UNHCR Periksa Klaim Suaka Rahaf al-Qunun

Rahaf Mohammed al-Qunun. (Foto: AFP)

Bangkok: Agensi Pengungsian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) memeriksa klaim suaka dari Rahaf Mohammed al-Qunun, seorang perempuan muda asal Arab Saudi yang mengaku terancam dibunuh jika dideportasi dari Thailand. Setelah beberapa hari berada di Bandara Suvarnabhumi di Bangkok, Rahaf tidak jadi dideportasi dan berada di bawah perlindungan UNHCR.

UNHCR mengaku “sangat berterima kasih” Thailand pada akhirnya tidak mendeportasi Rahaf. Padahal, Thailand sempat hendak memulangkannya dengan alasan Rahaf tidak memiliki cukup dokumen.

“Membutuhkan waktu beberapa hari untuk memproses kasus ini dan menentukan langkah ke depan,” ujar perwakilan UNHCR di Thailand, Giuseppe de Vicentiis, seperti dilansir dari kantor berita AFP, Selasa 8 Januari 2019.

Thailand bukan negara penandatangan konvensi PBB soal pengungsian. Para pencari suaka di negara ini biasanya dideportasi atau menunggu bertahun-tahun untuk nantinya dikirim ke negara ketiga.

Menurut UNHCR, seseorang dengan klaim suaka sebaiknya tidak dikirim ke negara tempat individu itu melarikan diri. Terlebih dalam kasus Rahaf, klaim yang disebutkan berhubungan dengan keselamatan jiwa. Rahaf diketahui hendak mengajukan suaka ke Australia.

Baca: Rahaf al-Qunun Takut Dibunuh Keluarga Karena Murtad

Sementara itu dalam keterangan pers singkat di Bangkok, Kedutaan Besar Arab Saudi mengatakan tidak mendorong deportasi Rahaf. Riyadh menyebut kasus ini sebagai “masalah keluarga,” namun berada di bawah “perhatian” kedubes.

Dalam keterangan terpisah di Twitter, Kedubes Saudi membantah telah mengirim stafnya ke Suvarnabhumi untuk bertemu Rahaf yang datang dari Kuwait. Saudi juga membantah telah menyita paspor perempuan 18 tahun itu.

Pihak kedubes juga mengaku telah berkoordinasi dengan ayah Rahaf, yang merupakan seorang pejabat pemerintah daerah di Saudi.

(WIL)

Tuna Raksasa Terjual Rp44,2 Miliar di Pelelangan Jepang

Kiyoshi Kimura (kanan) berpose dengan ikan tuna seberat 278 kg di Tokyo, Jepang, 5 Januari 2019. (Foto: AFP/KAZUHIRO NOGI)

Tokyo: Seorang wiraswasta ternama asal Jepang membayar USD3,1 juta atau setara Rp44,2 miliar untuk seekor ikan tuna raksasa dalam acara pelelangan di sebuah pasar baru di Tokyo, Sabtu 5 Januari 2019. Pasar ini adalah pengganti dari Tsukiji, pusat perdagangan dan pelelangan ikan terbesar di Jepang.

Acara pelelangan berakhir di angka Rp44,2 miliar untuk ikan tuna seberat 278 kilogram. Ikan tersebut ditangkap di lepas pantai utara Jepang.

Kiyoshi Kimura menjadi pemenang lelang. Uang yang dibayarkannya bernilai dua kali lipat dari rekor sebelumnya pada 2013. Kala itu, lelang juga dimenangkan oleh Kimura, yang menyebut dirinya sebagai sebagai “Raja Tuna.”

“Ini adalah tuna terbaik. Saya senang dapat membeli tuna super segar dan lezat,” ucap Kimura, pemilik waralaba restoran sushi kepada awak media, seperti dilansir dari kantor berita AFP.

“Harganya lebih tinggi dari yang awalnya saya kira. Tapi saya berharap para pelanggan kami dapat memakan tuna yang luar biasa ini,” lanjut dia usai acara lelang,

Tsukiji dipindahkan pada Oktober lalu ke Toyosu, sebuah bekas pabrik yang berjarak tak jauh ke arah timur. Dibuka pada 1935, Tsukiji terkenal oleh acara lelang yang digelar sebelum waktu subuh.

Baca: Lelang Tuna Terakhir di Pasar Ikan Tsukiji

Meski dipindahkan, pasar di Toyosu tetap menggelar ritual lelang seperti di Tsukiji. Para calon pembeli datang dengan menggunakan sepatu karet untuk memeriksa kualitas dari semua ikan.

Pada pukul 05.10 waktu setempat, bel dibunyikan sebagai tanda lelang dimulai. Lokasi lelang kemudian dipenuhi suara pelelang, yang diikuti gestur jari dari para calon pembeli yang tertarik pada harga tertentu.

Karena mendapat perhatian dari seluruh dunia, bahkan dari chef ternama pemenang bintang Michelin, acara lelang di Tsukiji juga dianggap sebagai lokasi wisata ‘wajib’ bagi para turis di Tokyo.

(WIL)

Badai Tropis Pabuk Hantam Pulau Wisata Thailand

Bangkok: Badai tropis Pabuk melanda Thailand selatan dengan membawa angin kencang dan hujan deras. Badai ini diperkirakan akan menjadi yang terburuk di kawasan dalam 30 tahun terakhir.

Pabuk pertama kali mengenai bagian selatan dari Thailand pada Jumat 4 Januari 2019, pukul 12.45 waktu setempat. Badai menumbangkan pepohonan yang menimpa beberapa rumah di provinsi Nakhon Si Thammarat.

Angin kencang terus bergerak ke seantero Thailand, berimbas pada beberapa lokasi wisata. Karena khawatir terkena imbas Pabuk, ribuan orang melarikan diri dari Koh Samui, Koh Tao dan Koh Phangan. Namun ada sejumlah turis yang memilih tetap tinggal.

Sedikitnya dua bandara di pulau utama Thailand selatan ditutup, begitu juga dengan jasa kapal feri. Sejumlah turis yang terjebak di Koh Samui mengatakan kepada kantor berita BBC bahwa Pabuk memicu hujan deras, angin kencang dan juga gelombang tinggi.

Warga dan turis di Koh Samui dan sekitarnya diminta tetap berada di dalam bangunan setelah pukul 16.00, setidaknya hingga Sabtu pagi.

“Saya berbicara dengan beberapa turis asing tadi malam, dan mereka tidak takut. Mereka mengerti mengenai situasi saat ini,” ujar Krikkrai Songthanee, kepala distrik Koh Phangan, kepada media AFP. Dia mengatakan 10 ribu turis masih berada di Koh Phangan.

Mata dari badai Pabuk telah melewati Nakhon Si Thammarat dan bergerak ke arah selatan. Pabuk diprediksi akan melemah saat nanti tiba di provinsi Surat Thani.

“Namun semua turis di Teluk Thailand, termasuk Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao, terkena imbasnya, karena Pabuk itu besar,” tutur Kepala Departemen Meteorologi Thailand Phuwieng Prakhammintara.

Satu nelayan dilaporkan tewas akibat badai Pabuk pada Jumat pagi di provinsi Pattani. Korban tewas usai perahunya terbalik terkena ombas besar.

Di masa lalu, sejumlah badai tropis telah menewaskan ratusan orang di Thailand selatan. Namun otoritas setempat mengatakan kini sudah mempersiapkan segala sesuatunya.

Terakhir kalinya badai besar melanda Thailand selatan terjadi pada 1989. Kala itu, Topan Gay menewaskan ratusan orang.

(WIL)

Indonesia Prioritaskan Isu Palestina Tetap Muncul di DK PBB

Jakarta: Mulai 1 Januari 2019 Indonesia memulai tugasnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Apa saja yang akan menjadi fokus Indonesia dalam keanggotaan ini.

Resminya penugasan Indonesia dimulai saat pemancangan Bendera Merah Putih pada 2 Januari di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS). Wakil Tetap Republik Indonesia di PBB, Dian Triansyah Djani akan mengemban tugas dalam keanggotaan Indonesia ini.

Medcom.id, pada 28 Desember 2018, sempat berbicara dengan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Febrian Alphyanto Ruddyard. Berikut isi dari wawancara khusus tersebut:

Apa yang akan Indonesia bawa untuk DK PBB? 

Yang akan kita bawa sebenarnya sudah kita putuskan sejak beberapa waktu lalu. Ada 4+1, empat ini adalah satu. Yang kita kuatkan adalah getting ecosystem of peace (menciptakan ekosistem perdamaian, stabilitas perdamaian dan keamanan global. Penting sekali kita melihat bahwa peace dan stability harus merupakan harus suatu ekosistem, tidak bisa hanya sifatnya satu konflik diselesaikan, tapi harus dibentuk ekosistemnya.

Ekosistemnya antara lain bagaimana bisa menyelesaikan masalah setiap konflik dengan cara dialog. Jadi yang pertama getting ecosystem of peace and global stability, melalui upaya mediasi dialog dan kehadiran PBB untuk isu menjalankan perdamaian.

Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah memperkuat sinergi antara DK PBB dengan organisasi regional. Kenapa penting? karena Indonesia berpandangan kerja PBB akan lebih efektif dan akan lebih terarah apabila DK PBB melibatkan organisasi dan mekanisme regional.

Khususnya sebagai first responsder (perespons pertama), pokoknya yang pertama di depan. First responder apabila ada potensi konflik di suatu wilayah. Dengan menggandeng organisasi regional, pemahaman DK PBB mengani isu-isu regional diharapkan akan lebih komprehensif, karena di regional ini lah negara-negara ini tahu sebetulnya (inti permasalahan konflik) di regional.

PBB bisa memanfaatkan kemampuan yang ada di regional, baik itu organisasi maupun mekanisme untuk bisa PBB bekerja atau menyelesaikan masalah dengan lebih komprehensif dan terarah.

Yang ketiga isu yang akan kita bawa sangat aktual, penanggulangan terorisme, radikalisme, ekstremisme melalui pendekatan yang sifatnya komprehensif.

Ini ingin kita introduce (perkenalkan), karena kita berhasil di sini. Salah satu kekuatan Indonesia dan itu sudah diakui berbagai negara.

Pada saat penanganan terorisme, radikalisme dan ekstremisme harus dilakukan komprehensif, dalam arti tak cuma bicara dari hilirnya saja, tapi kita juga bicara dari hulu bagaimana kita bisa melibatkan upaya deradikalisasi, melibatkan kompenen dunia dan nasional lainnya. Seperti tokoh figur religius, figur dunia pendidikan, sehingga isu-isu terorisme tidak hanya dihadapi saat meledak saja tapi pula dihadapi lebih komprehensif, ini yang ingin kita bawa juga.

Yang keempat ini agak spesifik, ini baru, bagaimana ciptakan sinergi upaya menciptakan perdamaian dan mengembalikan suatu kondisi konflik ke kondisi normal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi approach-nya (pendeketannya) kita akan coba sinergikan dengan upaya melakukan sustainable development (pembangunan berkelanjutan). 

Masalah sustainable development banyak di PBB, (mulai dari) SDG2030, di mana kita bisa mengutamakan kesepakatan SDG 2030 dalam upaya menumbuhkan perdamaian di wilayah konflik.

Yang terakhir, 4+1, kenapa saya ambil plus one bukan lima, karena sudah ada terus yaitu mengenai Palestina. Karena sudah menjadi mandat konstitusi Indonesia untuk lebih memberi perhatian khusus untuk isu Palestina.

Tujuannya apa? banyak pihak yang kritik DK PBB tidak bisa melakukan apa-apa di isu Palestina, resolusinya pun diatasi sendiri sama AS. Tapi kita tahu juga kekuatan kita dan kita tidak berpotensi menjadi kekuatan seperti P5 (lima anggota tetap DK PBB termasuk Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis dan Tiongkok).

