. Itu yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Ini penting dilakukan, karena dirinya meyakini perempuan sebagai salah satu agen dalam memberantas korupsi. Untuk itu, tindakan tersebut dilakukan agar perubahan bisa digerakkan dari hal yang paling kecil terlebih dahulu.

“Ada hal yang perlu kita ingat apakah korupsi itu bisa dihilangkan dengan upaya penindakan? Sudah pasti tidak, karena bibit korupsi itu diawali dengan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sejak dalam kandungan sejak kita lahir sejak kita tumbuh berkembang dan sekolah, dan kita bekerja,” pungkasnya.

(ipp/JPC)

Cuaca Buruk, Tim Gabungan Belum Berhasil Tembus ke Distrik Yigi

JawaPos.com – Medan dan kondisi cuaca menuju Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua terbilang tak bersahabat. Perjalanan pasukan gabungan TNI-Polri pun jadi tersendat ke lokasi penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap pekerja jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

“Mohon maaf sampai saat ini anggota kami yang berangkat ke TKP dari Wamena belum bisa menjangkau lokasi, karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan dan hari sudah gelap,” ujar Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin melalui pesan singkat, Rabu (5/12).

Menurutnya, tim bergerak menuju ke lokasi penyerangan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua sejak Rabu (5/12) pagi tadi. Untuk menjangkau lokasi, para personel harus berjalan kaki, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. “Semua dilakukan dengan jalan kaki,” tukas Martuani. 

Cuaca Buruk, Tim Gabungan Belum Berhasil Tembus ke Distrik YigiInfografis penembakan di Papua (Kokoh Praba/JawaPos.com)

Sebelumnya, dikabarkan 31 orang mayoritas dari PT Istaka Karya dibunuh KKB. Adapun puluhan pekerja tersebut tengah membangun jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

“31 orang meninggal dunia,” ujar Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Papua, AKBP Suryadi Diaz kepada JawaPos.com, Senin (3/12).

Kejadian ini dilaporkan masyarakat pada Senin (3/12) lalu sekitar pukul 15.30 WIT. Namun  pembunuhan terhadap para pekerja proyek PT Istaka Karya tersebut diduga terjadi pada Minggu (2/12).

(dna/JPC)

Kapendam Pastikan Tak Ada Anggota TNI di Pembangunan Jembatan Yigi

JawaPos.com – Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi memastikan anggotanya tidak ikut dalam pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Hal itu untuk mengklarifikasi pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Menurutnya dalam pembangunan jalan trans-Papua yang melibatkan beberapa kontraktor tahun lalu, anggota Batalyon Zeni Konstruksi Mabes TNI Angkatan Darat dilibatkan. Pihaknya mendapatkan sektor yang paling berisiko baik medan maupun situasi keamanan.

Kapendam Pastikan Tak Ada Anggota TNI di Pembangunan Jembatan YigiInfografis penembakan di Papua (Kokoh Praba/JawaPos.com)

Namun untuk pembangunan jembatan di Distrik Yigi, Aidi belum tahu apakah PT Istaka Karya sudah berkoordinasi atau belum untuk pengamanan. “Jadi tidak ada anggota TNI-Polri di tempat mereka kerja,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (5/12).

Kalau kontraktor di sektor lainnya kata Aidi, sudah melakukan koordinasi dalam rangka pengamanan. Jadi, setiap hari sebelum para pekerja memulai pekerjaan, TNI mengecek kondisi di lokasi.

“Anggota TNI melakukan pengamanan sebelum mereka kerja, sebelum mereka masuk lokasi, anggota TNI dulu yang masuk dan mengecek situasi,” bebernya.

Memang, kerap kali KKB menganggu pekerjaan infrastruktur tersebut. “Tapi karena ada TNI dan Polri paling tidak ada serangan balasan saat mereka ganggu,” ujar Aidi.

Seperti diketahui TPNPB mengakui telah melakukan penyerangan di Kali Aworak, Kali Yigi, dan Pos TNI di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua. Namun mereka mengklaim pihaknya menyerang aparat Zeni Tempur (Zipur) TNI Angkatan Darat dan bukan warga sipil.

Panglima Daerah TPNPB Makodap III Ndugama Egianus Kogeya melalui akun Facebook resmi TPNPB mengatakan, sejak 2 Desember 2018, pihaknya melakukan operasi di tiga wilayah tersebut di bawah pimpian Komandan Operasi Pemne Kogeya.

