Sempat Mangkir, 4 Anggota Polri Bekas Ajudan Nurhadi Kembali Dipanggil

JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil empat orang anggota Polri yang pernah menjadi ajudan pribadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Rencananya, mereka memang akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang membelit mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan pemanggilan kedua ini sudah dilayangkan melalui koordinasi dengan Kadiv Propam Mabes Polri.

“KPK kembali membuat panggilan kedua dan berkoordinasi dengan Kadiv Propam Mabes Polri untuk menghadirkan empat orang anggota Polri sebagai saksi untuk tersangka ESI,” ucapnya pada awak media, Senin (3/12).

Kendati demikian, Febri mengatakan, keempat saksi belum memberikan informasi terkait kehadirannya. Kini, pihaknya masih menunggu kehadiran mereka.

“Siang ini belum ada info kehadiran para saksi,” tukasnya.

“Untuk kepentingan penyidikan karena dari koordinasi yang dilakukan dengan Kadiv Propam Mabes Polri, pada intinya kehadiran para saksi di pemeriksaan akan difasilitasi oleh Polri,” sebutnya.

Panggilan kali ini merupakan panggilan kedua yang dilayangan oleh tim penyidik lembaga antirasuah ini. Sebelumnya, pada (14/11) juga dikirimkan surat pemanggilan, namun tak ada keterangan terkait alasan ketidakhadiran.

“Seperti halnya panggilan pertama dan kedua ini telah mengirimkan surat pada Kapolri dengan tembusan Kadiv Propam dan Kakorbrimob Mabes Polri,” pungkas Febri.

Sekadar informasi, Eddy Sindoro (ESI) ditetapkan sebagai tersangka pada 21 November 2016. ESI diduga telah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannva yang bertentangan dengan kewajlbannya.

Atas perbuatannya tersebut, ESI disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 64, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(ipp/JPC)