Kita juga tahu di DK PBB ada dinamikanya sendiri dan negara memiliki kepentingannya sediri khususnya negara P5. Kita lebih mengupayakan isu ini tidak hilang di radar DK PBB. Indonesia selalu dorong dan akan jadi prioritas kita di DK PBB bagaimana isu Palestina tidak hilang dengan isu konflik yang lain yang semakin lama semakin banyak.

Ada isu Yaman, Suriah mungkin udah lupa nih padahal (isu) Palestina masih ada di situ. Kita akan pastikan isu Palestina akan tetap di dalam radar DK PBB. 

Keuntungan Indonesia masuk dalam DK PBB?

Saat ini organisasi dunia paling utama kan PBB, PBB di dalamnya ada 5 atau enam organ utama, salah satu organ utama namanya DK PBB. Kenapa paling utama? karena DK PBB satu-satunya organ yang keputusannya memiliki efek legally binding (mengikat secara hukum). Kalau UNGA tidak. UNGA resolusinya diadopsi ada yang setuju ada yang enggak tidak dilakukan. Tetapi begitu DK PBB ambil keputusan itu harus dilakukan, bahkan kalau dilihat di piagamnya harus dilakukan baik anggota PBB maupun tidak. Ini sangat penting dan memang di dalamnya ada dinamikanya, ini kesempatan kita.

DK PBB dalam satu tahapannya diberikan satu wewenang untuk bisa menentukan apakah suatu fenomena situasi ini dianggap mengancam perdamaian dunia tidak. Di organ PBB lain (tidak ada wewenang itu). Dengan demikian dia boleh mempergunakan karena mengikat secara hukum.

Berada di dalam situ saja sudah luxury (kemewahan), karena kita harus bertarung dengan negara lain untuk masuk ke situ dan banyak negara lain yang belum pernah di DK PBB.

Jadi kesempatan itu kalau boleh dibilang satu sebenarnya wujud mandat konstitusional bahwa kita harus ikut serta dalam menciptakan perdamaian di dunia. Sudah tidak ada tempat lain di organisasi internasional lain yang sesuai dengan mandat konstitusi. Bahkan ASEAN aja tidak ada wing security council-nya (sayap dewan keamanan).

Yang kedua, meningkatkan peran kepemimpinan kita di dunia internasional. Kapasitas kita untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan yang sangat krusial dalam isu perdamaian dunia ya ada di situ. Ini kesempatan kita selama dua tahun untuk ikut menentukan apakah sesuatu situasi mengacam perdamaian keamanan dunia atau tidak.

Kemudian selanjutnya, untuk kepentingan nasional kita sendiri banyak isu yang kita tidak tahu ke depannya jadi seperti apa. Tapi paling tidak dengan berada di DK PBB kita bisa menjaga, khususnya menjaga integrasi teritorial. Kalau lewat negara lain, misalnya ada masalah dengan teritorial kita minta negara lain untuk adakan bilateral di PBB, tapi kalau kita di DK kita bisa angkat apa aja. Karena kita ada di dalamnya.

Selanjutnya mungkin ini investasi politik kita juga, untuk menjaga hubungan regional bilateral dan multilateral serta tingkatan lain. Karena saat kita dipilih jadi DK PBB kita didukung negara-negara lain yang juga menitipkan kepentingannya. Nah ini political investment nih, kalau kita di dalam, kita punya kesempatan dengan memperjuangkan isu-isu kita, karena bekerja bersama negara P5. Kadang kita akan bantu mereka, tapi mungkin juga berseberangan dengan mereka, jadi lebih pada adanya political investment.

Yang ketiga, saya rasa ini penting meningkatkan pengiriman misi pasukan perdamaian (peacekeeper) kita. ita selama ini peacekeeper kita sudah 3.650, sekitar 90 diantaranya perempuan. Jumlah ini cukup tinggi, dengan jumlah itu, kita di antara negara-negara penyumbang pasukan perdamaian kita di ranking tujuh. Tujuh besar dari 123 penyumbang dan ini kita cukup disegani dan diminati.

jadi gini kalau DK mau ngirim pasukan perdamaian gak bisa asal kirim. Karena melibatkan host negara konflik dan negara-negara di sekitar, kemudian negara DK PBB, jadi harus ada kesepakatan, konsen juga dialog.

Kenapa (anggota) kita cukup banyak? karena negara konflik pemerintahnya senang kalau kita masuk. Ini kan aset buat kita, karena Indonesia punya target 2019 harus bisa ngirim 4.000 peacekeeper, dengan 4.000 mungkin kita bisa ranking lima besar.

DK PBB diisi oleh P5 gimana sikap Indonesia terkait reformasi di DK PBB, terutama mengenai hak veto?

Ada dua hal mengenai reformasi. Reformasi dalam arti pembahasan isu politis itu tidak di DK PBB. Karena di DK PBB tidak ada agenda reformasi dia sendiri tidak ada, tapi itu dilkukan di UNGA (Sidang Majelis Umum PBB). Mengadopsi resolusi UNGA yang menjadi dasar perlunya dilakukan reformasi DK bahkan sudah agak maju, sudah disepakati ada lima isu kalau bicara reformasi.

Pertama mengenai kategori. Apakah kategori keanggotaan P5 (anggota tetap) ditambah atau tidak. Kedua, jumlah perwakilan (dari tiap benua) selama ini representasi dua. Ini perlu ditinjau lagi apakah masih butuh. Ketiga, bicara soal jumlah, apakah DK PBB yang 15 ini sudah cukup atau tidak apa perlu tidak ditambah lagi, karena keterwakilan ini.

Keempat working method (metode kerja) di DK PBB ada yang perlu diperbaiki atau tidak. For your information, satu-satunya organ PBB yang working method profesional sepertinya belum capai final itu cuma DK PBB. Jadi kalau UNGA punya aturan prosedural yang tetap. Sementara DK PBB bisa diganti kapan saja, makanya perlu ditanyakan working methodnya.

Terakhir isu veto, apakah perlu veto ini dari sisi pembahasan reformasi DK PBB.

Bagaimana sikap kita terhadap reformasi DK PBB?

Jadi membangun working method itu termasuk reformasi DK PBB. This is reformasi DK PBB in action, karena pembahasannya di sana. Ini bukan omong lagi, tapi bagaimana bisa kerja supaya DK PBB lebih baik. Itu yang pasti dari reformasi DK PBB.

Mengenai formula 4+1, Indonesia sangat concern dengan Palestina. Bagaimana cara Indonesia mengemukakan itu dalam forum?

Yang jelas setiap bulan akan ada pembahasan isu Timur Tengah. Saat kita jadi Presiden DK PBB (Presiden DK PBB dua kali), Mei dan entah September tahun depan, (Palestina) akan jadi isu yang kita tekankan. Tapi kalau pun kita tidak jadi presiden kita akan dorong, kita tahu problem di DK PBB pasti mentok, orang juga bilang mentok. Ada kepentingan AS, apapun itu isu Palestina, tak akan gampang, dia pun sudah mengambil keputusan melawan sendiri DK PBB soal Yerusalem, tapi jangan lupa isu Palestina itu banyak bisa didekati banyak.

Bisa didekati (lewat isu) Yerusalem, kemanusiaan, pengungsi, macam-macam. Kita mesti coba inovatif. Memang ada koridornya. DK PBB tidak mau membahas isu-isu yang di luar keamanan dan perdamaian, memang koridornya itu.

Kita inovasinya bagaimana bisa membawa isu Palestina dari sisi lain. Misal penanganan pengungsi yang tidak terkoordinasi yang bisa mengganggu peace and security. Bagaimana kejahatan trans nasionalnya dari sisi traficking (perdagangan manusia), apabila pengungsi Palestina jadi korban perdagangan manusia. Jadi harus inovatif melihatnya. Ini akan kita lakukan.

Karena kalau pengungsi tak ditangani bisa mengancam isu peace security. Termasuk kemanan pengungsi, risiko pengungsi diradikalisasi itu juga bisa isu sendiri.

Kita sudah konsultasi dengan negara 14 (anggota DK PBB lain). Saya sudah ngomong sama Prancis, Inggris, Indonesia yang akan kita bawa 4+1 kita ada isu Palestina, mereka bilang juga.

Problemnya adalah bagaimana menjawab ekspektasi dalam negeri. Orang pikir kalau kita di DK PBB bisa seperti AS. Pada kenyataannya tidak. Jadi ini problemnya, jadi memang harus outreach (mendekati berbagai stakeholder) baik ke parlemen, akademisi atau ormas mengenai situasi di DK PBB. Semua orang lihat tidak mau tahu ke dalam (DK PBB). Tidak tahu di dalam DK PBB ini ada veto, ada yang tidak mau isu ini. Begitu ada isu Palestina ini, mereka veto. Nah kita harus kerja sama dengan mereka nih, di tengah ekspektasi masyarakat tinggi soal Palestina.

Jadi isu ini akan kita bawa, 15 anggota DK PBB tahu kita bawa isu Palestina. Sekarang bagaimana membawa isu yang bisa disepakati bersama dengan negara-negara yang punya veto. 

Kita kan ingin pembahasan Palestina berakhir dengan sesuatu yang berarti. Kalau Amerika Serikat bilang (sebuah resolusi mengenai Palestina) tidak adil, ya habis itu.

Langkah yang akan diambil Indonesi ke negara P5 khususnya AS dalam bentuk dialog?

Kita bukan dialog lagi nanti kita konsultasi. Jadi namanya konsultasi bilateral ke masing-masing satu negara.  Saat kita jadi presiden, Indonesia akan mengangkat isu apa itulah yang dijelaskan ke negara lain. Kemudian kita minta mereka akan kontribusi apa.

Karena kita ingin menghasikan sesuatu yang berarti. Kalau kita lihat spektrum keputusan DK PBB yang paling menonjol itu kan resolusi yang paling rendahnya di sini statement to media. Untuk mencapai ini (resolusi) kan harus didukung secara penuh oleh 15 anggota DK, tidak boleh ada veto.

Ini makanya kita akan konsultasi. Dan hal itu (konsultasi) itu sudah berjalan, kita sudah kemana-mana. P5 kita sudah jalan, Prancis, Inggris, bahkan Prancis yang datang ke sini. Jadi pas kita masuk, orang sudah tahu kita mau apa. jadi tidak kaget.

Tanggapan atas konsultasi ini?

Mereka setidaknya tahu dan ada beberapa yang mereka dukung, ada beberapa mereka identifikasi untuk bekerja lebih. Tapi, setidaknya Inggris dan Prancis mendukung kita membawa isu palestina.

Tetapi paling tidak dari lima anggota tetap DK PBB, empat memberikan respons bagi kepada kita. Kita juga mengukur dan saling mengerti, sekarang tinggal mengupayakan kesepakatan. Tapi bukan cuma kita loh yang berkepentingan untuk konsultasi, mereka pun datang ke sini. (Bersambung).

(FJR)

Kemampuan Pasukan Perdamaian Indonesia Diakui Dunia

Jakarta: Menjaga perdamaian dan keamanan dunia sudah menjadi tugas Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Mulai 1 Januari 2019 Indonesia memulai tugasnya sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Apa saja yang akan menjadi fokus Indonesia dalam keanggotaan ini.

Ada berbagai kepentingan yang akan disuguhkan Indonesia setelah meresmikan penugasannya yang dimulai saat pemancangan Bendera Merah Putih pada 2 Januari di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS).

Medcom.id, pada 28 Desember 2018, sempat berbicara dengan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Febrian Alphyanto Ruddyard untuk membahas fokus tersebut, berikut isi dari wawancara khusus tersebut:

Untuk perdamaian dunia, yang akan dilakukan oleh Indonesia langkah-langkahnya untuk disampaikan di DK PBB seperti apa?

DK PBB ini punya programme of work dan kepemimpinannya berganti-ganti. Ada jenis-jenis agenda sifatnya rutin, seperti misalnya perpanjangan mandat. Biasanya mandat peacekepping atau pasukan perdamaian, kemudian resolusi-resolusi yang perlu diperbaraui lagi, tetapi ada juga hal-hal yang baru. Tapi hal yang baru ini kan belum diketahui. Konflik kan tiba-tiba meledak.