“Ya benar, operasi di Kali Aworak, Kali Yigi, Pos TNI Distrik Mbua, kami yang lakukan dan kami siap bertanggung jawab penyerangan ini,” ungkap Egianus, seperti tertulis di akun Facebook TPNPB.

(dna/JPC)

KPK Luncurkan Buku Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan buku berjudul ‘Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha’. Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, pentingnya buku tersebut diluncurkan karena dunia usaha atau korporasi sekarang ini banyak digunakan untuk menyembunyikan hasil korupsi.

“Banyak sekali korporasi itu digunakan untuk menyembunyikan hasil korupsi,” ucapnya saat peluncuran buku, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/12).

Sebagai contoh kata Syarief, yakni dua terpidana korupsi yang diduga menggunakan korporasi untuk menyembunyikan hasil korupsinya. Keduanya ialah Nazaruddin dan Akil Mochtar.

“Contoh Nazaruddin itu dibuat 38 korporasi untuk menyembunyikan kasus korupsinya. Akil Mochtar dia juga banyak menyembunyikannya dalam bentuk perusahaan yang aneh,” ungkapnya.

Atas banyak korporasi yang digunakan sebagai alat untuk menampung duit hasil korupsi, KPK telah melakukan penindakan terhadap 5 korporsi . Dari 5 perusahaan tersebut, 1 di antaranya sudah memasuki tahap penuntutan.

“Kita sudah lakukan penindakan korporasi dalam perkara korupsi, sekarang ada 5 dan 1 masuk tahap penuntutan,” kata Syarief.

Selain di Indonesia, menurut Syarief, di negara-negara lain sudah ada juga korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Salah satunya yakni perusahaan mobil ternama Rolls Royce yang ditetapkan tersangka oleh otoritas antikorupsi Inggris.

“Saya contohkan juga SFO (KPK) Inggris menetapkan tersangka Rolls Royce. Terus dilihat panduan korupsi Rolls Royce lengkap, tapi kelakukan belum tentu sama,” tambah dia.

Oleh karena itu, dia berharap dengan buku tersebut perusahan-perusahaan nantinya tidak lagi masuk dalam lingkaran tindak pidana korupsi. 

“Panduan ini tidak hanya diambil alih sebagai program pencegahan tapi juga dilaksanakan juga,” pungkasnya. 

(ipp/JPC)

Pembantaian 31 Pekerja oleh KKB, Begini Kata Komnas HAM

JawaPos.com – Sebanyak 31 pekerja proyek jembatan di Kabupaten Nduga, Papua, tewas di tangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Hal ini membuat semua pihak mengutuk tindakan keji tersebut termasuk Komnas HAM.

“Ya kami prihatin dan mengecam tindakan pembantaian pekerja yang notabene warga sipil,” ujar Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik kepada JawaPos.com, Selasa (4/12).

Namun pihaknya menginginkan proses penegakan hukum atas kasus ini tetap melindungi warga sipil. Ia sepakat harus ada tindakan tegas terhadap KKB yang melakukna penembakan kepada puluhan pekerja itu.

“Penegakan hukum (harus tegas) terhadap siapa pun yang melakukan tindakan pembantaian tersebut,” katanya.

Sementara ini, Taufan mengaku masih menunggu laporan dari perwakilan Komnas di Papua terkait kasus pembantaian ini. “Sampai saat ini masih koordinasi dengan lembaga lain,” ucapnya.

Sebelumnya, sebanyak 31 pekerja proyek PT Istaka Karya dibunuh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Adapun pembantaian itu terjadi di tengah proyek pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

“31 orang meninggal dunia,” ujar Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Papua, AKBP Suryadi Diaz kepada JawaPos.com, Senin (3/12).

Kejadian ini dilaporkan masyarakat kemarin sekitar pukul 15.30 WIT. Namun  pembunuhan terhadap para pekerja proyek PT Istaka Karya tersebut diduga terjadi pada Minggu (2/12). 

(dna/JPC)

Berkelahi Dengan Kombes Herry Heryawan, Begini Fakta Penangkapan RAM

JawaPos.com – Sidang pemeriksaan cucu konglomerat, Richard Muljadi (RAM) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan empat orang saksi, Selasa (4/12).

Keempat saksi yang dihadirkan merupakan dua orang anggota kepolisian, dan dua lainnya adalah pegawai restoran di tempat Richard ditangkap. Kedua saksi dari kepolisian yaitu, Kombes Herry Heryawan dan Panit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gatot.

Saat sidang berlangsung, Herry memberikan kesaksian pertama kali dengan Richard di sebuah restoran di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Dikatakannya, dia sedang berada di tempat yang sama dengan Richard. Harry menempati meja dan kursi yang bersebelahan dengan Richard.

