Srdan Lopicic Terancam Didepak, Pelatih Persib Masih Bungkam

Manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat usai kegagalan di Piala Presiden 2019. Mereka berencana menemukan empat pemain guna meningkatkan kekuatan kesebelasan berjuluk Maung Bandung.

 

Dari empat pemain yang masuk dalam susunan incaran, dua di antaranya ialah pemain asing Asia dan non-Asia. Bila target tersebut terwujud, telah dipastikan akan ada satu pemain asing yang dicoret.

 

Pelatih Persib, Miljan Radovic tak menolak timnya akan mendatangkan sejumlah pemain algi. Namun, dia tak mau berkomentar tentang pemain yang akan dicoret.

 

“Saya telah bicara anda perlu sejumlah pemain lagi dan anda akan lihat bagaimana. Saya tahu namun tidak dapat bicara sekarang,” ujar Radovic saat didatangi di Jalan Manado, Bandung, Rabu 20 Maret 2019.

 

“Saya tahu posisi apa dan di mana, namun tidak dapat bicara sekarang, kemarin bila bicara tidak sedikit di media bila ada pemain datang dan tidak sedikit media klub beda di luar Indonesia baca dan setelah tersebut ada problem,” imbuhnya.

 

Pelatih yang memulai karir di Liga Siprus bareng Anorthosis Famagusta FC ini, bercita-cita pemain bidikannya tersebut segera bergabung. Sebab, timnya tengah mempersiapkan diri untuk persaingan sesungguhnya.

 

Saya telah tahu berapa pilihan ada dan anda tunggu, namun tidak dapat tunggu terlampau lama dan mesti cepat. Karena saya perlu seluruh pemain bareng di sini dan kita telah punya kesebelasan dari kemarin di pertandingan terakhir bagus dan saya bercita-cita tim kuat,” jelasnya.

 

Kabar berhembus, pemain yang dalam bahaya didepak ialah Srdan Lopicic. Pemain asal Montenegro ini performanya dirasakan kurang memuaskan sekitar Piala Indonesia dan Piala Presiden 2019.

Persija Libas PSS Sleman dengan Dua Gol dari Bruno Matos

Persija Jakarta mendapat kemenangan saat ribut dengan PSS Sleman di babak penyisihan Grup D Piala Presiden 2019, Jumat 15 Maret 2019. Macan Kemayoran menang dengan skor 2-0.

Bermain di Stadion Maguwoharjo, kedua tim memperlihatkan permainan terbuka. Jual beli serangan terjadi sejak mula laga. Peluang kesatu dibuat oleh PSS Sleman di menit ke-14 melewati sepakan Nerius Alom sayang sepakannya masih tidak banyak melebar dari gawang Shahar Ginanjar.

Target kemenangan menciptakan kedua kesebelasan bermain ngotot, tensi panas lantas terjadi. Di menit ke-22 Shahar Ginanjar terlibat bentrokan dengan pemain Asing PSS, Brian Federico. Bola dari tangan Shahar direbut beruntung perselisihan dapat diatasi pengadil lapangan.

Menit ke-38, sayap PSS, Kushedya Hari Yudo mengerjakan akselerasi berbahaya. Dengan kecepatannya Rohit Chand dilalui dan mencungkil sepakan mendatar ke arah gawang Macan Kemayoran, Login Sbobet namun Shahar sukses menepisnya. Tidak terdapat gol tercipta, skor 0-0 guna kedua kesebelasan bertahan sampai turun minum.

Di babak kedua, Persija tampil lebih menekan. Gol akhirnya dibuat di menit ke-60, dimulai dari sepak pojok yang dilaksanakan oleh Riko Simanjuntak dan dapat dimaksimalkan oleh Bruno Matos melewati sundulannya.

PSS Sleman tidak bermukim diam, sejumlah kali peluang dia dapatkan guna menyeimbangkan status sayang tidak jarang kali gagal. Skor masih 1-0 guna Persija.

Asyik menyerang, PSS akhirnya kecurian lagi. Persija mendapat hadiah penalti sesudah Fitra Ridwan dilanggar di kotak penalti. Matos yang menjadi eksekutor sukses menyelesaikan tugasnya.

Tidak terdapat gol ekstra tercipta, skor 2-0 guna Persija bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Atas hasil ini, Macan Kemayoran menduduki posisi puncak Grup D dan berhak melaju ke babak perempatfinal Piala Presiden 2019.

Susunan Pemain:

PSS Sleman: Ega Rizky, Bagus, Ikhwan Ciptady, Alfonso, Jajang Sukmara, Brian Federico, Nerius Alom, Sidik Saimima, Irkham Zahrul Mila, K.H. Yudo, Rangga Muslim.

Persija Jakarta: Shahar Ginanjar, Ismed Sofyan, Maman Abdurrahman, Steven Paulle, Dany Saputra, Rohit Chand, Bruno Matos, Sandi Sute, Riko Simanjuntak, Silvio Escobar, Heri Susanto.

Ronaldo Hat-trick, Si Cantik Georgina Rodriguez Teteskan Air Mata

Georgina Rodriguez muncul di tribune bareng Cristiano Ronaldo Junior untuk menonton sang bintang membawa Juventus menekuk Atletico Madrid pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions.

Bermain di Stadion Allianz Turin, Selasa (12/3/2019) atau Rabu pagi-pagi sekali WIB, Juventus menang 3-0 berkat tiga gol Cristiano Ronaldo ke gawang Atletico Madrid.

Masing-masing gol CR7 terbuat pada menit ke-27 dan 48′ melewati sundulan dan menit ke-86 lewat eksekusi penalti.
Berbarengan dengan perayaan gol ketiga Ronaldo, kamera menyoroti paras elok Georgina Rodriguez di tribune.

Matanya terlihat berlinang dengan air mata. Sesekali dia Agen Sbobet mengusapnya seraya menghela napas tanda hati yang lega sekaligus menyiratkan haru.

Riasan di wajah ikut tidak banyak kuyup. Bibirnya pun dilipat ke dalam.
Berbarengan dengan perayaan gol ketiga Ronaldo, kamera menyoroti paras elok Georgina Rodriguez di tribune.

Matanya terlihat berlinang dengan air mata. Sesekali dia mengusapnya seraya menghela napas tanda hati yang lega sekaligus menyiratkan haru.

Riasan di wajah ikut tidak banyak kuyup. Bibirnya pun dilipat ke dalam.
Dia terharu sebab lelaki pujaannya tersebut menjadi aktor kebangkitan Juventus untuk membalikkan suasana menjadi 3-2 sesudah kalah 0-2 di markas Atletico Madrid pada leg kesatu.
Sementara itu, Cristiano Ronaldo Junior sang putra berteriak sarat emosi seraya mengepalkan tangan ke udara guna merayakannya.

Bagi Ronaldo sendiri, pertandingan yang diwarnai comeback hebat tersebut paling istimewa.

“Sungguh malam yang spesial. Inilah mentalitas yang kita butuhkan di Liga Champions,” katanya untuk Sky Sport Italia.

Resmi! Pecat Solari, Madrid Tunjuk Zidane

Akun sah Real Madrid baru saja mengucapkan kabar Santiago Solari sudah resmi dipecat dari jabatan sebagai pelatih Los Blancos –julukan Madrid– pada Selasa (12/3/2019) pagi-pagi sekali WIB. Nantinya kursi kosong tersebut akan diisi pulang oleh Zinedine Zidane.

Ya, Zidane telah dapat dijamin kembali ke Santiago Bernabeu. Tak tanggung-tanggung, pelatih yang membawa Madrid menjuarai Liga Champions sekitar tiga musim berturut-turut itu bakal menjadi juru taktik Sergio Ramos dan kawan-kawan sekitar tiga musim ke depan atau sampai 30 Juni 2022.

Sementara itu, Solari yang telah dipecat sudah Daftar Sbobet diminta kembali guna tetap sedang di Madrid. Klub milik Florentino Perez tersebut telah menawarkan Solari guna terus menjadi unsur dari Madrid, entah di posisi apa. Namun bisa jadi besar Solari bakal kembali mengajar di kesebelasan Madrid Castilla, suatu kegiatan yang telah ditekuni sebelum dipilih menjadi pelatih Madrid.

Tak tak sempat pihak Madrid pun mengucapkan rasa terima kasih untuk Solari atas pekerjaannya sekitar ini. Madrid paling menghargai semua banting tulang serta kesetiaan yang telah diperlihatkan pelatih asal Argentina tersebut selama membela El Real –julukan Madrid.

Kembali ke Zidane. Pelatih berpaspor Prancis tersebut pun dikabarkan bakal segera diperkenalkan pulang di hadapan publik Stadion Santiago Bernabeu. Tepatnya pada pukul 08.00 malam masa-masa setempat. Zidane pun diinginkan mampu membalikkan Madrid ke masa jayanya lantaran di musim 2018-2019 ini kesebelasan tersebut merasakan musim yang amat buruk, yang mana El Real telah terlempar dari Liga Champions dan Copa del Rey.

Ucapan Terima Kasih Fred Untuk Ole Gunnar Solskjaer

Gelandang Manchester United, Fred, menyatakan sempat mengalami waktu sulit di Old Trafford. Namun seluruh permasalahannya langsung hilang begitu ‘Profesor Ole’ alias sang pelatih, Ole Gunnar Solskjaer, datang memenuhi kursi kepelatihan.

Fred mendarat di Old Trafford pada musim panas SBOBET kemarin setelah digondol dari Shakhtar Donetsk dengan harga yang dipercayai mencapai 52 juta pounds. Pada masa tersebut, kursi kepelatihan Manchester United masih dirawat oleh Jose Mourinho.

Sayangnya, sekitar ini, ia tidak diserahkan kesempatan unjuk gigi yang memadai di lapangan. Berkat itu, ia terdaftar bermain sejumlah 12 kali saja di Premier League. Empat pertandingan di antaranya bahkan ia lakoni sebagai pengganti.

Tentara Myanmar Bunuh 13 Pemberontak di Rakhine

Polisi Myanmar berpatroli di Rakhine, 28 Agustus 2017. (Foto: AFP)

Naypyidaw: Militer Myanmar mengaku telah membunuh 13 pemberontak di Rakhine dalam sebuah serangan balasan, usai sebuah grup bersenjata bernama Arakan Army (AA) menyerang beberapa pos polisi belum lama ini.

Kekerasan terbaru meletus di Rakhine dalam beberapa pekan terakhir antara militer Myanmar melawan AA. Pertempuran terjadi di banyak tempat yang sama dengan lokasi eksodus 720 ribu etnis Rohingya pada 2017.

AA adalah grup bersenjata yang dinilai Myanmar lebih kuat ketimbang Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA. Selama ini, ARSA mengklaim sebagai kelompok yang mewakili perjuangan Rohingya.

Saat Myanmar merayakan hari kemerdekaan pada 4 Januari, AA melancarkan serangan yang menewaskan 13 polisi dan melukai sembilan lainnya. Militer Myanmar mengaku membalas serangan, dan telah menewaskan 13 pemberontak dalam operasi dalam periode 5 hingga 16 Januari.

“Kami membunuh 13 musuh dan menyita tiga senjata,” ucap Mayor Jenderal Tun Tun Nyi dalam konferensi pers di Naypyidaw, seperti dinukil dari laman Guardian, Sabtu 19 Janauri 2019.

“Beberapa perwira dan prajurit dari kubu kami tewas,” tambah dia, tanpa menyebutkan angka.

Selama ini militer Myanmar hampir tidak pernah mengumumkan statistik korban tewas dalam pertempuran melawan pemberontak. Militer Myanmar sempat menyuarakan gencatan senjata terhadap pemberontak di wilayah utara bulan lalu, tapi Rakhine mendapat pengecualian karena masih ada AA dan ARSA.

Pelapor Khusus untuk Hak Asasi Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yanghee Lee, mengatakan bahwa semua grup minoritas di Rakhine telah “cukup menderita,” dan ia mendesak AA serta pasukan Myanmar untuk lebih melindungi warga sipil ketimbang bertempur.

Sebagian besar Rohingya di Myanmar utara telah melarikan diri ke Bangladesh. Mereka menolak direpatriasi ke Myanmar jika tidak mendapat jaminan keamanan dan status kewarganegaraan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengkritik pemerintah Myanmar yang dinilai “terlalu lamban” dalam memproses kepulangan Rohingya.

Baca: Indonesia Terus Dorong Proses Repatriasi Warga Rohingya di Myanmar

(WIL)

Dua Biksu Ditembak Mati di Thailand Selatan

Polisi memeriksa lokasi penembakan. (Foto: AFP)

Bangkok: Sejumlah pria bersenjata menembak mati dua biksu Buddha dan melukai dua lainnya di sebuah kuil di Thailand Selatan.

Penyerang berpakaian hitam dan membawa senapan, masuk secara diam-diam ke Kuil Rattanaupap di Provinsi Narathiwat dekat perbatasan Malaysia. Seketika mereka menembak dengan brutal.

Dilansir dari AFP, Sabtu 19 Januari 2019, serangan itu terjadi sekitar 19.30 malam waktu setempat. Para penyerang masuk ke kuil melalui area belakang dengan menyeberangi sungai.

Sejak 2004, bentrokan antara pemberontak etnis Melayu-Muslim dan Buddha di Thailand menewaskan sekitar 7.000 orang dari kedua belah pihak.

Jumlah korban tewas di Thailand Selatan turun di tahun lalu ketika Junta memperketat keamanannya. Namun, kekerasan kembali muncul beberapa hari terakhir.

Juru bicara Pemerintah Thailand Buddhipongse Punnakanta pun mengatakan, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengutuk aksi tersebut.

“PM mengecam serangan tersebut dan menginstruksikan para pejabat untuk menyelidiki dan menemukan para penyerang untuk diadili,” kata Buddipongse.

Hingga kini, belum ada pihak maupun kelompok yang bertanggungjawab atas serangan ini. 

(WIL)

Tentara Myanmar Klaim Tewaskan 13 Arakan Army

Tentara Myanmar. (Foto: AFP)

Rakhine: Tentara Myanmar mengklaim telah menewaskan 13 militan Arakan Army dalam serangan balasan. Sebelumnya, mereka mengaku diserang kelompok pemberontak tersebut di pos-pos polisi di Rakhine.

“Kami berhasil membunuh 13 orang dan menyita senjata, terutama para perwira dan tentara,” kata Jenderal Besra Tun Tun Nyi, dikutip dari Guardian, Sabtu 19 Januari 2019.

Bulan lalu, tentara Myanmar telah menyerukan gencatan senjata sementara terhadap pemberontak. Namun Arakan Army ternyata tetap menyerang.

Pelapor khusus PBB untuk HAM di Myanmar, Yanghee Lee, mengatakan bahwa semua kelompok minoritas di Rakhine sangat menderita. Ia mendesak Arakan Army untuk bertindak lebih banyak demi melindungi warga sipil.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak Arakan Army di Rakhine menyebabkan eksodus pengungsi sejak awal bulan lalu.

Sebagian warga pengungsi berlindung di kuil, dan membangun tenda darurat di sekitar hutan. PBB juga melaporkan, pengungsi kini telah mencapai 4.500 orang.

Arakan Army merupakan gerakan pemberontak yang terdiri atas beberapa kelompok bersenjata yang berperang atas nama etnis minoritas yang memperjuangkan Rakhine atau The Land of Arakan.

(WIL)

Menlu RI Tekankan Pentingnya Milenial dan Perempuan di ASEAN

Pertemuan menteri luar negeri negara anggota ASEAN di Chiang Mai, Thailand. (Foto: Dok.Kemlu RI)

Chiang Mai: Keterlibatan milenial atau generasi muda terhadap pertumbuhan ASEAN menjadi salah satu isu yang dibawa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menghadiri Pertemuan Menlu se-ASEAN di Chiang Mai, Thailand.