Semua isu-isu di DK PBB adalah isu perdamaian dan keamanan. Kita akan ikuti semua itu. Cuma yang mungkin menjadi penekanan khusus adalah, masing-masing negara yang mendapat giliran menjadi presiden itu memiliki tema khusus.

Mungkin yang akan kita bawa pada saat menjadi Presiden DK PBB Mei nanti, isu peackeeping operation (pasukan perdamaian), karena flagship kita di situ.

Kenapa peacekeeping, karena kehadiran PBB, manfaat PBB yang dirasakan oleh masyarakat dunia paling utama itu dihitung dari peacekeeping operation. Dimana dia bisa menciptakan keamanan di wilayah konflik, dimana dia bisa hadir di wilayah konflik, dimana dia bisa hadir melindungi warga sipil di wilayah konflik. yang paling dirasakan itu peacekeepersnya PBB.

Yang kedua, (pasukan perdamaian) kita juga sudah diakui berbagai negara. Pasukan perdamaian kita luar biasa, bisa diterima di mana-mana. Karena kemampuan peacekeeper kita khususnya TNI dan polri. TNI misalnya mereka punya pendekatan teritorial, yang tidak semua tentara punya. Mereka membina teritorial dekat dengan masyarakat di wilayah konflik. Itu tidak semua militer di peacekeeper bisa. Oleh karena itu kita angkat isu ini.

Isu peacekeeping kan besar. bisa bicara, procurement (pembelian) alatnya, keselamatan pecekeepingnya, bisa metoda peacekeepingnya (yang dibahas). Mungkin salah satunya adaah meningkatkan safety dari pasukan ini. Bagaimana menegaskan safety harus diperhatikan lah, bukan malah mereka menjadi korban (saat bertugas di wilayah konflik).

Termasuk pasukan perdamaian perempuan?

Iya termasuk pasukan perempuan. Yang menarik saat ini, pasukan perempuan itu sangat dibutuhkan.

Jadi gini, di wilayah konflik yang paling terdampak itu perempuan dan anak-anak. Peacekeeper perempuan ini melakukan semacam konsultasi untuk trauma center. Dan mereka (para korban) kadang-kadang hanya bisa ngomong kepada perempuan.

Kedua, bukan hanya di militer, tetapi juga polisi. Terutama juga polisi perempuan. Kenapa, PBB sempat bicara mereka sedang mengembangkan (penanggulangan kerusuhan) riot control dengan perempuan. Jadi secara psikologis para rioter (perusuh) begitu mereka melihat perempuan, mereka reda.

Ini merupakan salah satu program PBB. Bahkan kita ditawari, bisa gak mengirimkan satu kontingen polisi yang isinya perempuan semua.  Tapi ini agak susah nyarinya kan. Satu kontingen polisi ini isinya 180 an. susah, itu TNI aja 91 personel dikirim.

Karena kalau menjadi peacekeeper kita kan selalu kompetisi dengan negara lain. Tapi kalau kita punya satu kontingen perempuan, mereka akan langsung ambil (bertugas).

Termasuk isu perdamaian Suriah juga akan menjadi perhatian?

Iya. Misalnya ada satu mata agenda yang membahas Timur Tengah. Dibahas yaman, dibahas ini, belum isu-isu yang pop-up (muncul mendadak). Sudah pasti ada. Semua isu-isu hot spot di dunia ini, itu udah masuk di DK PBB.

Apakah kita ada koordinasi dengan Timur Tengah untuk menjadi suara di DK PBB?

Yang kita lakukan sebetulnya kita biasa melakukan briefing. Tapi ini tergantung negaranya. Waktu kita jadi DK dulu, kita selalu ada spesial breifing untuk GNB (Gerakan Non-Blok) dan OKI (Organisasi Kerja sama Islam). Semua Middle East itu anggota GNB, semua Middle East itu anggota OKI.

Ya sudah pasti mereka terinformasi. Paling tidak satu bulan itu kita melapor ada apa yang terjadi di DK PBB. Sekarang mulai banyak nih. Kita akan melakukan hal yang sama dengan ASEAN. Briefnya ada dua nih, di New York dan di Jakarta, ini engangement kita.

Pertemuan yang di New York itu bukan hanya grup GNB, OKI dan satu lagi MIKTA (sebuah kerja sama informal yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia). Jadi kita brief apa yang berlangsung di DK PBB dan apa yang dilakukan ke depan. Bukan hanya brief tetapi juga meminta masukan. Di Jakarta akan dilakukan tiap dua bulan sekali, brief untuk kepala perwakilan. Fully enganged, karena kita tidak sendirian.

Intinya, kita tidak mau ada satu isu yang surprising atau menimbulkan keterkejutan. Jadi, kami berkepentingan, apabila Indonesia mengambil keputusan akan lebih baik menjelaskan kepada yang sudah mengikuti suatu isu. Agar mengerti situasi sebenarnya.

Indonesia akan sinergikan PBB dengan organisasi di kawasan?

Ini sudah terjadi dengan Uni Afrika (UA). Jadi Uni Afrika itu sudah lebih maju dibanding ASEAN, dia lebih maju infrastrukturnya, di dalam UA sudah memiliki security council seperti DK PBB. yang terjadi Afrika, apabila ada konflik, Uni Afrika sudah menjadi partnernya DK PBB. Informasi-informasi itu sudah masuk ke DK PBB. Pada saat DK PBB melakukan sesuatu ke sana mereka sudah bekerja sama dengan infrastruktur di Uni Afrika.

Ini yang masih absen di kawasan lain, karena regional organisasinya belom se-komprehensif seperti Uni Afrika. Kita harapkan DK PBB bisa outreach lah ke ASEAN. Kalau ada konflik (di kawasannya), ASEAN bisa memberikan penjelasan. Negara-negara ASEAN ini kan lebih mengerti daripada negara-negara lain di luar kawasan mengenai konflik di dalam regional mereka sendiri.

Artinya bagaimana DK PBB ini mempertimbangkan mekanisme regional yang bisa memberian saran. Kalau nanti hubungannya sudah lebih formal, paling tidak nanti mereka akan menjadi first responder. Mereka punya suatu mekanisme yang melaporkan  atau meminta tindakan kepada DK PBB.

Selain itu, di mekanisme regional ini ada sesuatu apa yang bisa dimanfaatkan oleh DK PBBuntuk mengambil keputusan. Jadi gak langsung DK PBB kirim tim.

Apa sudah ada pembahasan ke ASEAN?

Kita sudah sampaikan ke ASEAN. Ini kan sesuatu yang bagus. Karena ini lah yang terjadi.

Ada sensitivitas kalau kita langsung masuk suatu wilayah. Menghindari sensitivitas itu adalah melalui melibatkan organisasi internal. Ini saya rasa logikanya lebih diterima. Mekanisme regional yang dimana menjadi bagiannya sendiri, akan lebih tidak intrusif dan untuk DK PBB sendiri akan lebih efisien.

Kalau yang masuknya DK PBB akan lebih intrusif, kalau yang masuknya ASEAN akan lebih tidak intrusif, dari pada tiba-tiba tim DK PBB yang masuk.

ini pernah diangkat saat Presidensi RI di DK PBB pada 2007-2008, tetapi saat itu sifatnya belum detail. Kini kita coba lebih fokus as a first responder, lebih pada mekanisme kerja.

Penanggulangan terorisme secara komprehensif, usul dari Indonesia seperti apa dibawa ke DK PBB?

Jadi, kita ingin menunjukkan contoh-contoh cara penanggulangan terorisme secara komprehensif. Yang ingin kita lihatkan, bahwa penanganan terorisme yang cenderung tidak komprehensif dan cenderung menimbulkan antipati justru bahaya. Kita ingin share kemampuan di bidang itu.

Penanganan terorisme Indonesia kan sesuai law enforcement, sesuai koridor hukum, kalau koridor hukum sudah pasti ada penghormatan hak asasi manusia. Nah ini yang ingin kita sampaikan.

Karena terorisme ada di otak, kita harus deradikalisasi, kita harus mulai mempergunakan metode-metode mengurangi violent extremism, narasi-narasi, kemudian juga harus mengadopsi juga isu apa lagi yang menjadi akar permasalahannya, ini yang ingin kita bawa. Harapannya DK PBB dalam menangani terorisme lebih in line (sejalan) dengan koridor yang kita lakukan.

Jadi terorisme bukan mengenai kejadian terornya. Tetapi juga harus dirunut dari kejadian sebelumnya, pendidikannya, siapa yang berbicara (pendoktrin). Terorisme itu state of mind (pola pikir), jadi berkembang.

Untuk penanggulangan foreign terrorist fighter (FTF)?

Agendanya sudah dibahas di mana-mana dan tidak ada perbedaan pandangan. dan kerja sama terus dilakukan.  Yang menjadi isu saat ini adalah FTF relocator. Kita lagi pikir apakah presidensi kita tahun depan itu akan mengemukakan terorisme.

Tetapi pembahasan itu tetap di jalan dan satu-satunya isu yang hampir tidak divisive (tidak terpecah) ya terorisme, walaupun kita belom punya definisi tunggal mengenai terrorisme. Yang ada itu senarai atau treaty terkait konferensi-konferensi mengenai terorisme, lebih mengarah kepada kejahatan-kejahatan yang bisa dikategorikan terorisme.

Bagaimana dukungan negara Asia dan Pasifik untuk keanggotaan Indonesia?

Kita menang 144 suara, memang tidak ketahuan (siapa yang dukung) tetapi negara-negara Asia Pasifik yang setelah selesai (voting) mengungkapkan dukungannya itu banyak. Dan mungkin basis dukungan kita di situ juga.

Pasifiknya, yang jelas Kepulauan Solomon dukung kita, yang saya gak tahu tuh Vanuatu. Tapi kita membawa isunya, mereka kan ada problem dengan climate change (perubahan iklim) dan kita sampaikan ‘iklim non core isu’. itu dulu. Sekarang yang jadi masalah sebuah negara bisa hilang wilayahnya. Makanya mereka menitipkan isu, jadi kita tahu kepentingan mereka apa.

Selain pasifik ada lagi yang titip?

Banyak, waktu kita minta dukungan, negara-negara itu banyak menitip (isu) tanpa spesifik. Memang stakeholder kita banyak, oleh karena itu briefing itu penting, penyampaian informasi sangat penting.

Isu papua akan masuk pembahasan PBB?

Tidak ada. Isu papua tidak ada agendanya. Satu, dia tidak masuk NSGT (Non-Self Governing Territories), yang ditangani C24 (Komite 24 PBB), khusus membahas wilayah yang dipersiapkan kemerdekaannya. Papua tidak ada di situ, di UNGA saja tidak ada, apalagi DK PBB.

Keputusan memang harus melibatkan P5. Tapi untuk masuk ke dalam agenda DK PBB mendapatkan dua per tiga dukungan, gak perlu P5 dan agenda itu bisa bisa masuk kalo dianggap threatening to security (mengancam keamanan).

Myanmar juga menitip isu?

Tapi mengindikasikan ada. Saat ini kan bahasnya di Dewan HAM PBB, tapi belum sampai DK PBB. Akan lebih bagus kalau ASEAN bisa membicarakan hal ini, kan di dalamnya ada Myanmar juga.

Itu pentingnya regional organisasi dan mekanismenya. ASEAN harus memikirnya bagaimana bisa sinergi dengan DK PBB. ini working method. kalau isu kita agak susah, tapi working method sebagai championing kita. kita kan diakui.

Kita pada tahun 95-96 membuahkan namanya Wisnumurti Guideliens. Itu panduan untuk pemilihan Sekretaris Jenderal PBB. Pada 2007-08, kita besama negara-negara lain,-Laporan DK PBB ke UNGA dulu sifatnya faktual,- kita usulkan kalau laporan jangan seperti dikutip tetapi analitikal jadi dianalisis. Akhirnya 2008, report DK tuh analitikal.

Program of work juga sama. Presidency DK PBB orang luar tidak tahu karena tidak diumumkan. kita 2008 kita minta tranparansi program of work, jadi semua tahu.