Keanehan pun muncul. Saat Richard datang bersama sekitar lima rekannya. Menurut Harry, Richard berperilaku aneh. Bahkan, bertindak tidak memiliki sopan santun. Dikatakannya, kehadirannya di restoran itu bukan sedang dalam bertugas. Melainkan sedang bertemu rekan.

“Seingat saya, dia (Richard) duduk agak enggak sopan, kakinya diangkat, telapak kaki hampir kena saya. Jadi saya bisa mengingat dia. Orang kok sombong banget, enggak sopan, kayak dia yang punya restoran saja,” tuturnya saat memberi kesaksian saat sidang.

Tak lama kemudian, Herry pergi ke kamar mandi di restoran itu. Saat itu juga Richard sedang berada di kamar mandi. Dia mengetahui jika kondisi di kamar mandi kosong. Dari situ, Herry menaruh curiga dengan bilik kamar mandi yang ternyata diisi oleh Richard.

Karena tak seperti sedang menggunanakn kamar mandi, Herry sempat mengetuk pintu kamar mandi yang ditempati Richard. Kecurigaannya mendalam, saat itu juga Herry bertanya: apakah masih lama di dalam kamar mandi?

Sambil mengingat-ingat kejadian, Harry menerangkan, sekitar 5-10 menit belum kunjung ada jawaban dari Richard. Saat dibuka, kata Herry, Richard tampak sedang menggunakan narkotika.

Herry dan Richard kemudian terlibat cekcok. Dia melihat telepon genggam milik Richard sepeeti wadah kokain. Keduanya saling tarik menarik handphone tersebut. Herry mengaku mengambil serbuk putih yang ada di atas handphone itu untuk kemudian memasukannya ke dalam kantong belakang celana jins yang digunakannya.

Hal itu dilakukan karena takut barang bukti berupa serbuk putih tersebut habis terjatuh. Tak sampai di situ, perkelahian pun tak terhindarkan hingga pintu kamar mandi rusak.

“Saya bilang saya polisi, dengan barang bukti itu, dirampas tangan saya. Saya ulangi lagi, saya polisi, kamu salah orang kamu,” tutur Herry menggambarkan situasi perampasan barang bukti.

Usai perkelahian itu, Herry kemudian menghubungi tim piket Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya agar segera menuju lokasi. Sekitar 15 menit kemudian, tim polisi sudah tiba di lokasi untuk mengamankan Richard. Tersangka dengan barang bukti narkotika, handphone dan selembar uang dollar Australia langsung digiring ke kantor Polisi.

Sementara, saksi lain dari pihak restoran bernama Aksel mengatakan, Richard merupakan pelanggan restoran itu sejak April 2018. Diketahui, Richard memang biasa datang ke sana dengan rekan-rekannya. “Dia sering ke restoran sejak dibuka April lalu,” tuturnya.

Saat berada di ruang sidang, Richard tidak membantah sepatah kata pun atas pernyataan Herry dan Aksel saat memberikan kesaksian. Bahkan, Richard pun mengaku keterangan itu sudah sesuai. Richard pun didakwa dengan Pasal 112 Juncto 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas kepemilikan 0, 038 gram kokain.

(wiw/JPC)

Divpropam Dalami Motif Kombes B Berburu di Ujung Kulon

JawaPos.com – Mabes Polri membenarkan adanya oknum perwira polisi berinisial B yang ditangkap saat berburu rusa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Oknum berpangkat Kombes itu diamankan bersama delapan pemburu lainnya.

“Ada delapan orang yang diamankan, diserahkan oleh Polda, dan memang ada satu oknum dari kita,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri Kombes Pol Syahar Diantono di kantornya, Jakarta, Selasa (4/12).

Dia menuturkan, dari hasil pemeriksaan, tiga orang masih berstatus saksi. Lalu, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, H, yang melakukan penembakan ke satwa, HH dan AB selaku mengangkut hasil buruan, dan MI yang perannya memotong dan menguliti hasil buruan.

Sementara Kombes B juga berstatus terperiksa dan sudah diserahkan Polda Banten ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Dari sana akan diketahui peran yang bersangkutan hingga diamankan petugas.

“Masih didalami (perannya) proses pemeriksaan antara Divpropam Polda Banten dan Divpropam sini (Mabes Polri),” katanya.