Retno menekankan pentingnya melibatkan peran milenial dalam upaya memperkuat proses community building ASEAN. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tidak saja awareness, namun juga rasa menjadi bagian dari ASEAN untuk para generasi muda.

“Salah satu cara Indonesia untuk meningkatkan kepedulian generasi muda dan milenials kepada ASEAN adalah dengan memilih Duta Muda ASEAN setiap tahun,” kata Retno dalam keterangan yang diterima Medcom.id, Sabtu 19 Januari 2019.

Gagasan ini disampaikan Retno ketika para menlu membahas proses ASEAN Community Building, termasuk upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat soal ASEAN dengan membentuk Network of ASEAN Association di seluruh negara anggota. 

Selain itu, Indonesia juga mendorong agenda pengarusutamaan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan kawasan. Retno menekankan bahwa perempuan memiliki berbagai keunggulan yang dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan.

Dalam kaitan ini, Indonesia akan menyelenggarakan Pelatihan Regional mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan pada bulan Maret 2019 mendatang. 

Secara keseluruhan, pertemuan perdana dalam keketuaan Thailand ini membahas berbagai isu terkait pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan konektivitas. 

Menghadapi berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan, para menlu ASEAN sepakat untuk mendorong komplementaritas dan kerja sama lebih erat untuk mencapai ASEAN Community Vision 2025 dan UN 2030 Agenda on Sustainable Development. 

Beberapa isu lain yang mendapat perhatian Menlu ASEAN terkait percepatan finalisasi Code of Conduct Laut China Selatan, perkembangan situasi di Rakhine State dan peran AHA center, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan isu internasional.

(WIL)

Bebas dari Penyanderaan, Samsul Kembali ke Keluarga

Jakarta: Samsul Saguni, seorang warga negara Indonesia (WNI) yang bebas dari penyanderaan kelompok bersenjata di Filipina akhirnya kembali ke keluarga.

Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir melakukan serah terima kepada keluarga pada 18 Januari 2019, di kantor Kemenlu RI di Jakarta. Kembalinya Samsul kepada keluarga ini disaksikan juga Duta Besar RI untuk Filipina Sonny Sarundajang serta Wakil Bupati Majene, H.Hidayat.

Baca juga: Sempat Beredar Video Disandera, WNI di Filipina Dikabarkan Bebas.

“Pembebasan ini melibatkan proses yang sangat sulit dan berbahaya.  Namun hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah demi melindungi nyawa WNI-nya. Karena itu,  rasa syukur kita dengan hal ini agar diekspresikan sebaik mungkin. Apalagi masih ada dua sandera yang belum bebas,” ujar AM Fachir, seperti dikutip dalam keterangan Kemenlu RI, yang diterima Medcom.id, Jumat, 18 Januari 2019.

Samsul Saguni diculik di perairan Pulau Gaya, Semporna, Sabah, pada 11 September 2018. Samsul disandera oleh kelompok kriminal bersenjata di pulau Sulu, Filipina Selatan selama 4 bulan 4 hari. 


Samsul Saguni bersama keluarganya diterima oleh Wamenlu AM Fachir. (Foto: Dok. Kemenlu RI).

Samsul adalah nelayan WNI keempat asal Majene, Sulawesi Barat, yang diculik di perairan Sabah dan dibebaskan dari penyanderaan. Sebelumnya Sawal dan Saparudin yang diculik pada November 2016 dan dibebaskan pada September 2017. Selain itu juga ada Usman Yunus yang diculik September 2018 dan dibebaskan Desember 2018. 

Wakil Bupati Majene menjelaskan bahwa Pemda Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat tidak lagi mengizinkan warganya untuk bekerja sebagai nelayan di Sabah, Malaysia. Sebagai alternatif, Pemda mendorong pengembangan industri penangkapan ikan laut di daerahnya. 

“Kami tidak ingin mereka kembali bekerja di Sabah, Malaysia. Kami bersama Pemerintah Provinsi sudah membeli kapal dan mempekerjakan para nelayan eks Sabah ini, termasuk Saparudin yang bebas tahun 2017. Insya allah Samsul juga akan bekerja disitu”, papar Wakil Bupati Majene H. Hidayat.

Hidayat sejak terjadi kasus penyanderaan WNI asal Majene pertama kali pada 2016 selalu bekerjasama dengan Kemenlu menangani keluarga.

Tanpa tebusan

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhamad Iqbal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019 menegaskan bahwa bebasnya Samsul tidak melibatkan uang tebusan.

Baca juga: Pembebasan WNI Sandera Abu Sayyaf Tanpa Tebusan.

“Kita tidak ingin bernegosiasi dengan kelompok kriminal. Dan tidak ingin menyelesaikan masalah seperti ini dengan tebusan. Yang jelas pemerintah tidak memberikan tebusan apa pun,” kata pria yang akan menjadi Duta Besar RI untuk Turki ini.

Dirinya enggan membeberkan proses negosiasi antara pemerintah dengan kelompok Abu Sayyaf. Menurutnya negosiasi melibatkan proses semiintelijen.  

“Kita enggak bisa sampaikan ke publik. Intinya adalah pemerintah terus melakukan upaya dalam rangka membebaskan setiap sandera yang ada di Filipina Selatan maupun yang ada di belahan dunia lainnya,” tegas dia. 

Bebasnya Samsul Saguni menjadi perhatian warganet di media sosial. Samsul dikabarkan sudah dibebaskan kelompok Abu Sayyaf di Jolo pada Selasa, 15 Januari 2019.

(FJR)

Vietnam Klaim Siap Jadi Tuan Rumah KTT AS-Korut

Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc . (Foto: AFP)

Hanoi: Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengatakan, negaranya siap untuk menjadi tuan rumah pertemuan kedua antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un.

Nguyen juga mengaku sudah memberikan penawaran kepada AS dan Korut perihal kesediaan menjadi tuan rumah ini.

“Kami tidak tahu keputusan akhir. Tapi jika memang kami dipilih, kami siap dan akan melakukan yang terbaik untuk memfasilitasi pertemuan itu,” kata Nguyen, dikutip dari AFP, Jumat 18 Januari 2019.

Baca: Vietnam Tawarkan Diri jadi Tuan Rumah KTT AS-Korut

Selama ini, ujar dia, Vietnam telah bekerja sama baik dengan AS dalam mengembangkan hubungan ekonomi dan dagang serta di bidang lain.

Sementara itu, menurut sebuah sumber pemerintah Vietnam, bahkan telah ada persiapan logistik yang dilakukan Vietnam meski belum ada kepastian dan keputusan resmi dari AS maupun Korut.

“Ada beberapa persiapan yang dilakukan, contohnya di Da Nang. Kami siap menjadi tuan rumah,” ujar pejabat anonim tersebut.

Seperti beberapa negara Asia Tenggara lainnya, Vietnam mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan Korut. Vietnam juga pernah menjadi tuan rumah APEC yang digelar di Da Nang dan dihadiri oleh Trump.

(FJR)

Dua WNI Bebas Hukuman Mati di Malaysia

Salah satu WNI yang bebas dari jerat hukuman mati Malaysia. (Foto: Dok. PWNI Kemlu RI)

Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI memulangkan dan melakukan serah terima dua WNI terancam hukuman mati Malaysia. Kedua WNI tersebut adalah Siti Nurhidayah asal Brebes dan Mattari asal Madura.

Siti ditangkap pada 6 November 2013 dalam penerbangan transit di Penang dari Guangzhou karena membawa narkoba jenis sabu. Namun setelah ditelusuri, ternyata Siti merupakan korban penipuan.

“Hasil pendalaman Tim PWNI, Siti merupakan korban. Pengacara berhasil menghadirkan sejumlah saksi kunci. Siti bebas dari semua dakwaan pada 15 November 2018,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI Lalu Muhamad Iqbal, Jumat 18 Januari 2019.

Sementara itu, Mattari ditangkap pada 14 Desember 2016 di sebuah proyek konstruksi tempatnya bekerja di Selangor, Malaysia. Ia dituduh melakukan pembunuhan terhadap seorang warga Bangladesh.

Pengacara KBRI Kuala Lumpur, Gooi & Azura berhasil meyakinkan hakim bahwa bukti-bukti yang ada tidak memadai, khususnya karena tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui langsung kejadian tersebut.

Selama proses hukum, KBRI Kuala Lumpur juga selalu memberikan pendampingan kepada keduanya. Termasuk dalam bentuk memfasilitasi komunikasi dengan keluarga masing-masing.

Pada 2 November 2018, hakim membebaskan Mattari dari semua tuduhan. Namun keduanya baru bisa pulang pada 8 Januari 2019 setelah izin pemulangan diterima Imigrasi Malaysia.

Sejak 2011, sebanyak 442 WNI terancam hukuman mati di Malaysia. Pemerintah berhasil membebaskan sebanyak 308 WNI dan saat ini masih ada  134 WNI terancam hukuman mati.

(FJR)

Malaysia Larang Atlet Israel Ikut Kualifikasi Olimpiade

Kuala Lumpur: Pemerintah Malaysia melarang warga Israel berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan negara tesebut, termasuk larangan atlet Israel berlaga dalam Paralimpiade Malaysia, Juli 2019. 

Para perenang dari seluruh dunia akan datang ke Malaysia untuk mengikuti paralimpiade sebagai bagian dari kualifikasi Tokyo 2020 Paralympics. 

“Bahkan, jika kami menjadi tuan rumah acara, warga Israel tidak diperbolehkan masuk ke Malaysia,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah, dikutip dari AFP, Jumat 18 Januari 2019.

Saifuddin mengatakan, pemerintah juga berusaha untuk tidak mengadakan acara yang melibatkan peserta asal Israel untuk beberapa waktu ke depan. Keputusan ini, ujar dia, didasarkan pada alasan kemanusiaan dan atas nama warga Palestina yang tertindas. 

Malaysia juga menolak permohonan dari Komite Paralimpiade Internasional untuk menemukan solusi bagi larangan yang ditetapkan pekan lalu tersebut.

Baca: Strategi Kemenpora Jelang Olimpiade Tokyo 2020

Malaysia merupakan pendukung setia dari Solusi Dua Negara konflik Palestina dan Israel. Malaysia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan warganya dilarang masuk ke Tel Aviv tanpa izin khusus. 

Keputusan terbaru Malaysia untuk melarang atlet Israel berlaga ini mendapat dukungan dari sekitar 29 organisasi non-pemerintah termasuk Organisasi Kebudayaan Palestina di Malaysia yang memuji sikap pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. 

Kendati demikian, keputusan Malaysia ini dikritik keras oleh Pemerintah Israel. Mereka menyebut PM Mahathir sebagai sosok ‘anti-Semitisme’. 

“Israel mengutuk keras keputusan yang terinspirasi oleh anti-Semitisme fanatik dari PM Malaysia Mahathir Mohamad. Larangan itu sangat berseberangan dengan semangat Olimpiade,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmannuel Nahshon.

Sebelumnya pada 2015 silam, Malaysia juga pernah melarang atlet surfing Israel masuk ke negaranya. Mereka harus mengundurkan diri dari kompetisi di Pulau Langkawi karena visanya ditolak.

Kuala Lumpur juga menolak untuk menjadi tuan rumah konferensi FIFA pada 2017 karena delegasi Israel dinyatakan akan hadir.

(FJR)

Nelayan Indonesia Mengaku Lihat MH370 Jatuh di Selat Malaka

Kuala Lumpur: Seorang nelayan asal Indonesia mengaku pernah melihat pesawat Malaysia Airlines MH370, jatuh. Peristiwa ini masih menjadi misteri sejak dinyatakan hilang pada 8 Maret 2014 silam.

Pesawat jenis Boeing 777 ini menghilang dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing dengan 227 penumpang dan 12 awak kapal. Sebelumnya, analisis pernah menyebutkan pesawat ini kehabisan bahan bakar dan jatuh di Samudera Hindia, sebelah barat Australia. 

Dilansir dari The Sun, Jumat 18 Januari 2019, nelayan bernama Rusli ini mengaku ia dan beberapa temannya sesama nelayan menyaksikan pesawat tersebut jatuh bak layang-layang yang rusak dan terbawa angin.

Rusli menambahkan, pesawat itu jatuh di sekitar Selat Malaka, sebelah barat Kuala Lumpur. Di lokasi ini lah, Malaysia Airlines kehilangan kontak dengan MH370.

Baca: Dokumenter Terbaru sebut MH370 Jatuh Berputar Spiral

Dalam sebuah konferensi pers di Subang Jaya, Malaysia, Rusli mengatakan ia melihat pesawat bergerak dari kiri ke kanan secara tidak stabil. 

“Tidak ada suara, hanya ada asap hitam akibat kebakaran sebelum menabrak air,” kata dia.

Ia juga mengaku ada bau asap dan asam yang kuat di udara sebelum pesawat menabrak laut. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan mengapa tak segera melaporkan kejadian tersebut. 

Selama pencarian, puing-puing yang diduga berasal dari MH370 pun ditemukan di beberapa pantai Samudera Hindia, bahkan pantai Australia. 

Selain itu, banyak sekali spekulasi dan pengakuan tentang lokasi di mana MH370. Seorang detektif bernama Daniel Boyer mengaku melihat pesawat ini jatuh di pedalaman hitan barat laut ibu kota Kamboja, Phnom Penh. 

Baca: Seorang Detektif Mengklaim Menemukan Mesin MH370

Pesawat itu tidak pernah ditemukan meski pencarian yang menghabiskan jutaan dolar dan berlangsung selama bertahun-tahun. Berbagai teori — beberapa lebih layak daripada yang lain — muncul untuk menjelaskan apa yang terjadi pada pesawat.
 
Selain teori hutan Kamboja, lainnya pilot ‘bunuh diri’ sengaja menabrak laut, pesawat ditembak jatuh oleh Korea Utara, dan konspirasi untuk menjatuhkan pemerintah Malaysia.

(FJR)

Ratusan Warga Thailand Akan Demo Tuntut Pemilu Dilaksanakan

Warga Thailand menuntut agar pemilu segera dilaksanakan. (Foto: EPA)

Bangkok: Ratusan warga Thailand berencana akan menggeruduk ibu kota Bangkok untuk menuntut pemilihan umum segera dilaksanakan. Pemilu diundur hingga Mei 2019. 

Penundaan pemilu sudah lima kali dilakukan sejak 2014. Tanggal awal ditetapkan pada November 2018, namun diundur hingga Februari 2019, hingga akhirnya diundur lagi Maret 2019 dan ditetapkan pada Mei 2019. 

“Jika tidak ada pengumuman pasti soal pemilu, kami akan terus berada di sana hingga Sabtu untuk menuntut kepastian,” kata pemimpin unjuk rasa, Nuttha Mahattana, dikutip dari Strait Times, Kamis 17 Januari 2019.

Panglima Angkatan Darat Thailand Apirat Kongsompog telah memperingatkan para pedemo agar tidak melewati batas, misalnya membuat Bangkok ricuh dan hingga menimbulkan korban jiwa.

Baca: Pemilu Thailand Ditunda Lagi

“Kami menuntut agar pemilu segera diadakan paling lambat Maret 2019. Kami akan terus menuntut pemerintah untuk melaksanakan pemilu,” ujar dia lagi.

Penundaan pemilu ini memicu protes dan tagar #DelayMyAss di media sosial. Pasalnya, pemilu tahun ini akan bertepatan dengan penobatan Raja Vajiralongkorn pada 4 Mei 2019.

Sebelumnya, pemerintah akan mengadakan ritual kerajaan yang berlangsung 15 hari sebelum dan sesudah tanggal tersebut.

