KPK Telusuri Indikasi Permintaan Dana Terkait Aturan Tata Ruang Bekasi

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menggali adanya indikasi permintaan pihak-pihak tertentu untuk mengubah aturan tata ruang Bekasi. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, permintaan tersebut guna mempermudah perizinan pembangunan proyek Meikarta.

“Dalam proses penyidikan ini, kami sedang menggali adanya indikasi permintaan pihak-pihak tertentu untuk mengubah aturan tata ruang Bekasi agar mempermudah perizinan proyek Meikarta,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Senin (3/12).

Lebih lanjut, dia menegaskan pihaknya juga tengah menelusuri dugaan aliran dana untuk revisi Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan proyek Meikarta.

Menurutnya, ada indikasi permintaan untuk mengubah Perda demi proyek Meikarta. Oleh karena itu, KPK telah memeriksa anggota DPRD Bekasi terkait kasus dugaan proyek suap Meikarta.

Pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami proses pembahasan aturan tata ruang yang juga melibatkan DPRD Bekasi. “Apakah ada atau tidak aliran dana untuk revisi Perda tentang tata ruang tersebut, tentu juga menjadi perhatian KPK,” sambungnya.

Sebelumnya, KPK juga menemukan dugaan penanggalan mundur terkait izin proyek Meikarta. Atas temuan itu, KPK juga mendalami dugaan pembangunan Meikarta dimulai sebelum proses perizinan tuntas

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 9 tersangka, termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima duit Rp 7 miliar sebagai bagian dari commitment fee tahap pertama senilai Rp 13 miliar.

(ipp/JPC)