Sehari-hari memang diakui Syahar, Kombes B bekerja di Mabes Polri. Karenanya, akan diselidiki mengapa Kombes B bisa melakukan perburuan di TN Ujung Kulon. “Tapi bagaimana beliau bisa ke sana, sedang didalami. Kita lihat hasil pemeriksaan,” tegasnya.

Sejauh ini diketahui bahwa senjata yang digunakan dalam perburuan dipastikan bukan dari Polri.

Sebelumnya, perwira polisi inisial B berpangkat Kombes turut ditangkap petugas dalam penangkapan 8 pemburu rusa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Kabarnya, oknum tersebut sempat menunjukan pistol dan kartu identitas kepolisian. 

Adapun dari hasil penyergapan tersebut, turut diamankan empat buah box. Tiga buah box berisi satwa liar dan satu box diduga berisi senjata.

(dna/JPC)

Pos TNI Hancur, 1 Prajurit Tewas Diserang KKB di Papua

JawaPos.com – Empat warga yang berhasil melarikan diri dari serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, membawa informasi penting. Mereka menyampaikan bahwa satu orang prajurit TNI menjadi korban.

“Didapatkan keterangan bahwa pos TNI yang berada di Distrik Mbuma telah hancur diserang, dan satu anggota TNI meninggal dunia,” ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Mustafa Kamal melalui pesan singkatnya, Selasa (4/12).

Adapun penyerangan tersebut, katanya, dilakukan oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya. “Kelompok KKB saat melakukan penyerangan terhadap pos TNI dengan dukungan masyarakat kurang lebih sebanyak 250 orang,” sebut Kamal.

Diketahui, empat orang yang berhasil kabur dari serangan KKB di Kabupaten Yigi, ditemukan aparat gabungan TNI-Polri ketika sedang mengarah ke lokasi insiden. Tepatnya di Distrik Mbuma, tak jauh dari Distrik Yigi, Nduga, Papua.

Mereka adalah Martinus Sampe dan Jefrianto, dua karyawan PT Istaka Karya; Irawan, karyawan PT Telkomsel; John, petugas puskesmas.

Kamal mengatakan, Martinus mengalami luka tembak di kaki sebelah kiri. Sedangkan Jefrianto mendapat luka tembak pelipis kiri.

Saat ini, keempat orang yang berhasil meloloskan diri tersebut sedang dievakuasi ke Wamena dan tim medis sudah menjemput di sekitar Habema.

Sementara, 154 petugas gabungan TNI-Polri yang baru tiba di Distrik Mbuma saat ini sedang melanjutkan perjalanan ke Distrik Yigi. Perjalanan ditempuh selama dua jam dengan berjalan kaki.

(dna/ce1/JPC)

Alhamdulillah, Ditemukan 4 Orang yang Melarikan Diri dari KKB

JawaPos.com – Empat orang berhasil lolos dari serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Mereka melarikan diri dan ditemukan petugas gabungan TNI-Polri di Distrik Mbuma yang tak jauh dari Distrik Yigi.

“Di distrik Mbuma tim gabungan TNI-Polri telah bertemu empat orang pekerja yang berjalan kaki dan berhasil melarikan diri,” ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Mustafa Kamal melalui pesan singkatnya, Selasa (4/12).

Mereka diantaranya, dua karyawan PT Istaka Karya, Martinus Sampe dan Jefrianto. Lalu, karyawan dari PT Telkomsel bernama Irawan dan perugas Puskesmas bernama John.

Kamal mengatakan, Martinus mengalami luka tembak di kaki sebelah kiri. Sedangkan Jefrianto mendapat luka tembak pelipis kiri.

Saat ini, keempat masyarakat yang berhasil meloloskan diri tersebut sedang dievakuasi ke Wamena dan tim medis sudah menjemput di sekitar Habema.

“Tindakan kepolisian yang dilakukan yakni melakukan evakuasi korban selamat Ke Wamena, melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata,” pungkas Kamal.

Sebelumnya, sebanyak 31 orang mayoritas dari PT Istaka Karya dibunuh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Adapun puluhan pekerja tersebut tengah membangun jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

“31 orang meninggal dunia,” ujar Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Papua, AKBP Suryadi Diaz kepada JawaPos.com, Senin (3/12).

Kejadian ini dilaporkan masyarakat kemarin sekitar pukul 15.30 WIT. Namun  pembunuhan terhadap para pekerja proyek Istaka Karya tersebut diduga terjadi pada Minggu (2/12). (dna)

(dna/JPC)

Terbitkan DPO, Polisi Buru Napi Lapas Banda Aceh yang Kabur

JawaPos.com – Polda Aceh sudah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap narapidana yang lari dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lambaro, Banda Aceh. Sejauh ini, dari toral 113, baru 35 warga binaan yang berhasil diamankan.