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menegaskan, pemilu akan diadakan sebelum penobatan Raja. Namun, pemerintah memang harus fokus dan menyiapkan penobatan terlebih dahulu.

Di bawah hukum Thailand, Komisi Pemilihan Umum harus mengesahkan Anggota Parlemen yang menang dalam waktu 60 hari setelah pemungutan suara. Parlemen harus mengadakan sidang dalam waktu 15 hari dari pemilu dan Raja harus memimpin pembukaan parlemen.

(FJR)

Tiga Pejabat Korut ke AS Rundingkan KTT

Kim Yong-chol (kiri) dan Mike Pompeo ketika bertemu di Pyongyang, Juli 2018. (Foto: AFP)

Pyongyang: Tiga pejabat tinggi Korea Utara (Korut) akan bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk merundingkan pertemuan kedua antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un. 

Di antara tiga pejabat tersebut, terdapat nama Kim Yong-chol yang merupakan pejabat senior di Korut dan disebut-sebut sebagai tangan kanan Kim Jong-un.

Dilansir dari Guardian, Kamis 17 Januari 2019, Kim Yong-chol akan terbang ke Washington melalui Beijing, bersama Deputi Menteri Luar Negeri Korut Choe Son Hui dan satu pejabat lagi.

Kim Yong-chol rencananya akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Kim dan Pompeo telah beberapa kali bertemu untuk membicarakan soal KTT dan juga denuklirisasi Korut. 

Baca: Pompeo akan Temui Tangan Kanan Kim Jong-un

Selain itu, dalam kunjungan kali ini ke AS, Kim disebut-sebut membawa surat dari Kim Jong-un untuk Trump. Meski demikian, tak ada yang bisa mengonfirmasi kabar ini. 

Kementerian Luar Negeri AS enggan membeberkan rencana pertemuan tersebut dan mengatakan tidak ada pertemuan antara Kim Yong-chol dan Pompeo. 

Usai pertemuan perdana di Singapura pada Juni 2018 lalu, AS dan Korut sedang mempersiapkan pertemuan kedua antara Trump dan Kim Jong-un. Pertemuan ini diharapkan akan digelar pada tahun ini.

Sejumlah negara pun telah menjadi sasaran digelarnya pertemuan kedua tersebut, salah satunya Vietnam yang telah menawarkan diri menjadi tuan rumah. 

(FJR)

Tiongkok Kembali Tahan Warga Kanada

Beijing: Tiongkok dilaporkan kembali menahan satu warga negara Kanada. Dalam kasus terbaru ini, warga Kanada berjenis kelamin perempuan bernama Ti-Anna Wang ditarik keluar dari pesawat oleh enam petugas polisi. 

Wang ditahan di Bandara Internasional Beijing saat akan melanjutkan perjalanan ke Toronto dari Seoul, Korea Selatan. Ia dipisahkan dari suaminya dan ditahan bersama anaknya selama hampir dua jam.

“Ini adalah perlakukan yang mengejutkan, menakutkan dan tidak masuk akal. Tiongkok mengintimidasi saya dan keluarga saya,” kata Wang, dalam sebuah email ke Raoul Wallenberg Centre for Human Rights yang berbasis di Montreal.

Dilaporkan pula bahwa Wang dilarang menggunakan ponsel dan laptopnya dan tidak diizinkan untuk menghubungi Kedutaan Besar Kanada. 

Baca: Tiongkok Vonis Mati Pria Kanada atas Penyelundupan Narkoba

“Saya tidak diizinkan untuk kembali ke Kanada dan akan dikembalikan ke Korea Selatan,” ucap dia lagi.

Wang juga sempat dilarang memasuki Tiongkok ketika ia sudah tiba di Bandara Hangzhou, meski telah memiliki visa sejak Agustus 2018 untuk mengunjungi ayahnya yang sakit. 

Ayah Wang, yaitu Wang Bingzhang, ternyata merupakan salah seorang aktivis pro-demokrasi yang diculik di Vietnam pada 2002. Saat ini, ia dipenjara seumur hidup di Tiongkok dengan tuduhan spionase dan terorisme.

Dikutip dari The Globe and Mail, Kamis 17 Januari 2019, hubungan Tiongkok dan Kanada saat ini merenggang akibat penangkapan Meng Wanzhou, di Vancouver, Desember 2018 lalu. Meng adalah salah satu direktur dari perusahaan teknologi Huawei.

Baca: Kanada Keluarkan Imbauan Perjalanan ke Tiongkok

Para pakar dan diplomat menilai saling tangkap warga negara ini merupakan aksi balasan dari Tiongkok. Baru saja, Tiongkok juga menjatuhkan vonis hukuman mati kepada salah satu warga Kanada yang diduga terlibat penyelundupan narkoba.

Namun, Kementerian Luar Negeri Tiongkok membantah ada aksi balasan untuk Kanada dengan menggunakan kasus hukuman mati kepada warga asing.

(FJR)

Menlu Iran Minta AS Segera Bebaskan Jurnalisnya

Marzieh Hashemi. (Foto: CNN)

Teheran: Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif meminta Amerika Serikat (AS) segera membebaskan jurnalis Marzieh Hashemi, yang bekerja untuk media Iran, Press TV. Zarif menyebut penahanan itu bersifat politis.

“Penahanan jurnalis Iran oleh AS sangat politis dan AS harus segera membebaskan Hashemi,” kata Zarif, dikutip dari IRNA, Kamis 17 Januari 2019.

Hashemi, merupakan jurnalis kelahiran Amerika yang bekerja di Press TV, stasiun televisi yang didanai Pemerintah Iran. Hashemi dikabarkan ditahan ketika baru saja tiba di Bandara Internasional St. Louis, Missouri.

Baca: AS Dikabarkan Tahan Jurnalis Iran

Lahir di Amerika, Hashemi memiliki nama lain yaitu Melanie Franklin. Saat ini kabarnya ia telah dipindahkan di fasilitas penahanan di Washington DC.

“Kelakuan buruk Pemerintah AS menunjukkan bahwa AS tidak mematuhi prinsip apa pun yang melindungi para jurnalis, yang mungkin mengkritik pemerintahan mereka,” lanjut dia.

Penangkapan Hashemi disinyalir merupakan balas dendam AS atas penahanan empat warganya oleh Pemerintah Iran. Beberapa di antaranya dituduh melakukan spionase.

Hashemi ditangkap bersama putranya yang bernama Reza, untuk mengunjungi salah satu keluarganya dan saudara laki-lakinya yang sedang sakit.

Namun, ada kabar lain bahwa Hashemi bepergian ke Amerika untuk membuat film dokumenter berjudul Black Lives Matter untuk Press TV. 

(FJR)

Belum Ada Kepastian Isu Rohingya Masuk ke DK PBB

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febryan Ruddyard. (Foto: Fajar Nugraha/Medcom.id).

Jakarta: Selain Palestina, isu pengungsi juga menjadi hal yang mungkin akan diangkat oleh Indonesia dengan posisinya yang saat ini menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

“Isu Rohingya ini sudah diangkat Inggris juga. Tapi belum ada kesepakatan apakah isu ini layak dibahas di DK PBB. Karena selama tidak mempengaruhi perdamaian dan keamanan, kemungkinan tidak akan dibawa,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard, di Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Kendati demikian, isu pengungsi Rohingya ini tetap mendapat perhatian di sebuah komite di luar DK PBB untuk mencarikan solusi serta perlukan isu ini dibawa ke meja sidang DK PBB.

“Memang kalau kita nilai, ada beberapa poin di isu Rohingya ini yang berpotensi merusak perdamaian dan keamaann. Tapi belum ada kesempatan untuk membahas lebih dalam di DK PBB,” ucap Febrian.

Sebaliknya, dengan usulan Indonesia, badan penanggulangan bencana milik ASEAN, yaitu AHA Centre telah memiliki akses untuk memasuki Myanmar. Menurut Febrian, ASEAN-lah organisasi yang paling dekat untuk menangani pengungsi Rohingya.

“Tapi tetap kami bawa isu ini di DK, dengan beberapa cara salah satunya memaksimalkan penggunaan ASEAN untuk mengatasi permasalahan ini,” tuturnya lagi.

Sejak Agustus 2017, eksodus pengungsi Rohingya bertambah besar. Hampir satu juta lebih etnis Rohingya melarikan diri dari Rakhine State akibat bentrokan warga dengan militer Myanmar.

Saat ini, mayoritas dari mereka tinggal di kamp-kamp penampungan di perbatasan Bangladesh seperti Cox’s Bazar dan Kutupalong serta bergantung pada bantuan internasional setiap harinya. 

(FJR)

Kontra Terorisme Jadi Isu Utama Indonesia di DK PBB

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febryan Ruddyard. (Foto: Sonya Michaella/Medcom.id).

Jakarta: Bakal menjadi ketua sidang di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Indonesia akan mengangkat dua isu, misi pasukan perdamaian (peacekeeping) dan kontra terorisme (counter terrorism). Sidang ini akan digelar pada Mei 2019 dan Agustus atau September 2019.

“Untuk sidang pertama di Mei 2019, Indonesia akan angkat isu peacekeeping dan sidang kedua antara Agustus atau September 2019, Indonesia akan angkat isu counter terrorism. Isu ini akan diangkat selama satu bulan,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febryan Ruddyard, di Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Peacekeeping menjadi isu yang menurut Indonesia tepat dipilih karena saat ini Indonesia termasuk negara yang paling banyak menyumbang pasukan perdamaian di bawah bendera PBB.

“Dalam isu ini, posisi kita cukup kredibel. Saat ini sudah ada 3.545 pasukan perdamaian kita yang tersebar di daerah konflik. Indonesia juga menduduki ranking tujuh di antara negara penyumbang pasukan perdamaian,” ungkap dia.

Selain itu, Indonesia juga menargetkan jumlah pasukan perdamaian hingga 4.000 orang di tahun 2019. Bahkan, ada komitmen untuk menaikkan lebih jika jumlah tersebut nantinya akan tercapai.

Indonesia resmi menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB dengan dipasangnya bendera Merah Putih di Markas PBB, yang dilakukan pada 2 Januari 2019. Lewat acara simbolik tersebut, Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap DK PBB hingga 31 Desember 2020.

Indonesia duduk di kursi anggota tidak tetap bersama Kuwait, Afrika Selatan, Pantai Gading, Equatorial Guinea, Jerman, Belgia, Polandia, Peru, dan Republik Dominika. 

(FJR)

Narkoba Senilai Rp213 Miliar Diselundupkan Awak Malindo Air

Maskapai Malindo Air beroperasi di Malaysia dan melayani rute domestik serta regional. (Foto: AFP).

Sydney: Seorang awak kabin dari maskapai Malindo Air tertangkap ketika mencoba menyelundupkan narkoba seberat 14 kilogram (kg) dalam penerbangan dari Malaysia menuju Australia.

Malindo Air adalah bagian dari maskapai Lion Air dan beroperasi di Malaysia. Awak kabin itu ditangkap bersama delapan orang tersangka lain yang mencoba menyelundupkan heroin, kokain dan metamfetamin dari Malaysia untuk dijual di Australia.

“Gembong narkoba ini diduga dijalankan oleh sindikat kejahatan Vietnam dan dipusatkan di Kota Melbourne,” ujar Asisten Komisaris Kepolisian Victoria, Tess Walsh, seperti dikutip dari The Star, Rabu, 16 Januari 2019.

“Laporan intelijen menunjukkan bahwa awak kabin ini sudah beroperasi selama beberapa tahun. Kemungkinan lima tahun lebih,” imbuh Walsh.

Australia selama ini dianggap sebagai pasar menarik bagi penyalur narkoba dari Asia Tenggara. Negara Kanguru menjadi salah satu negara yang paling tinggi dalam penggunaan metamfetamine.

Polisi menambahkan, mereka sudah melakukan delapan penangkapan dalam waktu 10 hari terakhir. Mereka ditangkap atas kepemilikan narkoba dengan jumlah yang beragam.

Tanggapan Malindo Air

Pihak Malindo Air mengatakan siap untuk bekerja sama dengan pihak berwenang Australia ataupun Malaysia terkait penyelidikan kasus ini. Malindo juga mengakui ada satu awak mereka ditangkap atas keterlibatan sindikat penyelundupan narkoba di Bandara Internasional Melbourne.

Menurut juru bicara Malindo Air, tidak ada komunikasi antara mereka dengan  Australian Federal Police (AFP) mengenai penangkapan itu.

“Kami sudah melakukan komunikasi dengan Konsulat Jenderal Malaysia di Melbourne mengenai penahanan ini. Berdasarkan dari laporan media, awak kabin itu ditangkap atas tuduhan masuk dalam bagian sindikat penyelundup narkoba internasional,” ucap juru bicara Malindo Air itu.

Adapun narkoba yang diselundupkan oleh delapan orang itu diperkirakan bernilai 21 juta Dolar Australia atau sekitar Rp213 miliar. Narkoba diketahui dibawa di tubuh awak kabin tersebut dalam penerbangan Melbourne dan Sydney.

(FJR)

Dua Warga Tiongkok Terjebak 100 Hari di Bandara Taiwan

Taipei: Dua warga Tiongkok terjebak selama lebih dari 100 hari di bandara Taiwan. Liu Xinglian dan Yan Kefen adalah dua orang yang memilih melarikan diri dari Tiongkok karena merasa pemerintah negara mereka otoriter.

Kasus keduanya mirip dengan kisah Rahaf Mohammed al-Qunun, remaja asal Arab Saudi yang melarikan diri dan mendapat suaka di Kanada. Rahaf berhasil menetap di Kanada usai meminta pertolongan kepada komunitas global via media sosial.

Namun dua warga Tiongkok yang juga mencari suaka ini hampir tidak mendapat perhatian atau solidaritas internasional.

Seperti Rahaf, Liu dan Yan telah mengajukan suaka ke Kanada dan menuliskan kisah mereka di medsos. “Di dalam bandara, kami tidak dapat menghirup udara segar, dan tidak ada sinar matahari,” tutur Liu kepada kantor berita AFP via sambungan telepon, Rabu 16 Januari 2019.

Untuk bertahan hidup, kedua pria itu memakan makanan kotak yang disediakan sejumlah maskapai. “Makanan seperti itu kurang sehat, kan?” sebut Liu.

Baca: Rahaf al-Qunun Mewujudkan Perjuangan Perempuan Saudi

Liu dan Yan adalah ‘sandera’ dari status tak biasa dari Taiwan dan kebijakan domestiknya. Status kenegaraan Taiwan tidak diakui sebagian besar negara di dunia, dan tidak ada perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di sana. Ini artinya, Agensi Pengungsian PBB atau UNHCR tidak dapat beroperasi di Taiwan.

Meski pemerintah Taiwan saat ini didirikan sejumlah orang yang melarikan diri dari perang sipil Tiongkok, Taipei tidak memiliki aturan untuk melindungi pengungsi.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen — yang secara prinsip menentang Tiongkok dan mendorong penegakan hak asasi manusia — sejauh ini belum melakukan tindakan apapun untuk menerima atau mendeportasi Liu serta Yan.

Karena tidak ada tindakan apapun, Liu dan Yan terjebak. Mereka tidak bisa masuk ke Taiwan dan juga dilarang meninggalkan area transit bandara.

“Saya tidak tahu harus berapa lama lagi tinggal di bandara ini,” kata Yan, yang bersama Liu juga sempat berada di Thailand selama beberapa waktu, persis seperti kisah Rahaf al-Qunun.

“Saya hanya berharap dapat meninggalkan (bandara) sebelum Tahun Baru Imlek. Tapi jika tidak bisa, itu artinya memang tidak bisa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi,” tambah dia.