Sekarang kita mau coba, dimana E10 (10 anggota tidak tetap DK PBB) lebih asertive (tegas), lebih punya greget tidak hanya jadi penonton. Pokoknya hasilnya kita ingin membuat peran E10 ini di DK PBB jadi lebih terasa, sebagai bridge builder dan consensus builder.

(FJR)

Presiden Taiwan Minta Dukungan Internasional

Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen. AFP/Sam Yeh.

Taiwan: Presiden Taiwan Tsai Ing-wen meminta dukungan internasional untuk membela demokrasi negaranya terhadap ancaman baru dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). RRT mengancam kembali menyatukan Taiwan sebagai wilayahnya.

“Kami harap masyarakat internasional memandangnya serius dan dapat menyuarakan dukungan dan membantu kami,” kata Tsai seperti dilansir Reuters, Sabtu, 5 Januari 2019. 

Tsai khawatir jika negara lain tak mendukung demokrasi di negaranya. Bisa saja, ada negara lain yang mendapatkan ancaman seperti Taiwan di kemudian hari.

“Kami mungkin harus pertanyakan negara mana lagi (yang akan diancam)?” kata Tsai. 

Dalam tanggapannya, Tsai mengatakan pihaknya tidak akan menerima aturan politik ‘satu negara, dua sistem’ dengan RRT. Tsai juga mendesak RRT memahami pemikiran pemerintah dan rakyat Taiwan.

“Aksi-aksi seperti perundungan politik tak akan membantu dalam hubungan lintas selat. Perlu adanya negosiasi lintas selat antarpemerintah,” jelasnya. 

Presiden RRT Xi Jinping meningkatkan tekanan atas pulau tersebut sejak Tsai menjadi presiden tahun 2016. “Kita punya hak dan kekuatan untuk membawa Taiwan bergabung. Tetapi  kita akan berusaha mencapai ‘reunifikasi’ damai dengan pulau itu,” ungkap Xi. 

(DRI)

Badai Pabuk Tewaskan Tiga Orang di Thailand

Seorang pria berdiri di sebuah dermaga kosong usai operator kapal feri menghentikan layanan akibat Badai Pabuk, 5 Januari 2019. (Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images)

Andaman: Badai tropis Pabuk bergerak ke arah Laut Andaman sesudah menewaskan tiga orang di Thailand, Sabtu 5 Januari 2019.

Kekuatan Pabuk menurun ketika bergerak ke barat, dan warga pesisir Thailand selatan yang sempat dievakuasi ke tempat penampungan bisa kembali ke rumah mereka.

Warga yang dievakuasi berjumlah 34.089 dari 240 daerah yang terkena dampak di Nakhon Si Thammarat, termasuk Pak Phanang, Muang, Hua Sai, Khanom, Sichon dan Tha Sala. Demikian keterangan Chaiyapol Titisak, Direktur Jenderal Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand kepada Bangkok Post.

Aktivitas penerbangan komersil dilanjutkan ke beberapa bandara di Teluk Thailand. Layanan feri ke Koh Samui juga beroperasi kembali, menurut kepala daerah di pulau itu, Kittipop Roddon. Sementara layanan kapal ke Koh Tao masih terhenti karena ombak tinggi.

Dilansir dari laman UPI, hujan deras yang masih melanda Thailand berpotensi memicu banjir dan juga tanah longsor di wilayah Phuket.

Korban tewas adalah dua orang lanjut usia di Nakhon Si Thammarat. Sementara korban ketiga adalah seorang nelayan, setelah perahunya terbalik akibat badai di Pattani.

Badai Pabuk, dengan kecepatan angin putaran angin 95 kilometer per jam, tiba pada Jumat kemarin sekitar pukul 15.30 waktu setempat di distrik Pak Panang di provinsi Nakhon Si Thammarat.

Beberapa turis sempat terdampar di pulau Koh Samui, Koh Phangan, dan Koh Tao. Hal serupa juga terjadi di pulau-pulau Laut Andaman seperti Phuket dan Koh Phi Phi — yang terkenal dengan film The Beach.

Terakhir kalinya badai besar melanda Thailand selatan terjadi pada 1989. Kala itu, Topan Gay menewaskan ratusan orang.

(WIL)

Bus Jatuh ke Jurang di India, Enam Bocah tewas

Bus yang jatuh ke sebuah jurang di Himachal Pradesh, India, 5 Januari 2019. (Foto: STR / AFP)

New Delhi: Enam bocah tewas dan 12 lainnya terluka saat bus mereka jatuh ke sebuah jurang di India utara. Sopir bus juga meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut, yang terjadi di negara bagian Himachal Pradesh pada Sabtu 5 Januari.

Seperti dilansir dari laman Sky News, Minggu 6 Januari 2019, tiga anak sekolah berusia 5 hingga 14 tahun serta satu sopir tewas di lokasi. Tiga bocah lainnya mengembuskan napas terakhir setelah sempat dirawat di rumah sakit.

Kepolisian Himachal Pradesh menggelar investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan, apakah karena faktor teknis atau kelalaian manusia. Keenam bocah adalah murid di sebuah sekolah di area pegunungan terpencil.

September tahun lalu, 55 orang tewas saat bus pengangkut jemaat Hindu terpelanting dari jalan raya dan jatuh ke jurang di India selatan.

Sekitar 150 ribu orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di India.

Penyebab kecelakaan beragam, mulai dari perilaku mengemudi ugal-ugalan, buruknya kondisi jalan atau kendaraan yang kelebihan muatan.

Baca: Bus Jatuh ke Jurang di India, 33 Penumpang Tewas

(WIL)

Studi: Populasi Tiongkok 1,44 Miliar di Tahun 2029

Tiongkok mengakhiri kebijakan satu keluarga satu anak pada 2015. (Foto: AFP/Frederic J. Brown)

Beijing: Populasi warga Tiongkok akan mencapai 1,44 miliar di tahun 2029, sebelum nantinya negara tersebut memasuki periode penurunan jumlah populasi yang “tidak dapat dihentikan.” Demikian studi terbaru dari China Academy of Social Sciences (CASS).

CASS mengimbau Tiongkok untuk menerapkan sejumlah kebijakan untuk menangani kelas pekerja dan orang lanjut usia. Jika jumlah kelas pekerja berkurang dan lansia bertambah, maka CASS memprediksi Tiongkok akan menerima “konsekuensi sosial dan ekonomi yang sangat buruk.”

Data estimasi terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan populasi Tiongkok berada di angka 1,41 miliar. Pada 2015, negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia itu mengakhiri kebijakan satu keluarga satu anak untuk mengatasi kemungkinan merosotnya jumlah populasi di masa mendatang.

Menurut CASS, seperti dilansir dari laman BBC, Minggu 6 Januari 2019, jumlah kelas pekerja di Tiongkok saat ini stagnan. Rendahnya tingkat kelahiran di Tiongkok juga diprediksi akan memperburuk masalah tersebut.

Pada pertengahan abad ini, populasi Tiongkok diprediksi merosot hingga 1,36 miliar — dengan tingkat penurunan jumlah pekerja hampir 200 juta.

Jika tingkat kelahiran di Negeri Tirai Bambu tetap rendah, maka populasi dapat berkurang ke angka 1,17 miliar di tahun 2065.

Studi juga memprediksi meningkatnya angka rata-rata ketergantungan, yakni kelas non-pekerja seperti lansia dan anak-anak. Meski diakhirinya kebijakan satu keluarga satu anak dapat mengatasi masalah dalam jangka panjang, namun untuk jangka pendek, hal itu hanya akan meningkatkan angka rata-rata ketergantungan.

Sejumlah estimasi menyebut jumlah populasi lansia di Tiongkok dapat mencapai 400 juta pada 2035, yang bertambah dari 240 juta tahun lalu.

(WIL)

Kabur dari Keluarga, Wanita Saudi Ditolak Masuk Thailand

Ilustrasi wanita Arab Saudi. (Foto: AFP)

Bangkok: Seorang wanita asal Arab Saudi ditolak masuk ke Thailand. Rahaf Mohammed al-Qunun mengaku beberapa pejabat Arab Saudi dan Kuwait menahannya ketika tiba di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok.

“Mereka mengambil paspor saya,” kata al-Qunun, dikutip dari AFP, Senin 7 Januari 2019.

Dia mengaku pula bahwa ia terpaksa melarikan diri dari keluarganya karena mendapat pelecehan seksual dan tekanan psikologis.

“Keluarga saya mengurung saya di kamar selama enam bulan hanya karena saya memotong rambut saya. Jika saya kembali ke Arab Saudi, saya akan dipenjara,” lanjut dia.

Selain itu, ia mengklaim bahwa Arab Saudi juga akan membunuhnya ketika ia nanti keluar dari penjara. maka dari itu, ia kabur menuju Thailand lewat Kuwait.

“Saya tidak masuk ke Bangkok. Saya hanya transit untuk mencari suaka di Australia. Lalu tiba-tiba pejabat Saudi dan Kuwait datang menangkap saya,” ujar al-Qunun lagi.

Kendati demikian, menurut pejabat imigrasi bandara, al-Qunun dilarang masuk ke Thailand karena tidak memiliki dokumen yang diperlukan seperti tiket pulang maupun uang yang cukup.

“Dia melarikan diri dari keluarganya. Kami sudah menghubungi Kedutaan Besar Arab Saudi untuk menemuinya,” kata pejabat imigrasi tersebut.

Pejabat yang enggan disebutkan namanya ini juga menyatakan bahwa al-Qunun akan dipulangkan kembali ke Riyadh hari ini. 

(WIL)

Raja Malaysia Turun Takhta

Sultan Muhammad V dari Kelantan mengundurkan diri sebagai Raja Malaysia. (Foto: EPA)

Kuala Lumpur: Raja Kelantan Sultan Muhammad V telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Yang di-Pertuang Agong atau Raja Malaysia. Pengunduran dirinya telah sah kemarin, Minggu 6 Januari 2018.

Surat pengunduran diri Raja Malaysia juga telah disampaikan secara resmi kepada para raja melalui surat yang dikirim ke Sekretaris Majelis Raja-Raja.

“Yang Mulia siap untuk kembali ke Kelantan dan berada bersama pemerintah negara bagian,” sebut pernyataan Istana Negara, dikutip dari AFP, Senin 7 Januari 2019.

Raja Malaysia mundur setelah dua tahun naik takhta pada Desember 2016. Padahal, raja memiliki waktu jabatan selama lima tahun setelah dipilih oleh sembilan Sultan atau raja negara bagian. 

“Sultan Muhammad V telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Raja Malaysia untuk memastikan stabilitas, keadilan dan persatuan rakyat,” lanjut pernyataan itu.

Dua bulan sebelum pengunduran ini, Sultan Muhammad V diberitakan telah menikahi mantan Miss Moscow, Oksana Veovodina. Keduanya dikabarkan menggelar resepsi pernikahan mewah di Moskow, Rusia.

Sebelum dipinang oleh Sultan Muhammad V, Veovodina juga diisukan telah menjadi mualaf dan mengganti namanya menjadi Rihana Oxana Gorbantenko. Kendati demikian, Istana tidak memberikan penjelasan demikian pula Perdana Menteri Mahathir Mohamad. 

(WIL)

2.000 Penumpang Tertahan di Bandara Hokkaido Akibat Salju Tebal

Hokkaido: Sekitar 2.000 wisatawan lokal maupun asing terdampar semalaman di bandara karena penerbangan mereka dibatalkan akibat salju tebal turun di Jepang.

Seluruh penerbangan dibatalkan sejak Sabtu malam karena dua landasan pacu di Bandara New Chitose tertutup oleh salju tebal.

Dilansir dari Strait Times, Senin 7 Januari 2019, total 105 penerbangan dibatalkan dan konter check-in pun dibanjiri oleh calon penumpang yang memesan penerbangan baru.

Staf bandara segera membagikan kantong tidur dan selimut kepada para calon penumpang yang penerbangannya dibatalkan.