“Hari ini DPO sudah dikeluarkan,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Syahar Diantono di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (3/12).

DPO tersebut kini telah disebarkan ke seluruh Polres dan Polda penyangga. “Kalau diterima Polda, Polres di luar Polda Aceh, pasti membantu paling tidak berikan informasi. Atau bisa dilakukan penangkapan (kepada DPO),” tuturnya.

Sementara hari ini juga, Polda Aceh juga melakukan pemeriksaan secara intensif kepada 35 napi yang berhasil ditangkap guna mendalami penyebab mereka kabur. Namun yang pasti, enam orang provokator dari kaburnya 113 napi ini merupakan terpidana dengan hukuman berat.

“Provokator ini (hukumannya) tinggi-tinggi, seumur hidup, (kasus) pembunuhan, narkoba. Setelah pemeriksaan kita ketahui motif sebenarnya,” tutur Syahar.

Tak kemungkinan para napi terkhusus provokator tersebut diperberat hukumannya karena telah kabur dari Lapas Memerano. “Selama ditemukan dan ada unsur pidana pasti diproses,” tukas Syahar.

Sebelumnya, sebanyak 113 napi di Lapas Kelas II A Lambaro, Banda Aceh kabur pada Kamis malam, (29/11). Kaburnya para napi itu bermula ketika mereka hendak melaksanakan salat maghrib sekitar pukul 18.30 WIB. Tiba-tiba, sekumpulan warga binaan yang berada di bagian kanan lapas mendobrak pagar jaring besi dan berhasil kabur. 

(dna/JPC)

KPK Telusuri Indikasi Permintaan Dana Terkait Aturan Tata Ruang Bekasi

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menggali adanya indikasi permintaan pihak-pihak tertentu untuk mengubah aturan tata ruang Bekasi. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, permintaan tersebut guna mempermudah perizinan pembangunan proyek Meikarta.

“Dalam proses penyidikan ini, kami sedang menggali adanya indikasi permintaan pihak-pihak tertentu untuk mengubah aturan tata ruang Bekasi agar mempermudah perizinan proyek Meikarta,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Senin (3/12).

Lebih lanjut, dia menegaskan pihaknya juga tengah menelusuri dugaan aliran dana untuk revisi Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan proyek Meikarta.

Menurutnya, ada indikasi permintaan untuk mengubah Perda demi proyek Meikarta. Oleh karena itu, KPK telah memeriksa anggota DPRD Bekasi terkait kasus dugaan proyek suap Meikarta.

Pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami proses pembahasan aturan tata ruang yang juga melibatkan DPRD Bekasi. “Apakah ada atau tidak aliran dana untuk revisi Perda tentang tata ruang tersebut, tentu juga menjadi perhatian KPK,” sambungnya.

Sebelumnya, KPK juga menemukan dugaan penanggalan mundur terkait izin proyek Meikarta. Atas temuan itu, KPK juga mendalami dugaan pembangunan Meikarta dimulai sebelum proses perizinan tuntas

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 9 tersangka, termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima duit Rp 7 miliar sebagai bagian dari commitment fee tahap pertama senilai Rp 13 miliar.

(ipp/JPC)

Sempat Mangkir, 4 Anggota Polri Bekas Ajudan Nurhadi Kembali Dipanggil

JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil empat orang anggota Polri yang pernah menjadi ajudan pribadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Rencananya, mereka memang akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang membelit mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan pemanggilan kedua ini sudah dilayangkan melalui koordinasi dengan Kadiv Propam Mabes Polri.

“KPK kembali membuat panggilan kedua dan berkoordinasi dengan Kadiv Propam Mabes Polri untuk menghadirkan empat orang anggota Polri sebagai saksi untuk tersangka ESI,” ucapnya pada awak media, Senin (3/12).

Kendati demikian, Febri mengatakan, keempat saksi belum memberikan informasi terkait kehadirannya. Kini, pihaknya masih menunggu kehadiran mereka.

“Siang ini belum ada info kehadiran para saksi,” tukasnya.

“Untuk kepentingan penyidikan karena dari koordinasi yang dilakukan dengan Kadiv Propam Mabes Polri, pada intinya kehadiran para saksi di pemeriksaan akan difasilitasi oleh Polri,” sebutnya.