(WIL)

Malaysia Tak Andil dalam Pembebasan Sandera WNI di Filipina

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal. (Foto: Sonya Michaella/Medcom.id).

Jakarta: Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal memastikan bahwa Samsul Saguni bebas dari penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf.

Baca juga: Sempat Beredar Video Disandera, WNI di Filipina Dikabarkan Bebas.

Samsul yang diculik di perairan Sempurna, Malaysia pada 11 September 2018, dibebaskan pada Selasa 15 Januari 2019 pukul 15.35 waktu setempat. Usai diculik, Samsul langsung dibawa ke wilayah Filipina.

Namun Iqbal memastikan bahwa pihak Malaysia tidak ada kontribusi dalam pembebasan Samsul. Sebelumnya Usman Yunus yang diculik bersama Samsul, berhasil melarikan diri pada 7 Desember 2018.

“Pemerintah Filipina memberikan dukungan dalam upaya pembebasan sandera,” ujar Iqbal, Rabu, 16 Januari 2019.

“Para sandera diculik di wilayah Malasyia, tapi dalam proses pembebasannya tidak ada kontribusi Pemerintah Malaysia sama sekali,” imbuhnya.

Baca juga: Seorang WNI Sandera Abu Sayyaf Berhasil Dibebaskan.

Mengenai kabar adanya uang tebusan yang dibayarkan dalam pembebasan Samsul, calon Duta Besar RI untuk Turki itu menegaskan, ”Tidak ada tebusan”.

Saat ini, Samsul masih berada di Pangkalan Militer Westmincom di Jolo, Filipina Selatan. Dia melakukan pemeriksaan kesehatan dan menunggu ke Zamboanga City. Setelah diserahkan kepada pihak KBRI Manila secara resmi, Samsul akan dipulangkan ke Indonesia.

Sejak 2016, sebanyak 36 WNI disandera Filipina Selatan. Dari jumlah tersebut, 34 diantaranya sudah bebas dan dua WNI masih dalam upaya pembebasan.

(FJR)

Sempat Beredar Video Disandera, WNI di Filipina Dikabarkan Bebas

Kota Kinabalu: Seorang warga negara Indonesia (WNI) yang tersebar video disandera oleh Abu Sayyaf, dikabarkan sudah dibebaskan di Jolo pada Selasa 15 Januari 2019.

Menurut media-media di Filipina, WNI yang diketahui bernama Samsul Saguni itu diculik dari perairan Semporna pada 11 September 2018 lalu. Saat ini Samsul sudah diserahkan kepada pihak berwenang Filipina pada Selasa pukul 4.30 sore.

Baca juga: Pria Diduga WNI Memohon Dibebaskan dari Abu Sayyaf.

Seperti dilansir The Star, Rabu, 16 Januari 2019, tidak diketahui apakah ada uang tebusan yang dibayarkan untuk kebebasan Samsul. Pihak berwenang masih belum memberikan informasi.

Pada insiden 11 September, Samsul dan rekannya, Usman Yunos diculik dari sebuah kapal ikan tempat mereka bekerja. Usman berhasil melarikan diri pada Desember.

Sebelumnya beredar sebuah video dimana Samsul meminta dibebaskan dari penyanderaannya. Video yang beredar 4 Januari itu memperlihatkan Samsul berada di dalam sebuah lubang. Dia menangis dan memohon meminta untuk dibebaskan.

Baca juga: Video WNI Disandera Abu Sayyaf, Diviralkan Malaysia.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI Lalu Muhamad Iqbal menyebut video ini disebarkan oleh Malaysia.

“Kemarin itu, dikirim ke keluarga, kemudian keluarga share video itu ke pemilik kapal di Malaysia. Pemilik kapal kirim ke Polisi Malaysia. Jadi yang memviralkan itu adalah Polisi Malaysia,” kata Iqbal kepada Medcom.id, Kamis, 10 Januari 2019. Menurut Iqbal, upaya pembebasan terus dilakukan. Berbagai strategi juga diupayakan, termasuk memperkuat komunikasi dengan keluarga sandera. 

“Yang dijadikan sasaran teror itu keluarga. Tebusan pasti didesak ke keluarga. Jadi kita terus berikan pendampingan ke keluarga sehingga dilakukan negosiasi,” ujar Iqbal lagi.

Iqbal menambahkan, viralnya video permintaan tebusan dari sandera ini merupakan salah satu taktik dari para penyandera untuk menekan keluarga agar segera memberikan tebusan.

(FJR)

Korsel Tidak Lagi Anggap Korut Musuh

Presiden Korsel Moon Jae-in (kiri) bersama pemimpin Korut Kim Jong-un. (Foto: KCNA/AFP)

Seoul: Korea Selatan tidak lagi menganggap Korea Utara sebagai musuh. Hal ini terlihat dalam laporan pertahanan negara yang dirilis hari ini, Selasa 15 Januari 2019.

Biasanya, Korsel selalu menganggap Korut sebagai “musuh” dalam setiap laporan pertahan. Namun kali ini, Korsel menyebut merujuk kata “musuh” kepada setiap ancaman eksternal, bukan hanya dari Korut.

“Setiap kekuatan eksternal yang mengancam kedaulatan dan wilayah negara akan dianggap musuh,” demikian tertulis dalam laporan pertahanan Korsel, yang dibuat sebagai panduan untuk dua tahun ke depan, seperti dilansir dari laman AFP.

Dalam laporan itu, Korsel tetap menyebut senjata pemusnah massal di Pyongyang sebagai ancaman. Namun kali ini, Seoul tidak menyinggung mengenai provokasi militer atau serangan siber asal Korut.

Laporan pertahanan Korsel sebelumnya, dibuat pada 2016, menyebutkan Korut sebagai “ancaman utama” bagi keamanan nasional. Dikatakan dalam laporan, bahwa “rezim Korut dan militernya akan selalu menjadi musuh.”

Perubahan intonasi dalam laporan terbaru mengindikasikan semakin membaiknya hubungan kedua Korea. Presiden Korsel Moon Jae-in berusaha terus mendekat ke Korut, begitu juga dengan pemimpin Pyongyang Kim Jong-un.

Kim bahkan pernah berkata ingin menggelar pertemuan secara rutin dengan Moon tahun ini. 

Masih dari laporan pertahanan terbaru, disebutkan bahwa tiga pertemuan antar-Korea tahun 2018 dan juga Konferensi Tingkat Tinggi Kim dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Singapura telah “menciptakan lingkungan keamanan baru menuju denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea.”

(WIL)

Segregasi Sosial Picu Konflik di Rakhine

Depok: Permasalahan di negara bagian Rakhine, Myanmar bukan hanya dilatarbelakangi oleh konflik agama namun lebih kompleks.

Hal tersebut diungkapkan, oleh Duta Besar Republik Indonesia Untuk Myanmar, Irjen Pol. Prof.DR.Iza Fadri saat mengisi kuliah umum bertema “Transformasi Sosial Dan Politik di Myanmar, Serta Kasus Rakhine States” di Ruangan Miriam Budiarjo Resource Center Fisip UI Kota Depok, Selasa 15 Januari 2018.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab memanasnya suasana di wilayah tersebut salah satunya dari segi historis.

“Di sini ada penduduk yang dikenal orang Rohingya, mereka ini awalnya dibawa oleh penjajah Inggris untuk mengelola pertanian disana. Seiring berjalannya waktu, mereka berkolaborasi untuk melawan etnik. Setelah Myanmar merdeka, mereka akhirnya tidak memiliki kewarganegaraan,” ucap Iza.

Iza menuturkan masalah lainnya, dari segi pertahanan keamanan Rakhine berbatasan dengan bagian barat negara Bangladesh di situ ada kelompok bersenjata yang sering melakukan penyerangan.

“Jaraknya 196 mile (315 kilometer) dari Myanmar. Seperti kita ketahui, konflik bersenjata yang dilakukan oleh kelompok Arakan terjadi di wilayah ini. Ada 20 kelompok bersenjata di setiap State (wilayah) Myanmar, 11 kelompok sudah menandatangani national Agreement. Sedangkan sembilan lainnya belum, sempat dikabarkan juga beberapa waktu lalu melakukan penyerangan terhadap Polisi,” bebernya.

Selain itu, timbulnya segregasi sosial dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di Rakhine State menjadi sebuah pemicu konflik. Hingga akhirnya junta Militer Myanmar mengambil langkah operasi militer.

“Ini yang saya katakan bahwa kompleksitas permasalahan di sana meliouti berbagai macam hal mulai dari historis, yuridis, sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. Secara domestik hal ini tidak relevan dengan pandangan Internasional,” katanya.

“Dibutuhkan penanganan masalah secara komprehensif dan waktu yang tidak sebentar. Sementara itu, disisi lain penyelesaian yang dikehendaki oleh Myanmar secara bilateral dengan Bangladesh juga mengalami hambatan,” timpalnya.

Selanjutnya, masih menurut Iza pengiriman bantuan ke Rakhine bagi etnis Rohingya juga mengalami hambatan dengan aksi protes kelompok masyarakat lain yang mendiami daerah tersebut. 

“Jadi apabila, ada bantuan datang secara terbuka ke sana (Rakhine state), kelompok kesukuan lain protes kata mereka semua di wilayah ini juga susah, kenapa hanya memberikan bantuan kepada satu kelompok saja. Sehingga ini malahan membuat, konflik baru,” paparnya.

Pemerintah Myanmar, telah mengeluarkan kebijakan dengan mengakomodir seluruh bantuan bagi pengungsi di Rakhine. “Jadi semua bantuan langsung diberikan kepada pemerintah, selanjutnya mereka yang akan menyalurkan,” tandasnya.

(FJR)

Pemilu Thailand Ditunda Lagi

PM Thailand, Prayut Chan-o-cha. (Foto: AFP)

Bangkok: Pemilihan umum Thailand yang rencananya akan diadakan pada 24 Februari 2019 akan ditunda hingga Maret 2019. Belum ada alasan pasti mengapa pemilu Thailand ditunda.

Penundaan pemilu sudah beberapa kali dilakukan sejak 2014 silam. Tanggal terakhir ditetapkan pada November 2018, namun legisatif yang ditunjuk militer mengubah undang-undang pemilihan.

Seorang pejabat pemerintahan Thailand mengatakan, pemilu tidak bisa digelar pada Februari karena Komisi Pemilihan Umum tak memiliki cukup waktu untuk menyelenggarakannya.

“Ada dua kemungkinan tanggal yaitu 10 Maret atau 24 Maret,” ujar pejabat anonim tersebut, dikutip dari Strait Times, Rabu 16 Januari 2019.

Baca: PM Thailand Janji Pemilu Paling Lambat Dihelat Februari 2019

Sementara itu, rumor beredar bahwa penundaan ini atas permintaan Junta militer yang telah memerintah Thailand selama lima tahun belakangan. Penundaan disebabkan pemilu tidak bisa bersamaan atau dekat dengan hari penobatan Raja.

Upacara penobatan Raja Maha Vajiralongkorn sendiri dijadwalkan pada 4-6 Mei 2019. Sebelumnya, pemerintah akan mengadakan ritual kerajaan yang berlangsung 15 hari sebelum dan sesudah tanggal tersebut.

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menegaskan, pemilu akan diadakan sebelum penobatan Raja. Namun, pemerintah memang harus fokus dan menyiapkan penobatan terlebih dahulu.

Di bawah hukum Thailand, Komisi Pemilihan Umum harus mengesahkan Anggota Parlemen yang menang dalam waktu 60 hari setelah pemungutan suara. Parlemen harus mengadakan sidang dalam waktu 15 hari dari pemilu dan Raja harus memimpin pembukaan parlemen.

Pemerintah mengatakan, acara ini bisa saja berbenturan dengan hari upacara penobatan Raja Maha Vajiralongkorn.

(WIL)

Seoul Diselimuti Debu Halus, Ancam Kesehatan Warga

Seoul: Seoul, ibu kota Korea Selatan, dilanda debu ultrafine yang ukuran partikelnya berada di skala nano, Senin 14 Januari 2019. Debu ini juga dikenal sebagai karsinogen kelas satu, yang merupakan salah satu zat pemicu kanker.

Level partikel ultrafine harian di Seoul meningkat dari kategori normal ke angka yang cukup mengkhawatirkan, yakni 118 mikrogram per meter kubik pada Senin pukul 15.00 waktu setempat. 

Menurut data Institut Nasional Riset Lingkungan Korsel, seperti dikutip dari kantor berita Yonhap, angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak pemerintahan berupaya menanggulanginya sejak 2015. 

Rekor tertinggi level debu ultrafine di Seoul terjadi pada 25 Maret tahun lalu. Kala itu, angkanya mencapai 99 mikrogram per meter kubik.

Otoritas Korsel menyebut level debu ultrafine di atas 35 mikrogram per meter kubik masuk kategori “buruk,” dan di atas 75 mikrogram “sangat buruk.” Sepanjang akhir pekan kemarin, level ultrafine di Seoul berkisar 80 hingga 90 mikrogram, yang memaksa warga menghindari aktivitas di luar.

Gelombang terbaru debu ultrafine di Seoul dimulai pada Jumat pekan lalu, yang terbang tertiup angin dari Tiongkok. Pekan kemarin, Wali Kota Seoul Park Won-soon mengecam pernyataan Tiongkok yang menyatakan bahwa Negeri Tirai Bambu tidak memiliki kaitan apa-apa mengenai debu halus di Semenanjung Korea.

Park menyebut dia memegang sejumlah laporan riset dari banyak laboratorium, yang menyebutkan sekitar 50 hingga 60 persen debu ultrafine di Korsel berasal dari Tiongkok.

Badan Meteorologi Korea menyebut level debu ultrafine dalam skala nasional akan mulai turun pada Selasa 15 Januari petang, saat angin dingin dari utara menurunkan temperatur dan mengembuskan partikel nano itu keluar dari Negeri Gingseng.

Pemerintahan Metropolitan Seoul melarang separuh dari jumlah kendaraan publik untuk turun ke jalan sebagai langkah darurat menghadapi dampak buruk debu ultrafine. Pembatasan ini merupakan kali ketiga usai Januari dan Maret tahun lalu. Kala itu, pemerintah Seoul melarang separuh kendaraan umum selama dua hari.

Kementerian Lingkungan Hidup Korsel juga berusaha menekan dampak buruk debu ultrafine dengan memerintahkan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk mengurangi produksi hingga 80 persen.

Sebagian besar warga Seoul yang bekerja pada Senin 14 Januari menggunakan masker untuk melindungi diri dari partikel berbahaya. “Langit di sini dipenuhi banyak debu. Rasanya seperti melihat televisi berwarna hitam putih. Saya bahkan takut untuk bernapas,” tutur seorang warga Seoul bernama Lee.

“Meski menggunakan masker, tenggorokan saya terasa sakit dan mata saya berair. Bahkan aroma udara terasa tidak sedap karena tebalnya debu,” sebut seorang warga lain bernama Kim.

(WIL)

Tiongkok Vonis Mati Pria Kanada atas Penyelundupan Narkoba

Robert Llyod Schellenberg (tengah) menjalani persidangan di kota Dailan, Tiongkok, 14 Januari 2019. (Foto: AFP/HO)

Beijing: Tiongkok menjatuhkan vonis hukuman mati kepada seorang warga Kanada. Robert Llyod Schellenberg dinyatakan terbukti pernah menjadi kaki tangan penyelundupan narkotika di Negeri Tirai Bambu.

Vonis dijatuhkah usai nota pembelaan tak bersalah Schellenberg ditolak di sebuah pengadilan di provinsi Liaoning. Dia sudah ditahan tiongkok sekitar empat tahun lalu, dan divonis 15 tahun penjara pada 2016.