Menurut salah seorang pejabat bandara, tiket penerbangan sudah penuh dipesan hingga Senin 7 Januari. Akibatnya, calon penumpang dikhawatirkan tidak dapat memesan tiket baru hingga Selasa 8 Januari 2019.

Hokkaido sendiri adalah kota tujuan di Jepang yang cukup popular ketika musim dingin di kalangan wisatawan lokal dan asing. 

(WIL)

HRW Minta Thailand Cegah Deportasi Wanita Saudi

Rahaf Mohammed al-Qunun. (Foto: AFP)

Bangkok: Human Rights Watch (HRW) meminta otoritas Thailand untuk menghentikan rencana deportasi Rahaf Mohammed al-Qunun, seorang wanita Arab Saudi yang dilarang masuk ke Thailand.

Ia ditahan di Bandara Suvarnabhumi ketika transit untuk melanjutkan penerbangan ke Australia guna mencari suaka. al-Qunun, 18 tahun, kabur dari keluarganya ketika sedang berlibur di Kuwait.

Al-Qunun mengaku telah memiliki visa Australia. Namun ketika transit di Bangkok, paspornya disita oleh seorang diplomat Saudi dan ditahan karena tak memiliki tiket pulang. 

Baca: Kabur dari Keluarga, Wanita Saudi Ditolak Masuk Thailand

“Al-Qunun akan mendapatkan penyiksaan lebih hebat jika dikembalikan ke Saudi,” kata Wakil Direktur HRW Timur Tengah Michael Page, dikutip dari BBC, Senin 7 Januari 2019.

Sementara itu, Kedutaan Besar Arab Saudi di Bangkok mengatakan ia akan dideportasi ke Kuwait terlebih dahulu di mana banyak anggota keluarganya tinggal di negara tersebut.

“Pemerintah Saudi tidak memiliki wewenang untuk menahannya di bandara atau di mana pun di negara lain. Kami juga sudah berkomunikasi dengan ayah yang bersangkutan,” sebut pernyataan dari kedubes.

Ketika dimintai keterangan, al-Qunun mengaku ia sempat dikurung selama enam bulan di kamar oleh keluarganya. Tak hanya itu, ia juga mendapat pelecehan seksual dan tekanan psikologis.

(WIL)

Polisi Tokyo Bunuh Diri usai Insiden Penabrakan

Garis polisi dipasang di lokasi penabrakan mobil di distrik Harajuku, Tokyo, 1 Januari 2019. (Foto: AFP/KAZUHIRO NOGI)

Tokyo: Kepolisian Tokyo menyelidiki kasus bunuh diri seorang aparat yang bertanggung jawab atas lalu lintas di dekat lokasi insiden penabrakan sebuah mobil di malam pergantian tahun pada 31 Desember 2018. Penabrakan tersebut melukai sembilan orang.

Insiden terjadi di distrik ternama Harajuku. Pelaku bernama Kazuhiro Kusakabe menabrakkan mobilnya ke kerumunan dan melukai sembilan orang. Salah satu korban mengalami luka serius.

Satu hari usai insiden, polisi berusia 36 tahun dari unit lalu lintas Kepolisian Tokyo ditemukan tewas di kantor polisi Harajuku. 

“Aparat tersebut mengalami luka di kepala. Tangan kanannya memegang senjata api, dan satu peluru ditembakkan dari pistol tersebut,” ucap juru bicara Kepolisian Tokyo kepada kantor berita AFP, Senin 7 Januari 2019.

Baca: Pemuda Jepang Hantam Warga dengan Mobil, Delapan Terluka

“Kami sedang menginvestigasi mengapa hal ini bisa terjadi,” lanjut dia tanpa memaparkan detail lebih lanjut.

Media NHK melaporkan, dengan mengutip beberapa sumber polisi, bahwa aparat tersebut memang ditugaskan mengatur lalu lintas di dekat distrik Harajuku tempat terjadinya insiden penabrakan.

NHK menambahkan bahwa polisi tersebut mendapat perlakuan buruk di kantor, dan juga dikabarkan meninggalkan sebuah surat bunuh diri. NHK tidak memaparkan detail isi surat.

Sementara itu, pelaku penabrakan yang dikabarkan mengemudikan mobilnya dari kota Osaka, telah ditangkap atas percobaan pembunuhan. Motif penabrakan belum diketahui.

(WIL)

Tambang Emas Roboh di Afghanistan, Menewaskan 30 Orang

Kohistan: Setidaknya 30 orang tewas dalam insiden robohnya tambang emas di timur laut Afghanistan. Tujuh lainnya terluka dalam insiden di distrik Kohistan di Provinsi Badakhshan.

Penduduk desa menggali lubang sedalam 60 meter di dasar sungai untuk mencari emas dan berada di dalamnya ketika tembok runtuh.

“Orang-orang menggunakan excavator untuk menggali lubang besar di sungai ketika itu runtuh, menjebak lusinan pekerja,” seperti dikatakan Gubernur Badakhshan, Mohammed Rustam Raghi.

“Setidaknya 30 orang tewas dan tujuh lainnya cedera,” tambahnya, seperti disitir dari laman Sky News, Minggu 6 Januari 2019.

Tidak jelas mengapa poros itu runtuh. Namun, juru bicara gubernur provinsi, Nik Mohammad Nazari, mengatakan kepada AFP bahwa para penambang itu bukan profesional.

“Penduduk desa terlibat dalam bisnis ini selama beberapa dekade tanpa kendali pemerintah atas mereka,” kata Nazari.

“Kami telah mengirim tim penyelamat ke daerah itu, tetapi penduduk desa sudah mulai memindahkan mayat dari lokasi,” cetusnya.

Helikopter dari Kementerian Pertahanan Afganistan telah diterbangkan buat mengirimkan uang tunai kepada keluarga para korban dan menerbangkan yang terluka ke rumah sakit, kata Hashmat Bahaduri, juru bicara otoritas manajemen bencana nasional.

Dia mengatakan bahwa keluarga korban luka-luka akan menerima dana sebesar 10.000 afghani sebagai kompensasi, sementara mereka yang meninggal akan mendapat 50.000 afghani.

Badakhshan adalah provinsi terpencil di pegunungan di timur laut Afghanistan yang berbatasan dengan Tajikistan, Tiongkok, dan Pakistan. Penambangan ilegal biasa di Afghanistan, yang kaya akan sumber daya, di mana Taliban bergantung pada sektor ini untuk sebagian besar pendapatannya.

Usaha ini memiliki lebih dari 1.400 bidang mineral, mengandung barit, kromit, batu bara, tembaga, dan emas di antara banyak mineral lainnya.

(FJR)

PM Mahathir Harap Malaysia Segera Lantik Raja Baru

PM Mahathir Mohamad (kiri) dan Sultan Muhammad V, Juli 2018. (Foto: AFP)

Kuala Lumpur: Pemerintah Malaysia berharap raja baru dapat dipilih sesegera mungkin. Pasalnya, Perdana Menteri Mahathir Mohamad harus mengadakan audiensi dengan raja mengenai hal-hal tertentu.

“Pemerintah menerima keputusan Sultan Muhammad V untuk mundur. Itu sesuai dengan konstitusi,” kata Mahathir, dikutip dari laman Channel News Asia, Senin 7 Januari 2019.

Sementara itu, Konferensi Para Penguasa Malaysia dikabarkan sedang mengadakan pertemuan khusus di Istana Negara, hari ini, untuk membahas tanggal penetapan raja baru.

Enam kendaraan bertuliskan lambang kerajaan negara bagian terlihat di Istana, yaitu Perlis, Trengganu, Negeri Sembilan, Johor, Perak dan Kedah, sejak pukul 10 pagi waktu setempat.

Baca: Raja Malaysia Turun Takhta

Konferensi Para Penguasa diharuskan bertemu dan memilih seorang raja baru selambat-lambatnya setelah empat pekan posisi itu kosong. Menurut rotasi tempat, yang akan menggantikan Sultan Muhammad V adalah Sultan Pahang.

Meski demikian, belum ada keterangan atau pengumuman lebih lanjut dari Istana Negara terkait siapa yang akan menggantikan Sultan Muhammad V. 

Raja Malaysia mundur setelah dua tahun naik takhta pada Desember 2016. Padahal, raja memiliki waktu jabatan selama lima tahun setelah dipilih oleh sembilan Sultan atau raja negara bagian.

Usai turun takhta, Sultan Muhammad V akan kembali ke Kelantan dan meneruskan pemerintahan negara bagian. 

Dua bulan sebelum pengunduran ini, Sultan Muhammad V diberitakan telah menikahi mantan Miss Moscow, Oksana Veovodina. Keduanya dikabarkan menggelar resepsi pernikahan mewah di Moskow, Rusia.

(WIL)

Kesedihan Rakyat Malaysia saat Raja Turun Takhta

Kuala Lumpur: Rakyat dan petinggi di Malaysia menyuarakan kesedihan dan terkejut atas keputusan pengunduran diri Sultan Muhammad V, yang mundur dari singgasana Raja Malaysia atau biasa disebut Yang Dipertuan Agong.

Baca juga: Raja Malaysia Turun Takhta.

Berita pengunduran diri Yang Dipertuan Agong ini, ditanggapi dengn segudang reaksi, ungkapan kasih sayang dan penghargaan tertinggi untuk pelayanan Sultan Muhammad V.

Mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dalam sebuah posting singkat di Facebooknya memberikan penghormatan dan memberikan penghargaan tertinggi kepada Sultan Muhammad V atas layanannya sebagai Yang Dipertuan Agong ke-15.

“Kami rakyat Malaysia berdoa untuk kesehatannya dan agar ia dilindungi oleh Allah. Hidup Raja,” kata Najib, seperti dikutip Bernama, Senin, 7 Januari 2018.

“Semoga Malaysia tidak lagi memiliki tahanan politik,” imbuhnya, di Twitter.

Di antara komentar yang diposting oleh netizen adalah satu oleh Syamil Hmd, yang mengatakan: “Sedih Tuanku. Tapi apa pun itu, Rajaku duduk di atas takhta untuk melindungi rakyat. Allahuakhbar, Daulat Tuanku.”

Sementara Mohd Irwan Shaffii menulis: “Pertama kali dalam sejarah. Agong mundur. Belum pernah terjadi sebelumnya.”

Netizen lain, Shahril Aziz, mengingat kutipan terkenal Sultan Muhammad V yang menjadi viral, mengatakan: “Ingat lelucon Tuanku pada pembukaan Parlemen yang baru saja menjabat. Frasa panas pada waktu itu adalah ‘duduk, jangan lari’ jika Anda masih ingat.”

Surat pengunduran diri Raja Malaysia juga telah disampaikan secara resmi kepada para raja melalui surat yang dikirim ke Sekretaris Majelis Raja-Raja. Jabatan raja di Malaysia selama lima tahun setelah dipilih oleh sembilan Sultan atau raja negara bagian.

Dua bulan sebelum pengunduran ini, Sultan Muhammad V diberitakan telah menikahi mantan Miss Moscow, Oksana Veovodina. Keduanya dikabarkan menggelar resepsi pernikahan mewah di Moskow, Rusia.

Sebelum dipinang oleh Sultan Muhammad V, Veovodina juga diisukan telah menjadi mualaf dan mengganti namanya menjadi Rihana Oxana Gorbantenko. 

(FJR)

Foto Pernikahan Eks Raja Malaysia Kembali Beredar

Sultan Muhammad V ketika menggelar resepsi pernikahan dengan Oksana Veovodina. (Foto: Strait Times)

Kuala Lumpur: Usai turun takhta dari Raja Malaysia, foto pernikahan Sultan Muhammad V dengan mantan ratu kecantikan Rusia, Oksana Veovodina, kembali beredar.

Kala diberitakan sekitar dua bulan lalu, baik Istana Negara maupun kantor Perdana Menteri Malaysia, tak memberikan keterangan soal rumor tersebut.