Panggilan kali ini merupakan panggilan kedua yang dilayangan oleh tim penyidik lembaga antirasuah ini. Sebelumnya, pada (14/11) juga dikirimkan surat pemanggilan, namun tak ada keterangan terkait alasan ketidakhadiran.

“Seperti halnya panggilan pertama dan kedua ini telah mengirimkan surat pada Kapolri dengan tembusan Kadiv Propam dan Kakorbrimob Mabes Polri,” pungkas Febri.

Sekadar informasi, Eddy Sindoro (ESI) ditetapkan sebagai tersangka pada 21 November 2016. ESI diduga telah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannva yang bertentangan dengan kewajlbannya.

Atas perbuatannya tersebut, ESI disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 64, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(ipp/JPC)

Akui Beri Duit Rp 4,75 M, Johannes Kotjo Ngaku Hanya Bantu Eni Saragih

JawaPos.com – Terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo mengakui memberikan uang senilai Rp 4,75 miliar kepada mantan Wakil Ketua komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih. Uang tersebut diberikan agar Eni membantunya dalam proyek pembangkit listrik PLTU Riau-1.

“Benar saya memang memberikan bantuan kepada Ibu Eni Maulani Saragih,” kata Kotjo saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (3/12).

Menurut Kotjo, Eni meminta bantuan untuk membiayai kegiatan partainya. Selain itu, Eni juga meminta dia memberikan bantuan dana bagi suami Eni yang mengikuti pemilihan kepala daerah di Temanggung.

Kotjo mengaku tidak tahu kalau bantuan tersebut dapat tersandung masalah hukum. Oleh karenanya, dia tidak menyangka jika apa yang diberikannya kepada Eni merupakan tindak pidana korupsi.

“Saya tidak tahu kalau beri bantuan ke orang akan berpotensi masalah hukum atau disebut korupsi. Dengan hal inilah bantuan yang saya berikan Bu Eni selalu dicatat dengan baik oleh sekretaris saya, kalau memang untuk tujuan tertentu tentu tidak akan dicatat normal,” ucapnya.

Kendati demikian, Kotjo siap untuk menerima hukuman atas perbuatannya tersebut, dia pun tidak akan mengajukan banding atas putusan hakim nantinya. “Apa pun putusan yang akan dijatuhkan hakim nantinya saya akan terima,” jelasnya.

Saat membacakan pleidoi, Kotjo meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukum yang seadil-adilnya.

Dalam perkara ini, KPK menuntut Kotjo empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta dengan subsider enam bulan penjara. Kotjo didakwa telah menyuap Eni dan politikus Golkar Idrus Marham dengan jumlah Rp 4,75 miliar secara bertahap. KPK menyatakan uang itu diberikan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Caption: Terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo saat membacakan pleidoi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (3/12)

(rdw/JPC)

Ombudsman Terima 1.054 Laporan Dugaan Malaadministrasi

JawaPos.com – Ombudsman RI menerima sebanyak 1.054 laporan maladministrasi dari masyarakat terkait pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Ombudsman RI Laode Ida.

Dia mengatakan, laporan yang diterimanya dari masyarakat dilaporkan melalui kantor pusat dan perwakilan Ombudsman yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Sebagian besar laporan yang disampaikan ke Ombudsman sudah disampaikan para pelamar kepada instansi penyelenggara, namun belum memperoleh penyelesaian,” ungkap Laode dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (3/12).

Menurutnya, hal tersebut bisa saja terjadi karena belum maksimalnya kinerja pengaduan internal di masing-masing instansi terkait. “Dan ketiadaan mekanisme menyampaikan keberatan atau sanggah pada situs web SSCN (Sistem Seleksi CPNS Nasional) sehingga para pelamar tidak dapat terlayani dengan baik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Laode memaparkan, masalah yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yakni berkaitan dengan tahapan seleksi administrasi.

Adapun, rinciannya, sebanyak 949 laporan terkait hal tersebut salah satunya menyangkut masalah pengiriman berkas fisik ke instansi yang dilamar peserta seleksi.

“Padahal hal ini tidak perlu dilakukan karena telah menggunakan sistem online melalui situs web SSCN,” tukasnya.

Selain itu, ada juga temuan Ombudsman mengenai permasalahan instansi penyelenggara yang tidak menyebutkan persyaratan secara spesifik dan jelas.

Laode menjelaskan, salah satunya ada pada formasi penghulu pertama di Kementerian Agama (Kemenag). Pihak tersebut, hanya mencantumkan kualifikasi jenjang pendidikan Strata-1 tanpa menyebutkan formasi itu dikhususkan untuk peserta laki-laki.