Namun bulan lalu, hakim pengadilan banding sepakat dengan tim jaksa bahwa hukuman terhadap Schellenberg terlalu ringan. Schellenberg pun kembali menjalani persidangan tak lama setelahnya.

Dilansir dari laman Sky News, Senin 14 Januari 2019, pengadilan Tiongkok menyatakan Schellenberg terbukti bersalah atas keterlibatan dalam operasi narkotika internasional.

Ia disebut telah direkrut untuk menyelundupkan lebih dari 222 kilogram metamfetamin atau sabu dari sebuah gudang di kota Dailan, Tiongkok, ke Australia.

Seorang warga Tiongkok yang juga divonis atas operasi narkoba serupa juga sudah dijatuhi vonis mati.

Kasus Schellenberg dimunculkan ke publik Tiongkok pada Desember lalu, usai Kanada menahan Meng Wenzhou, salah satu petinggi perusahaan telekomunikasi Huawei. Penahanan Meng, pada 1 Desember 2018, dilakukan atas permintaan dari Amerika Serikat.

Meng, anak perempuan dari pendiri perusahaan Ren Zhengfei, ditangkap di Vancouver atas kecurigaan adanya pelanggaran oleh Huawei atas serangkaian sanksi ekonomi AS terhadap Iran.

Dia membantah tuduhan tersebut dan menghadapi ekstradisi. Sejak Meng ditahan, Tiongkok telah menangkap dua warga Kanada yang dipandang sebagai bentuk aksi balasan. Seorang guru asal Kanada juga sempat ditangkap Tiongkok, namun akhirnya dibebaskan.

(WIL)

Ledakan di Kabul Tewaskan 4 Orang dan Lukai 90 Lainnya

Lokasi ledakan di dekat sebuah kompleks berkeamanan tinggi di Kabul, Afghanistan, 15 Januari 2019. (Foto: AFP/WAKIL KOHSAR)

Kabul: Sedikitnya empat orang tewas dan 90 lainnya terluka dalam ledakan di sebuah kompleks berkeamanan tinggi di Kabul timur, Afghanistan, Senin 14 Januari 2019. Dari 90 korban luka, 23 di antaranya adalah anak-anak.

Otoritas setempat memperkirakan jumlah korban dapat bertambah. “Sebagian besar korban adalah warga sipil,” kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan Najib Danish, seperti dinukil dari laman The National.

Sebelumnya kompleks tempat terjadinya serangan pernah ditempat beberapa staf Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun Danish mengatakan area tersebut kini relatif kosong dan hanya diisi “beberapa petugas.”

“Kompleks perumahan di dekat lokasi serangan rusak berat,” ucap Danish. “Pasukan khusus telah dikerahkan ke lokasi untuk memeriksa apakah ada lebih banyak penyerang,” tambahnya.

Hayat Khan, seorang warga sekitar, mengaku sedang makan malam bersama keluarga. Kaca rumahnya pecah terkena imbas ledakan. 

“Semua keluarga saya terluka. Mereka terluka di bagian kepala, tangan, kaki dan leher,” tutur dia. Khan dan keluarganya dirawat di rumah sakit Wazir Akbar Khan.

Ledakan terjadi saat Komisi Pemilihan Umum Independen Afghanistan mengumumkan hasil awal pemilu parlemen. Jubir Kepolisian Afghanistan Basir Mujahid menyebut sebuah kendaraan penuh bahan peledak telah diledakkan. 

“Area telah disisir, dan operasi pencarian pelaku serta penyerang sedang berjalan,” sebut dia. “Ledakan dari bom mobil ini sangat kuat dan merobohkan tembok antara Green Village dan kantor bea cukai,” ujar seorang sumber dari otoritas keamanan di Kabul.

(WIL)

Myanmar Tunda Kunjungan PBB ke Rakhine State

Militer Myanmar berjaga di perbatasan Rakhine State. (Foto: AFP)

Nay Pyi Taw: Pemerintah Myanmar memutuskan menunda kunjungan yang akan dilakukan Kepala Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Filippo Grandi ke Rakhine State.

Grandi direncanakan menyambangi Rakhine pada pekan lalu, namun Myanmar menolak. Bentrokan di Rakhine kembali berkobar usai 13 polisi Myanmar tewas dalam bentrokan dengan Arakan Army.

“Berdasarkan penilaian pihak berwenang Myanmar, kunjungan dari PBB ditunda untuk sementara,” kata juru bicara UNHCR, Andrej Mahecic, dikutip dari AFP, Selasa 15 Januari 2019.

Keputusan menunda kunjungan Grandi ini memicu kekhawatiran bahwa Myanmar tak ingin menyelesaikan kasus pengungsi Rohingya akibat bentrokan di Rakhine. Hal yang sama juga terjadi pada rencana kunjungan Utusan PBB Christine Schraner Burgener ke Myanmar yang sampai saat ini tidak ada kepastian.

Kondisi ini pun akan dibawa Inggris di meja Dewan Keamanan PBB. Inggris menuding Myanmar sengaja menunda kunjungan dari PBB dan tidak ingin mengungkapkan situasi yang sebenarnya di Rakhine.

Bulan lalu, Inggris mengedarkan rancangan resolusi DK PBB mengenai Myanmar yang berisi penetapan batas waktu bagi pemerintah Myanmar untuk mengatasi krisis Rohingya.

Namun, Tiongkok, yang juga didukung Rusia, mengajukan keberatan keras dan menolak ikut dalam perundingan. Bahkan Tiongkok mengancam akan menggunakan hak vetonya di DK PBB untuk menghalangi tindakan tersebut.

Hampir satu juta etnis Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh akibat bentrokan di Rakhine pada Agustus 2017. Meski telah ada perjanjian antara Bangladesh dan Myanmar untuk melakukan repatriasi, para pengungsi enggan kembali ke Myanmar. 

(WIL)

Jutaan Ikan Ditemukan Mati di Sungai Australia

Jutaan ikan mati di Sungai Murray Darling, New South Wales, Australia. (Foto: Guardian)

Canberra: Setidaknya satu juta ikan, bahkan diperkirakan lebih, mati di sepanjang tepi Sungai Murray-Darling di Australia. Di tepi sungai ini, penuh dengan ikan busuk dan menyebabkan bau tidak sedap.

Pemerintah New South Wales memperkirakan bahwa matinya jutaan ikan tersebut disebabkan oleh suhu air yang memanas dan berdampak negatif pada ekosistem sungai. Selain menyebabkan ikan kekurangan oksigen, kondisi tersebut dapat memicu munculnya semacam racun di sungai.

“Ini adalah peristiwa ekologis yang merusak. Gambaran bahwa ada jutaan ikan mati ini sungguh menyakitkan,” kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison, dilansir dari ABC, Senin 14 Januari 2019.

Pemerintah Morrison menilai kasus kematian jutaan ikan dipengaruhi bencana kekeringan. Dia pun menepis tudingan penduduk setempat bahwa kebijakan pemerintah menyebabkan sungai tercemar.

Musim panas tahun ini, beberapa wilayah di Australia dilanda kekeringan. Jutaan ikan yang mati merupakan salah satu indikasi parahnya kekeringan di Negeri Kanguru.

“Fokus pemerintah terhadap bencana kekeringan belum bergeser satu inci pun,” tegas Morrison.

Seorang pakar ekonomi air dari Australian National University, John Williams, mengkritik pemerintah. Ia menilai, kematian ikan dan kondisi sungai bukan hanya karena kekeringan, tetapi disebabkan praktik pengambilan air di perairan tersebut secara berlebihan.

Sementara itu, pemimpin oposisi Bill Shorten mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas darurat guna mengatasi persoalan lingkungan yang semakin meresahkan.

(WIL)

Atasi Polusi Udara, Thailand Ciptakan Hujan Buatan

Polusi udara menyelimuti Bangkok. (Foto: AFP)

Bangkok: Untuk meminimalisasi polusi udara, Thailand akan mengerahkan pesawat untuk menurunkan ‘hujan buatan.’ Polusi menyelimuti ibu kota Bangkok dalam beberapa pekan terakhir.

Teknik ‘hujan buatan’ tersebut dimodifikasi dengan menggunakan bahan kimia untuk membantu pengembunan awan, yang secara teori akan menghasilkan hujan.

“Hujan buatan akan dilakukan besok. Namun itu tergantung pada angin dan tingkat kelembaban,” kata Direktur Jenderal Departemen Pengontrolan Polusi Thailand Pralong Dumrongthai, dikutip dari laman Strait Times, Senin 14 Januari 2019.

Sejak pekan lalu hingga hari ini, polusi udara menyelimuti Kota Bangkok. Menurut sebuah studi lingkungan, Bangkok menduduki peringkat ke-10 sebagai ibu kota paling tercemar di dunia.

Polusi udara ini disebut berasal dari emisi kendaraan, pembakaran ladang dan asap dari pabrik. Sejauh ini, belum ada imbauan dari pemerintah terkait penggunaan masker oleh warga. 

Monitor indeks kualitas udara, Air Visual, menyebut Bangkok berada di level udara tidak sehat dalam dua bulan terakhir. Namun, studi ini dibantah pemerintah.

“Angka PM kami tinggi, tetapi belum krisis. Kami tidak berada dalam kisaran 120-150 PM, di mana semua orang harus memakai masker mereka keluar rumah,” sebut pernyataan dari Departemen Pengontrolan Polusi. 

Sanggahan ini diprotes kelompok pecinta lingkungan seperti Greenpeace. Direktur Greenpeace di Thailand, Tara Buakamsri mengatakan pemerintah harus segera mengambil tindakan terkait pencemaran udara.

Sejauh ini, pemerintah Thailand telah meminta pekerja di kawasan kota untuk menyemprotkan air di sepanjang jalan. Warga juga diimbau untuk tinggal di dalam rumah di waktu tertentu saat polusi udara meningkat. 

(WIL)

Tiongkok Undang Dubes Indonesia Kunjungi Xinjiang

Beijing: Sebanyak 12 duta besar perwakilan diundang oleh Pemerintah Tiongkok mengunjungi Xinjiang, wilayah yang didiami Muslim Uighur. Tur ini diselenggarakan pada akhir Desember 2018 lalu. 

Uighur adalah etnis minoritas Muslim yang sebagian besar tinggal di provinsi Xinjiang. Jumlah Uighur di Xinjiang berkisar 45 persen dari total populasi di sana.

Dua belas dubes tersebut berasal dari Indonesia, Malaysia, Affghanistan, Thailand, Kuwait, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, India, Pakistan, dan Uzbekistan. 

Dilansir dari laman Xinhua, Senin 14 Januari 2019, mereka dibawa untuk mengunjungi pasar lokal, para petani, masjid, lembaga pendidikan, pabrik, pusat pendidikan serta pelatihan kejuruan. 

Baca: Indonesia Sampaikan Sikap Terkait Uighur ke Dubes Tiongkok

Sepanjang perjalanan, mereka berinteraksi dengan pedagang lokal, siswa dan pekerja di Xinjiang. Mereka juga menyaksikan adanya kemajuan kawasan dalam menjaga stabilitas sosial serta mengembangkan ekonomi lokal.

Dubes RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, mengatakan bahwa sekolah-sekolah di Xinjiang memberikan pelajaran budaya, tak hanya hukum dan pelajaran lainnya. 

Sama seperti halnya dengan Penasihat Kedubes Malaysia untuk Tiongkok Mohammad Hosnie Shahiran Ismail yang mengaku menyaksikan sendiri bahwa Pemerintah Tiongkok sangat mementingkan kebebasan beragama dan semua kegiatan keagamaan dilindungi oleh negara.

Di pusat pelatihan dan pendidikan di Kashgar, para siswa mempelajari instrumen etnis, kaligrafi, melukis dan keterampilan lainnya. 

Baca: Dubes Tiongkok: Xinjiang Memiliki Lebih dari 24 Ribu Masjid

Dubes Thailand untuk Tiongkok juga mengatakan bahwa tur ke Xinjiang ini telah memperdalam pemahamannya terkait Xinjiang dan juga One Belt One Road milik Tiongkok yang menurutnya penting untuk mengembangkan kawasan tersebut. 

Selama ini, Tiongkok menampik keras bahwa ada penahanan satu juta etnis Uighur di Xinjiang. Mereka ditahan karena melakukan kontak dengan anggota keluarga di luar negeri yang beragama Islam dan berbagi ucapan selamat hari raya di media sosial.

Tiongkok memang pernah memberlakukan pengamanan ketat di Xinjiang. Pengamanan ini dilakukan untuk memerangi ekstremisme dan terorisme, namun seorang pejabat pemerintahan Tiongkok menegaskan, pengamanan itu tak menargetkan etnis tertentu dan membatasi kebebasan beragama. 

(WIL)

Vietnam Tawarkan Diri jadi Tuan Rumah KTT AS-Korut

Jembatan Emas, salah satu tempat wisata di Vietnam yang berlokasi di Ba Na Hills dekat Da Nang. (Foto: AFP)

Ho Chi Minh: Vietnam dilaporkan telah menawarkan diri menjadi tuan rumah pertemuan kedua antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un.

Meski belum ada konfirmasi pasti dari Pemerintah Vietnam, disebut-sebut penawaran ini telah disampaikan Vietnam ke Korut dan Korea Selatan (Korsel).

Tak hanya itu, sejumlah media Korsel dan Jepang juga melaporkan bahwa Trump menyarakankan Vietnam menjadi lokasi pertemuan keduanya dengan Kim Jong-un.

“Ada rencana untuk mengadakan pembicaraan di Vietnam pada pertengahan bulan ini,” ucap salah seorang pejabat Korsel, dikutip dari Strait Times, Senin 14 Januari 2019.

Baca: Singapura dan Vietnam Diincar jadi Tempat KTT Kedua AS-Korut

Selain itu, Korut juga dikabarkan sedang meninjau permintaan AS untuk menghelat pertemuan di Vietnam. Namun, baik AS, Korut maupun Korsel belum memberikan tanggapan resmi.

Spekulasi bahwa Vietnam akan menjadi negara tempat pertemuan Trump dan Kim muncul setelah Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong Ho terlihat mengunjungi Hanoi. Kunjungan yang sama juga dilakukan oleh Mark Lambert, pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS yang menangani masalah Korut.

Vietnam menjadi negara yang cukup dipertimbangkan. Pasalnya, Vietnam berhasil menjadi tuan rumah APEC pada 2017 yang berlokasi di Da Nang. Vietnam dapat diakses oleh kedua pemimpin dan menawarkan hotel-hotel mahal berbintang lima.

Hingga saat ini, Gedung Putih pun belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait lokasi dan waktu pertemuan Trump dan Kim akan digelar untuk kedua kalinya. 

(WIL)

Tambang Runtuh di Tiongkok Tewaskan 21 Orang

Pekerja menyortir batu bara di sebuah tambang di Datong, Tiongkok, 20 November 2015. (Foto: AFP/GREG BAKER)

Shaanxi: Sedikitnya 21 pekerja tewas saat tambang batu bara tempat mereka bekerja di Tiongkok utara runtuh. Sebanyak 66 pekerja berhasil diselamatkan dari tambang, yang berlokasi di kota Shenmu, provinsi Shaanxi, pada Sabtu 12 Januari.

Menurut laporan kantor berita Xinhua, seperti dikutip oleh BBC, Minggu 13 Januari 2019, penyebab runtuhnya tambang masih diselidiki. Tambang bernama Lijiagou itu dioperasikan perusahaan Baiji Mining Company.

Kecelakaan tambang adalah hal yang biasa terjadi di Tiongkok. Kecelakaan terus terjadi meski pemerintah berusaha meningkatkan standar keamanan bagi para pekerja.

