Kontra Terorisme Jadi Isu Utama Indonesia di DK PBB

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febryan Ruddyard. (Foto: Sonya Michaella/Medcom.id).

Jakarta: Bakal menjadi ketua sidang di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Indonesia akan mengangkat dua isu, misi pasukan perdamaian (peacekeeping) dan kontra terorisme (counter terrorism). Sidang ini akan digelar pada Mei 2019 dan Agustus atau September 2019.

“Untuk sidang pertama di Mei 2019, Indonesia akan angkat isu peacekeeping dan sidang kedua antara Agustus atau September 2019, Indonesia akan angkat isu counter terrorism. Isu ini akan diangkat selama satu bulan,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febryan Ruddyard, di Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Peacekeeping menjadi isu yang menurut Indonesia tepat dipilih karena saat ini Indonesia termasuk negara yang paling banyak menyumbang pasukan perdamaian di bawah bendera PBB.

“Dalam isu ini, posisi kita cukup kredibel. Saat ini sudah ada 3.545 pasukan perdamaian kita yang tersebar di daerah konflik. Indonesia juga menduduki ranking tujuh di antara negara penyumbang pasukan perdamaian,” ungkap dia.

Selain itu, Indonesia juga menargetkan jumlah pasukan perdamaian hingga 4.000 orang di tahun 2019. Bahkan, ada komitmen untuk menaikkan lebih jika jumlah tersebut nantinya akan tercapai.

Indonesia resmi menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB dengan dipasangnya bendera Merah Putih di Markas PBB, yang dilakukan pada 2 Januari 2019. Lewat acara simbolik tersebut, Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap DK PBB hingga 31 Desember 2020.

Indonesia duduk di kursi anggota tidak tetap bersama Kuwait, Afrika Selatan, Pantai Gading, Equatorial Guinea, Jerman, Belgia, Polandia, Peru, dan Republik Dominika. 

(FJR)