Keduanya dikabarkan menggelar resepsi pernikahan mewah di Moskow, Rusia. Sebelum dipinang oleh Sultan Muhammad V, Veovodina juga diisukan telah menjadi mualaf dan mengganti namanya menjadi Rihana Oxana Gorbantenko. 

Dilansir dari laman Strait Times, Senin 7 Januari 2019, Veovodina adalah pemenang Miss Moscow 2015 dan kini berusia 25 tahun. Ia merupakan lulusan dari universitas elite di Rusia, Universitas Plekhanov jurusan bisnis.

Veovodina pernah bekerja sebagai model di Tiongkok dan Thailand. Dikabarkan, Veovodina bertemu Sultan Muhammad V di Eropa saat dirinya menjadi model jam tangan mewah, sekitar 18 bulan lalu.

Resepsi pernikahan keduanya cukup terbilang mewah dan digelar di sebuah gedung konser di pinggiran Kota Barvikha, Moskow pada 22 November 2018. Dari foto dan video yang beredar, Veovodina tampak cantik menggunakan gaun pengantin. 

Usai menjadi mualaf, ia memutuskan menggunakan hijab. Tak hanya itu, beberapa hari sebelum pernikahan, keduanya dikabarkan mengunjungi klinik yang menangani kesuburan di Jerman.

Pasalnya, Sultan Muhammad V menginginkan kelahiran seorang anak setelah ia tidak memilikinya dalam pernikahan pertamanya.

(WIL)

Istana Malaysia Gelar Rapat Pemilihan Raja Baru

Kuala Lumpur: Istana Negara menggelar pertemuan Konferensi Para Penguasa untuk mencari pengganti Sultan Muhammad V dari Kelantan menjadi Raja Malaysia Yang di-Pertuang Agong ke-15.

Dilansir dari New Strait Times, Senin 7 Januari 2019, dari sembilan raja negara bagian, hanya enam raja yang hadir yaitu Perlis, Terengganu, Negeri Sembilan, Johor, Perak dan Kedah.

Menurut pejabat Istana, pertemuan ini digelar untuk menentukan tanggal pemilihan Raja Malaysia yang baru. Mulai hari ini, Wakil Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin akan bertindak sebagai raja sementara.

Dikabarkan, Sultan Ahmad Shah dari Pahang, yang juga pernah menjadi raja pada 1979-1984, yang akan menjadi raja menurut giliran.

Baca: PM Mahathir Harap Malaysia Segera Lantik Raja Baru

Namun, ada spekulasi bahwa takhta akan diberikan kepada raja berikutnya dalam daftar yaitu Sultan Ibrahim Ismail dari Johor mengingat kondisi kesehatan Sultan Pahang kurang baik. 

Meski demikian, Majelis Tinggi Perak Abdul Aziz Bari mengatakan, Pahang masih berpotensi besar untuk mengambil alih takhta melalui putra Sultan Ahmad Shah. 

Sementara itu, Sultan Muhammad V akan kembali ke Kelantan dan melanjutkan pemerintahan negara bagian. 

“Sultan Muhammad V telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Raja Malaysia untuk memastikan stabilitas, keadilan dan persatuan rakyat,” sebut pernyataan dari Istana Negara. 

Baca: Foto Pernikahan Eks Raja Malaysia Kembali Beredar

Dua bulan sebelum pengunduran ini, Sultan Muhammad V diberitakan telah menikahi mantan Miss Moscow, Oksana Veovodina. Keduanya dikabarkan menggelar resepsi pernikahan mewah di Moskow, Rusia.

Sebelum dipinang oleh Sultan Muhammad V, Veovodina juga diisukan telah menjadi mualaf dan mengganti namanya menjadi Rihana Oxana Gorbantenko. Kendati demikian, Istana tidak memberikan penjelasan demikian pula Perdana Menteri Mahathir Mohamad. 

(WIL)

Sekelompok Ilmuan India Bantah Teori Einstein

New Delhi: Sekelompok ilmuan India membantah sejumlah teori ilmiah yang selama ini berlaku di komunitas internasional. Salah satu yang dibantah adalah beberapa teori milik fisikawan ternama Albert Einstein.

Bantahan disampaikan sekelompok ilmuan dalam acara Kongres Sains India yang dibuka Perdana Menteri Narendra Modi. DR KJ Krishnan, seorang ilmuan dari sebuah universitas di negara bagian Tamil Nadu, menyebut teori Einstein dan juga Isaac Newton salah.

“Newton gagal memahami kekuatan repulsif gravitasi, dan teori-teori Einstein juga selama ini telah menyesatkan,” ujar Krishnan, seperti dikutip dari laman BBC, Senin 7 Januari 2019.

Beberapa ilmuan lainnya juga menentang berbagai teori dan riset ilmiah ternama. Menurut mereka, riset sel punca (stem cell) sebenarnya sudah ada sejak zaman Hindu kuno.

Kepala sebuah universitas di India selatan mengutip beberapa teks Hindu yang menurutnya merupakan bukti bahwa riset stem cell sudah ada di India sejak ribuan tahun lalu.

G Nageshwar Rao, Wakil Kepala di Universitas Andhra, juga mengatakan bahwa sosok raja setan dari cerita rakyat Ramayana memiliki 24 jenis pesawat dan jaringan landasan pacu di Sri Lanka era modern.

Baca: Menteri India Klaim Internet Diciptakan di Zaman Mahabharata

Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian ilmuan India mengangkat mitologi dan agama sebagai dasar dari teori mereka. Dalam kongres tahun ini, agenda tersebut semakin meningkat.

Sejumlah kritik menyebut teks-teks kuno sebaiknya hanya dibaca untuk dinikmati, bukan dijadikan dasar ilmiah. Asosiasi Kongres Sains India mengaku “sangat khawatir” atas pandangan semacam itu.

“Kami tidak sejalan dengan pandangan mereka, dan menjauhkan diri dari komentar semacam itu. Hal ini sangat disayangkan,” kata Premendu P Mathur, Sekretaris Jenderal Asosiasi Kongres Sains India, kepada kantor berita AFP.

Tahun lalu, Menteri Pendidikan Junior India Satyapal Singh mengatakan bahwa pesawat terbang sebenarnya pertama kali disebutkan dalam cerita Ramayana. Dia juga mengatakan pesawat terbang pertama diciptakan warga India bernama Shivakar Babuji Talpade, delapan tahun sebelum Wright bersaudara.

Pada 2014, PM Modi mengatakan kepada jajaran dokter dan staf medis di rumah sakit Mumbai bahaw cerita dewa Ganesha menunjukkan bahwa operasi plastik sudah ada di zaman India kuno.

(WIL)

Thailand Tidak Akan Deportasi Paksa Wanita Saudi

Aktivitas di Bandara Suvarnabhumi di Bangkok, Thailand, 7 Januari 2019. (Foto: AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA)

Bangkok: Seorang wanita asal Arab Saudi yang memohon suaka usai mendarat di bandara Bangkok tidak akan dideportasi paksa dari Thailand. Pernyataan disampaikan petinggi otoritas keimigrasian Thailand, Senin 7 Januari 2019.

Rahaf Mohammad al-Qunun mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa dirinya lari dari keluarganya. Ia mengaku tidak tahan karena mendapat siksaan fisik dan psikologi di rumahnya.

Menurut penuturan al-Qunun, ia melarikan diri saat berada di Kuwait, dan rencananya hendak mengajukan permohonan suaka di Australia. Ia mengaku takut dibunuh jika direpatriasi otoritas Thailand, yang menghentikannya di bandara Bangkok pada Minggu kemarin.

Insiden terjadi saat Arab Saudi disorot komunitas internasional atas kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi tahun lalu. Kematian Khashoggi menambah gelombang kritik terhadap buruknya penegakan hak asasi manusia di Riyadh.

Baca: HRW Minta Thailand Cegah Deportasi Wanita Saudi

Kepala Keimigrasian Thailand Surachate Hakparn menyebutkan bahwa al-Qunun ditolak masuk karena tidak memiliki cukup dokumen. Namun satu hari setelahnya, al-Qunun langsung melayangkan permintaan tolong ke komunitas global via Twitter.


Rahaf Mohammad al-Qunun. (Foto: Handout/AFP)

“Jika dia tidak mau pergi, maka kami tidak akan memaksanya,” ujar Hakparn di bandara Suvarnabhumi, seperti dilansir oleh AFP. Ia mengatakan al-Qunun nantinya akan bertemu perwakilan dari Agensi Pengungsian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR).

“UNHCR dan saya akan mendengarkan keinginan dia, termasuk soal permohonan suaka di negara tertentu. Nanti kami akan membantunya,” lanjut dia.

Hakparn menambahkan, jika al-Qunun berniat tinggal di Thailand, maka PBB harus dapat memverifikasi legitimasi dari permohonan suakanya.

“Thailand adalah tanah penuh senyuman. Kami tidak akan mengirim seseorang menuju kematiannya sendiri. Kami akan merawat dia sebisa mungkin,” ungkap Hakparn.

(WIL)

24 Januari Ditentukan sebagai Pemilihan Raja Malaysia

Petaling Jaya: Para penguasa Malaysia melakukan pertemuan khusus untuk mengatur pemilihan Raja Malaysia atau biasa disebut Yang Dipertuan Agung. Pemilihan akan dilangsungkan pada 24 Januari.

“Pada pertemuan 7 Januari itu, para Sultan juga menentukan tanggal 31 Januari sebagai pengambilan Yang Dipertuan Agung yang baru,” ujar pengurus Istana Raja, Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad, seperti dikutip The Star, Selasa, 8 Januari 2019.

Menurut Tan Sri Danial, pertemuan Senin itu hanya dihadiri enam penguasa di Malaysia.

Baca juga: Istana Malaysia Gelar Rapat Pemilihan Raja Baru.

Pertemuan dilakukan di Istana Negara dihadiri oleh penguasa dari Terengganu, Perlis, Negri Sembilan, Johor, Perak dan Kedah. Sultan Pahang tidak hadir karena sakit dan Sultan Selangor sedang berada di luar negeri,” jelasnya.

Sementara waktu, Wakil Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin akan bertindak sebagai raja sementara. Dikabarkan, Sultan Ahmad Shah dari Pahang, yang juga pernah menjadi raja pada 1979-1984, yang akan menjadi raja menurut giliran.

Namun, ada spekulasi bahwa takhta akan diberikan kepada raja berikutnya dalam daftar yaitu Sultan Ibrahim Ismail dari Johor mengingat kondisi kesehatan Sultan Pahang kurang baik. 

Meski demikian, Majelis Tinggi Perak Abdul Aziz Bari mengatakan, Pahang masih berpotensi besar untuk mengambil alih takhta melalui putra Sultan Ahmad Shah. 

Sementara itu, Sultan Muhammad V akan kembali ke Kelantan dan melanjutkan pemerintahan negara bagian. 

Baca juga: PM Mahathir Harap Malaysia Segera Lantik Raja Baru.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berharap raja baru dapat dipilih sesegera mungkin. Pasalnya, PM Mahathir harus mengadakan audiensi dengan raja mengenai hal-hal tertentu.

Mahathir pun menegaskan pihaknya menerima  keputusan Sultan Muhammad V untuk mundur. Menurutnya hal itu sesuai dengan konstitusi.

(FJR)

Kehadiran Masjid Indonesia di Korsel Perkuat Silaturahmi WNI

Warga negara Indonesia di Korea Selatan merayakan ulang tahun Masjid Al Ikhlas. (Foto: Dok.KBRI Seoul).

Seoul: Udara negeri Ginseng kini sudah mulai tidak ramah. Dinginnya suhu yang melampaui titik beku kerap membuat warganya enggan untuk beraktivitas di luar ruangan kecuali untuk bekerja.

Namun siang itu pada 6 Januari 2019 di salah satu sudut kota  Uijeongbu, sekitar 40 Kilometer dari Kota Seoul,  suasana tampak hangat. Lebih dari 200 warga negara Indonesia (WNI)  berkumpul, bersilaturahmi,  menyelenggarakan Milad atau Ulang Tahun  ke-8 Masjid Indonesia di kota tersebut yang bernama Masjid Al Ikhlas.