Oktober tahun lalu, 21 pekerja tambang tewas saat sebuah batu besar memblokade lorong di tempat kerja mereka di provinsi Shandong.

Menurut data terbaru dari Badan Keselamatan Tambang Batu Bara Nasional Tiongkok, terdapat 375 kematian terkait kecelakaan tambang batu bara pada 2017. Jumlah tersebut turun sekitar 28 persen dari tahun sebelumnya.

Dalam pernyataan pada Januari tahun lalu, badan keselamatan itu mengatakan “kondisi keselamatan di sektor tambang batu bara masih mengkhawatirkan” meski sudah dilakukan sejumlah perbaikan.

(WIL)

Serangan di Kantor Polisi Afghanistan Tewaskan 5 Orang

Belum ada yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan di kantor polisi Herat, Afghanistan, 12 Januari 2019. (Foto: AFP)

Herat: Sekelompok orang bersenjata menyerang sebuah kantor polisi di Afghanistan barat pada Sabtu 12 Januari 2019. Serangan menewaskan sedikitnya lima orang dan membuat dua lainnya terluka.

Hingga saat ini belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan di kantor polisi di Herat tersebut, yang berlokasi dekat perbatasan Iran. Namun kelompok militan Taliban terus meningkatkan serangan mereka terhadap polisi dan prajurit Afghanistan.

Juru bicara gubernur provinsi Herat Jelani Farhad mengatakan, lima korban tewas terdiri dari dua polisi dan tiga warga sipil, salah satunya masih anak-anak. Mereka semua tewas dalam sebuah serangan yang berlangsung hampir dua jam.

Baca: Rentetan Serangan Taliban Tewaskan 21 Aparat Afghanistan

Dua petugas terluka, dan semua penyerang berhasil dibunuh. Seperti dikutip dari laman Dawn, jubir Kementerian Dalam Negeri Afghanistan Najid Danish mengatakan pasukan khusus kepolisian telah dikerahkan ke lokasi serangan.

Aksi kekerasan terbaru bisa jadi merupakan bagian dari gelombang serangan Taliban terhadap pasukan Afghanistan sejak 17 tahun terakhir. Serangan terbaru terjadi saat utusan Amerika Serikat untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad mengunjungi kawasan untuk mencari cara mengakhiri perang di Afghanistan.

Khalilzad, yang bertemu perwakilan Taliban bulan lalu di Abu Dhabi, akan pergi ke Afghanistan dan juga Tiongkok, India dan Pakistan dalam sebuah tur yang berlangsung hingga 21 Januari mendatang.

Kementerian Luar Negeri AS tidak mengatakan apakah Khalilzad akan kembali bertemu Taliban. Namun utusan itu dijadwalkan bertemu “sejumlah pejabat pemerintah Afghanistan dan pihak terkait lainnya.”

(WIL)

Thailand Bunuh Dua Pelaku Penembakan di Sekolah

Ilustrasi penembakan. (Foto: Medcom.id)

Bangkok: Petugas keamanan Thailand membunuh dua pemberontak yang diyakini terkait dengan penembakan fatal di sebuah sekolah di wilayah selatan, Sabtu 12 Januari 2019. Penembakan di sebuah sekolah di Pattani pada Kamis kemarin itu menewaskan empat orang.

Sejak 2004, pertempuran antara pasukan Thailand dengan pemberontak di wilayah selatan telah menewaskan hampir 7.000 orang. Thailand menganeksasi wilayah selatan itu lebih dari 100 tahun lalu.

Komandan Kepolisian Pattani Piyawat Chalermsri mengonfirmasi kepada kantor berita AFP bahwa dua orang terkait penembakan di sekolah sudah tewas ditembak petugas pada pagi hari.  Meski Piyawat tidak menyebutkan identitas atau afiliasi dari dua orang itu, ia “yakin” mereka berasal dari grup yang sama dalam penembakan Kamis kemarin.

Empat korban tewas dalam penembakan Kamis kemarin adalah penjaga sekolah. Peristiwa terjadi beberapa saat sebelum jam makan siang, di tempat yang tidak jauh dari sekumpulan murid sekolah.

Selain membunuh dua orang, otoritas Thailand juga menahan satu tersangka dan menginterogasi lima lainnya. Seorang sumber di militer Thailand menyebut seorang bocah delapan tahun sempat tergores peluru dalam baku tembak dengan pemberontak, namun kondisinya tidak serius.

Perwakilan UNICEF Thailand, Thomas Davin, mengingatkan bahwa penembakan di sebuah sekolah di Pattani itu mungkin akan menimbulkan trauma psikologi terhadap semua siswa.

“Serangan ini jelas membahayakan semua murid, guru dan staf sekolah. Siswa terancam terluka atau bahkan tewas,” kata dia.

“Kekerasan semacam itu juga mungkin dapat memengaruhi kesediaan para orang tua untuk mengirim anak mereka ke sekolah, yang tentu dapat berimbas pada masa depan generasi muda,” lanjut Davin.

(WIL)

Sultan Baru Malaysia Diyakini Akan Menjadi Raja

Tengku Abdullah Shah usai menghadiri pertemuan di Kuala Lumpur, Malaysia, 11 Januari 2019. (Foto: AFP/STR)

Pahang: Pahang, salah satu negara bagian di Malaysia, mengumumkan terpilihnya sultan baru pada Sabtu 12 Januari 2019. Tengku Abdullah Shah dipilih menjadi sultan menggantikan sang ayah, Sultan Ahmad Shah, untuk memimpin Pahang.

Menurut laporan kantor berita Bernama dan media lokal lainnya, Sultan Abdullah diyakini akan dipilih menjadi raja baru Malaysia usai Sultan Muhammad V turun takhta beberapa waktu lalu. Dewan Pemimpin Malaysia akan memilih raja baru pada 24 Januari mendatang.

Malaysia adalah negara dengan sistem monarki konstitusional. Lewat sistem ini, posisi raja berganti setiap lima tahun sekali di antara pemimpin sembilan negara bagian.

Pahang adalah negara bagian yang mendapat giliran posisi raja setelah masa jabatan Sultan Muhammad V berakhir. Sultan Muhammad V mengejutkan masyarakat Malaysia, karena turun takhta saat baru dua tahun berkuasa.

Baca: Raja Malaysia Turun Takhta

Sultan Muhammad V mundur usai muncul laporan dirinya telah menikahi mantan ratu kecantikan Rusia pada November lalu. Pernikahan itu dilaporkan berlangsung saat sang sultan sedang beristirahat dua bulan atas alasan medis.

Peristiwa turun takhta di Malaysia sebelum masa jabatannya berakhir ini adalah kali pertama sejak Negeri Jiran merdeka dari Inggris pada 1957.

Berusia 59 tahun, Sultan Abdullah Shah adalah sosok ternama di bidang olah raga. Saat ini, ia adalah Presiden Federasi Hoki Asia dan salah satu anggota dewan FIFA.

Meski perannya hanya sebatas simbol negara, Raja Malaysia dihormati sebagian besar masyarakat yang didominasi etnis Muslim Melayu. Bagi mayoritas warga Malaysia, menghina raja adalah sebuah pelanggaran.

Foto raja dan ratu dipasang di seluruh institusi pemerintah Malaysia. Raja juga merupakan simbol agama Islam di Malaysia.

(WIL)

Pengadilan Myanmar Tolak Banding Dua Jurnalis Reuters

Kyaw Soe Oo (kiri) and Wa Lone ditangkap sejak September 2018. (Foto: AFP)

Nay Pyi Taw: Pengadilan Tinggi Myanmar menolak banding dua jurnalis Reuters yang dipenjara dengan tudingan membocorkan rahasia negara. Wa Lone dan Kyaw Soe Oo ditahan ketika sedang menyelidiki krisis Rakhine State pada September 2018 lalu. 

Usai banding ditolak, tim pengacara mengatakan segera berdiskusi dengan berunding dengan dua klien dan keluarganya terkait penolakan banding ini.

Dilansir dari CNN, Jumat 11 Januari 2019, menurut para pengacara, vonis tersebut adalah sebuah “kesalahan” yang sudah membuat dua klien mereka divonis selama 7 tahun penjara.

Namun, menurut jaksa, keduanya telah melanggar aturan kerahasiaan negara karena memiliki sejumlah dokumen rahasia Myanmar.

Baca: Dua Jurnalis Reuters di Myanmar Ajukan Banding

Vonis terhadap Wa Lone dan Kyaw Soe Oo memicu kecaman global pada September, termasuk yang datang dari Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence. Pence meminta pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi untuk ikut serta dalam proses pengadilan.

Namun seruan untuk pembebasan kedua wartawan relatif dingin di dalam Myanmar, di mana Suu Kyi juga mengatakan bahwa dua jurnalis tersebut melanggar hukum.

Suu Kyi juga gigih membela tindakan militer di Rakhine sebagai tanggapan atas serangan yang pertama kali dilakukan oleh Rohingya.

Dia juga menuduh media-media internasional memberitakan hal yang sangat bias terkait krisis Rohingya. Selain itu, sejumlah menteri kabinet Suu Kyi meminta media Myanmar untuk melindungi reputasi negara. 

(FJR)

Singapura dan Vietnam Diincar jadi Tempat KTT Kedua AS-Korut

Pertemuan perdana antara Kim Jong-un dan Trump di Singapura, Juni 2018. (Foto: AFP)

Seoul: Media Korea Selatan (Korsel) melaporkan Singapura dan Vietnam sedang dipertimbangkan menjadi negara pertemuan kedua antara pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Ada dua negara yang menjadi pertimbangan yaitu Singapura dan Vietnam. Hawaii juga termasuk,” kata seorang pejabat dari Kementerian Luar Negeri Korsel, dikutip dari Channel News Asia, Senin 11 Januari 2019.

“Tetapi Hawaii dikatakan sebagai lokasi yang tidak realistis karena tidak memiliki Kedutaan Besar Korut,” lanjut pejabat anonim tersebut.

Dia menambahkan pula, ada keinginan dari Korsel agar pertemuan antara Korut dan AS agar digelar di Desa Panmunjom yang terletak di Zona Demiliterisasi.

Baca: Tiongkok Dukung KTT AS-Korut Segera Digelar

“Kami ingin bisa digelar di Panmunjom, tapi kemungkinan ini menjadi opsi yang paling terakhir atau bisa saja tidak bisa tercapai,” ujar dia.

Pembicaraan soal KTT AS-Korut kedua ini juga telah disampaikan Kim kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping. Tiongkok berharap Korut dan AS segera bertemu dan penggunaan dialog untuk menyelesaikan masalah.

Tiongkok juga mendukung komitmen Korut terhadap proses denuklirisasi di Semenanjung Korea dan peningkatan hubungan dengan Korea Selatan (Korsel).

Di samping itu, Kim Jong-un menegaskan bahwa Korut akan terus berpegang pada sikap melaksanakan denuklirisasi di Semenanjung Korea melalui dialog dan konsultasi.

Kim juga terus melakukan upaya untuk KTT dengan AS terlaksana dan mencapai hasil yang disambut baik oleh masyarakat internasional.

(FJR)

Enggan Dideportasi, Rohingya di India Kabur ke Bangladesh

Pengungsi Rohingya di India. (Foto: AFP)

Dhaka: Ratusan pengungsi Rohingya memilih untuk melintas perbatasan dari India ke Bangladesh ketimbang dideportasi ke Myanmar. Pemulangan terakhir dilakukan oleh India kepada satu keluarga Rohingya, awal bulan ini.

Menurut seorang pejabat kepolisian di perbatasan Bangladesh Timur, para pengungsi Rohingya panik setelah India mulai menahan mereka dan ingin mendeportasi ke Myanmar.

“17 Rohingya kami tahan karena menyeberang ke Bangladesh. Ada 31 orang lainnya di titik perbatasan yang berbeda. Sebagian besar telah tinggal di India selama enam tahun,” kata pejabat anonim tersebut, dikutip dari Channel News Asia, Jumat 11 Januari 2019.

Baca: Masuk Tanpa Izin, India Deportasi Lima Orang Rohingya

Para pengungsi ini datang dari Hyderabad, Jammu dan Kashmir. Hyderabad merupakan salah satu kota besar di India selatan dan Jammu serta Kashmir adalah wilayah minoritas Muslim yang dikendalikan India.

Sementara itu di Cox’s Bazar, distrik perbatasan di Bangladesh yang menjadi lokasi pengungsian sekitar 720 ribu warga Rohingya, dilaporkan sedikitnya 57 warga Rohingya baru tiba dari India dalam beberapa hari terakhir. 

Pemerintah India menginginkan deportasi Rohingya kembali ke Myanmar dilakukan secepat mungkin. Dilaporkan, sekitar 40 ribu Rohingya kini masih tinggal di India.

India, yang tidak menandatangani Konvensi Pengungsi PBB, mulai menangkap pengungsi Rohingya sejak 2018. Terhitung, ada 230 orang Rohingya yang ditahan oleh otoritas India.  

(FJR)

Mahathir Minta Bukti Tiongkok Terlibat Skandal 1MDB

PM Malaysia Mahathir Mohamad. (Foto: Bernama)

Kuala Lumpur: Pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohamad meminta sejumlah dokumen terkait skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang pernah dirilis oleh Wall Street Journal. Dalam dokumen itu, disebut ada peran Tiongkok.

“Kami perlu menerima dokumen yang akan digunakan sebagai bukti bahwa memang ada peran Tiongkok. Saat ini, hanya beredar kabar di media,” kata Mahathir, dikutip dari Strait Times, Jumat 11 Januari 2019.

Laporan WSJ tersebut mengatakan bahwa ada pemimpin Tiongkok yang menawarkan untuk membantu menutup skandal 1MDB. Disebutkan pula ada pertemuan Tiongkok dengan mantan PM Najib Razak.

Baca: WSJ: Tiongkok Tawarkan Tebus Kerugian Kasus 1MDB

Selain itu, para pejabat Tiongkok mengatakan kepada orang-orang Malaysia yang berkunjung ke Beijing bahwa mereka akan menggunakan pengaruhnya untuk mencoba membuat Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lain menjatuhkan tuduhan kepada sekutu Najib.

Para pejabat Tiongkok juga menawarkan untuk menyelidiki dan menutup rumah serta kantor para wartawan WSJ yang sedang menyelidiki kasus tersebut, untuk mengetahui siapa yang membocorkan rahasia skandal mega korupsi ini.

Sebagai imbalannya, Malaysia menawarkan proyek yang menguntungkan seperti kereta api dan pipa untuk One Belt One Road milik Tiongkok untuk membangun infrastruktur di luar negeri.

Baca: Tokoh Kunci Mega-Korupsi di Malaysia Diduga Tinggal di Indonesia

Sejak laporan WSJ tersebut mencuat tahun lalu, Najib dan para pejabat tinggi Malaysia menampik keras. Selain Najib, ada pula pengusaha Malaysia yang sampai saat ini masih buron yaitu Jho Low.

Ia didakwa pencurian dan pencucian uang. Polisi masih memburunya hingga saat ini. Ia dikabarkan kerap berpindah-pindah negara untuk menghindari kejaran polisi.

(FJR)

Singapura Klaim Kapal Malaysia Kembali Langgar Perbatasan

MV Pedoman milik Malaysia (depan) dilaporkan berada di perairan Singapura. (Foto: Channel News Asia)

Singapura: Setidaknya lima kapal milik Malaysia dilaporkan masih terlihat di perairan teritorial Singapura. Salah satu kapal merupakan kapal pelampung MV Pedoman.