“Masalah lainnya di tahap administrasi, tidak jelasnya penentuan istilah rumpun keilmuan, sehingga peserta yang seharusnya memenuhi syarat sesuai formasi yang dibutuhkan menjadi tidak diloloskan,” jelasnya.

“Ombudsman juga menerima laporan atas ketidaksiapan sarana dan prasarana untuk tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis computer assisted test (CAT),” pungkasnya.

Atas dasar persoalan-persoalan itu, Laode berharap seluruh pihak terkait yang terlibat dalam seleksi CPNS 2018 ini untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya.

(ipp/JPC)

Penyuap Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf, Divonis 3 Tahun Penjara

JawaPos.com – Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim tidak pidana korupsi. Majelis menilai, Ahmadi terbukti memberikan suap senilai Rp 1,05 miliar kepada Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf.

“Mengadili menyatakan bahwa terdakwa Ahmadi terbukti sah dan meyakinkan besalah melakukan korupsi secara berlanjut,” kata hakim ketua I Made Sudani saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Selain itu, Ahmadi juga dijatuhi hukuman denda senilai Rp 100 juta subsidair tiga bulan kurungan. Majelis hakim juga mencabut hak politik Ahmadi selama dua tahun.

“Hukuman tambahan pencabutan hak dipilih selama dua tahun setelah terdakwa menjalani pidana pokok,” ujar hakim I Made.

Dalam pertimbangannya, untuk hal yang memberatkan hakim menyebut Ahmadi tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perkara korupsi. 

“Untuk hal meringankan, terdakwa berlaku sopan, mempunyai tanggungan keluarga satu istri dan empat anak, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta belum pernah di hukum,” jelas hakim.

Hakim menilai, pemberian uang senilai Rp 1,05 miliar agar Irwandi Yusuf mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Ahmadi.

Ahmadi ingin kontraktor dari Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (DOK) Tahun 2018 di Bener Meriah.

Hakim menilai, Ahmadi melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomir 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(rdw/JPC)

Habib Bahar Mangkir, Polisi Layangkan Panggilan Kedua

JawaPos.com – Polisi melayangkan kembali panggilan terhadap Habib Bahar bin Smith. Adapun hari ini dia mangkir ketika mau diperiksa terkait pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Syahar Diantono, surat panggilan kedua untuk Bahar telah dikirim ke kediamannya. “Terkait panggilan, Bareskrim melakukan panggilan kembali dan sudah dilayangkan, yang terima adik beliau,” ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/12).

Di surat kedua ini, polisi meminta Bahar untuk datang pada Kamis (6/12). “(Surat panggilan) untuk datang ke Bareskrim hari Kamis ini,” imbuhnya.

Adapun alasan Bahar tidak datang pada panggilan yang dilayangkan penyidik pekan lalu, Syahar belum mengetahuinya. Namun dia mengakui bahwa surat yang dilayangkan pertama kali tidak diterima yang bersangkutan. “Sehingga kita buat lagi panggilan baru,” kata dia.

Mengenai adanya potensi untuk melakukan pemanggilan paksa jika Bahar terus-terusan mangkir, Syahar tidak mau berandai-andai. “Kita lihat nanti,” tegas dia.

Untuk status Bahar sendiri, katanya masih sebatas saksi. Syahar menambahkan bahwa semua proses penyelidikan dijalankan sesuai prosedur.

Termasuk pemeriksaan 11 saksi dan 4 saksi ahli. “Sebelum kita lakukan panggilan ya kita periksa saksi terkait, termasuk saksi pelapor. Semua sudah dilakukan sesuai prosedur,” tegasnya.

(dna/ce1/JPC)

15 Saksi Diperiksa, Ini Fakta Kasus Habib Bahar

JawaPos.com –  Habib Bahar bin Smith hingga kini belum memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Adapun sebelumnya dia dipanggil karena diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kendati tidak hadir pada panggilan hari ini, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Pol Syahar Diantono, polisi telah mengantongi sejumlah fakta. Hal itu didapat setelah penyidik Bareskrim Polri dan Polda Sumatera Selatan telah memeriksa 11 saksi. Lalu juga 4 orang saksi ahli mulai dari bahasa, ujaran kebencian, pidana, dan laboratoium forensik.