Aktivitas keagamaan ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah Korsel. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya Pengurus Pekerja Migran wilayah Uijeongbu dan aparat kepolisian setempat memberikan sambutan yang pada intinya adalah mendukung segala aktivitas positif masyarakat Indonesia dan memberikan jaminan perlindungan. Tak lupa siraman rohanipun disampaikan oleh Ustadz H. Syaikhoni Jazuli Al Hafidz yang merupakan  Imam masjid Korean Muslim Federation (KMF) Busan.

Terlebih lagi dengan semakin dekatnya Pemilu. ”Saya harapkan semua masyatakat Indonesia di Korsel menggunakan hak pilihnya dan menghormati  segala perbedaan pilihan dan pandangan serta menghindarkan segala bentuk perselisihan. Karena hal tersebut juga merupakan cerminan nilai ke-Indonesiaan yang santun dan damai, sejalan dengan perinsip Islam yang ‘rahmatan lil’ alamin’,” tutur Plt. Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Seoul Purno Widodo, dalam keterangan tertulis KBRI Seoul, yang diterima Medcom.id, Selasa, 8 Januari 2019.

Acara ini menjadi ajang silahturahmi sesama WNI di daerah Uijeongbu dan sekitarnya.  KBRI Seoul terus mendorong kepada WNI yang berada di Korea Selatan untuk tetap melakukan kegiatan positif, salah satunya dengan aktif dalam kegiatan keagamaan.

Ajaran Islam yang perkenalkan masyarakat Indonesia di Korsel  merupakan ajaran Islam yang ramah dan damai. Sehingga Pemerintah Korsel tidak resisten terhadap aktivitas Muslim di negeri K-Pop itu. Hal ini juga  dibuktikan dengan mudahnya WNI mendirikan masjid dan mushala di Korsel yang kini mencapai 50 lebih.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korsel mencapai lebih dari 36.000 orang. Dukungan dari Pemerintah Korsel merupakan bentuk simbiosis mutualisme karena Pemerintah Korsel juga membutuhkan keterampilan PMI dalam menggerakkan aktivitas ekonomi. Sebab itu, Pemerintah Korea memberikan keleluasaan bagi PMI  untuk menjalankan keyakinannya selama tidak mengganggu pekerjaan dan ketertiban umum.

Komunitas Muslim Indonesia (KMI) maupun Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) di Korsel yang anggotanya sebagian besar merupakan Pekerja Migran Indonesia kerap melakukan pengajian akbar dengan mengundang dai kondang dari Indonesia. Sekali kumpul pengajian bisa ratusan hingga ribuan WNI datang dari berbagai penjuru Korea Selatan sebagaimana Milad Akbar Komunitas Muslim Indonesia di Korea yang diselenggarakan di Busan seminggu sebelumnya pada 30 Desember yang dihadiri lebih dari 1.000 orang.

(FJR)

Diundang Presiden Xi, Kim Jong-un Berkunjung ke Tiongkok

Kim Jong-un bersama sang istri, Ri Sol-ju. (Foto: KCNA/AFP)

Beijing: Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengunjungi Tiongkok atas undangan Presiden Xi Jinping. Spekulasi adanya kunjungan dari Kim sudah muncul sejak Senin kemarin, di mana orang nomor satu di Pyongyang itu dikabarkan bertolak ke Tiongkok dengan kereta api.

Menurut kantor berita KCNA, seperti disitir oleh BBC, Selasa 8 Januari 2019, Kim akan berada di Tiongkok dari tanggal 7 hingga 10 Januari. Ia berada di Negeri Tirai Bambu bersama sang istri, Ri Sol-ju.

Kunjungan ke Tiongkok ini, yang juga ditemani beberapa pejabat Korut lainnya, akan menjadi kali keempat bagi Kim dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

Tiongkok adalah sekutu diplomatik utama Korut, dan juga salah satu sumber utama perdagangan dan bantuan. Tahun lalu, Kim tiga kali mendatangi Tiongkok dan berdiskusi dengan Xi, setelah lebih dari enam tahun tidak bertemu.

Lawatan terbaru Kim ini akan semakin meningkatkan spekulasi bahwa Konferensi Tingkat Tinggi kedua antara Korut dan Amerika Serikat akan terjadi dalam waktu dekat. KTT pertama sudah terjadi antara Kim dengan Presiden AS Donald Trump di Singapura pada Juni tahun lalu.

Sebelumnya, Trump mengatakan AS dan Korut sedang mendiskusikan lokasi KTT kedua. Ia juga mengklaim lokasi itu akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

Kepada awak media, Trump mengklaim AS berhubungan baik dengan Korut, namun ia menegaskan sanksi ekonomi masih akan diterapkan kepada Pyongyang.

(WIL)

Kemenlu RI Gelar Pameran 4 Tahun Capaian Diplomasi

Menlu Retno Marsudi (tengah) bersama Wamenlu AM Fachir (kiri) di Kemenlu RI, Jakarta, 8 Januari 2019. (Foto: Sonya Michaella)

Jakarta: Mengawali tahun 2019, Kementerian Luar Negeri RI menggelar pameran Capaian 4 Tahun Diplomasi. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membuka dan meresmikan pameran.

“Pameran tahun ini saya lihat lebih beragam dari tahun lalu. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang mendukung diplomasi kita selama 2018,” kata Menlu Retno di Kemenlu RI, Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

Pameran Capaian 4 Tahun Diplomasi Kemlu akan dibuka mulai hari ini, Selasa 8 Januari hingga Kamis 10 Januari 2018 bertempat di Lobi Utama Kemenlu RI.

Selain itu, Menlu Retno juga meresmikan aplikasi Kemlu Chat yang dipergunakan bagi para pegawai Kemlu melakukan kegiatan kedinasan.

“Kemlu Chat ini memungkinkan percakapan kegiatan kedinasan agar lebih aman,” ujar Menlu Retno lagi.

Tak hanya pameran, Kemenlu RI juga mengadakan berbagai kegiatan seperti mempertemukan para mahasiswa dengan Menlu Retno, ngobrol dengan Duta Besar Korea Selatan Kim Chang-beom dan sejumlah lomba-lomba dengan hadiah menarik yang disediakan oleh setiap direktorat jenderal. 

(WIL)

Tinggalkan Bandara Bangkok, Rahaf al-Qunun Dilindungi UNHCR

Rahaf Mohammed al-Qunun (tengah) dikawal petugas imigrasi Thailand (kanan) dan pejabat UNHCR di Bandara Suvarnabhumi di Bangkok, Thailand, 7 Januari 2019. (Foto: AFP/Handout/Thai Immigration Bureau)

Bangkok: Rahaf Mohammed al-Qunun, perempuan muda berusia 18 tahun asal Arab Saudi yang melarikan diri dari keluarganya, telah meninggalkan bandara Bangkok “di bawah perlindungan” Agensi Pengungsian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) pada Senin 7 Januari malam waktu setempat.

Kepala Keimigrasian Thailand Surachate Hakparn mengonfirmasi bahwa al-Qunun “diizinkan tinggal” di Negeri Gajah Putih, dan dia sudah “meninggalkan bandara bersama UNHCR.” Al-Qunun mengklaim dirinya akan dibunuh keluarganya jika direpatriasi dari Thailand.

Sebelumnya Hakparn pernah menyatakan bahwa Thailand “akan menjaga dia (al-Qunun) semaksimal mungkin. “Sekarang dia sudah berada dalam kedaulatan Thailand. Tidak ada satu orang pun, bahkan pihak kedubes, yang dapat memaksanya pergi kemana pun,” tegas Hakparn.

“Thailand adalah tanah penuh senyuman. Kami tidak akan mengirim seseorang untuk mati,” lanjut dia.

Awalnya otoritas imigrasian sempat mencoba memulangkan al-Qunun ke Kuwait, tempat keluarganya tinggal. Namun dia menolak terbang dan mengurung diri di sebuah kamar hotel dekat bandara.

Al-Qunun mengaku takut dibunuh keluarga karena sudah memutuskan keluar dari agama Islam. “Kakak-kakak dan keluarga saya serta staf kedutaan besar Arab Saudi pasti sudah menunggu di Kuwait,” kata dia.

“Nyawa saya dalam bahaya. Keluarga saya mengancam membunuh saya,” tambah dia.

Sejumlah grup hak asasi manusia seperti Human Right Watch (HRW) khawatir terhadap kasus al-Qunun, yang pergi ke Thailand untuk sekadar transit menuju Australia. Di Negeri Kanguru, al-Qunun berharap bisa mendapat suaka.

Pemerintah Australia mengaku sedang mengawasi kasus al-Qunun, sembari mengatakan klaim dari perempuan muda itu “sangat mengkhawatirkan.”

(WIL)

Mundurnya Raja Malaysia Dilakukan dengan Norma yang Sesuai

Kuala Lumpur: Sultan Muhammad V yang mundur dari posisi Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia, menjadi sebuah kejutan bagi rakyatnya. Namun Istana Negara menegaskan bahwa proses mundurnya itu dilakukan dengan sopan.

Anggota Dewan Negara Perak, Mohd Annuar Zaini mengatakan bahwa Sultan Kelantan itu mengharapkan Malaysia tetap stabil dan aman.

Baca juga: 24 Januari Ditentukan sebagai Pemilihan Raja Malaysia.

“Sultan Muhammad mengucapkan terima kasih kepada Raja-raja yang memberikan kepercayaan kepadanya. Yang Mulia pun mengucapkan terima kasih kepada perdana menteri serta pemerintah,” ujar Annuar Zainia, kepada Bernama, pada Senin 7 Januari 2019 malam waktu setempat.

Annuar Zaini menambahkan bahwa enam Raja Malaysia sudah melakukan pertemuan untuk mengatur pemilihan Yang di-Pertuan Agong baru. Pertemuan itu membuahkan tanggal pemilihan akan berlangsung pada 24 Januari dan penobatan pada 31 Januari 2019.

“Enam daripada delapan Raja-raja terus mengadakan perjumpaan untuk menetapkan tarikh dan tidak tangguh lagi, dan kalau dilihat 1 Februari adalah Hari Wilayah Persekutuan dan Yang di-Pertuan Agong akan menyampaikan anugerah-anugerah Persekutuan dan perlu ada Agong pada hari tersebut,” imbuhnya, seperti dikutip dari Malaysia Kini, Selasa, 8Januari 2019.

“Jadi, kesepakatan untuk mencapai keputusan itu menunjukkan mereka tidak mau ada vakum dan perlu diisi secepat mungkin,” katanya.

Baca juga: PM Mahathir Harap Malaysia Segera Lantik Raja Baru.

Sementara itu, seorang pengamat, Prof Madya Dr Shamrahayu Abd Aziz mengatakan sistem pendidikan kenegaraan merupakan isu utama dan perlu diberikan penekanan untuk membina kekuatan jati diri setiap rakyat, khususnya dalam era globalisasi dan cabaran yang dihadapi masa kini.

“Sistem pendidikan kenegaraan bukan semata-mata materialistik tetapi untuk meningkatkan perasaan romantis pelajar, dan bagaimana kecintaan kita kepada Raja dan negara serta apa juga elemen yang boleh menjadi penyeimbang kepada kemakmuran negara,” katanya.

Shamrahayu berkata institusi kerajaan memainkan peranan penting dalam negara karena ia merupakan kompas yang menentukan kedudukan agama, budaya serta elemen-elemen tradisi yang menjadi identitas Malaysia.

(FJR)

Rahaf al-Qunun Takut Dibunuh Keluarga Karena Murtad

Bangkok: Kisah pelarian Rahaf Mohammed al-Qunun, seorang perempuan muda asal Arab Saudi, untuk mencari suaka menyedot perhatian dunia. Ia mengaku terpaksa melarikan diri karena takut dibunuh pemerintah atau keluarganya sendiri.