MV Pedoman, berisi 22 awak, merupakan kapal yang menggantikan MV Polaris, yang telah meninggalkan perairan Singapura, Sabtu lalu.

“Pada pukul 18.00 sore (waktu setempat), dua kapal pemerintah Malaysia kembali masuk ke perairan Singapura,” sebut pernyataan dari Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura, dikutip dari Channel News Asia, Jumat 11 Januari 2019.

Namun, pejabat Malaysia mengklaim bahwa datangnya MV Pedoman diperlukan untuk mengisi bahan bakar. Ia juga bersikeras bahwa kedua kapal sudah ada sejak Rabu kemarin.

Baca: Malaysia: Kami Tak Langgar Batas Maritim Singapura

Sengketa batas maritim antara kedua negara terjadi sejak awal Desember 2018. Pemerintah Singapura menyatakan akan memperluas batas perairan hingga wilayah Tuas. Pernyataan ini dikeluarkan setelah Malaysia hendak memperluas pelabuhan hingga mendekati wilayah laut Singapura.

Selain itu, Malaysia juga berencana mengambil alih kendali ruang udara di Johor, yang selama ini dikelola oleh Singapura.

Singapura mengklaim bahwa perluasan yang dilakukan Malaysia telah melanggar batas maritim dan hukum internasional.

Singapura juga menyatakan bahwa kapal-kapal Malaysia telah berulang kali memasuki perairan teritorial dari arah Tuas selama beberapa pekan terakhir. 

(FJR)

Pria Kamboja Dipenjara Tiga Tahun Usai Hina Raja

Ilustrasi oleh Medcom.id.

Phnom Penh: Pengadilan Kamboja memenjarakan seorang pria, pada Rabu 9 Januari. Ia dibui selama tiga tahun karena menghina raja di berbagai postingan Facebook.

Ini hukuman kedua yang diketahui berdasarkan undang-undang lese majeste baru yang diberlakukan tahun lalu. UU tersebut, yang telah dikhawatirkan oleh sejumlah kelompok hak asasi manusia, dapat digunakan untuk meredam perbedaan pendapat.

“Pengadilan mengumumkan putusan terhadap Ieng Cholsa, yaitu menghukumnya 3 tahun penjara dan memerintahkan dia membayar lima juta riel (USD1.250 atau setara Rp17,5 juta),” kata juru bicara Pengadilan Kota Phnom Penh, Y Rin, seperti dinukil dari laman Mirror, Rabu 9 Januari 2019.

“Postingan Facebook, yang ditemukan pengadilan telah menghina Raja Norodom Sihamoni, diunggah pada Juni tahun lalu,” imbuh Y Rin.

Facebook tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sementara terdakwa tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar dan pengadilan tidak mengatakan apakah ia memiliki pengacara.

Undang-undang lese majeste di Kamboja dengan suara bulat diadopsi oleh parlemen pada Februari tahun lalu. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyatakan keprihatinan pada waktu itu bahwa undang-undang tersebut, yang mirip dengan undang-undang di negara tetangga Thailand, dapat digunakan untuk membungkam kritik pemerintah.

Mahkamah Agung membubarkan partai oposisi CNRP pada 2017 atas permintaan pemerintah setelah dinyatakan bersalah merencanakan mengambil alih kekuasaan dengan bantuan Amerika Serikat — sebuah tuduhan yang dibantah partai itu dan Washington.

Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang berkuasa milik Perdana Menteri Hun Sen memenangkan pemilihan umum pada Juli tahun lalu yang menurut para kritikus cacat karena kurangnya oposisi yang kredibel, di antara beragam faktor lainnya.

(FJR)

Australia Sebut Proses Suaka Rahaf al-Qunun Butuh Waktu

Bangkok: Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menegaskan upaya untuk mempertimbangkan suaka bagi Rahaf Mohammed al-Qunun, masih membutuhkan proses.

Baca juga: Menlu Australia Berada di Bangkok Bahas Nasib Rahaf Al-Qunun.

Remaja Arab Saudi itu melarikan diri dari keluarganya dan tiba di Bangkok, Thailand dari Kuwait, akhir pekan lalu. Menlu Payne sendiri berada di Bangkok untuk membahas ini termasuk seorang pesepakbola Bahrain yang ditahan di Thailand dan memiliki status pengungsi di Australia.

Kini Qanun berada dalam perlindungan lembaga PBB yang mengurus pengungsi, UNHCR di sebuah hotel. Gadis berusia 18 tahun menunggu untuk mendapatkan status pengungsi di Australia.

“Australia terus mengupayakan langkah proses penilaian yang dibutuhkan Qunun,” ujar Menlu Payne, seperti dikutip AFP, Kamis, 10 Januari 2019.

“Tidak mungkin Qunun akan kembali ke Australia bersama saya hari ini dan tidak akan berspekulasi atas jangka waktu, jika diberikan status pengungsi,” jelasnya.

Qunun mengatakan dia disiksa oleh keluarga, sementara beberapa kelompok HAM menyebutkan dia murtad. Hal ini yang memicu terjadi hukuman berada di Arab Saudi.

Sementara Kepala Polisi Imigrasi Thailand mengatakan, ayah dari Qunun tetap berada di Bangkok hingga mengetahui kemana gadis remaja itu pergi nantinya. Sedangkan Kedutaan Arab Saudi di Bangkok mengakui tidak menginginkan deporstasi dari Qunun dan menilai kasus ini adalah urusan keluarga.

Bebaskan pesepakbola

Menlu Payne ke Thailand untuk melobi pengembalian pesepakbola Hakeem AlAraibi ke Australia. AlAraibi adalah mantan pesepakbola Bahrain yang diberikan status pengungsi setelah melarikan dari Arab Spring.

AlAraibi dicari oleh pihak berwenang di Bahrain atas tuduhan kaitan dengan kerusuhan saat Arab Spring. Dia ditahan di Bangkok sejak November 2017 lalu saat berlibur dengan istrinya.

Baca juga: Rahaf al-Qunun Takut Dibunuh Keluarga Karena Murtad.

Payne mengulang kembali seruan Australia kepada Thailand untuk tidak mengirim AlAraibi ke Bahrain. Kasus dari AlAraibi menarik perhatian Qunun. Dukungan ditunjukkannya melalui Twitter.

“I’m with you #Hakeem,” tulis Qunun, dalam Twitter, Kamis, 10 Januari 2019.

Dukungan terhadap Qunun juga merebak. Di Sydney, empat orang perempuan melakukan protes untuk menundesak Pemerintah Australia menerima Qunun.

(FJR)

Inggris Siap Tunjuk Duta Besar untuk ASEAN

Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Inggris Sir Simon McDonald (Foto:Medcom.id/Wahyu)

Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Inggris Sir Simon McDonald bertemu dengan Deputi Sekretaris Jenderal Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) Hoang Anh Tuan dan Deputi Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Aladdin D. Rillo. Dia ditemani oleh 10 Duta Besar Inggris yang ditempatkan di negara anggota ASEAN.

“Sinyal yang yang ingin diberikan adalah Inggris akan terus berhubungan dengan ASEAN. Selain itu kami juga ingin meningkatkan hubungan dengan ASEAN,” kata McDonald di Sekretariat ASEAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 10 Januari 2018.

Dalam pertemuan tersebut, McDonald membahas rencana pemerintahnya memunculkan posisi Duta Besar Inggris untuk ASEAN. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan salah satu persiapan Pemerintah Inggris dalam menghadapi Brexit.

“Saat ini, Duta Besar untuk Indonesia juga merangkap sebagai perwakilan kami untuk ASEAN. Namun, posisi baru dibutuhkan untuk mengakomodasi beban kerja yang lebih besar,” ucap pejabat senior tersebut.

“Hubungan kami dengan ASEAN saat ini masih diperantarai oleh Uni Eropa. Kami harus melakukan semuanya sendiri jika keluar dari Uni Eropa,” lanjutnya.

Pihak ASEAN sendiri menyambut baik adanya rencana tersebut. Rencana tersebut dipercaya akan meningkatkan hubungan bilateral antara Inggris dengan ASEAN.

Inggris merupakan negara investor kedua terbesar di ASEAN. Nilai perdagangan Inggris ke kawasan ASEAN mencapai £36,5 miliar pada 2017.

(WAH)

Kemenlu Pastikan Tidak Ada Kerja Paksa WNI di Taiwan

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI Lalu Muhamad Iqbal. (Foto: Marcheilla Ariesta/Medcom.id).

Jakarta: Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan tim ke delapan universitas yang berada di Taiwan. Delapan universitas ini diduga melakukan kerja paksa terhadap mahasiswa-mahasiswi asal Indonesia.

Baca juga: Taiwan Akui Ada Agen Ilegal Tarik Mahasiswa Indonesia.

“Kami sudah kirim tim dan didampingi otoritas setempat. Sejauh ini kami tidak menemukan indikasi kerja paksa,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI Lalu Muhamad Iqbal, kepada Medcom.id, Kamis 10 Januari 2019.

Menurut Iqbal, bagi mahasiswa dan mahasiswi yang melanjutkan studi di Taiwan memang ada mekanisme yang terkait dengan berbagai pihak, misalnya dengan Kemenristekdikti, Provinsi Babel dan yayasan. Mekanisme ini tidak datang dari satu pintu.

“Tata kelola masih jelek. Objektif bagusnya adalah otoritas Taiwan ingin bantu mereka yang kurang beruntung untuk kuliah mandiri, dengan skema kuliah sambil kerja. Jadi bisa bayar kuliah dari penghasilan kerja,” ujar Iqbal lagi.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa asal Indonesia yang saat ini sedang menimba ilmu di Universitas Hsing Wu menolak pemberitaan sejumlah media massa nasional di Indonesia yang memberitakan adanya kerja paksa dari sejumlah universitas di Taiwan.

Mereka mengaku, tidak ada kerja paksa yang dilakukan dari universitas kami dan tidak ada makanan mengandung babi yang disajikan dari tempat mereka magang atau kerja paruh waktu.

Baca juga: Pekerjakan Siswa Asing, Taiwan Akan Beri Sanksi Kampus.

Pernyataan yang dikeluarkan dari Universitas Hsin Wu, disebutkan kerja paruh waktu dan magang tercatat dalam absensi kehadiran dan mereka menerima slip gaji yang diketahui universitas.

Para mahasiswa tersebut mengaku senang melakukan kerja magang karena dapat menambah pengalaman kerja dan juga pendapatan tambahan.

Peraturan di Taiwan menyebutkan mahasiswa baru tak melakukan pelanggaran dalam bekerja paruh waktu selama liburan musim panas dan musim dingin, di tahun pertama mereka di Taiwan. Mereka diperbolehkan bekerja tidak lebih dari 20 jam per minggu.

(FJR)

Video WNI Disandera Abu Sayyaf, Diviralkan Malaysia

Seorang pria WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf memohon untuk dibebaskan. (Foto: The Star).

Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi kebenaran video sandera WNI yang beredar beberapa waktu yang lalu. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI Lalu Muhamad Iqbal menyebut video ini disebarkan oleh Malaysia.

Baca juga: Pria Diduga WNI Memohon Dibebaskan dari Abu Sayyaf.

Dalam video yang beredar tersebut, seorang pria meminta tolong agar segera dibebaskan dari kelompok militan Abu Sayyaf Group (ASG). Pria tersebut adalah sandera WNI yang diculik di Pulau Gaya, Semporna, Malaysia, 11 September 2018.

“Kemarin itu, dikirim ke keluarga, kemudian keluarga share video itu ke pemilik kapal di Malaysia. Pemilik kapal kirim ke Polisi Malaysia. Jadi yang memviralkan itu adalah Polisi Malaysia,” kata Iqbal kepada Medcom.id, Kamis, 10 Januari 2019.

Menurut Iqbal, upaya pembebasan terus dilakukan. Berbagai strategi juga diupayakan, termasuk memperkuat komunikasi dengan keluarga sandera. 

“Yang dijadikan sasaran teror itu keluarga. Tebusan pasti didesak ke keluarga. Jadi kita terus berikan pendampingan ke keluarga sehingga dilakukan negosiasi,” ujar Iqbal lagi.

Iqbal menambahkan, viralnya video permintaan tebusan dari sandera ini merupakan salah satu taktik dari para penyandera untuk menekan keluarga agar segera memberikan tebusan.

“Kalau kami, biasanya tidak kami keluarkan ke media karena kita sudah tahu bahwa ada tekanan psikologis ke pemerintah,” tutur dia.

Iqbal menyebut modus penyebaran video semacam itu sudah beberapa kali digunakan Abu Sayyaf Group (ASG) sejak penyanderaan WNI terjadi pada 2016. Saat ini, ada tiga WNI tersisa yang masih disandera ASG di Filipina  Selatan.

(FJR)

Menlu Australia Berada di Bangkok Bahas Nasib Rahaf Al-Qunun

Bangkok: Australia sudah menyuarakan pertimbangan untuk memberikan suaka bagi remaja 18 tahun, Rahaf Mohammed al-Qunun. Qunun saat ini berada di dalam perlindungan UNHCR setelah menolak pulang ke Arab Saudi.

Baca juga: Rahaf al-Qunun Takut Dibunuh Keluarga Karena Murtad.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, saat in berada di Bangkok, untuk membicarakan hal ini. Selain itu Payne juga akan berbicara dengan pihak Thailand terkait pesepakbola asal Bahrain yang berstatus pencari suaka dari Australia. Pesepakbola itu dipenjara di Thailand dan dihadapkan pada ekstradisi ke Bahrain.

Sementara Qunun saat ini menetap di sebuah hotel di Bangkok dengan pengawasan pihak UNHCR. Lembaga PBB yang mengurusi pengungsi (UNHCR) masih terus memproses aplikasi status pengungsi menyusul kemungkinan pemindahan ke Australia.

“Qunun menolak untuk bertemu ayah dan kakaknya,-yang tiba di Bangkok pekan ini,- yang mencoba membujuknya pulang ke Arab Saudi. Baik ayah dan kakak Qunun membantah menyiksanya secara fisik dan psikis,” pernyataan pihak berwenang Thailand, seperti dikutip AFP, Kamis, 9 Januari 2019.

Pada Sabtu 5 Januari lalu, Qunun dilarang masuk ke Thailand saat tiba di Bandara Suwarnabhumi. Dia bermaksud terbang ke Australia untuk mencari suaka.

Dia kemudian diperbolehkan masuk ke Bangkok pada Senin 7 Januari pagi, oleh pihak Thailand setelah terlibat ketegangan selama 48 jam. Qunun sempat berlindung di kamar hotel untuk menuntut suaka.

Adapun kasus ini, Menlu Payne akan melakukan pertemuan dengan Deputi Perdana Menteri yang juga menjabat Menteri Kehakiman Prajin Juntong, untuk nasib Qunun dan pesepakbola, Hakeem AlAraibi.

AlAraibi memiliki status pengungsi di Australia tetapi ditangkap di Bandara Bangkok 2017 lalu ketika melakukan perjalanan bulan madu ke Thailand. AlAraibi saat ini ditahan di penjara untuk menantikan hasil putusan ekstradisi ke Bahrain.

“Saya akan menyuarakan kasus ini kepada pemerintah Australia, agar bisa kembali ke Australia dengan selamat,” tegasnya.

FIFA sendiri menilai bahwa AlAraibi seharusnya dibebaskan dan diizinkan kembali ke Australia.

(FJR)

38 Paket Mencurigakan Ditemukan di Sejumlah Kedubes di Australia

Canberra: Polisi Australia menangkap seorang pria yang diduga mengirim paket mencurigakan ke sejumlah konsulat dan kedutaan besar di Canberra, Melbourne, dan Sydney.

Petugas darurat dipanggil ke berbagai konsulat pada Rabu 9 Januari setelah diberitahu oleh staf. Beberapa paket dilaporkan diberi label asbes.