Juga, memeriksa delapan bukti yang telah disita terkait dengan peristiwa tersebut. Kesimpulannya kata Syahar, bahwa benar telah dilaksanakan acara penutupan Maulid Arba’in pada 8 Januari 2017 di Gedung Ba’alawi, Jalan Ali Ghatmir Lorong Sei Bayas, Kelurahan 10 Ilir, Kecanatan Ilir Timur 3, Palembang. Acara tersebut dihadiri kurang lebih 1.000 orang, dengan penceramah Habib Bahar Bin Smith.
 
“Bahwa benar ceramah yang dilakukan oleh Sadara Habib Bahar Bin Smith dalam rekaman yang beredar di media sosial sama dan sesuai dengan ceramah yang dilaksanakan dalam acara penutupan Maulid Arba’in,” ujar Syahar di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/12).

Atas dasar tersebut, pihaknya lantas akan memanggil kembali Habib Bahar untuk dimintai keterangan. “Saat ini tim penyidik Bareskrim mengirim surat panggilan baru kepada Habib Bahar Smith untuk dimintai keterangan pada hari Kamis, 6 Desember 2018 , di Dit Pidum Bareskrim,” ucap Syahar.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menerima laporan terhadap Habib Bahar bin Ali bin Smith atas ucapannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Laporan tersebut didaftarkan oleh seorang bernama La Kamarudin pada Rabu kemarin (28/11). 

Dia diduga melanggar Pasal UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 KUHP, Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2).

Sementara itu, laporan yang sama juga dilayangkan Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid di Polda Metro Jaya. Menurut Muannas, ucapan Bahar bin Smith telah merendahkan Presiden Jokowi.

“Tidak pantas orang yang disebut habib dan ulama berkata kasar dan penuh kebencian seperti itu,” katanya dalam keterangan resmi.

Muannas menyebutkan, dalam vidio berdurasi 60 menit itu salah satu ucapan Habib Bahar yakni ‘kalau kamu ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu.’ Perkataan tersebut dikatakannya bukanlah sebuah kritik atau ceramah yang beradap. 

Dalam laporan, Muannas menduga Habib Bahar melanggar pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat 2 UU RI No.19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 4 huruf b angka 2 Jo. Pasal 16 UU RI No. 40 Th. 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Ernis dan Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun penjara.

(dna/JPC)

Ahmadi: ‘Uang Meugang’ di Aceh Dianggap Korupsi, Ini Bencana!

JawaPos.com – Bupati Bener Meriah nonaktif, Ahmadi berdalih uang yang diberikannya kepada Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf bukan bagian dari tindak pidana korupsi. Ahmadi menyebut, pemberian duit Rp 1,05 miliarnya merupakan uang ‘Meugang Tradisi’, yang menjadi hal lumrah di daerah Aceh.

“Uang yang diberikan ke Irwandi Yusuf itu bukan kepentingan Irwandi Yusuf. Itu uang meugang. Uang meugang itu di Aceh adalah budaya yang sakral,” kata Ahmadi usai menjalani sidang putusan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (3/12).

“Kalau uang meugang di Aceh dianggap uang korupsi, ini bencana besar bagi Aceh. Aceh itu dari sejak zaman dahulu kala, yang namanya (uang) meugang itu biasa. Diberikan antara pemerintah atau pejabat dengan rakyat,” tambahnya.

Ahmadi menuturkan, majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan. Meski divonis tiga tahun penjara dan lebih rendah satu tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahmadi mengaku belum mendapat hukuman yang adil.

“Tapi kan fakta yang meringankan itu tidak diungkap sedikit pun. Ya mudah-mudahan peradilan di KPK, peradilan di pengadilan tindak pidana korupsi ini ke depan akan lebih baik dari hari ini,” harapnya. 

Oleh karenanya, Ahmadi pun menilai bahwa pemberian uang senilai Rp 1,05 miliar kepada Irwandi Yusuf, merupakan suatu hal yang wajar. 

“Kalau saya selaku bupati merekomendasikan para pengusaha untuk mendapat kesempatan, wajar dong. Kepala daerah kan bukan hanya melaksanakan anggaran yang diberikan pemerintah pusat. Tapi mengkonsolidasikan seluruh pembangunan yang ada di daerah tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, majelis hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsidair tiga bulan kurungan kepada Ahmadi. Selain itu, majelis hakim mencabut hak politiknya selama dua tahun setelah menjalani pidana pokok.

Hakim menilai pemberian uang senilai Rp 1,05 miliar dari Ahmadi, dimaksudkan agar Irwandi Yusuf mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh, untuk memberikan persetujuan usulannya.

Ahmadi ingin kontraktor dari Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (DOK) Tahun 2018 di Bener Meriah.

Hakim menilai, Ahmadi melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomir 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(rdw/JPC)