Segregasi Sosial Picu Konflik di Rakhine

Depok: Permasalahan di negara bagian Rakhine, Myanmar bukan hanya dilatarbelakangi oleh konflik agama namun lebih kompleks.

Hal tersebut diungkapkan, oleh Duta Besar Republik Indonesia Untuk Myanmar, Irjen Pol. Prof.DR.Iza Fadri saat mengisi kuliah umum bertema “Transformasi Sosial Dan Politik di Myanmar, Serta Kasus Rakhine States” di Ruangan Miriam Budiarjo Resource Center Fisip UI Kota Depok, Selasa 15 Januari 2018.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab memanasnya suasana di wilayah tersebut salah satunya dari segi historis.

“Di sini ada penduduk yang dikenal orang Rohingya, mereka ini awalnya dibawa oleh penjajah Inggris untuk mengelola pertanian disana. Seiring berjalannya waktu, mereka berkolaborasi untuk melawan etnik. Setelah Myanmar merdeka, mereka akhirnya tidak memiliki kewarganegaraan,” ucap Iza.

Iza menuturkan masalah lainnya, dari segi pertahanan keamanan Rakhine berbatasan dengan bagian barat negara Bangladesh di situ ada kelompok bersenjata yang sering melakukan penyerangan.

“Jaraknya 196 mile (315 kilometer) dari Myanmar. Seperti kita ketahui, konflik bersenjata yang dilakukan oleh kelompok Arakan terjadi di wilayah ini. Ada 20 kelompok bersenjata di setiap State (wilayah) Myanmar, 11 kelompok sudah menandatangani national Agreement. Sedangkan sembilan lainnya belum, sempat dikabarkan juga beberapa waktu lalu melakukan penyerangan terhadap Polisi,” bebernya.

Selain itu, timbulnya segregasi sosial dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di Rakhine State menjadi sebuah pemicu konflik. Hingga akhirnya junta Militer Myanmar mengambil langkah operasi militer.

“Ini yang saya katakan bahwa kompleksitas permasalahan di sana meliouti berbagai macam hal mulai dari historis, yuridis, sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. Secara domestik hal ini tidak relevan dengan pandangan Internasional,” katanya.

“Dibutuhkan penanganan masalah secara komprehensif dan waktu yang tidak sebentar. Sementara itu, disisi lain penyelesaian yang dikehendaki oleh Myanmar secara bilateral dengan Bangladesh juga mengalami hambatan,” timpalnya.

Selanjutnya, masih menurut Iza pengiriman bantuan ke Rakhine bagi etnis Rohingya juga mengalami hambatan dengan aksi protes kelompok masyarakat lain yang mendiami daerah tersebut. 

“Jadi apabila, ada bantuan datang secara terbuka ke sana (Rakhine state), kelompok kesukuan lain protes kata mereka semua di wilayah ini juga susah, kenapa hanya memberikan bantuan kepada satu kelompok saja. Sehingga ini malahan membuat, konflik baru,” paparnya.

Pemerintah Myanmar, telah mengeluarkan kebijakan dengan mengakomodir seluruh bantuan bagi pengungsi di Rakhine. “Jadi semua bantuan langsung diberikan kepada pemerintah, selanjutnya mereka yang akan menyalurkan,” tandasnya.

(FJR)