Isi paket masih diidentifikasi. Tidak ada laporan tentang kerusakan pada staf. “Seorang pria yang ditangkap telah mengirim 38 paket itu,” pernyataan Polisi Federal Australia (AFP).

“Tidak ada ancaman berlanjut bagi publik,” kata pihak berwenang.

Pria 48 tahun itu dituduh mengirim artikel berbahaya untuk dibawa oleh layanan pos. Pelanggaran tersebut dapat dikenai hukuman penjara maksimum 10 tahun.

Pekerja darurat terlihat di konsulat Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Pakistan, India, Yunani, Korea Selatan, Selandia Baru, Italia, Spanyol, Swiss, dan Prancis, seperti dilaporkan sejumlah media Australia. Paket-paket itu diyakini mengandung zat tak dikenal yang bersumber dari rumah pria itu di Shepparton, sekitar 200 km utara Melbourne.

“Pengujian forensik akan dilakukan pada mereka untuk menentukan komposisi yang tepat dari bahan di dalamnya,” kata AFP dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir BBC, Kamis 10 Januari 2019.

Pihak berwenang mengatakan mereka telah memeriksa 29 parsel, seraya meyakini akan menemukan barang yang tersisa.

Pemerintah Australia sudah mengeluarkan peringatan kepada perwakilan negara asing pada Selasa tentang kiriman mencurigakan, setelah penemuan tiga paket sebelumnya.

“Catatan itu menyarankan kedutaan dan konsulat untuk menangani surat sesuai dengan protokol dan instruksi pemerintah mereka sendiri,” kata Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia dalam sebuah pernyataan.

Pria yang ditangkap itu akan menghadapi pengadilan di Melbourne pada Kamis.

(FJR)

Jelang Pemilihan Raja, Dewan Pahang Gelar Sidang

Tengku Abdullah, putra dari Sultan Pahang. (Foto: Bernama)

Kuala Lumpur: Dewan Kerajaan Pahang akan menggelar sidang pada Jumat 11 Januari 2018 besok untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Sultan Pahang yang diperkirakan terpilih menjadi Raja Malaysia.

Sumber anonim mengatakan, Dewan Kerajaan yang diketuai Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah akan bertemu di Kuala Lumpur setelah salat Jumat, besok.

Namun, sumber tersebut menolak membeberkan tentang apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut, dilansir dari Strait Times, Kamis 10 Januari 2019.

Diperkirakan, Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah yang berusia 88 tahun akan turun takhta dan menyerahkan kepada putranya, Tengku Abdullah.

Baca: 24 Januari Ditentukan sebagai Pemilihan Raja Malaysia

Pasalnya, Sultan Ahmad Shah yang merupakan raja ketujuh Malaysia periode 1979 hingga 1984, dalam kondisi tidak sehat saat ini. 

Sultan Pahang memang menjadi urutan berikutnya jika masa jabatan Sultan Muhammad V dari Kelantan habis sebagai Raja Malaysia. Namun, belum lima tahun masa jabatan, Sultan Muhammad V mengundurkan diri.

Urutan untuk menggantikan Sultan Muhammad V dari Kelantan adalah Sultan Ahmad Shah dari Pahang, kemudian Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dari Johor dan Sultan Nazrin Shah dari Perak.

Raja Malaysia yang baru akan dipilih oleh Conference of Rulers pada 24 Januari 2019 dan raja yang baru akan dilantik serta resmi bertugas pada 31 Januari 2019.

(FJR)

Myanmar Perintahkan Militer Serang Pemberontak Arakan Army

Militer Myanmar. (Foto: AFP)

Nay Pyi Taw: Serangan kelompok Arakan Army menjadi pembahasan utama dalam pertemuan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dengan kabinetnya. Militer pun diminta untuk siaga.

Selain Suu Kyi, pertemuan ini juga dihadiri oleh Presiden Win Myint, Panglima Militer Min Aung Hlaing dan beberapa pejabat lainnya seperti kepala intelijen. 

“Kantor Presiden telah memerintahkan militer melancarkan operasi untuk menghancurkan teroris atau Arakan Army,” kata juru bicara pemerintah, Zaw Htay, dikutip dari Strait Times, Kamis 10 Januari 2019.

Arakan Army telah menewaskan 13 polisi dan melukai sembilan lainnya dalam serangan ke empat pos polisi pada Jumat pekan lalu, ketika Myanmar merayakan Hari Kemerdekaan.

Serangan itu dilancarkan sebagai reaksi atas operasi militer Myanmar di Rakhine, yang juga menyasar warga sipil. Namun, Tatmadaw atau militer Myanmar, menyangkal tuduhan itu.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak Arakan Army di Rakhine menyebabkan eksodus pengungsi sejak awal bulan lalu.

Sebagian warga pengungsi berlindung di kuil, dan membangun tenda darurat di sekitar hutan. PBB juga melaporkan, pengungsi kini telah mencapai 4.500 orang.

Arakan Army merupakan gerakan pemberontak yang terdiri atas beberapa kelompok bersenjata yang berperang atas nama etnis minoritas yang memperjuangkan Rakhine atau The Land of Arakan.

(FJR)

Menghina Mantan Raja, Tiga Warga Malaysia Ditangkap

Mantan Raja Malaysia, Sultan Muhammad V dari Kelantan. (Foto: AFP)

Kuala Lumpur: Dua pria dan satu wanita ditangkap otoritas Malaysia dengan dugaan menghina mantan Raja Malaysia, Sultan Muhammad V dari Kelantan sehubungan dengan pengunduran dirinya baru-baru ini.

“Penangkapan dilakukan karena kami menerima sejumlah laporan mengenai pengguna akun media sosial yang mengunggah komentar berisi penghinaan terhadap Sultan Muhammad V,” kata Inspektur Jenderal Polisi Diraja Malaysia Mohamad Fuzi Harun, dikutip dari Channel News Asia, Kamis 10 Januari 2019.

Mereka yang ditangkap adalah pemilik akun Twitter @azhamakhtar dan @aliaastaman dan pemilik akun Facebook dengan nama Eric Liew.

“Tiga orang yang diduga terlibat ini akan diperiksa dan diidentifikasi di bawah Undang-Undang Sedisi Malaysia,” lanjut dia.

Baca: 24 Januari Ditentukan sebagai Pemilihan Raja Malaysia

Polisi Malaysia pun menganjurkan agar publik hati-hati menggunakan media sosial dan menahan diri untuk tidak membuat pernyataan yang provokatif atau salah mengartikan dari pengunduran diri Sultan Muhammad V.

“Komentar-komentar yang tak pantas akan menyebabkan persepsi negatif terhadap institusi Kerajaan,” tuturnya lagi.

Sultan Muhammad V dari Kelantan mengundurkan diri pada Minggu 6 Januari 2019. Surat pengunduran dirinya telah disampaikan secara resmi dan dikirim ke Sekretaris Majelis Raja-Raja.

Raja Malaysia mundur setelah dua tahun naik takhta pada Desember 2016. Padahal, raja memiliki waktu jabatan selama lima tahun setelah dipilih oleh sembilan Sultan atau raja negara bagian. 

Baca: PM Mahathir Harap Malaysia Segera Lantik Raja Baru

Dua bulan sebelum pengunduran ini, Sultan Muhammad V diberitakan telah menikahi mantan Miss Moscow, Oksana Veovodina. Keduanya dikabarkan menggelar resepsi pernikahan mewah di Moskow, Rusia.

Sebelum dipinang oleh Sultan Muhammad V, Veovodina juga diisukan telah menjadi mualaf dan mengganti namanya menjadi Rihana Oxana Gorbantenko. Kendati demikian, Istana tidak memberikan penjelasan demikian pula Perdana Menteri Mahathir Mohamad. 

(FJR)

Tiongkok Dukung KTT AS-Korut Segera Digelar

Mobil Kim Jong-un terlihat di Beijing. (Foto: AFP)

Beijing: Menerima kunjungan pemimpin tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong-un, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengutarakan bahwa dirinya sangat mendukung pertemuan Kim dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump segera digelar.

“Tiongkok berharap Korut dan AS segera bertemu dan penggunaan dialog untuk menyelesaikan masalah,” kata Xi, dikutip dari Xinhua, Kamis 10 Januari 2019.

Tiongkok juga mendukung komitmen Korut terhadap proses denuklirisasi di Semenanjung Korea dan peningkatan hubungan dengan Korea Selatan (Korsel).

Di samping itu, Kim Jong-un menegaskan bahwa Korut akan terus berpegang pada sikap melaksanakan denuklirisasi di Semenanjung Korea melalui dialog dan konsultasi.

Baca: Kim Jong-un dan Xi Jinping Diskusikan KTT Trump

Kim juga terus melakukan upaya untuk KTT dengan AS terlaksana dan mencapai hasil yang disambut baik oleh masyarakat internasional.

Kim tiba di Beijing pada Selasa 8 Januari. Selain soal KTT kedua dengan AS, Kim juga datang ke Tiongkok untuk mencari dukungan ekonomi dari Negeri Tirai Bambu.

KTT pertama berlangsung di Singapura. Kala itu, Kim dan Presiden AS Donald Trump sepakat berusaha bersama-sama dalam mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Lawatan Kim ke Tiongkok ini tidak diumumkan secara resmi.

Rabu 9 Januari 2019, iring-iringan kendaraan Kim dilaporkan telah meninggalkan rumah tamu Diaoyutai. Media Korsel, Yonha, menyebut Kim mengunjungi sebuah pabrik farmasi Tongrentang selama sekitar setengah jam.

(FJR)

Mulai 2019, AHA Centre dan ASEAN Bantu Repatriasi Rohingya

Jakarta: Memasuki tahun 2019, dukungan Indonesia terhadap ASEAN akan ditingkatkan, khususnya terhadap keketuaan Thailand di ASEAN. Tidak hanya itu, Indonesia juga akan lebih fokus terhadap nasib etnis minoritas Rohingya di Rakhine, Myanmar.

“ASEAN harus terus bersatu, bekerja keras, agar kawasan Asia Tenggara tetap menjadi kawasan damai, stabil dan sejahtera,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam Pernyataan Pers Tahunan di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu 9 Januari 2019.

Namun, Menlu Retno lebih menekankan dukungan Indonesia terhadap pemulihan Rakhine State, Myanmar. Indonesia juga terus berupaya berkontribusi agar isu Rakhine State mengalami kemajuan. Sejak 2017, Indonesia secara berkala terus mengirimkan bantuan untuk Rakhine, termasuk mendirikan rumah sakit dan sekolah Indonesia.

“Pada KTT ASEAN di Singapura bulan November 2018, Indonesia mengusulkan agar AHA Centre dan Sekretariat ASEAN mendapatkan akses dan dapat berkontribusi lebih banyak, terutama dalam mempersiapkan repatriasi sukarela, aman dan bermartabat,” lanjut dia.

Usulan Indonesia ditanggapi secara positif oleh negara anggota ASEAN. Tindak lanjut yang dibahas di KTT akan terus dilakukan pada tahun ini.

“Januari ini, Preliminary Need Assesment Team, Insya Allah akan mulai bekerja di Rakhine State. Setelah itu, Comprehensive Need Assesment team akan bekerja dengan masa satu tahun,” tutur Menlu Retno.

Baca: Menlu RI Bahas Rakhine Bersama Penasehat Nasional Myanmar

Menlu Retno sangat berharap, selain mempersiapkan repatriasi, keberadaan AHA Centre dan Sekretariat ASEAN di Rakhine State akan dapat membantu menciptakan rasa saling percaya dan lingkungan yang lebih kondusif.

“Ini satu langkah maju yang dilakukan ASEAN untuk membantu Myanmar mengatasi masalah Rakhine State,” ungkap dia.

Bentrokan di Rakhine State yang pecah pada Agustus 2017 lalu membuat hampir satu juga etnis Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh. Banyak Rohingya di Bangladesh tinggal di di Cox’s Bazar dan Kutupalong serta wilayah-wilayah lainnya.

Hingga saat ini, status mereka masih tak jelas dan bergantung pada bantuan internasional. Repatriasi pun masih tertunda, karena Bangladesh dan Myanmar masih belum mencapai kesepakatan final, ditambah para pengungsi juga enggan kembali ke Myanmar.

(WIL)

Gunakan Palu, Pria di Tiongkok Lukai 20 Bocah SD

Orang tua diminta menjemput anak-anak mereka terkait insiden penganiayaan di sebuah SD di Beijing, Tiongkok, Selasa 8 Januari 2019. (Foto: AFP/Getty Image)

Beijing: Seorang pria diduga melukai 20 murid sekolah dasar dengan menggunakan palu di sebuah sekolah dasar di Beijing, Tiongkok. Kepala sekolah mengatakan kepada para orang tua siswa bahwa pelaku adalah seorang karyawan yang belum lama ini dipecat.

Dilansir dari laman Mirror, Selasa 8 Januari 2019, tiga siswa mengalami luka serius di bagian kepala. Ketiganya langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan beberapa korban lainnya.

Polisi menangkap pelaku berumur 49 tahun di lokasi kejadian, di distrik Xicheng, Beijing, sekitar pukul 11.00 waktu setempat. Laporan awal mengindikasikan pelaku menggunakan pisau, namun kemudian diklarifikasi menjadi palu.

Pelaku adalah mantan pekerja pemeliharaan sekolah yang kontraknya berakhir pada Desember tahun lalu. Kepolisian Beijing menduga pelaku marah karena kontrak tidak diperpanjang di sekolah bernama Xuanwu Normal Experimental Affiliated Number One Primary School.

Menurut laporan media South China Morning Post, seorang orang tua murid mengklaim bahwa “penyerang menggunakan senjata mirip palu untuk memukul kepala siswa. Dia berhasil dihentikan seorang guru olahraga.”

November lalu, sedikitnya enam bocah tewas dan hampir 20 lainnya terluka saat sebuah mobil menghantam mereka semua yang sedang menyeberang jalan di Huludao.

Sedikitnya 14 anak berusia tiga hingga empat tahun terluka saat seorang wanita bersenjata pisau dapur menyerbu sebuah taman kanak-kanan di Tiongkok pada Oktober lalu.

(WIL)

Menlu: Peran Indonesia di DK PBB Telah Dimulai

Jakarta: Sembilan hari sudah Indonesia menduduki posisi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 2019-2020. Perhatian politik luar negeri Indonesia juga akan tercurah dalam posisi ini.

“Isu terkait pemeliharaan perdamaian; pemberantasan terorisme; sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, serta Palestina antara lain akan menjadi prioritas Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam Pernyataan Pers Tahunan di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu 9 Januari 2019.

“Waktunya telah tiba bagi Indonesia bersama anggota DK PBB lainnya, dengan dukungan seluruh anggota PBB, untuk bekerja keras berkontribusi bagi perdamaian dunia,” lanjut dia.

Menlu Retno menambahkan, tahun ini akan menjadi tahun sibuk bagi diplomasi Indonesia. Tim DK PBB di PTRI New York, ujar dia, telah diperkuat sejak Oktober 2018.

“Untuk dapat duduk di Dewan Keamanan PBB bukan hal yang mudah. Menunaikan tugas dengan baik di DK PBB memiliki tantangan yang jauh lebih besar,” ucapnya.

Menurut dia, kemapanan tataman dunia saat ini sedang menghadapi tantangan baru. Nilai-nilai multilateralisme yang telah dipupuk sejak berakhirnya Perang Dunia II saat ini mengalami tantangan yang berat.

“Indonesia akan berusaha sekuat tenaga menunaikan tanggung jawab ini sebaik mungkin,” tegasnya lagi. 

(WAH)