Berbicara kepada kantor berita BBC, Rahaf menyebut alasan di balik ketakutannya itu adalah karena dirinya menyatakan keluar dari Islam, atau disebut juga murtad. Setelah terancam dideportasi, Rahaf akhirnya tetap berada di Bangkok di bawah perlindungan Thailand dan Agensi Pengungsian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin 7 Januari malam waktu setempat.

Setelah bersama UNHCR, al-Qunun menuliskan perkembangan situasinya di Twitter. 

“Hei, saya Rahaf. Saya dengan ayah saya baru saja tiba (di Bangkok), dan hal itu membuat saya takut. Saya ingin pergi ke negara lain untuk mendapat suaka. Tapi setidaknya sekarang saya merasa aman di bawah perlindungan UNHCR dan perjanjian dengan otoritas Thailand. Dan saya akhirnya kembali mendapatkan paspor,” tulisnya, seperti dilaporkan di laman BBC, Selasa 8 Januari 2019.

Paspor Rahaf sempat disita seorang diplomat Arab Saudi saat dirinya mendarat di Bangkok pada Sabtu 5 Januari. Thailand awalnya mengaku hendak mendeportasi Rahaf karena perempuan berusia 18 tahun itu tidak memiliki visa Thailand.

Baca: Kabur dari Keluarga, Wanita Saudi Ditolak Masuk Thailand

Namun Rahaf menegaskan dirinya memiliki visa Australia, dan sejak awal juga tidak ingin tinggal di Thailand. Sementara Arab Saudi mengatakan otoritas Thailand menahan Rahaf karena “melanggar aturan.”

Namun pada Senin kemarin, otoritas Thailand menegaskan akan melindungi Rahaf dari siapapun, termasuk pihak kedubes. Rahaf kemudian dibawa perwakilan UNHCR setelah sempat membuat perjanjian dengan otoritas Thailand.

Phil Robertson, Wakil Direktur Asia di Human Rights Watch (HRW), mengatakan kepada BBC bahwa “pemerintah Thailand sempat mengarang cerita bahwa dia (Rahaf) pernah mencoba mengajukan visa dan ditolak. Padahal faktanya, dia sudah punya tiket (dan visa) ke Australia. Dia tidak ingin masuk Thailand sejak awal.”


Rahaf Mohammed al-Qunun. (Foto: AFP)

Kebebasan Beragama di Arab Saudi

Kebebasan beragama tidak secara resmi dilindungi di Arab Saudi. Warga yang meninggalkan Islam atau berpindah ke agama lain berpotensi dijerat hukum kemurtadan (apostasy).

Warga Saudi yang dijerat hukum semacam itu terancam divonis hukuman mati.

BBC World Service sempat berbicara dengan Noura, seorang teman yang sempat menulis di akun Twitter Rahaf. Dia mengatakan kenal dengan Rahaf di grup feminis Saudi, dan dia juga mengaku telah “melarikan diri” dari Arab Saudi karena sudah menjadi “eks Muslim.”

Noura mengatakan Rahaf adalah mahasiswi di sebuah universitas Saudi. Dia meyakini ayah Rahaf bekerja untuk pemerintah Saudi.

“Keluarga dia mengurungnya di rumah selama sekitar enam bulan karena dia memotong rambutnya,” tutur Noura kepada BBC. “Saya terus berbicara dengannya setiap 20 menit. Dia sangat ketakutan,” ungkap Noura.

(WIL)

Tiongkok Izinkan PBB Datang ke Xinjiang dengan Syarat

Beijing: Tiongkok mengaku mengizinkan para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengunjungi Xinjiang, dengan syarat mereka semua harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Isu Xinjiang ini disorot komunitas global terkait dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Muslim Uighur.

“Xinjiang adalah wilayah terbuka. Kami menyambut semua pihak, termasuk PBB, untuk datang berkunjung. Syaratnya, mereka harus tunduk pada hukum dan regulasi Tiongkok, serta melalui prosedur kunjungan yang benar,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lu Kang, seperti disitir dari laman Al Jazeera, Senin 7 Januari 2019.

Namun dia mengingatkan para pejabat PBB, jika nanti jadi berkunjung ke Xinjiang, untuk “menghindari ikut campur dalam urusan domestik” dengan berpedoman pada netralitas dan sikap objektif.

Kepala Agensi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, mengatakan pada Desember lalu bahwa pihaknya berusaha datang ke Xinjiang untuk memverifikasi “sejumlah laporan yang mengkhawatirkan” mengenai kamp re-edukasi terhadap minoritas Muslim, termasuk Uighur.

Agustus lalu, panel HAM PBB mengaku menerima sejumlah laporan kredibel bahwa satu juta atau lebih Uighur dan etnis minoritas lainnya ditahan di sebuah “kamp masif” di Xinjiang.

Global Times, surat kabar berbahasa Inggris pro-pemerintah Tiongkok, melaporkan pada Sabtu lalu bahwa Negeri Tirai Bambu telah meloloskan sebuah aturan baru untuk agar Islam di Tiongkok dapat berjalan beriringan dengan sosialisme.

Sementara itu, grup beranggotakan 15 duta besar dari negara-negara Eropa di Beijing berusaha menjadwalkan pertemuan dengan kepala Partai Komunis di kawasan, Chen Quanguo. Grup yang dipimpin Kanada itu ingin mendengarkan penjelasan Tiongkok mengenai dugaan pelanggaran HAM terhadap Uighur.

Sementara di Indonesia, Duta Besar Tiongkok Xiao Qian menjelaskan mengenai situasi terkait Xinjiang dan Uighur kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Dubes Xiao Qian menyebut semua hal yang diberitakan di berbagai media itu tidak tepat.

(WIL)

Perempuan dan Peran dalam Politik Luar Negeri Indonesia

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di tengah-tengah mahasiswa. (Foto: Sonya Michaella/Medcom.id).

Jakarta: Bertemu generasi milenial yang terdiri dari para mahasiswa dan mahasiswi Indonesia merupakan salah satu rangkaian acara Pameran Capaian 4 Tahun Kementerian Luar Negeri RI.

Para mahasiswa dan mahasiswi pun berkesempatan untuk bertanya dan dijawab langsung oleh Menlu Retno. Beberapa pertanyaaan pun mengarah kepada kinerja diplomasi politik luar negeri Indonesia.

“Perempuan itu ada di proritas teratas politik luar negeri Indonesia. Banyak diplomat perempuan yang menjabat posisi penting di Kemenlu,” kata Menlu Retno di Kemenlu RI, Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

“Selain itu, kampanye yang terus digencarkan tiga tahun terakhir ini adalah kampanye Indonesia duduk di Anggota Tidak Tetap DK PBB. Alhamdulillah, Indonesia menang dan sudah mulai bertugas,” lanjut dia.

Tak hanya soal diplomasi luar negeri, Menlu Retno juga sempat menceritakan awal karirnya menjadi diplomat dan harus bertugas untuk penempatan pertamanya dalam keadaan mengandung anak kedua.

Menlu Retno juga mengajak para milenial yaitu para mahasiswa, terutama yang sudah mengambil jurusan hubungan internasional untuk tekun belajar demi menggapai cita-cita mereka yang ingin menjadi diplomat. 

Shella, mahasiswi Universitas Parahyangan Bandung, mengaku sangat menyukai kegiatan yang diadakan Kemenlu RI dengan menarik minat para milenial seperti dirinya.

“Bisa dapat pengetahuan dan insight baru soal Kemenlu RI dan juga cerita Menlu Retno yang enggak bisa aku dapat di berita-berita seperti kehidupan pribadi dan tentang keluarga Menlu,” ujar Shella ketika berbincang dengan Medcom.id.

Dia juga lebih menyukai kegiatan Kemenlu RI yang menarik milenial yang terhitung santai dan juga dapat mengenal lebih dekat sosok Menlu Retno.

(FJR)

WSJ: Tiongkok Tawarkan Tebus Kerugian Kasus 1MDB

Kuala Lumpur: Sebuah tuduhan kembali dikeluarkan oleh media Amerika Serikat (AS), the Wall Street Journal (WSJ) terkait kasus dugaan korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Menurut suratkabar itu, Tiongkok sempat menawarkan bail out atau membayar kerugian dalam kasus 1MDB ini.

Berdasarkan laporan yang ditulis oleh Tom Wright dan Bradley Hope itu, Pemerintah Tiongkok pada 2016 pernah menebus kerugian dalam kasus 1MDB. Sebagai balasan, Negeri Tirai Bambu akan diberikan proyek besar dalam lingkup kerja sama ‘One Belt, One Road (OBOR)’.

Tudahan baru itu diungkap dari risalah rapat yang didapatkan oleh tim WSJ. Selain tawaran untuk menebus, Tiongkok juga menawarkan memasang penyadap di tempat yang ditinggali oleh wartawan WSJ tersebtu di Hong Kong, ketika melakukan peliputan investigasi dugaan korupsi 1MDB.

“Risalah rapat menunjukkan seorang pejabat Tiongkok menyatakan akan menggunakan pengaruhnya agar Amerika Serikat dan negara lain membekukan kasus (1MDB) yang mengaitkan Perdana Menteri Malaysia saat itu, Najib Razak beserta jajaran pemerintahnya. Najib saat ini menjadi sorotan utama penyelewengan dana 1MDB,” sebut laporan yang ditulis Tom Wright dan Bradley Hope di The Wall Street Journal, seperti dikutip Malaysia Kini, Selasa, 8 Januari 2019.

“Sebagai balasan, Malaysia menawarkan kepentingan dalam proyek aliran pipa untuk program infrastruktur Pemerintah Tiongkok ‘One Belt, One Road’. Dalam waktu beberapa bulan, Najib, yang membantah terlibat kasus 1MDB, menandatangani perjanjian proyek bernilai USD34 miliar dengan perusahaan Tiongkok. Proyek itu akan didanai bank-bank Negeri Tirai Bambu dan dikerjakan oleh pekerja Tiongkok,” imbuh laporan WSJ.

Memetik sumber, laporan itu turut menyatakan bahawa selain memberikan proyek kepada Tiongkok, Najib juga mengadakan perundingan untuk mengizinkan Angkatan Laut Tiongkok berlabuh di dua pelabuhan Negeri Jiran.

Wright dan Hope selama ini berada di balik laporan kasus korupsi 1MDB. Keduanya merupakan wartawan pertaman membuat laporan dugaan 2,6 miliar Ringgit Malaysia yang masuk ke rekening pribadi Najib Razak.

Kedua jurnalis itu juga penulis buku ‘Billion Dollar Whale’ yang mengupas skandal 1MDB dan pengusaha Low Taek Jho (Jho Low). Low sendiri masih belum ditangkap dan melarikan diri dari kejaran pihak berwenang Malaysia.

Najib membela diri

Risalah yang dikutip WSJ juga dikatakan menyebut bahwa meskipun proyek tersebut ‘bersifat politik’ karena bertujuan menebus utang 1MDB,-memperkuat pemerintahan Najib dan menancapkan pengaruh Tiongkok di Malaysia,- harus tercermin kepada umum yang dipandu pasar.

WSJ mengatakan Pemerintah Tiongkok sejauh ini belum membalas permohonan mereka untuk mendapatkan ulasan berhubung hal itu. Tiongkok sebelumnya menyangkal uang bagi program ‘One Belt, One Road’ digunakan untuk membayar utang 1MDB.

Laporan WSJ itu menambahkan, risalah rapat berkenaan juga menunjukkan pejabat Malaysia mengusulkan beberapa proyek ditempatkan harga di atas harga pasar. Hal ini untuk mendapatkan dana surplus untuk tujuan lain.

Penyidik ??Malaysia kini percaya beberapa dana berkenaan digunakan untuk membantu kegiatan politik Najib dan membayar utang 1MDB. “Ditanya tentang hal ini, mantan perdana menteri (Najib) mengeluarkan pernyataan mengatakan proyek rel tersebut akan membuka ribuan kesempatan kerja bagi warga Malaysia dan di bawah pemerintahannya, ekonomi Malaysia akan mengalami perkembangan selama sembilan tahun,” kata WSJ.

(FJR)