Petinggi PAN Minta Zumi Zola Sabar dan Ikhlas Jalani Hukuman

JawaPos.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 6 tahun kepada Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli. Mantan pesinetron itu terbukti menerima gratifikasi dan menyuap 53 anggota DPRD Provinsi Jambi.

Menanggapi vonis Zumi Zola tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh kader partai berlogo matahari putih dengan latar biru itu.

“Tentu kami prihatin dan berharap bahwa kajadian ini dijadikan pembelajaran bagi kader PAN lainnya,” ujar Eddy saat dihubungi, Kamis (6/12).

Tak lupa, Eddy Soeparno meminta Zumi Zola untuk tabah menjalani vonis hakim Pengadilan Tipikor. “Saya juga berharap bahwa saudara saya Zumi Zola menjalani putusan ini dengan sabar dan ikhlas,” katanya.

Sebagai informasi, dalam pertimbangan majelis hakim, Zumi terbukti menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga disebutkan menerima USD 177.000 dan SGD 100.000. Selain itu, Zumi menerima 1 unit Toyota Alphard dari kontraktor.

Kemudian, melalui Asrul Pandapotan Sihotang yang merupakan orang kepercayaan Zumi menerima sebesar Rp 2,7 miliar, uang USD 147.300 dan 1 unit Toyota Alphard.

Zumi pun menerima uang dari Arfan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemprov Jambi sebesar Rp 3 miliar dan USD 30.000 serta SGD 100.000.

Zumi juga disebutkan menggunakan hasil gratifikasi itu untuk membiayai keperluan pribadi dan keluarganya.

Tak hanya itu, majelis hakim pun menilai Zumi terbukti melakukan suap kepada 53 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, serta menyuap para anggota Dewan senilai total Rp 16,34 miliar.

Atas perbuatannya, Zumi terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Zumi juga dinilai melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

(gwn/JPC)